PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH

Presentasi berjudul: "PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH"— Transcript presentasi:

1 PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH
Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Bappeda Provinsi se-Indonesia Banda Aceh, 15 Juli 2011

2 1 PENDAHULUAN

3 Pendahuluan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (NASIONAL) RENCANA KERJA PEMERINTAH (NASIONAL) TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN (SESUAI ISU STRATEGIS DAERAH) RENCANA KERJA PEMERINTAH (DAERAH) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (DAERAH) Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional (RPJMN 2010 – dan RKP) adalah penting  mencerminkan kinerja nasional; Lokasi dan dampak langsung pembangunan adalah di daerah; Maka perbaikan kinerja pembangunan daerah akan berdampak pada kinerja pembangunan nasional; Perlu adanya fokus prioritas pembangunan di masing-masing wilayah dalam pencapaian target pembangunan nasional.

4 Perkembangan pembangunan NASIONAL DAN DAERAH
2 Perkembangan pembangunan NASIONAL DAN DAERAH

5 PENCAPAIAN TARGET MAKRO EKONOMI

6 KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH
Struktur perekonomian wilayah tidak berubah secara signifikan  Pangsa Jawa-Bali masih dominan (hampir 60%). Laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi dan Maluku cukup tinggi dan di atas laju pertumbuhan nasional, namun tumbuh dari basis yang kecil. Peran sektor tradable khususnya industri pengolahan (yang menyerap banyak tenaga kerja) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali belum optimal  tingkat pengangguran tinggi. Pertumbuhan ekonomi yg cukup tinggi di Sulawesi dan Maluku belum diiringi penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas  tingkat kemiskinan masih tinggi meski pengangguran relatif rendah. Percepatan pertumbuhan sangat diperlukan di Wilayah Nusa Tenggara dan Papua, khususnya pada sektor yang berdampak langsung pada tingkat pendapatan rumah tangga miskin (pertanian, peternakan, perikanan) Wilayah Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Share PDRB (33 Prov) 23,2% 9,1 % 4,7 % 0,3 % Pertumb. Ekonomi 5,49% 5,26 % 8,08 % 7,05 % Tingkat Kemiskinan 13,30 % 7,35 % 13,75 % 32,14% Tingkat Pengangguran 6,88% 6,05 % 6,92 % 8,39 % Wilayah Jawa-Bali Nusa Tenggara Papua Share PDRB (33 Prov) 59 % 1,5 % 2,2 % Pertumb. Ekonomi 6,30 % 5,86 % 2,04 % Tingkat Kemiskinan 12,72 % 22,27% 36,30% Tingkat Pengangguran 7,59 % 4,34 % 4,31%

7 TANTANGAN PEMBANGUNAN
INTERNAL - Pengangguran sudah menurun, namun masih tinggi - Kemiskinan sudah menurun, namun masih tinggi - Masih terdapat daerah yang tertinggal - Kondisi infrastruktur yang belum memadai - Efektivitas birokrasi belum optimal  Indeks Persepsi Korupsi tidak bergerak lebih baik. Menuntut pembangunan yang memberi kesempatan pada seluruh anggota masyarakat yang disertai affirmative policy untuk mengurangi kesenjangan EKSTERNAL - Krisis Fiskal  Eropa - Krisis Politik  Timur Tengah - kenaikan harga minyak dunia - Ketidakpastian Global - kenaikan harga komoditi dunia - Perubahan Iklim  Cuaca yang ekstrim Menuntut perekonomian dengan sumber pertumbuhan yang meluas serta terbangunnya Ketahanan Pangan dan Energi

8 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2010-2014
3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

9 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014
Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah : Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali; Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik; Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana; serta Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Kebijakan pengembangan wilayah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Arah Pengembangan Wilayah Laut

10 AGENDA UNTUK MEMPERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup: Sinergi dalam perencanaan kebijakan Sinergi dalam kerangka regulasi Sinergi dalam kerangka anggaran Sinergi dalam kerangka kelembagaan Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah

11 MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA
4 MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA

12 Kerangka Desain Pendekatan MP3EI
Pelaksanaan MP3EI melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) aktivitas utama yaitu: industri besi-baja, makanan- minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda.

13 Enam Koridor Ekonomi

14 Strategi Pelaksanaan MP3EI
STRATEGI UTAMA MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA: Membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau, dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi dan/atau sektor) MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL (locally integrated, internationally connected)  mengurangi transaction cost, mewujudkan sinergi antar pusat pertumbuhan dan mewujudkan akses pelayanan yang merata, meliputi : Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan) Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata di seluruh Indonesia MEMPERCEPAT KEMAMPUAN IPTEK NASIONAL STRATEGI PENDUKUNG Mengembangkan kebijakan Investasi Mengembangkan kebijakan perdagangan, termasuk kerja sama perdagangan Mengembangkan kebijakan pembiayaan Kebijakan pengembangan Public Private Partnership

15 Prioritas pembangunan wilayah
5 Prioritas pembangunan wilayah

16 Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana
Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan Isu Strategis Wilayah Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah Kesenjangan intrawilayah Kalimantan Pembangunan kawasan perbatasan Interkonektivitas domestik intrawilayah. Kapasitas energi listrik. Revitalisasi modal sosial. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas dagang internasional Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan. Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa.

17 Prioritas Pengembangan Wilayah Sumatera

18 Prioritas Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

19 Prioritas Pengembangan Wilayah Kalimantan

20 Prioritas Pengembangan Wilayah Sulawesi

21 Prioritas Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

22 Prioritas Pengembangan Wilayah Maluku

23 Prioritas Pengembangan Wilayah Papua

24 SINERGI PUSAT – DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
6 SINERGI PUSAT – DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

25 KORIDOR EKONOMI INDONESIA
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1) KORIDOR EKONOMI INDONESIA PERAN PUSAT: REGULASI DAN INVESTASI (PEMERINTAH DAN SWASTA) PERAN DAERAH: REGULASI, LOKASI, INVESTASI (PEMERINTAH DAN SWASTA), DIRECT USER Daerah perlu melakukan sinergi dalam alokasi sumber daya, pengembangan sektor unggulan, sarana prasarana, dan rencana tata ruang dengan konsep koridor ekonomi Indonesia SESUAI DENGAN SUMBER DAYA (KEUANGAN DAN MANUSIA), SEKTOR UNGGULAN, SARANA - PRASARANA , DAN TATA RUANG DI DAERAH

26 SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1) KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH REGULASI LOKASI SUMBER DAYA PELAKSANA RPJMD DAN RKPD Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumber daya, dan pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan target pembangunan di daerah (RPJMD dan RKPD)

27 PERAN DAN FUNGSI PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH
PROVINSI MEMILIKI PERAN KUAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH) Sesuai UU 32/2004 dan revisi PP 19/2010 PROVINSI HARUS MENGAMBIL PERAN DALAM SINERGI PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA Peran dan Fungsi Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi: Wakil Pemerintah Pusat di daerah Koordinasi penyelenggaraan pemerintah di daerah (Kab/Kota) Menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan kabupaten dan kota. KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MEMERLUKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MENJAGA KUALITAS HASIL DAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN (DAERAH DAN NASIONAL) 27 27

28 PENINGKATAN KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH MELALUI DANA DEKONSENTRASI BAPPENAS
Rencana alokasi dana dekonsentrasi Bappenas kepada Bappeda ditujukan untuk memperkuat sinergi Pusat dan Daerah. Sedangkan secara khusus ditujukan untuk : Memperkuat koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi; Memperkuat koordinasi pelaksanaan isu-isu khusus (MDGs, MP3EI) serta isu-isu lainnya yang terkait dengan perencanaan pusat dan daerah; Memperkuat database pembangunan di pusat dan daerah; serta Meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Pusat dan Daerah. Hasil yang diharapkan adalah : Tersedianya fokus kegiatan di daerah, khususnya yang mendukung isu nasional (MP3EI, MDGs) serta isu lainnya yang dapat memperkuat hasil Musrenbangprov dan Musrenbangnas; Tersedianya database tentang kondisi dan kebutuhan (pendanaan dan kegiatan) pada daerah terkait.

29 PENUTUP : HARAPAN KEPADA BAPPEDA
7 PENUTUP : HARAPAN KEPADA BAPPEDA

30 HARAPAN KEPADA BAPPEDA
Identifikasi hambatan-hambatan paling kritis (most critical constraints) dalam: Pelaksanaan prioritas nasional & daerah; Persiapan program/kegiatan MP3EI di wilayah masing-masing; Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Delineasi peran daerah dalam penanganan masalah/ hambatan-hambatan tersebut, dan koordinasikan dengan pusat jika menyangkut urusan bersama: Siapkan rencana aksi daerah berbasis kewenangan Tetapkan target/sasaran dalam kerangka waktu yang sejalan dengan RPJMN dan MP3EI

31 HARAPAN KEPADA BAPPEDA
Intensifkan pemantauan dan pengendalian program-program prioritas: Identifikasi program & kegiatan yang lambat kemajuan pelaksanaannya Koordinasikan dengan SKPD solusi percepatannya Fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah Bangun komunikasi dan rintis konsensus dengan pelaku usaha daerah: Elaborasi bersama program-program dan sektor-sektor potensial yang sudah diidentifikasi dalam MP3EI Optimalkan peran dunia usaha daerah dengan memberi sinyal komitmen dukungan pemerintah: kemudahan perizinan, penghapusan pungutan, dsb.

32 HARAPAN KEPADA BAPPEDA
Tingkatkan koordinasi perencanaan & pemantauan di antara Bappeda Provinsi dan Bappeda Kab/Kota dalam: pembangunan infrastruktur regional lintas wilayah yang menjangkau daerah-daerah di luar koridor utama penyiapan implementasi proyek-proyek strategis dalam koridor ekonomi MP3EI Manfaatkan Temu Konsultasi Triwulanan antara Bappeda Provinsi dan Bappenas untuk membahas masalah penting yang memerlukan intervensi pemerintah pusat

33 HARAPAN KEPADA BAPPEDA
Di luar isu-isu di atas, perlu antisipasi pengendalian inflasi menjelang bulan puasa dan tahun ajaran baru: Perbaikan sistem distribusi barang ke arah yang lebih efisien Peningkatan pengelolaan pasar regional & lokal Fokus pada bahan-bahan pokok Bantu pemerintah dalam penghematan/pengendalian BBM

34 Sekian dan TERIMA KASIH