ARAH KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM

Presentasi berjudul: "ARAH KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM"— Transcript presentasi:

1 ARAH KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM
PNPMM Perkotaan (P2KP) DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Jogjakarta, Nov 2010

2 REVIEW PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN ADVANCE
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REVIEW PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN ADVANCE © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

3 Periode P2KP & PNPMM Perkotaan
1.1 2 1.2 PNPM Urban II ( ) III ( ) P2KP Rehab Rekon – Housing NAD P2KP Rehab Rekon – Housing DIY & Jateng P2KP 3 Pilot P2KP Peduli NAD-Rehab 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Delay Perluasan P2KP=2 (PNPM 2007/PNPM Urban-I) PNPM IV ( ) P2KP Peduli Padang © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

4 Pengembangan Lingkup Program P2KP :
TUJUAN KEMANDIRIAN MASY. (GERAKAN MASY.) KEMANDIRIAN MASY. KEMITRAAN MASY & PEMDA (GERAKAN KEMITRAAN) GOOD GOVERNANCE MELALUI: KEMANDIRIAN MASY KEMITRAAN MASY, PEMDA & KLPK. PEDULI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN SASARAN UTAMA KOMUNITAS KOMUNITAS & PEMDA PEMERINTAH KELURAHAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KOMPONEN PROYEK PENGEMBANGAN KOMUNITAS BLM PENGEMBANGAN KOMUNITAS & PEMDA PAKET PENATAAN LINGK PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS PENANGANAN KEMISKINAN DIDASARKAN USULAN KSM-KSM DIDASARKAN PADA PJM PRONANGKIS DI DASARKAN PADA PJM PRONANGKIS & RENCANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN

5 PHASE PNPMM PERKOTAAN REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA
TAHAP PEMBERDAYAAN (Tahun ) TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun ) Pembelajaran Pembangunan partisipatif BLM sbg Stimulan Integrasi Perencanaan partisipatif dg Sistem Pe-rencanaan pemb. regular. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa tertinggal. Kemitraan Masyarakat, pemda dan Kelompok Peduli BLM sbg salah satu akses channelling program, Masyarakat mampu mengakses berbagai sumber dana yang ada (pemda, lembaga, swasta, dll) Perencanaan partisipatif sebagai peraturan daerah PNPM supervisi dan penguatan kapasitas untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya TAHAP KEBERLANJUTAN (Tahun ) TAHAPAN EXIT STRATEGY (Tahun 2015) Masyarakat mampu membangun kemitraan dg berbagai pihak. Kebijakan dan Penganggaran Pemda Pro poor Keberadaan fasilitator/konsultn atas permintaan masyarakat sesuai yang dibutuhkan. Kemitraan masyarakat, pemda dan kelompok peduli secara sinergis merupakan faktor utama penggerak pembangunan di wilayahnya Manajemen Pemb. partisipatif secara mandiri oleh Warga Fasilitasi & pembinaan sepenuhnya oleh pemerintah kota/kab Replikasi & pengemba-ngan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

6 Aset Program Yang Dihasilkan dari P2KP-PNPM
Berdasarkan Data SIM (Tahun ) Jumlah Relawan yang tergabung Orang Jumlah Relawan yang dilatih Orang Jumlah Anggota BKM yang dilatih Orang Jumlah BKM yang terbentuk BKM Jumlah KSM terbentuk KSM terdiri dari : KSM Lingkungan = KSM KSM Sosial = KSM KSM Ekonomi = KSM Jumlah Anggota KSM Orang Anggota Laki-Laki = Orang Anggota Perempuan = Orang © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

7 Total Dana BLM Cair: Rp.5.023.886.354.443:
Lanjutan… Total Dana BLM Cair: Rp : APBN = Rp APBD = Rp Dana Kegiatan Infrastruktur: Rp APBN = Rp APBD = Rp Swadaya = Rp Swasta = Rp Lainnya = Rp © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

8 Lanjutan… Dana Kegiatan Ekonomi: Rp APBN = Rp APBD = Rp Swadaya = Rp Swasta = Rp Lainnya = Rp Dana Kegiatan Sosial Rp APBN = Rp APBD = Rp Swadaya = Rp Swasta = Rp Lainnya = Rp © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

9 Penerima Manfaat KK Miskin
Lanjutan… Penerima Manfaat KK Miskin Kegiatan Infrastruktur = KK Kegiatan Ekonomi = KK Kegiatan Sosial = KK © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

10 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM LESSON LEARNED PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN P2KP ADVANCE © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

11 Pendanaan dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan sangat penting untuk peningkatan dampak program. Kenyataannya, Pemerintah Daerah yang menyediakan DDUB sesuai kebutuhan hanya sebanyak 128 dari 268 Kabupaten/Kota (47,76%) Pelayanan program terhadap masyarakat miskin masih belum optimal. Belum ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan BKM sebagai lembaga masyarakat yang representatif dan akuntabel Diperlukan adanya upaya-upaya untuk men-chanellingkan antara pemberian dana bergulir untuk masyarakat pra sejahtera dengan peningkatan kapasitas ‘usaha kecil’ Tenaga pendamping masyarakat, Korkot-Askot-Faskel, yang berkualitas baik akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pelaksanaan program 1 2 3 4 5 © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

12 ARAH KEBIJAKAN STRATEGIC PLAN PNPMM PERKOTAAN 2010-2014
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM ARAH KEBIJAKAN STRATEGIC PLAN PNPMM PERKOTAAN © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

13 TRANSFORMASI SOSIAL P2KP
MISKIN BERDAYA MANDIRI MADANI TUJUAN APLIKASI RENCANA KEGIATAN BELAJAR KEMITRAAN MASYARAKAT-PEMDA BELAJAR MAMPU MENGAKSES SUMBER DAYA DISEKITAR BELAJAR MEMBANGUN WILAYAH SECARA TERPADU BELAJAR BERSINERGI DIANTARA MASYARAKAT BELAJAR MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN BELAJAR MELAKUKAN PERBAIKAN SIKAP/ PRILAKU/ CARA PANDANG BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM PEMBUATAN PJM PRONANGKIS NEIGHBORHOOD DEVEVELOPMENT PENELADANAN PRINSIP DAN NILAI LUHUR UNIVERSAL LEMBAGA MASYARAKAT YANG REPRESENTATIF DAN MENGAKAR (BKM) PAKET CHANNELING/REPLIKASI PEMANFAATAN DANA BLM P2KP ADVANCE PNPMM PERKOTAAN © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

14 Lembaga Masyarakat (BKM) Representatif & Mengakar
Arah Kebijakan Program-program pemberdayaan masyarakat Di Bidang Ke-Cipta Karya-an Program SektorDJCK BLM, fasilitasi & bantuan teknis sesuai TUPOKSI di Bidang Ke-Cipta Karya-an Sanitasi Drainase Permukiman Persampahan Infrastruktur Pamsimas Dan Lain-lain Dan Lain-lain PNPM-Perkotaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat (BKM), Perencanaan Partisipatif, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lembaga Masyarakat (BKM) Representatif & Mengakar KSM KSM KSM KSM KSM Klpk © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010 14

15 FASILITASI PENGUATAN PEMDA: Peran BKM untuk Channeling Program
DEPSOS, DEPKES, DEPDIKNAS Program “RASKIN” Kartu Sehat Bea siswa Anak Sekolah Program PKH, dll Penyaluran Program Pemberdayaan Sosial Sos DEP PU, MENPERA Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman LKM Pelatihan2 Inkubasi Bisnis, dll Kredit UKM Perbankan Kerjasama Modal Ventura Penyaluran Kredit UKM /Koperasi Lingk Penyaluran Program Pemberdayaan Lingkungan Ek Penyaluran Program Pemberdayaan Ekonomi Program Perumahan Swadaya Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh & Squatter PAMSIMAS, dll MENKOP-UKM, DEPNAKER, LK/Perbankan, DEPERIN © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010 15

16 Strategi PNPMM Perkotaan 2010-2014
No Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPMM Pembelajaran ( ) Kemandirian ( ) Keberlanjutan ( ) Exit Strategy ( ) 1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM) Penguatan Kelembagaan BKM Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda BKM menjadi asset Pemda 2 BLM setiap tahun max 3 th Channeling Program Sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan Koordinasi chanelling program Pemberian program program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan DAK Kemiskinan, Program Sektoral & Program Pemda 3 Penyusunan Perencanaan Masyarakat (PJM Pronangkis) Integrasi perencanaan Masyarakat dengan Mekanisme Musrenbang Proses Musrenbang berbasis perencanaan masyarakat Pelembagaan Musrenbang secara partisipatif 4 Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

17 Peran Pemda pada PNPM Perkotaan
Peran Pemda Pada Phase Pelaksanaan PNPMM Perkotaan Pembelajaran ( ) Kemandirian ( ) Keberlanjutan ( ) Exit Strategy ( ) Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM DDUB, Monitoring dan Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

18 TERIMA KASIH © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010