M.Faozi Kurniawan, SE Akt. MPH

Presentasi berjudul: "M.Faozi Kurniawan, SE Akt. MPH"— Transcript presentasi:

1 M.Faozi Kurniawan, SE Akt. MPH
Memahami Situasi Pembiayaan Kesehatan untuk Pencapaian Derajat Kesehatan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan dr Sigit Riyarto, Mkes, M.Faozi Kurniawan, SE Akt. MPH Deni Harbianto, SE

2 Kompetensi Dasar Sesuai Dengan Permenkes 971/2009
3) Perencanaan (planning) Yaitu proses menetapkan tujuan, cara pelaksanaan atau strategi, serta koordinasi kegiatan untuk memperbaharui rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang melibatkan baik unsur-unsur pimpinan maupun bawahan, dalam penentuan kebijakan manajemen organisasi. Dalam menyusun rencana program kerja, yang diperhatikan adalah factor-faktor internal dan eksternal, terutama dalam membahas suatu perencanaan yang sifatnya strategik.

3 Perencanaan terhadap program kerja yang jelas merupakan wujud dari kebijakan dan praktik manajemen yang dapat mempengaruhi efektifitas organisasi. Adanya perencanaan yang baik dan menyangkut sekumpulan pilihan tentang bagaimana organisasi tersebut akan menerapkan sumber dayanya yang telah tersedia, dan produk serta jasa apa yang akan disediakan terhadap program.

4 4) Penganggaran Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat mapun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyakarat. Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut adalah anggaran.

5 Kompetensi Bidang Sesuai Dengan Permenkes 971/2009
3) Berfikir analitis Dalam menghadapi permasalahan yang kompleks ini, maka kepala dinas kesehatan sebagai penggerak dan pimpinan di wilayah kabupaten /kota harus mampu berfikir kritis, logis dan strategis, karena dengan cara yang analitis ini kan membuat pemimpin mampu menyelesaikan segala persoalan dengan dengan cermat dan bijak. Kemudian mampu menentukan sikap demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. 4) Berfikir konseptual Berpikir konseptual adalah proses berpikir yang melibatkan pemikiran kreatif, dan juga suatu cara mencari ide-ide untuk memecahkan masalah. Tidak hanya melihat dari skala masalah yang kecil, tetapi juga termasuk masalah yang besar. Disatu pihak berfikir konseptual (kreatif) berarti mencari gambaran besar, sedangkan berpikir analitis melihat gambaran yang lebih kecil. 5) Keahlian teknikal, manajerial dan profesional

6 Gambaran Proses Umum Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Bukti
Aktivitas : Pengumpulan dan validasi data Aktivitas : Validasi analisis pemecahan masalah Aktivitas : Perhitungan dampak dan biaya  Health Account Aktivitas : Pencairan keuangan, implementasi intervensi dan dukungan terhadap mekanisme  Dampak kepada Status Kesehatan (merata atau tidak) Evaluasi dan Monitoring Sistem Pembiayaan Kesehatan Langkah 1: Problem Definition Langkah 2: Analysis and Diagnosis Langkah 3: Solution Design Langkah 4: Performance Based Plans & Budgets Langkah 5: Implementation Langkah 6: Evaluation Tantangan dan Masalah Kesehatan

7 Health Account untuk Alokasi Biaya Kesehatan yang Efektif dan Efisien
MODUL 4 POKOK BAHASAN 2 Health Account untuk Alokasi Biaya Kesehatan yang Efektif dan Efisien

8 Tujuan Pembelajaran Kompetensi: Kemampuan analisis situasi social ekonomi dan manajemen kesehatan, khususnya pembiayaan kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan, untuk membuat keputusan dan kebijakan kesehatan secara lebih akurat, terinci, tepat sasaran dan tepat anggaran serta dilandasi dengan bukti data. Memahami alur pembiayaan kesehatan berbasis Konsep National/Provincial/District Health Account sebagai dasar kebijakan pembiayaan kesehatan daerah. Memahami pengembangan data base keuangan daerah bagi pengembangan sistem pembiayaan kesehatan daerah. Memahami Penggunaan data Health Account untuk Perencanaan

9 Definisi National Health Account
National Health Account adalah suatu cara sistematis, komprehensif dan pemantauan secara konsisten dari aliran dana/pembiayaan pada sistem kesehatan di suatu negara.

10 Definisi Provincial/District Health Account
Provincial/District Health Account merupakan suatu cara sistematis, komprehensif dan pemantauan secara konsisten dari aliran dana/pembiayaan pada sistem kesehatan di suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi.

11 Dimensi analisis dari NHA
Sumber pembiayaan (Financing sources) Badan/ agen pembiayaan (Financing agents) Pemberi pelayanan (Providers) Fungsi pembiayaan (functions)Biaya sumber daya (Resource costs) Beneficiaries (demographic, socioeconomics, health status, wilayah/region)  prinsip berkeadilan.

12 Fokus Health Account dan Reformasi Pembiayaan Kesehatan
Desentralisasi fiscal (Fiscal decentralization/DHA) Biaya tarif yang dibayar klien pada saat menggunakan pelayanan (Users fee) Asuransi kesehatan (Health Insurance) Pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin (Funding health care for the poor) Alokasi pembiayaan publik (Allocation public spending; Public Expenditure Review/PER)

13 Kerangka Konsep NHA Agen Pembiayaan Sumber Dana Kejadian Pembiayaan/
Pendanaan Kejadian KESEHATAN di Masyarakat PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan dan Fungsi Kesehatan

14 Konsep Aliran Health Account
Provider Kesehatan (digunakan oleh siapa) Sumber Dana (dari mana) Agen Pembiayaan (diserahkan melalui siapa) Fungsi Kesehatan (digunakan Untuk apa)

15 Aliran Dana Umum dalam Sistem Health Account
Sumber Dana Pemerintah Agen Pemerintah Provider Kesehatan Sumber Dana Swasta Agen Swasta dan Pihak III Fungsi Kesehatan Sumber Dana Lain Pembiayaan Rumah Tangga

16 Sumber Pembiayaan Sektor Pemerintah Sektor Swasta dan Rumah Tangga
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Sektor Swasta dan Rumah Tangga Perusahaan Swasta dan BUMN Rumah Tangga / Out of Pocket Bantuan Luar Negeri Government Non-Government

17 Agen Pembiayaan Pemerintah Swasta Departemen/Kementrian Kesehatan
Departemen/Institusi Lain yang mengelola Kesehatan Jaminan Sosial Kesehatan (Askeskin, JPS, PKPS-BBM, dst) Swasta Perusahaan Swasta dan BUMN Asuransi Swasta Rumah Tangga

18 (Asuransi dan Pembiayaan Mandiri)
Agen Sumber Pemerintah Swasta Rp “A” (Sektoral, UPT, Dekon) Rp “B” (Contracting Out) Rp “C” (Sponsorship) Rp “D” (Asuransi dan Pembiayaan Mandiri) Donor Asing Rp “E” (Bantuan Prog. Kes.) Rp “F” (Dana LSM)

19 PROVIDER KESEHATAN DAN FUNGSI KESEHATAN
Provider Kesehatan adalah suatu lembaga yang menyediakan Jasa Pelayanan Kesehatan. Fungsi Kesehatan adalah jenis pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh provider dalam rangka peningkatan status kesehatan

20 Provider Kesehatan Rumah Sakit PusKesMas dan Pelayanan Kesehatan lain
Kesehatan Personal Rumah Sakit PusKesMas dan Pelayanan Kesehatan lain Penyedia Obat Farmasi dan Alkes Kesehatan Masyarakat Pelayanan Program Kesehatan Masyarakat Promotif, Preventif, Rehabilitatif Administrator Manajemen Kesehatan Penyedia Jasa Terkait Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Kesehatan Lingkungan dan Water Control Laboratorium Kesehatan

21 Fungsi Kesehatan Kesehatan Personal Kesehatan Masyarakat
Kuratif Kesehatan (Rawat Inap, Rawat Jalan, Obat) Kesehatan Masyarakat Preventif Kesehatan Promotif Kesehatan Administrasi dan Manajemen Kesehatan Fungsi Terkait Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pendidikan dan Latihan Kesehatan Laboratorium kesehatan Kesehatan Lingkungan dan Water Control

22 Fungsi/Provider Sumber Biaya Kesehatan Personal Kesehatan Masyarakat Pemerintah Rp “A” Rp “D” Swasta Rp “B” Rp “E” Donor Asing Rp “C” Rp “F”

23 Kebijakan Berbasis Health Account
uses Provider (digunakan oleh siapa) Line Items: Operasional Gaji Ops Non-Ops Investasi Result: Budgeting Policy Sumber Dana (dari mana) Agen Pembiayaan (diserahkan melalui siapa) Fungsi (digunakan Untuk apa)

24 Fungsi Health Account Data Series lebih dari 3 tahun memberikan “tren” pembiayaan kesehatan yang lebih jelas Sumber pendanaan mayoritas dari pusat, tetapi daerah punya “peran” untuk pengalokasian anggaran menyesuaikan kebutuhan lokal spesifik Peta pembiayaan publik refleksi masa lalu, yang bisa diperbaiki ke depan bila dirasakan belum efektifPenajaman perencanaan Pemetaan besaran alokasi dana yang di gunakan dalam pembiayaan

25 BACAAN LEBIH LANJUT WHO Guide to producing National Health Account WHO Guide to Producing District Health Accounts WHO Guidelines For Producing Malaria Subaccount Within The NHA Framework WHO Guidelines For Producing Reproductive Health Subaccount Within The NHA Framework WHO Indonesia National Health Account Matriks Report WHO National Health Account Regional Report, New Delhi Bappenas&FKM UI Kajian National Heath Account Indonesia 2002 – 2007, Jakarta

26 EQUITY DALAM PELAYANAN KESEHATAN
MODUL 4 POKOK BAHASAN 1 EQUITY DALAM PELAYANAN KESEHATAN

27 TUJUAN PEMBELAJARAN Kompetensi; Kemampuan analisis situasi social ekonomi dan manajemen kesehatan, khususnya pembiayaan kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan, untuk membuat keputusan dan kebijakan kesehatan secara lebih akurat, terinci, tepat sasaran dan tepat anggaran serta dilandasi dengan bukti data. Memahami konsep-konsep pemerataan (Equity) untuk pengambilan kebijakan pelayanan dan pendanaan kesehatan bagi masyarakat berdasarkan kepada pemerataan social ekonomi, spesifik gender (ibu dan anak), geografis, serta dampak katastropik kesehatan

28 Definisi EQUITY Teori Equity adalah Teori yang menjelaskan suatu kondisi yang berhubungan dengan persepsi kepuasan seseorang atau individu, interpersonal, sekelompok orang dan atau sekelompok masyarakat terhadap distribusi sumberdaya yang adil dan merata Kata kunci equity adalah: Distribusi, Adil dan Merata.

29 Pemahaman Tentang Equity
Suatu daerah dikatakan memiliki tingkat ekuitas yang adil dan merata apabila dalam akses pelayanan kesehatan mudah di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik orang kaya, orang miskin, desa, kota, di pulau besar maupun kecil. Indikator Equity Pelayanan Kesehatan ini terkait dengan distribusi institusi layanan itu sendiri, kualitas pelayanan, jumlah dan kualitas, serta sebaran sumber daya manusia dan distribusi sarana penunjangnya.

30 Kenapa Dibutuhkan EQUITY dalam Kesehatan?
EQUITY bisa digunakan sebagai evidence atau bukti dasar distribusi faktor-faktor input dalam sektor kesehatan (pembiayaan, mutu pelayanan, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana). Equity dalam pengeluaran biaya berobatbisa digunakan untuk mengukur derajat kecenderungan pembayar biaya kesehatan Equity dalam pembiayaan kesehatan bisa digunakan untuk mengukur derajat kecenderungan dampak akibat pembiayaan kesehatan Equity dalam pemberian subsidi kesehatan bisa digunakan untuk mengukur derajat kecenderungan penerima manfaat dari pelayanan kesehatan

31 Penerapan Konsep Equity
Konsep Equity Kesehatan bisa digunakan dalam analisis multi-aspek: Sosial Ekonomi (Horisontal Equity; atau melihat ketimpangan antar tingkatan sosio ekonomi) Geografis (Vertical Equity; atau melihat ketimpangan antar wilayah) Perspektif Gender (Ketimpangan antar gender, misalnya dalam kasus promosi kesehatan ibu, anak dan keluarga, dsb)

32 Penerapan Kebijakan Kesehatan Berbasis Equity
PDB Indonesia untuk kesehatan yang kurang dari 5% dari total PDB serta pembiayaan tunai keluarga untuk kesehatan (OOP) yang hampir 50% dari total pembiayaan kesehatan nasional, akan menyebabkan resiko finansial bagi masyarakat yang sangat tinggi. Kecenderungan pembiayaan pemerintah yang semakin meningkat untuk subsidi pelayanan kesehatan tanpa diimbangi dengan konsep pemerataan dan keadilan, menimbulkan dampak ketimpangan dalam peningkatan derajat kesehatan. Kebijakan Kesehatan barbasis kepada konsep pemerataan dan keadilan diharapkan mampu untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan menurunkan dampak pemiskinan (impoverishment) Kebijakan tersebut juga diharapkan akan mengurangi dampak resiko “bangkrut” kepada rumah tangga untuk menjadi miskin (Catasthrophe) Konsep pemerataan untuk pembiayaan dan pelayanan kesehatan akan mengurangi resiko salah sasaran dalam pemberian subsidi pelayanan kesehatan  ASURANSI KESEHATAN

33 ANALISIS PENGGUNAAN SUBSIDI RUMAH SAKIT PEMERNTAH; SUDAH ADIL KAH?
CONTOH ANALISIS HEALTH ACCOUNT DAN EQUITY DALAM PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANALISIS PENGGUNAAN SUBSIDI RUMAH SAKIT PEMERNTAH; SUDAH ADIL KAH?

34 Gambaran Umum Sumber Anggaran Kesehatan di Kabupaten/Kota di Indonesia, tahun Sumber: data diolah berbagai sumber, NHA Indonesia

35 Penggunaan Anggaran Kesehatan Berdasarkan Provider/Penyedia Pelayanan Kesehatan, tahun Sumber: data diolah berbagai sumber, NHA Indonesia

36 Penggunaan Anggaran Kesehatan Berdasarkan Fungsi Kesehatan, tahun Sumber: Data diolah berbagai sumber, NHA Indonesia

37 Kakwani Index Hospital In-Patient Subsidy, per Propinsi, 2001 and 2004

38 Kakwani Index on Hospital Out-Patient Subsidy, by Provinces, 2001 and 2004

39 Kakwani Index on Public Hospital IP Subsidy, by Provinces, 2001, 2004, 2006

40 Contoh Kasus EQUITY dalam Subsidi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Hasil Penelitian tentang Equity di atas dalam pembiayaan pelayanan kesehatan (PMPK FK-UGM 2009), menunjukkan adanya indikasi bahwa kebijakan subsidi kesehatan Indonesia masih terlihat dinikmati oleh orang kaya (pro-rich) dan terjadi kesenjangan yang semakin besar (equality reducing), khususnya untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebelum tahun 2002, tetapi kemudian membaik pada tahun Indikasinya adalah adanya bantuan sosial untuk kesehatan seperti JPKM dan Askeskin, menyebabkan indikator Equity menjadi semakin membaik

41 Bacaan Lebih Lanjut O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2008, Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation, WorldBank, Washington. O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2006, Effect of Payments for Health Care on Poverty; Estimates In 11 Countries, The Lancet. O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2007, The Incidence of Public Spending on Health Care; Comparative Studies among Asia Pacific Countries, World Bank Economic Review. O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2008, Who Pays for Health Care in Asia Pacific, Journal of Health Economics. O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2007, Catastrophic Payment For Health Care in Asia Pacific, Journal of Health Economics. Ping, Whynes, Sach, 2008, Equity in health care financing: The case of Malaysia, BioMed Central. Whitehead, 1991, The Concepts And Principles Of Equity And Health, Health Promotion International, Great Britain.