KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NASIONAL

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NASIONAL
Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang Nasional dan Daerah Oleh: Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS Menteri Kelautan dan Perikanan Disampaikan dalam rangka RAKERDA BKTRN Pekanbaru, 8 Maret 2004 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 HAL-HAL MENDASAR & MENDESAK YG HARUS DIKERJAKAN INDONESIA
BIDANG EKONOMI : Membangkitkan berbagai sektor (kegiatan) ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja besar dan memberikan kemakmuran Menciptakan “Competitive advantages” atas dasar “Comparative advantages” (Sumberdaya alam) yang dimiliki bangsa Indonesia melalui penerapan IPTEK dan Manajemen Profesional Kebijakan ekonomi makro agar kondusif bagi tumbuh-kembangnya kegiatan ekonomi riil dan terciptanya social equity secara proporsional

3 (Lanjutan…) DIBIDANG POLKAM & KESRA Menciptakan stabilitas politik, disiplin sosial dan kepastian hukum serta keamanan berusaha Memperbanyak orang-orang yang baik, berkemampuan (profesional), ber-etos kerja tinggi,dan berakhlak mulia; serta secara simultan meminimalkan orang-orang jahat (moral hazard)

4 COMPETITIVE ADVANTAGES
BANGSA INDONESIA Resource-based industries berbasis IPTEK dan manajemen profesional yang berdaya saing, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan : Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian, perkebunan, hortikultura, dan peternakan Kehutanan Energi dan sumberdaya mineral

5 SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI PRIME MOVER PEMBANGUNAN NASIONAL
ALASAN UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI PRIME MOVER PEMBANGUNAN NASIONAL Secara fisik laut merupakan faktor dominan dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam ¾ wilayah Indonesia berupa laut (5,8 juta km2) > pulau (negara kepulauan terbesar) km garis pantai tropis terpanjang atau terpanjang ke dua (setelah Kanada) di dunia Bentang wilayah Indonesia Ujung Barat (Sabang) – Timur (Merauke) = London – Bagdad Ujung Utara (Kep. Satal) – Selatan (P. Rote) = Jerman – Aljazair.

6

7 = 2,3 juta km2 = 0,8 juta km2 = 2,7 juta km2

8 (Lanjutan…) ALASAN UTAMA Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia dan kesadaran tentang gizi ikan yang lebih sehat, mencerdaskan, dan menguatkan, maka permintaan akan produk kelautan dan perikanan terus meningkat. Industri kelautan menciptakan “backward and forward – linkage industries” yang tinggi Sumber kelautan sebagian besar “renewable resources”  basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan Sebagian besar kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan terdapat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga membantu problem urbanisasi dan “brain drain “ .

9 (Lanjutan…) ALASAN UTAMA Dengan penguasaan dan penegakkan kedaulatan di laut  hankam dan kedaulatan wilayah terjamin Secara sosial-kultural, kembali fokus ke laut berarti “reinventions” kejayaan Indonesia masa lalu. “Bench marking” dengan negara-negara lain.

10 BEBERAPA NEGARA/ BANGSA YANG MAJU DAN MAKMUR KARENA SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTANNYA :
ISLANDIA GNP/Kapita = US$ GNP/Kapita USA = US$ GNP/Kapita Indonesia = US$ 400 70% barang dan jasa ekspor berupa produk perikanan 65% GDP berasal dari sektor perikanan. NORWEGIA GNP/Kapita = US$ /tahun Kontribusi sektor perikanan terhadap GDP = 25% Kontribusi Sektor Migas terhadap GDP = 40% Ekspor ikan Salmon = US$ 2 Milyar/tahun

11 3. CINA Luas Perairan 503 ribu km2 atau
Lanjutan… 3. CINA Luas Perairan 503 ribu km2 atau 8,8 % dari luas perairan Indonesia Total produksi perikanan 41 juta ton Hasil penangkapan ikan laut 15 juta ton Hasil budidaya laut 11 juta ton Hasil budidaya air tawar 15 juta ton Porsi budidaya baik darat maupun laut mencapai 60% dari total produksi Nilai produksi perikanan mencapai US $ 34 milliar

12 Panjang Garis pantai = 2.600 km Luas tambak udang = 80.000 ha
Lanjutan… 4. THAILAND Panjang Garis pantai = km Luas tambak udang = ha Produksi udang th = ton vs. Indonesia ( ton) Nilai ekspor perikanan = US $ 4,2 milyar vs Indonesia (US $ 1,76 milyar) (1998) 5. PHILIPINA Jumlah pulau = 7.200 Nilai ekspor rumput laut th = US $ 700 juta vs. Indonesia (US $ 45 juta) 60% raw materials rumput laut diimpor dari Indonesia (Trubus, Desember 1999)

13 Perbandingan kontribusi ekonomi kelautan dari berbagai negara
17.350 20 Sumber : Dutton dan Hotta (1996) dan Xin (1999)

14 POTENSI PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN (DI KAWASAN PESISIR DAN LAUTAN) BERDASARKAN JENIS SUMBERDAYA ALAM SUMBERDAYA DAPAT PULIH (RENEWABLE RESOURCES) - Ikan dan biota lainnya - Terumbu karang - Hutan Mangrove - Pulau-pulau kecil - Dll. SUMBERDAYA TAK DAPAT PULIH (NON-RENEWABLE RESOURCES) - Minyak dan gas bumi - Bahan tambang dan mineral lainnya. ENERGI KELAUTAN - Gelombang - Pasang surut - OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) - Angin JASA-JASA LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL SERVICES) - Media teransportasi dan komunikasi - Pengaturan iklim - Keindahan alam - Penyerapan Limbah

15 Perikanan tangkap ~ 6,4 juta ton/th potensi lestari (maximum sustainable yield)
Perikanan budidaya Budidaya laut (mariculture) ~ 24 juta ha ~ 47 juta ton/th Budidaya pantai (tambak) ~ 1 juta ha Industri bioteknologi kelautan ~ US $ 14 milyar/th Ekstrasi “bioactive substances” (Omega-3, squalence, biopigmen, polysakarida, dll) untuk industri farmasi, kosmetik, dan makanan-minuman Genetic engineering Bioremediasi lingkungan

16 Tabel. Potensi Luas Perairan Budidaya Laut
No Propinsi Potensi Areal (ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Sumatera Selatan Riau Jambi Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali 128 1.595 30 26.400 18.800 39.200 No Propinsi Potensi Areal (ha) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nusatenggara Barat Nusatenggara Timur Sulewesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Maluku Papua TOTAL 37.500 18.400 15.520 6.350 Sumber: Ditjen Perikanan Budidaya, DKP (2002)

17 BUDIDAYA LAUT (MARICULTURE)
Garis Pantai = km Banyak perairan teluk dan pulau kecil relatif tenang dan bersih (jernih) Memiliki hamparan terumbu karang ( km2) terluas di dunia. Potensi komoditas budidaya laut : Kakap Kerapu Tiram dan Kerang darah Teripang Tiram Mutiara dan Abalone Rumput Laut Kuda laut Dari potensi areal budidaya laut itu, potensi produksinya  46,73 juta ton/th (Puslitbangkan, 1998) Sampai th 2000 Realisasi Produksinya = 0.5 juta ton (sangat rendah!!!)

18 BUDIDAYA TAMBAK (PERAIRAN PAYAU)
Tabel. Luas Lahan Budidaya Perikanan (Tambak) di Indonesia menurut Propinsi

19 POTENSI EKONOMI USAHA TAMBAK UDANG
Jika ha dapat diusahakan, dengan produktifitas rata-rata sebesar 2 ton/ha/th Maka produksi udang nasional = ton/th Nilai ekspor udang nasional = ton/th x US $ 8/kg = US $ 8 Milyar/th. Catatan : Thailand, dengan garis pantai km, produksi udang tambak = ton/th Total produksi udang tambak Indonesia = ton (th 2000)

20 Tabel Perkiraan Umum Nilai Ekonomi Potensi
Sumberdaya perikanan

21 Pertambangan dan energi
Pariwisata bahari Negara bagian Queensland (2100 km coastline) ~ US $ 2,5 milyar Perhubungan laut Devisa untuk pelayaran asing ~ US $ 10 milyar/th Multiplier effects ekonomi lainnya Industri maritim: perkapalan, offshore engineering and structures, fishing gears, dan deep sea water.

22 VISI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara adil dan berkelanjutan

23 MISI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan lainnya (social equity) Peningkatan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (economic growth) Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan (environmental sustainability) Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia

24 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Nyata di Laut Aplikasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Pembangunan Kelautan, Penataan Ruang dan Prioritas Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Lautan, Kebijakan Pembangunan Sektor-sektor Kelautan (Perikanan, Pariwisata, Pertambangan, Perhubungan, dan Industri Maritim ) Pengembangan Sumberdaya Kelautan Non-konvensional, dan Pengembangan SDM, IPTEK dan Kelembagaan Kelautan.

25 KOMPONEN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN
Zonasi makro pembangunan wilayah pesisir dan lautan Indonesia menjadi 5 tipologi zona pembangunan Pada Zona-I (butir-1) ditetapkan kawasan preservasi (20%), kawasan konservasi (20%), dan kawasan pemanfaatan (60%). Penetapan sektor prioritas (driver sectors) dan sektor pendukung (supporting sectors) sesuai kondisi biofisik dan sosekbud Zona-I. Penyerasian penataan ruang kawasan laut dan pesisir dengan kawasan low land dan up land, khususnya pada setiap sistem DAS (Daerah Aliran Sungai) Penyerasian penataan ruang kawasan laut dan pesisir antar propinsi dan antar kabupaten yang berdampingan (sejajar garis pantai) Pengendalian pencemaran kegiatan-kegiatan manusia di darat (land-based pollution) maupun di laut (marine-based pollution).

26 PETA ZONA PEMBANGUNAN KELAUTAN
IV V III V I II V V IV II III I Zona I : lahan pesisir  laut 12 mil Zona II : 12 mil  laut Nusantara Zona III : 12 mil  ZEEI Zona IV : batas terluar ZEEI Laut bebas Zona V : gugusan kepulauan PETA ZONA PEMBANGUNAN KELAUTAN

27 A. KONDISI KAWASAN PESISIR HIPOTETIK
MANGROVE DAERAH BERBUKIT TELUK DALAM PANTAI PASIR PUTIH RUMPUT LAUT LAUT PULAU PENGHALANG A. KONDISI KAWASAN PESISIR HIPOTETIK

28 B. ALTERNATIF PENATAAN RUANG (ZONASI) KAWASAN PESISIR
ZONA KONSERVASI MANGROVE DAERAH BERBUKIT KOTA PADAT PENDUDUK INDUSTRI ZONA PRESERVASI PEMUKIMAN DENGAN PENDUDUK JARANG REKREASI TELUK DALAM PANTAI PASIR PUTIH LAUT PULAU PENGHALANG B. ALTERNATIF PENATAAN RUANG (ZONASI) KAWASAN PESISIR

29 Berbagai Kegiatan Pembangunan Di Wilayah Pesisir Dan Lautan

30 TATA RUANG PESISIR DAN LAUT IDEAL
Keterangan : A = Hutan konservasi B = Industri agro C = Persawahan D = Pemukiman E = Kawasan Pelabuhan & Industri ramah lingkungan F = Tambak G = Mangrove H = Perikanan tangkap I = Pulau Wisata A B D C E F G H I TATA RUANG PESISIR DAN LAUT IDEAL

31 26 KAWASAN EKONOMI UNGGULAN BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN
9 11 12

32 SUMATERA BAGIAN BARAT KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Sabang, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung Pusat Pengembangan Meulaboh, Sinabang, Sibolga, Nias, Padang Pariaman, Painan, Muara Siberut, Kep. Mentawai, Arga Makmur, Liwa, Tapak Tuan, Air Bangis NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung Sub Pusat Pengembangan Lingkup Wilayah KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SUMATERA BAGIAN BARAT Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pembentukan Badan Usaha Bersama POLA KERJASAMA Internasional Nasional Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Pantai Wisata Alam Budidaya Ikan, Budidaya Rumput Laut Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil KOMODITI/ PRODUK Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai Muara Siberut Pulau Enggano Krakatau Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Sinabang Sibolga Air Bangis Pd. Pariaman Kep. Mentawai Painan Argamakmur Liwa Bd. Lampung Pengembangan Pembudidayaan Ikan Teluk Bayur Panjang Padang Sabang Nias PUSAT KEGIATAN Pengembangan Penangkapan Ikan Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan INDIKASI KEGIATAN INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

33 SELAT KARIMATA – LAUT CINA SELATAN
Pontianak, Batam, Pangkal Pinang Pusat Pengembangan Pemangkat, Mempawah, Singkawang, Ketapang, Natuna, Tarempa, Tanjung Pinang, Tj. Balai Karimun, Tembilahan, Kuala Tungkal, Muara Sabak, Palembang, Sungai Liat, Tj. Pandan Kalbar, Kep. Riau, Bangka - Belitung Sub Pusat Pengembangan Lingkup Wilayah KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SELAT KARIMATA – LAUT CINA SELATAN Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pembentukan Badan Usaha Bersama POLA KERJASAMA Internasional Nasional Regional Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Pantai Budidaya Ikan, Budidaya Kerang, Budidaya Rumput Laut Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal KOMODITI/ PRODUK Pontianak Batam Pangkal Pinang Tj. Pandan Natuna Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Sungai Liat Tj. Pinang Muara Sabak Kuala Tungkal Tembilahan Pengembangan Pembudidayaan Ikan Palembang Pemangkat Ketapang Tarempa Teluk Batang PUSAT KEGIATAN Pengembangan Penangkapan Ikan Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan INDIKASI KEGIATAN INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

34 SELAT MAKASSAR – LAUT SULAWESI
Balikpapan, Makassar Pusat Pengembangan Tarakan, Tj. Redeb, Bontang, Samarinda, Muara Jawa, Batulicin, Kotabaru, Banjarmasin, Barru, Pare-Pare, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Buol Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel Sub Pusat Pengembangan Lingkup Wilayah KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SELAT MAKASSAR – LAUT SULAWESI Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pembentukan Badan Usaha Bersama POLA KERJASAMA Internasional Nasional Regional Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Cagar Alam Wisata Pantai Budidaya Ikan, Budidaya Rumput Laut Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Ikan Lainnya KOMODITI/ PRODUK Pulau Derawan (Tj. Redeb) Balikpapan Kep. Kapoposang Pare-Pare Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Kotabaru Muarajawa Bontang Makassar Barru Toli-Toli Mamuju Pengembangan Pembudidayaan Ikan Banjarmasin Samarinda Tarakan PUSAT KEGIATAN Pengembangan Penangkapan Ikan Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan INDIKASI KEGIATAN INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

35 T E L U K T O M I N I KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Menado, Gorontalo Pusat Pengembangan Bitung, Kotamobagu, Tilamuta, Palu, Poso, Togean, Luwuk, Banggai Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo Sub Pusat Pengembangan Lingkup Wilayah KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT T E L U K T O M I N I Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pembentukan Badan Usaha Bersama POLA KERJASAMA Internasional Nasional Regional Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Pantai Budidaya Ikan, Budidaya Kerang, Budidaya Mutiara Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Ikan Lainnya KOMODITI/ PRODUK Menado (Bunaken) Bitung Togean Kep. Banggai Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Banggai Palu Poso Tilamuta Gorontalo Kotamobagu Pengembangan Pembudidayaan Ikan Menado Luwuk PUSAT KEGIATAN Pengembangan Penangkapan Ikan Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan INDIKASI KEGIATAN INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

36

37 KOMPONEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Tangkap sesuai Potensi Lestari Stok Ikan di Setiap Wilayah Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya di Laut (mariculture), Perairan Payau (Tambak), dan Perairan Tawar Pengembangan Industri Penanganan, Pengolahan, dan Pengemasan Hasil Perikanan. Pengembangan Industri Penunjang Perikanan (Galangan Kapal, Mesin Kapal, fishing gears, Kincir Air Tambak, Mesin Pendingin, dll). Pengembangan Industri Bioteknologi Kelautan (farmasi, kosmetik, makanan dan minuman). Pembangunan Pulau-Pulau Kecil secara Lestari Berbasis Masyarakat. Pendayagunaan BMKT (Benda-Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam)

38 Penyebaran Outer Ring Fishing Port
OCEANIC OCEANIC Outer Fishing Port SABANG BITUNG Outer Fishing Port BELAWAN NUNUKAN OCEANIC SIBOLGA TERNATE PEMANGKAT BIAK BUNGUS KENDARI AMBON Outer Fishing Port JAKARTA BAROMBONG TUAL CILACAP BRONDONG OCEANIC PENGAMBENGAN MERAUKE TL.AWANG KUPANG Outer Fishing Port OCEANIC Outer Fishing Port OCEANIC

39 Lokasi Kapal Tenggelam Periode 1400 ~ 1900
Jumlah titik lokasi kapal tenggelam : sekitar 3200 titik

40 PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN NON-KONVENSIONAL
Pengembangan perairan laut dalam (deep sea) dan laut lepas (high sea). Pengembangan sumberdaya mineral baik di wilayah pesisir, laut nusantara, laut teritorial, ZEE maupun di laut lepas; Pengembangan sumberdaya energi yang berasal dari dinamika kelautan dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) Pengembangan sistem informasi kelautan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan terbaru

41 KLASIFIKASI TEKNOLOGI Petani, pengolah/ masyarakat
RUMPUT LAUT T E K N O L G I T E R A P N T E K N O L G I M A D Y AGAR KERTAS AGAR, KARAGINAN, ALGINAT AGAROFIT Gracilaria, Gelidium KARAGINOFIT Eucheuma, Hypnea ATC INDUSTRIAL GRADE, FOOD GRADE ALGINOFIT Turbinaria, Sargassum ATA Pupuk organik Petani, pengolah/ masyarakat UKM

42 Refined karaginan, agar, agarosa, media bakteri
Dairy products: coklat, keju, milk shake, puding, ice cream, permen, sosis, boble tea dll Farmasi: tablet, salep, suspensi, pasta gigi, Industri: cat, tekstil, perekat, karet, film dll Kosmetik : pelembab, shampo, wet look, lotion T E K N O L G I F O R M U L A S I T E K N O L G I T I N G Refined karaginan, agar, agarosa, media bakteri INDUSTRI INDUSTRI END PRODUCTS

43  sudah diterapkan dalam produksi komersial.
Lanjutan…. Spesies Dunaliella (misal Dunaliella salina) dapat menjadi sumber -karoten (5 – 10 %-b tubuh). Bandingkan : 1000 ppm dalam wortel kering, 500 – 1000 ppm dalam minyak sawit mentah (CPO).  sudah diterapkan dalam produksi komersial. Botryococcus braunii paling berpotensi untuk menjadi sumber hidrokarbon rantai panjang (C22 –C33)  pengganti terbarukan (renewable substitute) bagi minyak bumi. Alga mikro juga sedang dikembangkan untuk menjadi sumber bioetanol (bahan bakar motor bensin) dan biodiesel di masa depan ( 2025).

44 Sumber Bioetanol dan Biodiesel Masa Depan

45

46

47

48

49

50

51

52 GERBANG MINA BAHARI (GERAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
1 Tema : “Percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara lestari untuk kesejahteraan bangsa” 2 Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya Meningkatkan penerimaan devisa negara dan kontribusi terhadap PDB Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri di dalam negeri Memelihara kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.

53 SASARAN SKENARIO TANPA GERAKAN (BUSINESS AS USUAL) 2006
Produksi Perikanan : 8 juta ton Devisa Perikanan : US $ 3 milyar 3. Sumbangan thd PDB Nasional : 5 % Penyerapan tenaga kerja : 6,6 juta orang Peningkatan konsumsi ikan perkapita : 25 kg/kap./thn Perhubungan Laut menghabiskan devisa : US $ 10 milyar Devisa pariwisata bahari : US $ 1,5 milyar

54 SASARAN SKENARIO DENGAN GERAKAN (2006) Lanjutan……
Produksi Perikanan : 9,5 juta ton Devisa Perikanan : US $ 5 milyar 3. Sumbangan thd PDB Nasional : 10 % Penyerapan tenaga kerja : 7,4 juta orang Peningkatan konsumsi ikan perkapita : 30 kg/kapita/thn Perhubungan Laut menghasilkan devisa : US $ 10 milyar Devisa pariwisata bahari : US $ 5 milyar

55 KONDISI SAAT INI & TARGET PEMBANGUNAN KELAUTAN-PERIKANAN
GMB 2006 6,6 JUTA TON PRODUKSI 9,5 JUTA TON US $ 5 Milyar US $ 3 Milyar DEVISA NEGARA 5% PDB NASIONAL PDB 10% PDB NASIONAL RP 600 MILYAR RP 300 MILYAR PNBP NASIONAL LAPANGAN KERJA 7,4 JUTA TENAGA KERJA 4,4 JUTA TENAGA KERJA

56 SKEMA GERAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Otonomi Daerah & Globalisasi POTENSI & PELUANG TUJUAN Pertumbuhan ekonomi Pemerataan kesejahteraan Peningkatan gizi masyarakat Kelestarian ekosistem Persatuan dan kesatuan Produksi Primer Pasca Panen Pemasaran PENCAPAIAN HASIL Prinsip-prinsip Strategi KENDALA & PERMASALAHAN Program Peranan pemerintah Swasta Nelayan & pembudidaya ikan LSM & Perguruan tinggi + industri pendukung + dukungan iptek dan pendampingan

57 ESENSI GERBANG MINA BAHARI
Kebijakan makro yang kondusif bagi usaha kelautan dan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, dan perhubungan laut) : (1) kredit lunak, (2) keamanan dan kepastian hukum, (3) tata ruang, (4) pengendalian pencemaran, dan (5) infrastruktur pembangunan Dukungan lintas sektor dan sinergi pusat, provinsi, kab/kota, swasta, masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan stakeholders lainnya Dukungan APBN secara signifikan

58 Dari “soft state” menjadi “hard state” (Gunar Myrdal, 1968)
PRASYARAT UTAMA AGAR NEGARA BERKEMBANG MENJADI NEGARA MAJU Dari “soft state” menjadi “hard state” (Gunar Myrdal, 1968)

59 Terima Kasih