Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI KAB/KOTA DALAM RANGKA INTRODUKSI VAKSIN BARU SAMARINDA, 05 – 09 MEI 2014 Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 1

2 LANDASAN HUKUM “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.” (UU no 23/2002) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit yg dapat dihindari melalui imunisasi (UU no 36/2009) Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak (UU no 36/2009)

3 IMUNISASI upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah / mengurangi pengaruh infeksi organisme alami atau "liar" Vaksin adalah bahan antigenik yg digunakan utk menghasilkan kekebalan aktif

4 Tujuan Program Imunisasi
Menurunkan kesakitan & kematian akibat Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

5 Mengapa imunisasi? upaya pencegahan paling cost effective
selain dapat mencegah penyakit bagi diri sendiri tetapi juga dapat melindungi orang disekitarnya Menggunakan vaksin produksi dlm negeri sesuai standar aman WHO

6 Sejarah Imunisasi di Indonesia
Th  Imunisasi Cacar Th  Imunisasi BCG Th  Imunisasi TT pada ibu hamil Th  Imunisasi DPT untuk bayi Th  WHO mulai pelaksana program imunisasi sebagai upaya Global (EPI-Expanded Program on Immunization) Th  Imunisasi Polio Th  Campak Tn  Indonesia mencapai UCI Nasional Th  Imunisasi Hepatitis.B Th  Introduksi DPT/HB di 4 propinsi (Tahap I) Tn  DPT/HB di seluruh Indonesia Tn  Pilot Project IPV (Inactive Polio Vaccine) di Provinsi DIY Th  Imunisasi Td untuk penanggulangan KLB & BIAS Kelas II & III Tn  Introduksi Vaksin Pentavalent (DPT/HB/Hib) di 4 Provinsi Tahap I yaitu Jawa Barat, DIY, Bali dan NTB

7 Menurunkan Angka Kematian Anak
TARGET MDGs ( GOAL 4) Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A : Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990 dan 2015. Indikator : Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak.

8 Kebijakan Nasional Imunisasi
RPJMN 2010 – 2014  Renstra Kemenkes Tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap kepada 90% bayi 0-11 bulan Tercapainya Universal Child Immunization (UCI) di seluruh desa dan kelurahan Tercapainya cakupan 95% anak SD/ MI yang mendapatkan imunisasi

9 Target Imunisasi Tahun 2010-2014 Komitmen global
UCI desa 100% pd tahun 2014 Cakupan HB-0 bayi baru lahir 80% pd tahun 2014 Cakupan campak 95% dosis ke 2 melalui BIAS Eliminasi MNT pada tahun 2012 Reduksi kematian akibat campak sebesar 95% pd tahun 2015 dibanding 2000

10 Strategi: Memberikan akses pelayanan
Menjamin kecukupan dan ketersediaan vaksin dan logistik Introduksi Vaksin Pentavalen (DPT/HB/Hib) secara bertahap Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga profesional Memanfaatkan perkembangan metoda dan teknologi yang efektif, berkualitas, efisien. Memperkuat infra struktur ( kompetensi SDM, cold chain) dan manajemen (petugas imunisasi secara berjenjang / RS, UPS)

11 Introduksi Vaksin Pentavalent (DPT/HB/Hib)
Rencana jangka panjang program imunisasi untuk tahun (Multi Year Plan) menetapkan bahwa introduksi vaksin kombinasi DPT/HB/Hib dan imunisasi lanjutan pada anak batita akan diimplementasikan secara bertahap. Tahap I : bulan Juli di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, DIY, Bali dan NTB. Tahap II : bulan Maret 2014 di 10 provinsi : DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Sulawesi Selatan, serta Provinsi yang telah melakukan Tahun 2013 Tahap III: bulan Juli 2015 yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia ( direvisi menjadi tahun 2014 )

12 Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013
Suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada minimal >88 % dari semua bayi (usia dibawah satu tahun) UCI: desa/kelurahan dimana >95% dari jumlah bayi yang ada di desa tsb sudah mendapat imunisasi dasar lengkap 12

13 Program imunisasi Sasaran Imunisasi Berdasarkan Usia yang Diimunisasi
Imunisasi Rutin :  Bayi (0-11 bln)  Anak Batita (15-36 bln)  Anak usia sekolah dasar (BIAS).  Wanita usia subur (WUS): wanita berusia 15 – 39 tahun, terrmasuk Ibu hamil (Bumil) dan Calon Pengantin (Catin) b. Imunisasi Tambahan  Bayi dan anak - BLF, Kampaye, SubPIN, PIN

14 Imunisasi Dasar Lengkap
Anak < 1 Tahun Heb B / (HB) O VAKSIN GRATIS BCG Polio 1 DPT/HB/Hib 1 Polio 2 DPT/HB/Hib 2 Polio 3 0-7 hr DPT/HB/Hib 3 Polio 4 CAMPAK 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 9 Bulan 4 Bulan

15 Anak > 1 Tahun booster pertama
Imunisasi BATITA Anak > 1 Tahun booster pertama VAKSIN GRATIS Pendekatannya: Melalui Posyandu Melalui PAUD Imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib CAMPAK 18 Bulan 24 Bulan

16 Imunisasi Dasar & Booster I
Di Lanjutkan Imunisasi Dasar Lengkap & booster pertama DT Campak Td Td 1 SD 2 SD 3 SD BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH B I A S

17 Lembaran kartu imunisasi di BUKU KIA

18 Imunisasi Lanjutan WUS
TT1 DPT 1 skrining DPT 2 TT2 Status TT1 s.d TT5 : Dihitung Sejak Imunisasi Dasar Pada Bayi 3 TAHUN TT3 DT KLS 1 SD 5 TAHUN TT4 Td KLS 2 SD 10 TAHUN TT WUS X TT5 Td KLS 3 SD 25 TAHUN

19 Logistik dan Peralatan
SITUASI SAAT INi SDM Kurang kompetensi Tugas rangkap Tingginya mutasi petugas terlatih serta adanya penghapusan vaksinator dari jurim ke bidan desa Logistik dan Peralatan Terbatasnya biaya operasional & pemeliharaan laporan monitoring pemakaian vaksin dari daerah tdk maksimal Rencana introduksi vaksin Hib secara bertahap Manajemen Disparitas cakupan imunisasi antar wilayah Sistem desentralisasi adm & keuangan Perencanaan yang tidak adekuat, bimbingan dan advokasi belum optimal


Download ppt "KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google