Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia – gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka kerja Disajikan oleh.

Presentasi berjudul: "Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia – gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka kerja Disajikan oleh."— Transcript presentasi:

1 Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia – gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka kerja Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran, Departemen Keuangan dan Deregulasi Australia

2 Tujuan dari sesi ini: •Melihat bebarapa contoh praktis mengenai bagaimana PBK dapat diaplikasikan disini pada tahap implementasi. Ini hanya untuk tahap penyusunan. •Siang ini, setelah melihat KPJM, kita harus mulai menyusun rencana,dan kepraktisan, terkait perpindahan ke PBK yang lebih matang

3 5 fase dalam membangun kerangka penganggaran kinerja 1.Tahap “Penyusunan” dari pendefinisian: –Hasil &program –Pemilihan indikator/penentuan target & standar/benchmarks 2.Pelatihan manajemen keuangan 3.Memperkenalkan fleksibilitas operasional 4.Memperkenalkan evaluasi dan pengawasan 5.Meninjau dan memperbaiki kerangka

4 Fase 1 – Enam langkah dalam “menyusun” sistem pengawasan kinerja Ada enam langkah dasar untuk menyusun sistem pengawasan kinerja: A.Mendefinisikan hasil dan program untuk pengukuran B.Memilih indikator C.Menentukan target, standar/benchmarks dan titik acuan D.Pengumpulan data E.Analisis & pengukuran F.Pelaporan

5 Langkah A. Mendefinisikan hasil, program dan kegiatan – Contoh dari Ditjen Anggaran •Hasil & Struktur Program –Tujuan pemerintah butuh untuk didefinisikan sesuai dengan sarana (program/keluaran) dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut •Menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab atas kinerja –Penyelarasan tanggung jawab program dengan pejabat yang bertanggung jawab sesuai struktur organisasi •Distribusi pengeluaran –Semua belanja harus didistribusikan kepada kegiatan program menyusun program tersebut

6 Langkah A. Hasil, Program, Kegiatan dan Tanggung Jawab – Sebuah Contoh Program “Budget Management and Reform” Program Activities Outcome/Objective:: To manage the state budget process to assure that the government’s goals and priorities are translated into annual budgets 1. Review of line ministry budgets 2. Develop and implement budget system reform 3. Establish and monitor non-tax policy and collection 4. Prepare annual budget summaries Manajement and Direction

7 Contoh dari Australian dan beberapa persamaan

8 Distribusion dari seluruh pengeluaran ke program

9 Langkah B. Memilih indikator kinerja Ingat indikator kinerja menunjukkan bahwa persyaratan pemerintah terpenuhi. Ada dua jenis indikator: Indikator Efektivitas –Indikator efektivitas menunjukkan seberapa efektif keluaran mencapai hasil. Indikator Efisiensi –Indikators dari kuantitas, kualitas dan biaya yang menunjukkan efisiensi dari kinerja departement dalam menyediakan keluarannya.

10 Langkah B. Contoh Australia untuk indikator kinerja dari Keluaran Anggaran

11 Dalam memilih kelompok indikator keluaran dan target, instansi harus ingin menjawab ‘ya’ kepada seluruh pertanyaan berikut ini: 1.Apakah mungkin untuk menunjukkan hubungan antara indikator dan hasil yang diinginkan pemerintah? 2.Apakah indikator dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna non-teknis? 3.Apakah indikator dan target: aSpesifik – jelas, ringkas dan tepat; bDapat diukur – terkuantifikasi; cDapat dicapai – praktis/berguna dan beralasan; dRelevan – kepada pengguna (termasuk Pemerintah, Parlemen/DPR, pengguna, orang-orang yang membutuhkan); dan eTerikat waktu – berhubungan dengan periode waktu atau batas waktu?

12 Dalam memilih indikator kelompok keluaran dan target, instansi harus menjawab ‘ya’untuk semua pertanyaan di bawah ini (lanjutan) 4. Apakah indikator menyediakan representasi yang mencukupi dan seimbang atas tindakan yang diambil, dan barang dan jasa yang disediakan oleh program/aktivitas/jasa? 5.Apakah indikator menangkap secara memadai hubungan yang diinginkan antara program/jasa Pemerintah dan hasil (atau, jika tidak, adakah sarana pengawasan dan evaluasi yang kuat atas kontribusi program/jasa Pemerintah terhadap hasil)? 6.Akankah hasil pengukuran program/jasa tersedia untuk evaluasi dan pelaporan dalam bentuk yang sesuai ketika dibutuhkan pada tingkat biaya yang beralasan? 7.Apakah ada mekanisme untuk review dan revisi pengukuran program/jasa agar tetap sesuai dan memadai untuk kebutuhan instansi dan Pemerintah

13 Langkah B. Indikator Kinerja ditentukan untuk Pengelolaan Anggaran & Kegiatan Reformasi Kegiatan 1. Meninjau anggaran Kementerian/Lembaga •1. Parlemen menerima anggaran Kementerian/Lembaga dengan hanya perubahan kecil Kegiatan 2. Mengembangkan dan Melaksanakan reformasi sistem penganggaran •1. Penerapan PBK (jumlah kementerian/lembaga) / 2. Penerapan KPJM (jumlah kementerian/lembaga) / 3. Panduan PBK dan KPJM yang dikeluarkan dan pelatihan yang disediakan untuk Kementerian/Lembaga Kegiatan 3. Menyusun dan mengawasi kebijakan & penerimaan pendapatan bukan-pajak •1. Penerimaan bukan pajak aktual sebagai % dari proyeksi Kegiatan 4. Menyiapkan ringkasan anggaran tahuanan •1. “I” accounts yang berkualitas dihasilkan secara berkala Hasil/Tujuan: Untuk mengelola proses penganggaran pemerintah untuk menjamin bahwa tujuan dan prioritas pemerintah telah diubah ke dalam anggaran tahunan

14 Langkah B. Indikator Kinerja untuk kegiatan Ditjen Perbendaharaan – tiap indikator memiliki tujuan berbeda: akuntabilitas, analisis and membuat keputusan Kegiatan 1. Pelaksanaan Anggaran •1. Jumlah pencairan dana tahunan yang dilakukan/ 2.Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran tahunan yang diproses Kegiatan 2. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum •1. Jumlah badan layanan umum yang dikelola Kegiatan 3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan •1. Jumlah laporan akuntansi keuangan tahunan yang dihasilkan

15 Langkah C. Mentuakan target, standar/benchmark & titik acuan – Contoh dari Bea Cukai Australia Output 2: Trade facilitation and revenue collection

16 Langkah C. Menentukan target, standar/benchmark & titik acuan – Bea Cukai Indonesia Kegiatan 1. Pengembangan prosedur teknis bea dan cukai •1. Jumlah prosedur teknis yang direvisi dan dikeluarkan/Jumlah prosedur teknis yang dikeluarkan Kegiatan 2. Manajemen dan operasi fasilitas bea dan cukai •1. Jumlah fasilitas yang dipelihara dan dioperasikan secara individual/Jumlah meter persegi fasilitas yang dipelihara dan dioperasikan/Biaya per meter persegi untuk pemeliharaan dan operasional Kegiatan 3. Penghapusan kebijakan dan prosedur •1. Jumlah prosedur baru atau revisi yang dikeluarkan Hasil/tujuan: Untuk melaksanakan hukum dan peraturan negara pada bidang impor dan eksport dan mengumpulkan pajak

17 Langkah C. Spesifikasi target, standar/benchmark & titik acuan – Bea Cukai Indonesia (lanjutan) Kegiatan 4. Penegakan dan investigasi •1. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan / 2. Jumlah pemeriksaan yang diselesaikan/ 3. Biaya rata-rata untuk pemeriksaan yang diselesaikan Kegiatan 5. Pelaksanaan audit •1. Jumlah audit yang dilakukan/ 2. Jumlah audit yang diselesaikan/ 3. Biaya rata-rata untuk audit yang diselesaikan /4. Jumlah rata-rata audit yang diselesaikan per auditor Kegiatan 6. Koordinasi dengan badan internasional •1. Jumlah perjanjian yang terselesaikan Kegiatan 7. Pernyiapan dan penghapusan peraturan bea cukai •1. Jumlah peraturan baru dan revisi yang dikeluarkan

18 Langkah F. Pelaporan •Pelaporan internal untuk Manajemen Instansi –Peraturan untuk manajemen idealnya dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Pimpinan Eksekutif Instansi •Pelaporan eksternal untuk Parlemen/DPR –Peraturan untuk pemerintah idealnya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan

19 Lebih lanjut siang ini – Perencanaan pengenalan “fleksibilitas biaya operasional” dan kesepakatan mengenai akuntabilitas yang telah direvisi •Pendefinisian hasil, program, dan indikator kinerja hanyalah awalnya •Kinerja akan terbatas kecuali ada perencanaan yang tepat atas fleksibilitas biaya operasional. Awal dari segala reformasi di bidang ini harus termasuk: •Pelatihan •Pendefinisian running costs (dimana fleksibilitas operasional diperkenalkan) dan non running costs (berhubungan dengan pengeluaran dimana Pemerintah memiliki kendali penuh dan fleksibilitas operasional tidak dapat diaplikasikan) •Pengelompokan biaya di dalam running cost dimana fleksibilitas dapat diberikan dan perencanaan tahapan dari tingkat fleksibilitas yang diberikan •Merencanakan mekanisme audit, review dan evaluasi yang akan digunakan