PEMANFAATAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNTUK PENINGKATAN KEPENTINGAN NASIONAL Oleh: Triyono Wibowo Dubes/Watapri Wina Rapat Kerja BATAN Serpong, 28 Februari.

Presentasi berjudul: "PEMANFAATAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNTUK PENINGKATAN KEPENTINGAN NASIONAL Oleh: Triyono Wibowo Dubes/Watapri Wina Rapat Kerja BATAN Serpong, 28 Februari."— Transcript presentasi:

1 PEMANFAATAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNTUK PENINGKATAN KEPENTINGAN NASIONAL Oleh: Triyono Wibowo Dubes/Watapri Wina Rapat Kerja BATAN Serpong, 28 Februari – 1 Maret 2007

2 PENDAHULUAN  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009: Agenda pembangunan nasional disusun untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.  Salah satu sasaran pokok agenda pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.  Untuk mencapai sasaran tersebut disusun beberapa prioritas dan arah kebijakan pembangunan, yang salah satunya adalah peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)  Salah satu jenis iptek yang telah banyak memberikan dukungan bagi kepentingan nasional adalah iptek nuklir.  Kerjasama dalam maupun luar negeri diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan aplikasi damai iptek nuklir di Indonesia.

3 KERJASAMA LUAR NEGERI IPTEK NUKLIR  Kerjasama luar negeri diperlukan untuk dapat lebih memaksimalkan aplikasi iptek nuklir di dalam negeri  Kerjasama luar negeri: kerjasama bilateral, kerjasama regional dan kerjasama internasional, atau multilateral  Indonesia:  Kerjasama bilateral: 105 kerma, berbagai bidang  Kerjasama bilateral: 105 kerma, berbagai bidang  Kerjasama regional: RCA, 17 negara Asia Pasifik  Kerjasama regional: RCA, 17 negara Asia Pasifik  Kerjasama internasional: IAEA  Kerjasama internasional: IAEA

4 Kerjasama Indonesia dengan IAEA  Kerjasama teknik  Kontrak riset  Bantuan pendanaan diklat  Bantuan pendanaan pertemuan internasional  Pertemuan di Indonesia  Staf Indonesia di IAEA

5 Kerjasama teknik  Didasarkan atas CPF (Country Pogramme Framework)  Kerjasama nasional, regional, interregional  47 kerjasama regional, 9 kerjasama interregional Tahun Jumlah proyek Jumlah dana (US$) 20045763,674 20058667,080 20068680,250 Total212,111,004 Kerjasama teknik nasional 2004-2006 Rata-rata US$ 703,668 per tahun, atau US$ 100,524 per proyek

6 Kerjasama teknik (lanj.) Tingkat implementasi kerjasama teknik 2004-2006 Tahun Tingkat implementasi Realisasi dana (US$) 200467,5%515,480 200550,6%337,542 200661,8%420,394

7 Kerjasama teknik (lanj.) Tingkat implementasi per kegiatan tahun 2004-2006 TahunSDMPengadaanTotal 200451,2%80,0%67,5% 200542,9%68,9%50,6% 200657,6%71,7%61,8%

8 Kerjasama teknik (lanj.) Pembayaran Pemri kepada IAEA tahun 2004-2006 (US$) Tahun Anggaran reguler TCFNPC In-kind support Total 2004422,87280,000-2,900505,772 2005319,60580,00067,367-466,972 2006265,73580,0002,517-348,252 - TCF yang seharusnya dibayar: US$142,024 (2004), US$106,175 (2005), US$106,175 (2006) - NPC 2005: 5% dana kerjasama teknik 2005-2006 - NPC 2006: dana partisipasi peserta Indonesia untuk proyek regional dan interregional

9 Kerjasama teknik (lanj.) Pendanaan (dalam US$) yang diterima Indonesia dari IAEA selama tahun 2004-2006 Pelatihan dan kunjungan ilmiah Pertemuan Internasional Kontrak penelitian Kegiatan IAEA di Indonesia Staf Indonesia di IAEA Dana total 2004 75,250212,66030,50016,500864,0001,198,910 2005 126,190205,78055,00016,500720,0001,123,470 2006 213,300211,12026,10085,000648,0001,183,520 Catatan: Tidak termasuk dana dari kerjasama teknik nasional.

10 Kerjasama teknik (lanj.) Total pembayaran vs. dana yang diterima Indonesia (dalam US$) selama tahun 2004-2006 TahunPembayaran Dana diterima Perbandingan 2004505,7721,714,390 3,39 kali 2005466,9721,461,012 3,13 kali 2006348,2521,603,914 4,61 kali

11 Lain-lain  Kunjungan staf negara lain (2006): - 11 orang peserta pelatihan (FE) - 11 orang peserta pelatihan (FE) - 5 orang kunjungan ilmiah (SV) - 5 orang kunjungan ilmiah (SV)  Staf Indonesia di IAEA:  2004: 12 orang (1 orang CFE, 3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G-3, 2 G-4)  2004: 12 orang (1 orang CFE, 3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G-3, 2 G-4)  2005: 10 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G3, 1 G4)  2005: 10 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G3, 1 G4)  2006: 9 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 G3, 1 G4)  2006: 9 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 G3, 1 G4)  Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri ditunjuk sebagai Contact Point perekrutan staf perempuan untuk IAEA

12 Hambatan pelaksanaan  Tingkat implementasi rendah  Laporan kemajuan  Komunikasi implementasi proyek  Khusus proyek PLTN: - merupakan proyek yang sangat penting - merupakan proyek yang sangat penting - diperlukan ringkasan implementasi selama ini - diperlukan ringkasan implementasi selama ini

13 Kesimpulan dan Saran  Kesimpulan:  Iptek nuklir telah memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan  Iptek nuklir telah memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia rakyat Indonesia  Indonesia telah berhasil memanfaatkan keanggotannya di IAEA dengan baik  Indonesia telah berhasil memanfaatkan keanggotannya di IAEA dengan baik  Kerjasama luar negeri diperlukan untuk meningkatkan kapasitas  Kerjasama luar negeri diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia di bidang iptek nuklir Indonesia di bidang iptek nuklir  Indonesia telah memiliki kelebihan dibanding beberapa negara  Indonesia telah memiliki kelebihan dibanding beberapa negara berkembang lainnya berkembang lainnya  Saran:  Perlu strategi implementasi kerjasama teknik yang terarah  Perlu strategi implementasi kerjasama teknik yang terarah  CPF agar melibatkan instansi lain  CPF agar melibatkan instansi lain  Pengembangan bidang kerjasama  Pengembangan bidang kerjasama  Mekanisme pengembangan SDM belum sistematik  Mekanisme pengembangan SDM belum sistematik  Perlu dimulai identifikasi program untuk siklus kerjasama teknik 2009-  Perlu dimulai identifikasi program untuk siklus kerjasama teknik 2009- 2001 2001