Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Presentasi berjudul: "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"— Transcript presentasi:

1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Pendampingan Percepatan Penyusunan/Revisi Raperda RTRW Kab/Kota Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Agustus – September 2011 PT. MARGA GRAHA PENTA

2 Metode Pendekatan Monitoring dan Evaluasi
Mengacu kepada Kerangka Acuan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pendampingan Percepatan Penyusunan/Revisi Raperda RTRW Kab/Kota Mengacu kepada hasil kesepakatan dari Rapat Kordinasi PMU dgn KMP, KME dan KM Datin serta KMR /TPD terkait mekanisme hubungan kerja antar masing-masing institusi. Mengacu kepada point-point utama yang menjadi target dari kegiatan monitoring dan evaluasi dari seluruh mekanisme pekerjaan yang dimulai dari Input, Proses, Output dan Outcome.

3 Mengukur Kinerja Pendampingan Untuk Percepatan Penyusunan RTRW
Mengedepankan aspek pengendalian pada komponen waktu untuk mencapai target maksimal yang dapat diraih hingga akhir kegiatan Menyusun Tipologi Kota / kabupaten dalam 5 kategori berdasarkan target WAKTU penyelesaian RTRW untuk menilai kinerja kegiatan. Apakah diperlukan target “maksimal” pada jumlah “Persub” atau “Perda” untuk tahun sebagai hasil akhir dari kegiatan percepatan penyusunan RTRW kab/kota ? Prinsip percepatan : MAKIN CEPAT MAKIN BAIK

4 Acuan Data Monitoring & Evaluasi RTRW
Target Penyelesaian PMU Daerah dgn PU dan Kota/Kab. KMR-TPD (recommended) PJD (Non-Pendampingan) Realisasi Penyelesaian Sesuai target, terlambat, mendahului?? Faktor2 Kendala dan hambatan? Permasalahan khusus (Critical Factor)? Rekomendasi: Solusi Advise

5 A B C D E Status Progress Level
Progres pencapaian tahapan penyususnan RTRW, dapat digolongkan berdasarkan Tipologi: Tipologi Progress Status A Sudah mendapat persetujuan subtansi SUDAH mendapatkan tanggal kepastian akan di Perda kan tahun 2011 DiPerda kan pada tahun 2011 B Sudah persetujuan subtansi BELUM mendapatkan tanggal kepastian akan di Perda kan tahun 2011 DIPERKIRAKAN di Perda kan di atas tahun 2011 C Sudah dibahas di BKPRN BELUM dapat persetujuan subtansi D Sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur BELUM dibahas di BKPRN E BELUM mendapatkan Rekomendasi Gubernur BELUM ada KEPASTIAN diPerdakan tahun 2011

6 Progress Pencapaian Penyusunan RTRW
DIREKTORAT PERKOTAAN Jumlah Kota: Non- Pendampingan 46 Pendampingan Sumber : Data Nota Kesepakatan tiap-tiap KMR Data Konsultan Manajemen Pusat ruang.net TOTAL

7 No Propinsi Status Progress Jumlah O G + Pendamingan Tipologi A Tipologi B Tipologi C Tipologi D Tipologi E 1 Kota di Provinsi Aceh On Going 4 Pendampingan 2 Kota di Provinsi Sumatera Utara 3 10 5 7 Kota Di Propinsi Sumatera Barat Kota di Propinsi Riau Kota di Propinsi Jambi 6 Kota di Propinsi Sumatera Selatan Kota di Propinsi Bengkulu 8 Kota Kepualauan Bangka Belitung 9 Kota Propinsi Kep. Riau Kota di Propinsi Lampung Kota di Propinsi Jawa Barat 11 Kota di Propinsi Jawa Tengah 12 Kota di Propinsi Jawa Timur 13 Kota di Propinsi Banten 14 Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat 15 Kota di Propinsi Kalimantan Barat 16 Kota di Propinsi Kalimantan Tengah 17 Kota di Propinsi Kalimantan Selatan 18 Kota di Propinsi Kalimantan Timur 19 Kota di Propinsi Sulawesi Utara 20 Kota di Propinsi Sulawesi Selatan 21 Kota di Propinsi Sulawesi Tengah 22 Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara 23 Kota di Propinsi Gorontalo 24 Kota di Propinsi Maluku 25 Kota di Propinsi Maluku Utara 26 Kota di Propinsi Bali 27 Kota di Propinsi Papua 28 Kota di Propinsi Papua Barat TOTAL 37 35 98

8 Progress Pencapaian Penyusunan RTRW
DIREKTORAT BINDA I Jumlah Kota/Kab.: Non- Pendampingan 46 Pendampingan Sumber : Data Nota Kesepakatan tiap-tiap KMR Data Konsultan Manajemen Pusat ruang.net TOTAL

9 No Propinsi Status Progress Jumlah O G + Pendamingan Tipologi A Tipologi B Tipologi C Tipologi D Tipologi E 1 Kabupaten di Provinsi Aceh On Going 18 Pendampingan 2 Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara 6 24 12 5 3 Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat 4 10 Kabupaten di Propinsi Riau 9 Kabupaten di Propinsi Kep. Riau Kabupaten di Propinsi Jambi 7 Kabupaten di Propinsi Bengkulu 8 Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten di Propinsi Bangka Belitung Kabupaten di Propinsi Lampung 11 Kabupaten di Propinsi Banten Kabupaten di Propinsi Jawa Barat 17 13 Kabupaten di Provinsi DIY 14 Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah 26 28 15 Kabupaten di Propinsi Jawa Timur 19 23 TOTAL 69 59 184

10 Progress Pencapaian Penyusunan RTRW
DIREKTORAT BINDA II Jumlah Kota/Kab.: Non- Pendampingan 46 Pendampingan Sumber : Data Nota Kesepakatan tiap-tiap KMR Data Konsultan Manajemen Pusat ruang.net TOTAL

11 No Propinsi Status Progress Jumlah O G + Pendamingan Tipologi A Tipologi B Tipologi C Tipologi D Tipologi E 1 Kab di Propinsi Bali On Going 3 5 Pendampingan 2 Kab di Propinsi NTB 8 6 Kab di Propinsi NTT 7 15 4 Kab di Propinsi Kalimantan Barat 12 11 Kab di Propinsi Kalimantan Tengah 13 Kab di Propinsi Kalimantan Selatan 9 Kab di Propinsi Kalimantan Timur Kab di Propinsi Sulawesi Tenggara Kab di Propinsi Sulawesi Selatan 17 10 Kab di Propinsi Sulawesi Barat Kab di Propinsi Sulawesi Tengah Kab di Propinsi Sulawesi Utara 14 Kab di Propinsi Gorontalo Kab di Propinsi Maluku Kab di Propinsi Maluku Utara 16 Kab di Propinsi Papua Barat Kab di Propinsi Papua I 18 Kab di Propinsi Papua II TOTAL 46 30 19 77 177

12 Petumbuhan Pencapaian Status Periode Agustus - September
Direktorat Tipologi E Tipologi D Tipologi C Tipologi B Tipologi A Agust Sept Perkotaan 19 7 29 35 12 17 36 37 2 Binda I 57 59 22 28 70 69 5 10 Binda II 94 77 23 30 46 3

13 Progres Perkembangan BKPRN, PERSUB dan PERDA
Periode Agustus - September (Dalam %) Direktorat BKPRN Persub Perda Agust Sept Perkotaan 12.2 17.3 36.7 37.8 2 Binda I 12 15.2 38.3 37.5 2.7 4.9 Binda II 13.5 16.9 15.9 26 1.8 2.8 Dalam % (Persen)

14 Skenario Penyelesaian
Keterangan Solusi A + Pemantauan dan Intensifkan Komunikasi Solusi B + Pemantauan yang ketat dan Intensifkan kerja sama dengan Pemda (BKPRD) + DPRD agar dapat diperdakan tahun 2011 Solusi C + Bantu Pemda /Tim Teknis untuk mempercepat penyelesaian perbaikan dokumen RTRW + peta dan aspek non teknis lainnya (pembiayaan, SDM) agar mendapat persetujuan subtansi. Solusi D + Percepat Penjadwalan Untuk Di Bahas di BKPRN Perlu Bantuan Teknis untuk mempercepat perbaikan dokumen RTRW sesudah dibahas di BKPRN Solusi E + Kaji ulang faktor-faktor penyebab utama kegagalan mendapatkan rekomendasi gubernur. Kab/Kota dengan tipologi ini perlu mendapatkan “perhatian khusus”. Perlu dilakukan pendekatan komunikasi dan pendampingan yang lebih intensif dengan pendekatan yang “khusus”

15 Skenario Antisipatif Jika target” Perda” tidak terpenuhi secara optimal untuk seluruh Kota/Kab pendampingan dan On Going hingga akhir tahun 2011, diperlukan batas “kesepakatan” baru terhadap hasil akhir kegiatan. Jika target kegiatan terfokus pada pembahasan BKPRN, bagaimana skenario percepatan perbaikan dapat dilakukan agar mendapatkan persetujuan subtansi, khususnya pada masalah kehutanan, batas wilayah dan data spasial. Jika masalah “perbaikan dokumen BKPRN” ini tidak terselesaikan, maka akan menjadi beban di tahun 2012. Jika target terfokus pada persetujuan subtansi, bagaimana skenario “pendekatan ke daerah” agar dapat diperdakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

16 TERIMA KASIH