FTS-045 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Konstruksi

Presentasi berjudul: "FTS-045 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Konstruksi"— Transcript presentasi:

1 FTS-045 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Konstruksi
SENGKETA KONSTRUKSI Febriyanti Maulina, ST., MT Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala

2 Pengertian (1) Perselisihan atau konflik adalah pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Perselisihan dapat terjadi antara dua pihak atau lebih. Wujud perselisihan dapat dalam berbagai bentuk. Dimana bentuk-bentuk perselisihan dapat berkaitan dengan : evident kekuasaan (authority) kepentingan (interests) hukum (law) sosial (personal law)

3 Pengertian (2) Secara umum, berbagai faktor penyebab perselisihan yaitu: Perbedaan Informasi atau Data: disebabkan oleh kurangnya informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan atau interpretasi. Perbedaan Kepentingan: adanya perbedaan kepentingan psikologi, kepentingan prosedural, dan kepentingan substansi. Relationship: dipengaruhi oleh emosi, persepsi yang berbeda, komunikasi yang buruk dan perilaku negatif. Struktural: berhubungan dengan masalah sumber daya, waktu, faktor geografis, kewenangan, dan pembuatan keputusan. Perbedaan Nilai: adanya perbedaan perilaku yang dipengaruhi berbagai nilai, pandangan hidup, ideologi, agama, dst.

4 Pengertian (3) Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak tersebut dalam suatu kontrak konstruksi Disebut juga Construction Dispute Sengketa di bidang perdata sesuai UU No. 30/1999 Pasal 5 diijinkan penyelesaian melalui arbitrase

5 Mekanisme Terjadinya Perselisihan (Sengketa)
Informasi desain tidak tepat Informasi desain tidak sempurna Investigasi lokasi tidak sempurna Reaksi klien yang terlambat Komunikasi yang buruk Sasaran waktu yang tidak realistis Administrasi kontrak yang tidak sempurna Kejadian eksternal yang tidak terkendali Informasi tender yang tidak lengkap Alokasi resiko yang tidak jelas Keterlambatan pembayaran Keterlambatan waktu pelaksanaan Keterlambatan kedatangan material Sumber Penyebab Klaim Tuntutan atau Klaim (Claim) Perselisihan atau Sengketa (Dispute) Tidak disetujui

6 Hubungan Antara Klaim dan Sengketa

7 Alternatif Dispute Resolution (ADR)
Alternatif penyelesaian sengketa meliputi: Negosiasi Mediasi Arbitrase Litigasi Makin komplek, butuh waktu dan biaya substansi makin kecil Dispute are costly, but resolving disputes may even be costlier…

8 Alternative Dispute Resolution (ADR)
Sekumpulan teknik penyelesaian sengketa secara cepat dan murah, tanpa melalui proses litigasi atau arbitrase yang panjang ADR tidak selalu diterapkan dalam berbagai kasus Latar Belakang munculnya ADR: Penyelesaian perselisihan melalui litigasi sangat memakan waktu dan biaya Penyelesaian sering tidak memuaskan kedua belah pihak karena keputusan seringkali diambil oleh pihak yang sering tidak menguasai masalah teknis proyek Penyelesaian melalui arbitrase sering berlarut-larut 

9 ADR – UU RI No. 30/1999 Negosiasi (independent)
Ps 6 (2) – max 14 hari (penyelesaian) Mediasi (independent) Ps 6 (4) – max 14 hari (penyelesaian) Mediasi (involvement dari lembaga arbitrase & ADR dalam penentuan arbiter) Ps 6 (5) – max 7 hari (penentuan) Ps 6 (6) – max 30 hari (penyelesaian) Ps 6 (7) – wajib didaftarkan ke PN dalam 30 hari setelah sepakat Arbitrase Ps 48 (1) – max 180 hari (penentuan) Ps 62 (1) – wajib didaftarkan ke PN dalam 30 hari

10 Negosiasi Mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa (dispute) dimana kedua belah pihak bertemu untuk bermusyawarah. Negosiasi pada dasarnya adalah mencari jalan keluar, bukan saling menyalahkan. Penyelesaian perselisihan bertujuan untuk saling menguntungkan atau mengurangi kerugian kedua belah pihak. Negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga namun memerlukan orang yang tepat untuk bernegosiasi. Bila tidak dicapai kesepakatan maka kedua belah pihak dapat mencoba mekanisme mediasi.

11 MENGAPA MEDIATION Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan saja, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi para pihak yang beracara di pengadilan. Langkah ini dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Di samping itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam ststem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

12 MEDIATION DEFINISI Upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak (MEDIASI). Kovach Facilitated negotiation. It is a process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution. Nolan Haley A short term, structured, task, oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement

13 MEDIASI DI PENGADILAN Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan definisi sebagai: “penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediasi dilaksanakan melalui suatu perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

14 MEDIASI DI PENGADILAN Pihak ketiga tersebut adalah “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dapat dikatakan seorang mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Melalui mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi berada di tangan para pihak yang bersengketa.

15 UNSUR-UNSUR MEDIASI Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan itu. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung. Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

16 KEUNTUNGAN MEDIASI Para pihak yang bersengketa dapat tetap berhubungan baik. Hal ini sangat baik bagi hubungan bisnis karena pada dasarnya bertumpu pada good relationship dan mutual trust Lebih murah dan cepat Bersifat rahasia (confidential), sengketa yang timbul tidak sampai diketahui oleh pihak luar, penting untuk menjaga reputasi pengusaha karena umumnya tabu untuk terlibat sengketa Hasil-hasil memuaskan semua pihak Kesepakatan-kesepakatan lebih komprehensif Kesepakatan yang dihasilkan dapat dilaksanakan

17 Fungsi Mediator Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif).
Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha para pihak). Sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain). Sebagai nara sumber (mendaya gunakan informasi). Sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional). Sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan). Sebagai kambing hitam (pihak yang dipersalahkan)

18 PROSES MEDIASI Tahap pertama: menciptakan forum.
Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Rapat gabungan. Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah: mendidik para pihak; menentukan pokok-pokok aturan main; membina hubungan dan kepercayaan. Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah: dengar pendapat (hearing); menyampaikan dan klarifikasi informasi; cara-cara interaksi.

19 PROSES MEDIASI Tahap kedua: mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.
Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk: Mengembangkan informasi selanjutnya; Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak ; Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya ; Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.

20 PROSES MEDIASI Tahap ketiga: pemecahan masalah.
Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk: Menetapkan agenda. Kegiatan pemecahan masalah. Menfasilitasi kerja sama. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

21 PROSES MEDIASI Tahap keempat: pengambilan keputusan.
Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: Rapat-rapat bersama. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.

22 PROSES MEDIASI Tahap keempat: pengambilan keputusan.
Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah. Mengusahakan formula pemecahan masalah berdasarkan “win-win solution” dan tidak ada satu pihakpun yang merasa kehilangan muka. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

23 Ketrampilan dan Teknik Mediator
Ketrampilan pengorganisasian perundingan. Merencanakan dan menjadwalkan pertemuan. Tepat waktu. Menyambut kedatangan para pihak dalam perundingan. Dll. Ketrampilan perundingan. Mengarahkan pertemuan. Mengingatkan penyelesaian perundingan bukan mediator. Menentukan siapa yang memulai pembicaraan. Kapan kaukus diasakan dan skorsing.

24 Ketrampilan dan Teknik Mediator
Ketrampilan menfasilitasi Mengubah posisi menjadi isu-isu yang diperlukan. Mengatasi emosi. Menghadapi kemungkinan jalan buntu (deadlock). Melintasi halangan terakhir (the last gap). Ketrampilan komunikasi. Komunikasi verbal. Mendengar secara efektif. Membingkai ulang. Komunikasi non verbal. Kemampuan bertanya. Mengulang pertanyaan. Menyimpulkan. Membuat catatan. Empati. Humor.

25 KAUKUS Definisi Caucus (USA: Separate meetings)
Australia : Private Meetings Merupakan proses paling penting dan merupakan ciri khas dari mediasi. Bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau hanya dengan salah satu pihak.

26 FUNGSI KAUKUS Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan didepan mitra rundingnya. Mediator mencari informasi tambahan. Membantu mediator dalam memahami motivasi dan prioritas para pihak dan membangun empati serta kepercayaan secara individual. Memberikan pada para pihak waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.

27 FUNGSI KAUKUS Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru. Memungkinkan mediator untuk mempengaruhi para pihak untuk menerima penyelesaian.

28 WAKTU KAUKUS Di awal mediasi Di tengah mediasi Di akhir mediasi
Bertujuan untuk menumpahkan emosi, merancang prosedur negosiasi, mengidentifikasikan isu. Di tengah mediasi Mencegah komitmen yang prematur. Di akhir mediasi Mengatasi kebuntuan, merancang proposal, menformulasikan kesepakatan.

29 Arbitrase Arbitrase adalah:
Mekanisme penyelesaian perselisihan dengan melibatkan badan arbitrase. Badan arbitrase terdiri dari arbitrator: pengacara, kontraktor, konsultan (engineer), dan konsultan klaim. Arbitrator harus memiliki pengetahuan bidang konstruksi dan memahami permasalahan sengketa yang dihadapinya. Apabila tidak mencapai penyelesaian maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum melalui proses pengadilan (litigasi)

30 Definisi Arbitrase Prof. R. Subekti (Arbitrase Perdagangan, 1992)
Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter (para arbiter) berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter (para arbiter) yang mereka pilih atau tunjuk tersebut UU Arbitrase & Penyelesaian Perselisihan No. 30/1999 Ps 1 (1) Cara penyelesaian satu sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

31 Syarat (Material Arbiter)
Cakap melakukan tindakan hukum Berumur paling rendah 35 tahun Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau saudara sepupu Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun

32 Obyek Arbitrase – UURI 30/1999
Ps 5 (1) : “ sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. “ Ps 5 (2) : “ sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang – undangan tidak dapat diadakan perdamaian. “

33 Klausula Arbitrase standar dalam kontrak
Kesepakatan (komitmen) para pihak untuk melaksanakan arbitrase jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak Ruang lingkup arbitrase (dalam kontrak konstruksi dapat juga diatur untuk penyelesaian sengketa bersifat teknis) Lembaga arbitrase yang digunakan (apakah arbitrase institusi atau ad – hoc, jika yang digunakan adalah ad – hoc maka kalusula harus mengatur cara penunjukan arbiter atau majelis arbiter) Ketentuan prosedural yang digunakan (mis. BANI, ICC, AAA) Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase Pilihan terhadap hukum substansi yang berlaku