PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

Presentasi berjudul: "PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Oleh Dr. Sulikanti Agusni, MSc. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi disampaikan pada acara Workshp Penguatan Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG Jakarta, 24 Maret 2014

2 PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Laporan kegiatan RG/A Masukan Renstra, Renja SKPD Perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD yg responsif gender Regulasi ttg PUG Pokja PUG SDM mampu 7 Prasyarat Pelaksanaan PUG Regulasi PPRG SDM mampu Alat analisis, dll Evaluasi Pedoman Monev Indikator Alat analisis, dll Penganggaran a. SDM yg mampu b. Juklak/Juknis c. Peran masy, dll KUA-PPAS TOR/GBS DPA, RKA SKPD Hasil Kegiatan yang responsif gender/anak Implementasi

3 HAL-HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PUG/PPRG
TAHUN 2010: KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KPP-PA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI (33 PROVINSI) TENTANG PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MELIPUT: Pelaksanaan Strategi PUG dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan dan; Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

4 TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA TERKAITT KELEMBAGAAN PUG
KPP DAN PA TELAH MELAKSANAKAN DIANTARANYA 1. . PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PPRG DI DAERAH: Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di Daerah (GENERIK); Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah melalui Peraturan Menteri PP dan PA No. 2 Tahun 2013; Pedoman Pengawasan PPRG di Daerah; Modul Training of Fasilitator PPRG Daerah.

5 Advokasi bagi Kepala Daerah dan DPRD di 10 Provinsi;
lanjutan………. FASILITASI PELAKSANAAN DAN PENGUATAN KELAMBAGAAN PUG DI 33 PROVINSI MELALUI Advokasi bagi Kepala Daerah dan DPRD di 10 Provinsi; Pelatihan PPRG bagi SDM Penggerak dari 33 Provinsi; Pendampingan Penyusunan Lembar ARG di 33 Provinsi; Pelatihan Penelaahan Lembar ARGI di 22 Provinsi

6 TINDAK LANJUT PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PUG
KOMITMEN POLITIK

7 Lanjutan 2. KERANGKA KEBIJAKAN Pengintegrasian Isu Gender dalam Dokumen RPJMD

8 Lanjutan 2. KERANGKA KEBIJAKAN) Pengintegrasian Isu Gender dalam Renstra SKPD Provinsi Tahun 2012

9 3. STRUKTUR DAN MEKANISME PEMERINTAH DAN PEMDA YANG MENDUKUNG IMPLEMENTASI PUG melalui POKJA PUG

10 Lanjutan Sumberdaya untuk Mendukung Pelaksanaan PUG di Provinsi

11 Lanjutan 6. PENGGUNAAN GAP DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

12 Lanjutan

13 PROVINSI YANG SUDAH MEMBENTUK SEKBERDA PROVINSI
JAWA TIMUR SULAWESI TENGAH KALIMANTAN BARAT …………(KIRANYA BISA DIISI OLEH ASDEP YANG LAIN)

14 TANTANGAN, HAMBATAN, PELUANG DAN RENCANA KE DEPAN
TANTANGAN DAN HAMBATAN: Masih belum seluruh provinsi melaksanakan PUG dilihat dari sisi prasyarat PUG yakni 1) Dasar hukum, 2) Pemahaman, komitmen, dan kelembagaan, 3) Instrumen PPRG, 4) Kapasitas SDM, 5) Data terpilah dan informasi; Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan yang ada dengan semangat kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan, atau bertentangan dengan kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan peduli anak;

15 Masih bervariasinya tingkat kapasitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada di provinsi dalam memahami substansi (core business) seperti pemahaman tentang isu-isu gender, teknik integrasi isu-isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran

16 RENCANA KE DEPAN Peningkatan kapasitas SDM PENGGERAK dan SKPD ;
Penguatan kelembagaan daerah dalam pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak anak; Sinkronisasi berbagai peraturan dan produk hukum, dan terus melakukan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK

17 TERIMA KASIH