Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum

Presentasi berjudul: "Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum"— Transcript presentasi:

1 Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
FOKUS STRATEGI PENATAAN KELEMBAGAAN – MODEL BALANCE SCORE CARD Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Goals Prespektif Stakeholder Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum Aparatur yg Amanah Efisiensi dan Efektifitas Belanja Aparatur serta Optimalisasi Belanja Publik Objectives Keuangan Daerah Prespektif Reward & Punishment Regulasi Pelayanan Publik Pakta Integritas Penyusunan instrumen pengukuran kinerja Formulasi reward proporsional Penegakan disiplin aparatur Penyusunan pola karier (talent mapping) Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang kelembagaan Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang ketatalaksanaan Evaluasi dan penataan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan kewenangan Perbaikan administrasi Sertifikasi ISO 9001:2000 Pengembangan teknologi informasi Penerapan pola satu pintu (OSS) Penyusunan SOP Pengukuran indeks kepuasan Penanganan pengaduan masyarakat Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Kewenangan Keuangan Pembelajaran dan Pertumbuhan Prespektif Kompetensi dan Komitmen Sumber Daya Aparatur Kewenangan berbasis potensi daerah Ketepatan Alokasi pembiayaan program pembangunan Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

2 FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG REGULASI PERIZINAN – MODEL BSC
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAYANAN CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN HUKUM KONDUSIF dalam berusaha tenang dan lancar Goals Prespektif Stakeholder PRODUK HUKUM : - Mengatur - Mengayomi - HAM TRANSPARANSI & AKUNTABEL Objectives Keuangan Daerah Prespektif REGULASI PERIJINAN KEPATUHAN MASYARAKAT SISDUR TATALAKSANA - adanya kejelasan definisi operasional perijinan. Peraturan tidak tumpang tindih. Jelas Obyek pengaturannya. Adanya Juklak dan Juknik yang jelas. Adanya pemahaman aturan di masyarakat. Penegakkan sanksi yang konsisten. Tersedianya sisdur pelaksa-naan produk hukum yang jelas. Tersedianya sisdur penegak-kan/ sanksi yang jelas. Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Organisasi Sistem Informasi Pembelajaran dan Pertumbuhan Prespektif Tersedianya SDM yang berkualitas, yang memenuhi teknis legal draft dari setiap SKPD; Adanya role perseption yang optimal dari aparatur; Tersedianya SDM penegakan hukum. Jelasnya mekanisme penyusunan produk hukum pada setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan tupoksi. Tersedianya sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat. Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

3 OPTIMALISASI PAD FOKUS STRATEGI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – MODEL BSC
Kesadaran WP/WR Goals Prespektif Stakeholder Kesadaran Masy Pelayanan Prima OPTIMALISASI PAD Objectives Keuangan Daerah Prespektif Kebijakan PAD Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Pajak dan Retribusi Intensifikasi & Ekstensifikasi Penyesuaian Tarif Penyesuaian jenis pungutan Koordinasi antar unit kerja Transparansi tarif dan perhitungan pajak dan retribusi Penyuluhan Pembukuan & pencatatan Pemeriksaan kelayakan pembayaran pajak Kelengkapan persyaratan Pemberdayaan masyarakat Perbaikan administrasi Manajemen Pemeriksaan Manajemen Penyidikan Manajemen Pelayanan Sistem informasi Pelayanan secara online Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Pembelajaran dan Pertumbuhan Prespektif Sumber Daya Manusia Organisasi Teknologi Informasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Sistem Administrasi Modern Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

4 FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG E-GOVERNMENT – MODEL BSC
Citra Pelayanan Publik Goals Prespektif Stakeholder Optimalisasi Pelayanan G2B, G2C,G2G,G2E Optimalisasi Manfaat Ekonomis (Assets Awareness) Transparansi Akuntabilitas Objectives Keuangan Daerah Prespektif Kebijakan e-Gorvernment Strategi e-Government Teknologi yang berbasis sumber daya (Resource Base) Integrasi Tindakan Sistem Menggunakan Pendekatan Riset Integrasi-Pengembangan Menyesuaian dengan kondisi user Infrastruktur informasi Sistem Aplikasi Kandungan Informasi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengembangan Regulasi dan Standardisasi Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Organisasi Kompetensi SDM dalam bidang Teknologi Informasi Infrastruktur Aplikasi/Aplikasi Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam bidant IT (e-Government) Pembelajaran dan Pertumbuhan Prespektif Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

5 FOKUS STRATEGI PELAYANAN SATU PINTU – MODEL BSC
GOOD GOVERNANCE CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN HUKUM KEMUDAHAN INVESTASI Goals Prespektif Stakeholder BERORIENTASI PENGEMBANGAN INVESTASI Objectives Keuangan Daerah Prespektif KEBIJAKAN PAD KEPATUHAN MASYARAKAT KEBIJAKAN PROSEDUR Intensifikasi & Ekstensifikasi pendapatan Non Perijian Kebijakan fiskal penghapusan dan/atau perubahan biaya perijinan tertentu Tariff Bundling Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perijinan 2.Tindakan tegas atas pelanggaran perijinan 3. Transparansi informasi RDTR Pendelagasian wewenang Penyusunan standar Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) Sustainable Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Organisasi Teknologi Informasi Pembelajaran dan Pertumbuhan Prespektif Profesional ditunjang pemberian reward dan punishment proporsional Kewenagan,kedudukan tugas fungsidan dan struktur ideal Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

6