Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 6 – 7 Maret 2013.

Presentasi berjudul: "Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 6 – 7 Maret 2013."— Transcript presentasi:

1 Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 6 – 7 Maret 2013

2 GAMBARAN UMUM & FASILITAS KESEHATAN DI JAWA BARAT KEADAAN UMUM : Luas: 35.377.760 km2 Penduduk : 46.497.175 jt jiwa Kab/Kota : 26 Kecamatan : 558 Jumlah desa : 5.778 FASILITAS KESEHATAN : RS: 334 Puskesmas: 1.044 Apotik : 3.214 Toko Obat: 1.448 SDM FARMASI : PUSKESMAS (1.044) 1. Apoteker: 133 2.TTK: 546 RUMAH SAKIT /RSUD (33) 1. Apoteker: 121 2.TTK : 556 TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian)

3 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 SEBARAN WAHANA APOTEKER Kng K.Bdg Cmh K.Crb K.Smi K.Bgr K.Bks Dpk BjrK.Tsk Bgr BB Bdg Smd Pwk Bks Krw Sbg Ind Smi Crb Cjr Grt Tsk Cms Mjk Kab/kt : yg tdk memiliki apoteker di PKM Puskesmas : 123 PKM yg ada apt

4 JUMLAH PONED – PONEK th 2008 - 2013 fasilitas200820092010201120122013 PONED- 133 - 133 - 133 86 219 112 331 93 424 PONEK2222 11 13 16 29 0 29 5 34 2 36

5  Obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan dan oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang benar, efisien dan efektif secara berkesinambungan.  Diperlukan koordinasi yang baik dan terbuka antara pihak terkait seperti Instalasi Farmasi dengan pengelola program kesehatan merupakan prasyarat dapat diterapkannya pengelolaan obat yang baik

6 IPM Jabar 2008 – 2013 Peraturan Gubernur Jabar no 54 th 2008 (Akses yankes dan mutu yankes) Kesepakatan para Gubernur (Tampak Siring) Poned di setiap kacamatan RPJMN - RPJMD Percepatan penurunan AKI/AKB MDGs 2015 RENSTRA DINKES - issue strategis pembangunan kesehatan Pengembangan PONED- PONEK

7 DASAR HUKUM 1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Psl 36 : Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan terutama obat essential 2. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (tanggung jawab ketersediaan oleh Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) 3. PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 4. Perda Prov Jabar No. 11/2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 5. Pergub No. 32/2009, tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Prov. Jabar

8 1.Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat 2.Menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan 3.Menjamin ketersediaan SDM dan fasilitas yankes yang merata terjangkau dan berkualias  Pengembangan PONED DAN PONEK  Pengadaan tenaga

9 1.Penataan sistem : perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan dukungan manajemen. 2.Penyediaan Dana  Biaya distribusi, biaya operasional Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK)  Pengadaan obat, rehab, pembangunan baru, sarpras  Penyediaan obat buffer stock

10 3.Peningkatan peran Provinsi, Kabupaten/Kota dalam sistem logistik obat khususnya obat program melalui One Gate Policy 4.Sinkronisasi dan harmonisasi proses perencanaan kebutuhan obat di Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui Tim Perencana Obat Terpadu (TPOT)

11 Pengelola Program SDK Farmasi TPOP Usulan Terpadu Gudang Sekretariat

12 KEMKES DIRJEN GiKIA, P2PLDIRJEN YANFAR PROVINSI PROGRAMFARMASI KABUPATEN/KOTA PROGRAMFARMASI

13  Belum jelasnya proporsi pendanaan obat program yang dapat diadakan di tiap tingkat (pusat, provinsi dan kab/kota)  Belum semua obat program dikelola secara one gate policy (OGP)  Informasi tingkat kecukupan serta penggunaan obat khususnya obat program dari Kab/Kota, belum optimal (lap. tiap triwulan)

14  Terbatasnya biaya operasional dan biaya distribusi  Kerjasama, koordinasi pengelola program dan farmasi belum optimal

15  Edaran Kemkes : kepastian proporsi pendanaan  Sosialisasi, implementasi OGP  Peningkatan kerjasama, koordinasi pengelola program dan farmasi  Advokasi di tiap tingkatan untuk kegiatan manajemen pengelolaan obat

16 KESEHATAN IBU 1.Metil Ergometrin Maleat 2.MgSO4 3.Glukonas Kalsikus 4.Gentamisin Injeksi KESEHATAN ANAK 1.Vit K injeksi 2.Natrium Tiroksin 3.Ampisilin serbuk, inj 4.Gentamisin inj 5.Prokain Benzil Penisilin G inj 6.Fenobarbital inj 7.Diazepam inj 8.Oksitetrasiklin salep mata

17 TREND JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 - 2012

18 JUMLAH KEMATIAN IBU PROVINSI JAWA BARAT PER KAB/KOTa TAHUN 2011 Jumlah Kasus Kematian Ibu : 850 Jumlah Kasus Kematian Ibu Tertinggi : 77 Jumlah Kasus Kematian Terendah : 3 Jumlah Lahir Hidup : 915.116 Ratio Kematian Ibu : 92,88 per 100.000 KH

19 JUMLAH KEMATIAN IBU PROVINSI JAWA BARAT PER KAB/KOTa TAHUN 2012 Jumlah Kasus Kematian Ibu : 780 Jumlah Kasus Kematian Ibu Tertinggi : 76 Jumlah Kasus Kematian Terendah : 3 Jumlah Lahir Hidup : 909.462 Ratio Kematian Ibu : 85,76 per 100.000 KH

20 CAPAIAN CAKUPAN INDIKATOR KESEHATAN IBU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 - 2012

21 CONTINUUM OF CARE PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012

22