Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehNano Aska Telah diubah "10 tahun yang lalu
1
Penuntasan Aset RRO & M Aset RRFungsionalisasi Aset RR PEMERINTAH ACEH
4
• Telah dilakukan revisi “ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 tahun 2010” merujuk kepada Permendagri nomor 21 tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sesuai rekomendasi hasil pengawalan Rencana Aksi tahun 2010. • Sinkronisasi nomenklatur hanya dilakukan pada sumber pembiayaan APBA (25 kegiatan) dan APBK (205 kegiatan), yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh. • Pada tanggal 12 September 2011 ditetapkan “Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh 2010-2012 jo Perubahan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 tahun 2010”. • Identifikasi sharing pembiayaan Rencana Aksi Aceh tahun 2010-2011 melalui sumber pembiayaan APBA dan APBK. PEMERINTAH ACEH
5
BAPPEDA ACEH
8
PEMERINTAH ACEH
9
Telah dilakukan Bedah DPA SKPA dan Monev Kegiatan APBK oleh tim R2C3 pada bulan Oktober dan November 2011. PEMERINTAH ACEH Monev ke-2 KRAN Pantai Barat: Tanggal 8-12 Nov 2011 : Aceh Selatan Aceh Singkil Subulussalam Monev ke-1 KRAN Pantai Barat: Tanggal 25-29 Okt 2011 : Aceh Jaya Aceh Barat Nagan Raya Aceh Barat Daya Monev ke-3 KRAN Pantai Timur: Tanggal 11-16 Des 2011 : PIdie Pidie Jaya Bireuen Lhokseumawe Aceh Utara Aceh Timur Langsa Aceh Tamiang Monev ke-4 KRAN Tanggal 12-16 Des 2011 : Sabang Aceh Besar Banda Aceh
10
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2010 Rp. 93.193.486.133,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR SKPAJlh Kegiatan SKPAJlh Kegiatan BMCK9 DISPERKESWAN1 DINAS SYARIAT ISLAM1 DISPORA1 DISBUDPAR3 RSIA1 DISHUBKOMTEL2 RSJ1 DISNAKERMOBPEN1 RSUZA1 DISPERINDAGKOP1 PROGRAM - FUNGSIONALISASI ASET RR SKPAJlh Kegiatan DISPORA1 PEMERINTAH ACEH
11
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2011 Rp. 39.258.257.133,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR SKPAJlh Kegiatan SKPAJlh Kegiatan BMCK9 DISKESWANAK1 DINAS SYARIAT ISLAM1 DISPORA1 DISBUDPAR3 RSIA1 DISHUBKOMTEL2 RSJ1 DISNAKERMOBPEN1 RSUZA1 DISPERINDAGKOP1 PROGRAM - FUNGSIONALISASI ASET RR SKPAJlh Kegiatan DISPORA1 Teridentifikasi 11 Kegiatan oleh 10 SKPA dengan total sharing ± Rp. 63.410.139.450,- (161,52%) PEMERINTAH ACEH
12
Kebutuhan Pendanaan 2010 Rp. 106.202.597.000,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Aceh1 Aceh Jaya11 Sabang4 Aceh Barat11 Banda Aceh19 Nagan Raya11 Aceh Besar23 Aceh Barat Daya8 Pidie15 Aceh Singkil5 Pidie Jaya10 Subulussalam2 Bireuen14 Aceh Selatan7 Lhokseumawe4 Simeulue10 Aceh Utara14 Bener Meriah3 Langsa6 Aceh Tengah4 Aceh Timur12 Gayo Lues4 Aceh Tamiang3 Aceh Tenggara4 PEMERINTAH ACEH
13
Kebutuhan Pendanaan 2011 Rp. 109.097.318.000,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Aceh1 Aceh Jaya11 Sabang4 Aceh Barat11 Banda Aceh19 Nagan Raya11 Aceh Besar23 Aceh Barat Daya8 Pidie15 Aceh Singkil5 Pidie Jaya10 Subulussalam2 Bireuen14 Aceh Selatan7 Lhokseumawe4 Simeulue10 Aceh Utara14 Bener Meriah3 Langsa6 Aceh Tengah4 Aceh Timur12 Gayo Lues4 Aceh Tamiang3 Aceh Tenggara4 PEMERINTAH ACEH
15
SPAM/WTP Kota Sabang Jalan Kota Sabang PEMERINTAH ACEH
19
• Melanjutkan pengoperasian Drop In Service RANDatabase Bappeda Aceh (Rekaman online Kegiatan donor di Aceh), dari total 1004 Donor dan Pelaksana, 36 diantaranya masih aktif. • Cetak Buku Manual RANDatabase (User Guide) • Dukungan terhadap terbentuknya Aceh Donor Coordination Forum (ADCF) pada bulan Mei 2011 • Donor Coordination tahun 2011 • Pelatihan RANDatabase kepada Lembaga Donor dan Pelaksana, Dinas serta Stakeholder terkait. • Penulisan Buku Pengawalan Rencana Aksi Tahun 2011 PEMERINTAH ACEH
21
• Perlu dilakukan koordinasi lebih intensif agar alokasi anggaran yang cenderung masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan seperti yang dituang didalam matriks pergub dapat teraloksikan pada tahun berikutnya. • Perlu fasilitasi agar serah terima aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera terlaksana sehingga pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dapat menyediakan sharing pendanaan untuk operasi dan pemeliharaan aset hasil RR. • Perlu upaya dari pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk memfungsionalkan aset hasil RR yang masih belum fungsional sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas pemerintah. • Perlu melakukan klarifikasi penamaan ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota khususnya ruas-ruas jalan yang merupakan hasil RR sesuai jumlah paket jalan yang ditetapkan dalam matriks pergub. • Untuk kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2011 dan 2012 direkomendasikan agar menjadi prioritas kegiatan pada tahun selanjutnya melalui pendanaan reguler pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota. • Perlu pengawalan untuk mengimplementasi Pergub 48 tahun 2011 oleh SKPA dan SKPK di Kabupaten/Kota. PEMERINTAH ACEH
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.