STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

Presentasi berjudul: "STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI"— Transcript presentasi:

1 STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

2 Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

4 Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan-penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kebijakan akuntansi merupakan pilihan-pilihan sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan keluaran menurut Standar Akuntansi.

5 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

6 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)
SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

7 Hubungan STANDAR dengan SISTEM
Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar. SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedang Sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Standar.

8

9

10 PRASYARAT IMPLEMENTASI SAP

11 Persyaratan Implementasi SAP
Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (ToT), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. Pengembangan SAPP/D Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada.

12 Persyaratan Implementasi SAP
Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Penyiapan Bagan Akun Standar Penyiapan Sarana Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya Penyediaan dana

13 BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN

14 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Melaporkan : Transaksi pengakuan pendapatan Transaksi pengakuan belanja Surplus / Defisit Transaksi penerimaan pembiayaan Transaksi pengeluaran pembiayaan SiLPA/SiKPA

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 NERACA Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas
Melaporkan besarnya ekuitas pemerintah

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 LAPORAN ARUS KAS Melaporkan arus kas masuk dan kas keluar melalui kas umum negara/daerah Dirinci menurut: Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pembiayaan Transaksi Non Anggaran

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 BAGAN AKUN STANDAR

46 SISTEM AKUNTANSI BAGAN AKUN STANDAR JURNAL STANDAR BUKU BESAR

47 AKUN = PERKIRAAN Akun adalah media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan setiap transaksi yang mempengaruhi pos laporan keuangan. Klasifikasi berdasarkan jenis-jenis transaksi yang sama.

48 Bagan Akun Standar Pemerintah
Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar/sub buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan menyusun laporan keuangan.

49 Bagan Akun Standar Pemerintah
Akun Terdiri Dari : Akun Operasional/Nominal (flows) a. Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas b. Akun yang berlaku satu periode akuntansi. c. Harus ditutup pada akhir periode akuntansi Akun Riil/Neraca (stocks) a. Akun yang ada di neraca b. Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi

50 BAGAN AKUN STANDAR SIKLUS AKUNTANSI Kode Akun Jurnal Buku Besar Neraca
Dokumen sumber Neraca Saldo Laporan Keuangan Jurnal Penyesuaian

51 Bagan Akun Standar Pemerintah
Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: Kode Akun  angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun. Uraian Akunnama akun

52 Bagan Akun Standar Pemerintah
Tiga Digit Pertama  Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional Digit Keempat dan seterusnya  Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah

53 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar

54 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
Aset Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas Negara di BI Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah 1.3 Aset Tetap Aset Tetap Tanah

55 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
1.4 Dana Cadangan Dana Cadangan Dana Cadangan …….. Aset Lainnya 1.5.1 Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga

56 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 Ekuitas Dana Lancar SAL 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

57 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Penghasilan 4.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 4.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak Bumi 4.3 Penerimaan Hibah 4.3.1 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri

58 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
5 Belanja Negara Belanja Pegawai 5.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5.2 Belanja Barang 5.2.1 Belanja Barang Belanja Barang Operasional

59 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah 5.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang 5.4.1 Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka Pendek 5.5 Belanja Subsidi 5.5.1 Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Subsidi Lembaga Keuangan 5.6 Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri 5.7 Belanja Bantuan Sosial 5.7.1 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial Belanja Bantuan Kompensasi Sosial

60 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
5.8 Belanja Lain-lain 5.8.1 Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Belanja Untuk Daerah 6.1 Belanja Dana Perimbangan 6.1.1 Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 6.2 Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 6.2.1 Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus

61 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Non Anggaran 8.1 Penerimaan Non Anggaran 8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10% Gaji 8.2 Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji

62 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Aset Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bank …. Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Aset Tetap Tanah Tanah Kantor

63 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
1.4 Dana Cadangan Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Aset Lainnya 1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK pada Taspen

64 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 SiLPA 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

65 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Hotel 4.2 Pendapatan Transfer 4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 4.3 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 4.3.1 Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus …..

66 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.5 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.5.1 Pendapatan Hibah 5 Belanja Belanja Operasi 5.1.1 Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan

67 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Belanja Modal Belanja Tanah 5.3 Belanja Tak Terduga 5.3.1 Belanja Tak Terduga 6 Transfer 6.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa 6.1.1 Bagi Hasil Pajak

68 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penggunaan SiLPA 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan Non Anggaran 8.1 Penerimaan Non Anggaran 8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK … % Gaji 8.2 Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK … % Gaji

69 Terimakasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax