BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.

Presentasi berjudul: "BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK."— Transcript presentasi:

1 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA Selasa, 11 Oktober 2011

2 1.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 2.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan 3.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Gresik; 4.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemkab Gresik Kepada Bank Jatim 5.Ranperda Kabupaten Gresik tentang tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 6.Ranperda Kabupaten Gresik tentang tentang Perusahaan Daerah Pasar Gresik ;

3 1.Bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah Penyertaan Modal dibuat sendiri-sendiri 2.Untuk Peraturan Daerah Penyertaan Modal sebelum tahun 2011 harus diatur sesuai dengan tahun berkenaan 3.Terkait dengan aspek hukum dan pertanggungjawabannya tanggung gugatnya sesuai dengan tahun berkenaan

4 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan adminisrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; b.bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Gresik perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;