Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai.

Presentasi berjudul: "Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai."— Transcript presentasi:

1 MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 3: Perubahan wewenang di berbagai tingkat pemerintah dalam kesehatan

2 Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai hal seperti : surveilans, perijinan, pelayanan rumahsakit, dan jaminan kesehatan.

3 Isi Perbandingan PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007
Aplikasi Perubahan wewenang di berbagai hal : Surveilans, Perijinan, Pelayanan rumahsakit dan Jaminan Kesehatan

4 Perbandingan PP 25 tahun 2000 dengan PP 38 tahun 2007
PP No. 25 tahun 2000  tentang pembagian urusan pemerintah Gagal memberikan pembagian urusan yang jelas Penganggaran kesehatan  prinsip sentralisasi

5 PP No. 38 tahun 2007  Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sudah jelas (per-sub bidang masing-masing) (*lampiran PP No. 38/2007 Bidang Kesehatan)

6 Surveilans Pengelolaan ada di Pemerintah Pusat
Aplikasi perubahan wewenang di berbagai hal : Surveilans, Perijinan, Pelayanan RS dan Jamkesmas Surveilans Pengelolaan ada di Pemerintah Pusat Pemerintah daerah : Propinsi dan Kab/Kota  penyelenggaraan surveilans

7 Perijinan Pemberian Ijin wewenang dari Pemerintah Pusat
Pemerintah daerah : Propinsi dan Kab/Kota  wewenangnya memberikan rekomendasi

8 Pelayanan Rumahsakit Rumahsakit pemerintah merupakan lembaga pelaksana (Operator)  bukan UPT dinas Rumahsakit daerah  korporatisasi

9 Jaminan Kesehatan Pemerintah pusat mengelola jaminan pemeliharaan kesehatan nasional Pemerintah daerah : Propinsi dan kab/kota  menyelenggarakan/mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah

10 Bacaan Lebih Lanjut _____.(2000). PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. _____.(2007). PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. _____. (2007). Penjelasan atas PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

11 _____. (2007). Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan
_____. (2007). Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Martineau, T. dkk. (2003). Decentralisation and the impact on Human Resource Management ini China and South Africa : SSR Project R7652, Final Report, July [ R7652FullReport.pdf]. Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia BPFE :Yogyakarta.