Pemeringkatan e-Government Indonesia

Presentasi berjudul: "Pemeringkatan e-Government Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Pemeringkatan e-Government Indonesia
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Paparan Pemeringkatan e-Government Indonesia Provinsi Jawa Barat 2011 Kuta, April 2011

2 Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3
Struktur Paparan Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5

3 Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5

4 Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” Mandiri: Mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan & kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan & sumber daya air. Dinamis: Secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan. Sejahtera: Sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. “Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi sebagai sarana pembelajaran & peningkatan kualitas hidup” Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat) Restra Dinas Kominfo , jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar

5 Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
Mewujudkan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Meningkatkan Daya Dukung & Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi. Misi Lingkup TIK Pemprov Jabar Mendukung perwujudan Good Governance, yaitu pemerintahan yang berfungsi secara efektif, efisien, cepat-tanggap, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan saluran dan media yang handal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat) Restra Dinas Kominfo , jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar

6 Program Jabar Cyber Province (2008-2013) *
Payung utama inisiatif TIK di provinsi Jawa Barat: 1. Jabar Cyber Province dalam pengelolaan data Sistem untuk data tidak terstruktur, sistem untuk data terstruktur non-spasial dan sistem untuk data spasial. 2. Jabar Cyber Province dalam manajemen pemerintahan Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, inisiatif sistem perencanaan dan keuangan secara online, dan lain-lain. 3. Jabar Cyber Province dalam pelayanan masyarakat Sukungan terhadap pelayanan terpadu satu pintu, situs web pemerintahan terpadu di lingkup pemerintah provinsi. 4. Jabar Cyber Province dalam pemberdayaan literasi TIK Penggelaran jaringan Internet bagi akses publik, kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif TIK bagi masyarakat *Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar

7 Strategi: Roadmap e-Gov Jawa Barat*
*Manajemen Pembangunan e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapesitelda

8 Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5

9 Lembaga Pengelola TIK (1978-2011)

10 Struktur Organisasi | Dinas Kominfo
*Perda 21/2008

11 Tugas & Fungsi Dinas Kominfo*
Tugas: Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Fungsi: ...perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;  Fungsi: ..fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik;  *Perda 21/2008

12 Kewenangan Dinas Kominfo*
Pembangunan SI internal OPD Pembangunan Sistem Informasi fungsi-fungsi yang terdapat di OPD dapat diselenggarakan OPD yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan …harus mendapat rekomendasi dari DISKOMINFO Pembangunan SI lintas OPD Pembangunan Sistem Informasi …untuk kebutuhan Sistem Informasi lintas fungsional antar OPD …hanya diselenggarakan oleh DISKOMINFO. *Kepgub 910/Kep.1274-Admbang/2009

13 Perda 29/2010 | Penyelenggaraan Kominfo

14 Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5

15 Jaringan Komunikasi Data (2011)

16 Intranet Pemprov Jabar (2011)

17 Data & Network Control Room
*Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar

18 Mobile Community Access Point (MCAP)

19 Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012)
156 Kantor Kecamatan (26 wilayah Kab/Kota)

20 Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5

21 Aplikasi Lingkup Pemprov (s.d. 2011)

22 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (2008 - 2011)

23 Aplikasi Pengelolaan Data (1)
Aplikasi Data Tak Terstruktur Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan Aplikasi Terintegrasi Aplikasi yang bersifat datawarehouse, dimana data dihimpun dari OPD dan disajikan untuk konsumsi pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan, terdiri dari : Sosbudpol Perekonomian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Aplikasi Pusdalisbang Bappeda Aplikasi yang digunakan untuk menyajikan data dan hasil analisis pembangunan, termasuk data spasial provinsi jawa barat

24 Aplikasi Pengelolaan Data (2)
Atsisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) Aplikasi yang digunakan untuk inventarisasi barang di lingkungan Pemprov Jawa Barat, berikut penelusuran siklus barang

25 Aplikasi Data Tak Terstruktur
Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan

26 Aplikasi Terintegrasi (Sosbudpol, Perekonomian, Infrastruktur & LH)

27 pusdalisbang

28 ATSISBADA

29 Aplikasi Manajemen Pemerintahan (1)
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Aplikasi yang digunakan untuk proses pengadaan secara elektronik, diimplementasikan sejak TA 2010 SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan mulai TA 2011 RKA Online Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Pemprov Jabar, diimplementasikan sejak TA 2009 E-Office Aplikasi K3 (Koordinasi, Kolaborasi, Komunikasi) di lingkungan Pemprov Jawa Barat, mulai diimplementasikan pada TA 2011

30 Aplikasi Manajemen Pemerintahan (2)
SMS Gateway Layanan Informasi Aplikasi SMS yang digunakan sebagai media penyebaran informasi di lingkungan Pemprov Jawa Barat, untuk tahap pertama ujicoba dilakukan mulai 2010 di Dinas Kominfo dan rencananya digunakan di OPD Pemprov Jawa Barat Medio 2011

31 LPSE

32 SIPKD

33 eOffice | Naskah Dinas Elektronik (2010)

34 SMS Gateway

35 Aplikasi Pelayanan Masyarakat (1)
jabarprov.go.id Website resmi Pemerintah Jawa Barat, sebagai media informasi bagi masyarakat infopublik.jabarprov.go.id Aplikasi yang digunakan untuk mengantisipasi Keterbukaan Informasi Publik, dimana masyarakat dapat meminta informasi melalui aplikasi ini Samsat Online Aplikasi yang digunakan untuk Meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Konsep dan Aplikasi yang mempersingkat rentang perizinan, mulai dari izin usaha, izin rekomendasi lokasi, dll.

36 Aplikasi Pelayanan Masyarakat (2)
SMS Jabar Membangun Aplikasi SMS yang digunakan sebagai media komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat. Melalui SMS ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik mengenai kondisi di Jawa Barat

37 jabarprov.go.id

38 infopublik.jabarprov.go.id

39 Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan)
Pembayaran PKB, STNK dan SWDKLLJ dapat dilakukan online di Samsat mana saja: 35 UPPD 11 Outlet Samsat 5 unit Samsat Keliling

40 Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BPPT Jawa Barat 59 Perizinan 62 Rekomendasi (11 Bidang) Kantor Pusat + Gerai Bogor, Gerai Cirebon Online Back-Office System Gerai di Cirebon(lima izin) Izin Perhubungan, Izin Ketenagakerjaan, Izin Bina Marga, Izin Pengelolaan Sumber Daya Air dan Izin Perikanan Gerai di Bogor (empat izin) izin perhubungan (perpanjangan izin trayek dan kartu pengawasan), izin ketenaga kerjaan (Tenaga Kerja Asing), Izin Bina Marga(Izin Serah Pakai Tanah), dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Air

41 SMS Jabar Membangun

42 Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5

43 Mekanisme Perencanaan

44 Framework Jabar Cyber Province* (2008-2013)
*Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar

45 Evaluasi Capaian 2009

46 Sekian Terima Kasih