Road Map Pengembangan Kapasitas SDM Ditjen Bina Marga Kedepan

Presentasi berjudul: "Road Map Pengembangan Kapasitas SDM Ditjen Bina Marga Kedepan"— Transcript presentasi:

1 Road Map Pengembangan Kapasitas SDM Ditjen Bina Marga Kedepan
Kementerian Pekerjaan Umum Road Map Pengembangan Kapasitas SDM Ditjen Bina Marga Kedepan Workshop Penyelenggaraan Sektor Jalan Kedepan Ir. Chairul Taher, M.Sc Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, 24 Januari 2012

2 OUTLINE PAPARAN Sekilas Ditjen Bina Marga Fakta dan Angka SDM Ditjen Bina Marga Masalah yang ada di Bina Marga dalam kaitannya dengan Satker/PPK Usulan Peningkatan Kapasitas SDM

3 BAHAN DIALOG MENTERI P.U MEI 2008
VISI DAN MISI DITJEN BINA MARGA VISI : Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan yang Andal, Terpadu dan Berkelanjutan di Seluruh Wilayah Nasional untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. MISI : Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional; Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional; Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai;

4 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA KEUANGAN & UMUM HUKUM & PER-UU PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH I BINA PELAKSANAAN WILAYAH II BINA PELAKSANAAN WILAYAH III BINA TEKNIK BINA PROGRAM SUBBAG TU SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN & STRATEGI PROGRAM & ANGGARAN PEMBIAYAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI PENGEMBANGAN SISTEM & EVALUASI KINERJA INFORMASI & KOMUNIKASI TEKNIK JEMBATAN TEKNIK LINGKUNGAN & KESELAMATAN JALAN TEKNIK JALAN BEBAS HAMBATAN & JALAN PERKOTAAN PENGADAAN TANAH SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH I WILAYAH IA WILAYAH IC WILAYAH ID WILAYAH IB TEKNIK JALAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL BALAI SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH II WILAYAH IIA WILAYAH IIC WILAYAH IID WILAYAH IIB SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH III WILAYAH IIIA WILAYAH IIIC WILAYAH IIID WILAYAH IIIB 4

5 Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga
(Per Provinsi) No PROPINSI PANJANG JALAN (Km) TOTAL (Km) BALAI 1 NAD 1.803 4.053 BALAI I (NAD, SUMUT) SUMUT 2.250 2 KEPRI 334 3.617 BALAI II (KEPRI, RIAU, SUMBAR, JAMBI) RIAU 1.134 SUMBAR 1.213 JAMBI 936 3 SUMSEL 1.444 3.897 BALAI III (SUMSEL, BABEL, BENGKULU, LAMPUNG) BABEL 510 BENGKULU 784 LAMPUNG 1.159 5

6 No PROPINSI PANJANG JALAN (Km) TOTAL (Km) BALAI
1 BANTEN 476 1.970 BALAI IV (BANTEN, DKI JAKARTA, JABAR) DKI JAKARTA 143 JABAR 1.351 2 JATENG 1.391 3.641 BALAI V (JATENG, DIY, JATIM) DIY 223 JATIM 2.027 3 BALI 535 2.574 BALAI VIII (BALI, NTB, NTT) NTB 632 NTT 1.407 4 KALBAR 1.664 6.363 BALAI VII (KALBAR, KALTENG, KALSEL, KALTIM) KALTENG 1.715 KALSEL 866 KALTIM 2.118 6

7 No PROPINSI PANJANG JALAN (Km) TOTAL (Km) BALAI
1 SULTENG 2.182 5.874 BALAI VI (SULTENG SULBAR, SULTRA, SULSEL) SULBAR 572 SULTRA 1.397 SULSEL 1.723 2 MALUT 512 1.579 BALAI IX (MALUT, MALUKU) MALUKU 1.067 3 PAPUA 2.111 3.074 BALAI X (PAPUA, PAPUA BARAT) PAPUA BARAT 963 4 SULUT 1.319 1.926 BALAI XI (SULUT & GORONTALO GORONTALO 607 7

8 Fakta dan Angka SDM Ditjen Bina Marga
Statistik Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per Unit Kerja Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana dengan Non Sarjana Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana S-2 dengan Sarjana S-1 Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana Teknik dan Sarjana Non Teknik

9 STATISTIK PEGAWAI BINA MARGA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA Status : 09 Desember 2011
NO. DIREKTORAT TIDAK ADA KETERANGAN SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JUMLAH 1 SETDITJEN 2 4 13 78 19 72 31 219 BIPRAN 6 5 43 10 73 38 3 178 BINTEK 8 82 18 91 40 248 BINLAK I 30 9 37 23 110 BINLAK II 12 45 24 96 BINLAK III 22 48 98 7 BBPJN I 21 26 324 149 17 574 BBPJN II 14 244 25 432 BBPJN III 310 47 168 33 611 BBPJN IV 46 282 61 655 11 BBPJN V 49 51 318 36 143 28 647 BBPJN VI 56 548 214 932 BBPJN VII 44 20 423 206 765 BPJN VIII 54 398 16 133 15 BPJN IX 115 87 236 BBPJN X 141 269 BPJN XI 32 175 79 326 SET. BPJT 66 T O T A L : 299 333 3552 362 1942 429 7118

10 SARJANA DAN PASCA SARJANA

11 SARJANA TEKNIK DAN NON TEKNIK (D-3, S-1, S-2, dan S-3)

12 SARJANA DAN NON SARJANA

13 Rasio Jumlah Panjang Jalan Nasional dengan Jumlah Pegawai
Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga sepanjang , 823 Km Jumlah Pegawai Ditjen Bina Marga saat ini adalah sebanyak Orang Sehingga Rasio antara Panjang Jalan Nasional dengan jumlah Pegawai adalah ,823 : = 5,42 : 1 Itu berarti 1 Km Jalan Nasional ditangani oleh 5,42 Orang Pegawai Ditjen Bina Marga. BANDINGKAN dengan Afrika Selatan: km jalan nasional dengan total Pegawai 200 orang, itu berarti satu orang menangani 100 km Jalan

14 Rasio Jumlah Panjang Jalan Nasional dengan Jumlah Pegawai di pada Balai Besar/Balai dilingkungan Ditjen Bina Marga

15 Rata-rata KM jalan yang ditangani oleh satker/PPK
Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 186 Satker Jumlah PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 558 PPK Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga sepanjang , 823 Km Sehingga rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing Satker adalah : ,823 Km : 186 Satker = 207,365 Km / Satker Sedangkan rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing PPK adalah : ,823 Km : 558 PPK = 69, 121 Km / PPK

16 Definisi Satker, Kasatker, dan PPK
Satuan Kerja / Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, terdiri dari Satuan Kerja Tetap Pusat, Satuan Kerja Balai/UPT, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD-Dekon) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) bidang Pekerjaan Umum Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya Pejabat Pembuat Komitmen / PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya

17 Tugas Satker/PPK Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan- kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara, mengurus sertifikasi tanah serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberi tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu.

18 Hasil Evaluasi Satker/PPK 2011
Dari evaluasi yang diikuti oleh 734 peserta, yang terdiri dari BBPJN/BPJN I s/d XI, dan peserta tambahan untuk calon/kandidat Kasatker/PPK dari Direktorat yang ada di lingkungan Ditjen Bina Marga, telah diperoleh hasil akhir (hasil evaluasi terlampir). Dari hasil evaluasi tersebut mencerminkan perlu adanya penyegaran/ refreshing kepada para Kepala Satuan Kerja maupun Pejabat Pembuat Komitmen untuk aspek aspek teknis.

19 Materi Ujian Satker/PPK
Adapun materi yang diujikan terdiri atas : Pelaksanaan Administrasi Kontrak, terdiri dari: Pengadaan barang dan jasa Hukum kontrak Perubahan kontrak Pelaporan Kontrak Kritis Pengendalian Teknis, terdiri dari: Pelaksanaan badan jalan (tanah, agregat, aspal, rigid pavement, dll) Pelaksanaan jembatan Bangunan pelengkap Road Safety Pengujian material / lapangan

20 HASIL EVALUASI KASATKER 2011

21 HASIL EVALUASI PPK 2011

22 Permasalahan Satker/PPK
Berdasarkan hasil Evaluasi Satker/PPK 2011, maka dapat disimpulkan bahwa Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, baik dari sisi Pelaksanaan Administrasi Kontrak maupun Pengendalian Teknis; Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh, baik oleh Satker maupun PPK di masing-masing Balai yang ada dilingkungan Ditjen Bina Marga; Untuk Satker, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (60) Untuk PPK, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (55) Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM untuk Satker/PPK melalui penyegaran/refreshing materi teknis bidang Bina Marga. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dapat dilakukan melalui studi banding ke beberapa negara yang memiliki pengalaman yang baik dalam bidang jalan dan jembatan; Terkait dengan status pegawai, masih banyak PNS Daerah yang menduduki posisi sebagai Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga.

23 Jenis Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas SDM
Jenis Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas SDM terdiri atas : Diklat Teknis Diklat Non Teknis Diklat Fungsional Apabila dilihat dari Prioritas :

24 BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat 1 Pengadaan Tanah 2 Hukum Kontrak Pekerjaan Konstrusi 3 Pemrograman & Penganggaran 4 Sertifikasi Barang Milik Negara: 5 Leger Jalan: 6 Survai: 7 Studi Kelayakan; 8 Perencanaan Jembatan (bangunan atas dan bangunan bawah) 9 Penggunaan Peralatan: 10 Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah 11 Kebijakan Sistem Manajemen Mutu 12 Keselamatan Jalan (Road Safety) 13 Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan:

25 BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat 14 Penyiapan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jln & Jbt 15 Pengendalian/Pelaks. Justifikasi/Pertimbangan Teknik Utk Amandemen Kontrak 16 Pengumpulan Dan Pengolahan Data Penanganan Jalan Nasional 17 Proses Kontrak & Kegiatan Pra-Kontrak 18 Preservasi & Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan: 19 Penyediaan Saran Teknis Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Desa 20 Bencana Alam: 21 Mekanisme Penyelesaian Administrasi Hasil pemeriksaan & Pengaduan Masyarakat 22 Administrasi Kepegawaian 23 Pengelolaan Barang Milik Negara 24 Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Terkait 25 Pelaksanaan Rumah Tangga Balai Besar 27 Koordinasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri

26 BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat 1 Administrasi Dan Akuntansi Keuangan 2 Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 3 Pengelolaan Barang Milik Negara 4 Perencanaan Teknik Jalan 5 Perencanaan Teknik Jembatan (spesifikasi dan bangunan pelengkap) 6 Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa 7 Manajemen/Administrasi Kontrak 8 Penggunaan Peralatan Jalan 9 Tes-Tes Laboratorium Untuk Lapangan 10 Evaluasi Kinerja Dan Manfaat Jalan 11 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 12 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (Hps) 13 Pemeliharaan Jalan 14 Perencanaan Sistem Jaringan Jalan 15 Pelaksanaan Pekerjaan Beton

27 BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat 16 Pengendalian Penggunaan & Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan 17 Penyesuaian Desain Kontrak 18 Pengadaan Jasa Konstruksi 19 Standar Pelayanan Minimal (Spm) 20 Analisa Harga Satuan 21 Sistem Manajemen Mutu 22 Pembuatan Dan Pemanfaatan Data Base Di Bidang Jalan 23 Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan 24 Pelaksanaan Urusan Kas Dan Perbendaharaan 25 Peaturan-Peraturan Tentang Kepegawaian 26 Kelaikan Fungsi Jalan Nasional 27 Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 28 Pemantauan Dan Penyiapan Bahan Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa

28 Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
DIKLAT FUNGSIONAL No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat 1 Diklat Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Ahli 2 Diklat Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Terampil 3 Arsiparis 4 Pranata Komputer 5 Agendaris 6 Analis Kepegawaian 7 Jafung Peraturan dan Perundang-undangan 8 Pranata Humas 9 Jafung Perekayasa 10 Pengembangan Kompetensi Jafung Teknik Jalan dan Jembatan

29 BIDANG/TOPIK MENDUKUNG REFORMASI BIRO KRASI
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat 1 Diklat Reformasi Birokrasi 2 Pelatihan Penilik Jalan 3 Pelatihan UPR 4 Pelatihan Penyusunan SOP

30 Kesimpulan Mayoritas SDM Ditjen Bina Marga merupakan Pegawai Golongan II (50,95 %); Dari Hasil Evaluasi yang dilakukan terhadap Satker/PPK Ditjen Bina Marga pada tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa: Diperlukan penetapan kompetensi terhadap Satker/PPK  tidak hanya lulus/passing grade untuk PIP, akan tetepi menetapkan nilai minimal yang diperlukan untuk satker/ppk proyek A (Proyek besar/Proyek sedang dan Proyek Kecil. Pemaketan kembali proyek (saat ini rata-rata proyek sekitar 3 km panjang/1000 proyek) sangat sporadis, bandingkan dengan Afrika Selatan, 20,000 km= 200 KONTRAK, yang berarti 1 kontrak = 100 km. Diperukan adanya standar penilaian pada saat evaluasi SATKER/PPK, Angka Kelulusan, kalau ditetapkan angka lulus 65 , untuk proyek berskala Rp. 10 milyar keatas, dan angka 55 untuk proyek < Rp. 10 milyar.

31 Kesimpulan (Lanjutan)
Adanya penetapan rasio antara jumlah pegawai dengan panjang jalan (angka Pegawai berubah-ubah sesuai dengan panjang jalan) prinsip ekonomi/profit Penetapan template evaluasi PPK serta Satker, dikaitkan dengan Perencanaan PPK dan Satker Perlu adanya Career Path yang jelas dilingkungan Ditjen Bina Marga. Selain melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas SDM Ditjen Bina Marga juga dapat dilakukan dengan melakukan studi banding ke beberapa negara yang memiliki pengalaman yang baik di bidang jalan dan jembatan.

32 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Terima Kasih