WASPOLA W ater supply A nd S anitation POL icy and A ction planning project Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kerja Sektor Air Minum dan Penyehatan.

Presentasi berjudul: "WASPOLA W ater supply A nd S anitation POL icy and A ction planning project Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kerja Sektor Air Minum dan Penyehatan."— Transcript presentasi:

1 WASPOLA W ater supply A nd S anitation POL icy and A ction planning project Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kerja Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Indonesia

2 Pelaksana Proyek ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui kelompok kerja lintas departemen yang diketuai oleh Bappenas Departemen Terkait: Bappenas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Kesehatan Departemen Dalam Negeri Departemen Keuangan

3 Dukungan Pembiayaan  Hibah dari Pemerintah Australia melalui AusAID  Pemerintah Indonesia dan dukungan langsung dari Water Sanitation Program for East Asia and the Pacific (WSP-EAP) atas nama AusAID dan Bank Dunia. Water Sanitation Program for East Asia and the Pacific (WSP-EAP) atas nama AusAID dan Bank Dunia.

4 Fokus  Fokus awal WASPOLA adalah AMPL berbasis masyarakat (permukiman dari skala kecil ke atas) –Termasuk pendekatan berbasis masyarakat –Belum termasuk Air Bersih (dan sanitasi) “Perkotaan” (PDAM)  Dipayungi oleh Kebijakan sumber daya air dibawah Water Resources Sructural Adjustment Program (WATSAP)  sekarang menjadi UU SDA  Program bantuan teknis lima tahun  Hasil dimiliki oleh Pemerintah Indonesia

5 Komponen  Peningkatan Pelayanan  Pembaruan Kebijakan  Pembelajaran dan Komunikasi  Pelaksanaan Kebijakan dengan fokus operasionalisasi kebijakan di tingkat daerah dan penyiapan strategi dan rencana kerja di tingkat nasional.  Pembaruan Kebijakan dengan fokus penyehatan lingkungan dan kebijakan AMPL berbasis lembaga.  Manajemen Pengetahuan WASPOLA-IWASPOLA-II

6 Hubungan Antar Komponen WASPOLA1 Pembaruan Kebijakan Peningkatan Pelayanan Pembelajaran dan Komunikasi Menganalisa, mengkomunikasikan mengenai rangkaian kegiatan dan kebijakan Beberapa hasil kajian Sistem Informasi Kajian Baru Pelaksanaan uji coba Kajian lanjutan Menganalisa, mengkomunikasikan mengenai temuan berbagai kajian Mengembangkan rancangan Uji coba dengan mitra Mengkomunikasikan kerangka kebijakan kepada daerah Menganalisa, mengkomunikasikan Tentang pelajaran dari uji coba lapangan Evaluasi Sintesis dari kebijakan dan strategi jangka panjang Diseminasi dan fasilitasi dari pelaksanaan kebijakan di daerah Kaji ulang berbagai hasil kajian Mengidentifikasi isu-isu penting kebijakan Rencana kerja kelompok kerja Umpan balik terhadap proses Menggunakan pelajaran, temuan dari berbagai kajian Mengkonsolidasikan pelajaran penting Revisi Kerangka Kebijakan Awal Supervisi, Monitoring, Analisis, umpan balik Tindak lanjut uji coba Draf rancangan kebijakan awal Pembentukan kelompok kerja, analisis penelitian Mendesain kegiatan untuk mendukung inisiasi pembaruan Uji coba pelaksanaan kebijakan di daerah dan pengembangan strategi

7 Penyusunan Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Indonesia Beberapa konsep, pembagian, pembidangan, lingkup dan arahan

8 Perspektif Air Minum dan Sanitasi Lingkungan Irigasi & Drainase Pengelolaan Berbasis Masy. Pengelolaan Berbasis Lembaga Undang-Undang No.7 Tahun 2004 SUMBER DAYA AIR Kerangka Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Etc. Dll.

9 Sumber Daya Air dan AMPL Proporsi AMPL dalam Sumber Daya Air Sumber Daya Air Total WSS (Penyehatan Lingkungan Sumber Air KUANTITAS (pemanfaatan air untuk kebutuhan domestik dan industri) Sumber Air KUALITAS (dampak air buangan pada lingkungan) WSS (Air Bersih)

10 Pembagian Sektor AMPL Kota Desa Jumlah Penduduk atau ?

11 Dimanakah seharusnya pembagian? Kota Desa

12 Kota Desa Sektor AMPL saat ini

13 Alternatif DARI ATAS KE BAWAH TIPE A PENGELOLAAN OLEH LEMBAGA TIPE B PENGELOLAAN BERSAMA OLEH LEMBAGA DAN MASYARAKAT TIPE C PENGELOLAAN OLEH MASYARAKAT DARI BAWAH KE ATAS LEMBAGA MASYARAKAT

14 Beberapa Pengertian dalam Pembagian Sektor  Masyarakat berarti: –Kelompok yang kohesif secara sosial –Alat transaksi yang berlaku adalah kepercayaan  Lembaga berarti: –Pengaturan formal di luar masyarakat –Alat transaksi adalah uang –Contoh lembaga meliputi koperasi, sektor publik (PAM), dan penyedia jasa swasta

15 Lingkup WASPOLA1 DARI ATAS KE BAWAH TIPE A PENGELOLAAN OLEH LEMBAGA TIPE B PENGELOLAAN BERSAMA TIPE C PENGELOLAAN OLEH MASYARAKAT DARI BAWAH KE ATAS WASPOLA LEMBAGA MASYARAKAT

16 Lingkup WASPOLA2 DARI ATAS KE BAWAH TIPE A PENGELOLAAN OLEH LEMBAGA TIPE B PENGELOLAAN BERSAMA TIPE C PENGELOLAAN OLEH MASYARAKAT DARI BAWAH KE ATAS WASPOLA LEMBAGA MASYARAKAT WASPOLA perkembangan berikutnya

17 Beberapa Harapan  Perbaikan konsistensi aktifitas AMPL sekaligus kemampuan dalam pengembangan kerangka kebijakan.  Perbaikan keberlanjutan (sustainability) dan efektifitas investasi pada seluruh sektor, dan efisiensi dalam investasi baru  Kejelasan koordinasi dan tanggung jawab manajemen dalam ABPLP pada tingkat paling rendah (pengurangan ketergantungan pada pusat)

18 Beberapa Tantangan  Kompleksitas kelembagaan (ragam instansi yang bertanggungjawab dalam sektor di pusat dan daerah, pemain-pemain lain)  Perubahan ekonomi dan politik (berbagai krisis sejak 1997 dan berlanjut, era reformasi, pemerintahan baru, perubahan struktur)  Desentralisasi (perencanaan, penganggaran dan pengalihan pengelolaan ke tingkat daerah, ketidaktentuan)  Variasi yang luas (keberagaman sosisl, budaya, dan fisik diantara penduduk yang perlu perbaikan akses terhadap pelayanan ABPLP)  Kendala praktis (keuangan, kapasitas teknis, pertumbuhan alamiah dalam kebutuhan untuk pelayanan baru dan pemeliharaan yang ada)

19 Apa yang dilakukan dalam Kebijakan ini ?  Lebih dari sekedar Prinsip-prinsip  Berorientasi pada prescripsi (rumusan) secara menyeluruh (metodologi, standar, program-program terpilih, jadual secara detail dll.)  Kerangaka kerja yang dapat meningkatkan kemampuan, dengan -Melihat setiap esensi secara tepat -Fleksibel (memahami perbedaan-perbedaan) -Dapat dilaksanakan di lapangan.  Dapat diaplikasikan untuk menjadi miliknya sendiri

20 Kebijakan nasional Hal-hal penting dalam Kebijakan Nasional: 1.Kerangka yang mendukung (memberi arahan namun tidak memerintah) 2.Konsensus antar instansi terkait 3.Konsistensi dengan konvensi internasional dam hukum nasional 4.Konsensus yang lebih luas antar ESA (donor) dan stakeholder 5.Konsistensi antar pemda

21 Mau Kemana?  Memperjelas kerangka waktu tindakan: –Perubahan jangka pendek, untuk –Hasil jangka panjang yang berkelanjutan  Penyempurnaan kerangka kebijakan –Konsistensi dari pendekatan  Menawarkan pilihan –Menentukan pilihan-pilihan

22 Beberapa Hal Penting

23 Keberlanjutan (Sustainability)  Berarti terus menerus, tak terbatas  Meliputi beberapa elemen - teknis, keuangan, kelembagaan, sosial, dan lingkungan  Memberi kerangka dalam pendekatan sektor  Mengarah kepada pengertian pendekatan alternatif

24 Kebutuhan (Demand )  KEBUTUHAN (DEMAND) dalam konteks ini meliputi konsep: –Atas Prakarsa/permintaan pengguna –Didalamnya termasuk: informasi dan prioritas pilihan –Kemauan untuk memberikan kontribusi biaya (willingness to contribute).  Demand tidak dapat ditentukan oleh pihak lain. Keputusan sepenuhnya pada pihak pengguna

25 Pendekatan Tanggap Kebutuhan (Demand Responsive Approaches)  Pengguna dapat menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan, dan siap untuk membayarnya  Melibatkan informasi dari proses pengambilan keputusan oleh pengguna, termasuk penawaran pilihan-pilihan yang nyata  Memerlukan pengorbanan (biasanya kontribusi biaya) dari pemanfaat/pengguna

26 Penyusunan Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Indonesia Proses penyusunan dan Status Kebijakan

27 Kronologi Pengembangan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat Diseminasi dan implementasi skala luas 2004-2008 Rapat eselon 1 dan 2, Seminar ESA/Donor Jan - Feb, 2001 Rapat eselon 1 dan 2, Seminar ESA/Donor Jan - Feb, 2001 Disetujui oleh CPC Sept, 2001 Draft 1 April ’00 Diskusi dan pengembangan ide oleh KelompokKerja AMPL Pusat mulai 1998 Diskusi dan pengembangan ide oleh KelompokKerja AMPL Pusat mulai 1998 Pembahasan atas perbaikan draft 1 oleh eselon 2 Juli, 2001 Pembahasan atas perbaikan draft 1 oleh eselon 2 Juli, 2001 Diseminasi melalui proyek berjalan oleh Kelompok Kerja Diseminasi melalui proyek berjalan oleh Kelompok Kerja Draft 2 (Agustus 2001) Draft 4 (Dec’02 – Mar’03) Perda,renstra,dll Draft 3 ( Apr’02) Pembahasan oleh Eselon 1, ESA/donor Mar - Apr, 2002 Pembahasan oleh Eselon 1, ESA/donor Mar - Apr, 2002 Disetujui oleh Komite Proyek Pusat (CPC) Nov, 2000 Disetujui oleh Komite Proyek Pusat (CPC) Nov, 2000 Adopsi kebijakan di daerah Ujicoba diseminasi dan pelaksanaan Bantuan teknis kepada daerah terpilih (Solok,Muba,Subang,Sumtim) Bantuan teknis kepada daerah terpilih (Solok,Muba,Subang,Sumtim) Lokakarya Nasional, Umpan balik thd kebijakan dan operasionalisasi Kebijakan Lokakarya Nasional, Umpan balik thd kebijakan dan operasionalisasi Kebijakan Lokakarya Kebijakan, rapat CPC Juni 2003 Lokakarya Kebijakan, rapat CPC Juni 2003 Draft Final (Juni ‘03) Waspola 2 Waspola 1

28 Beberapa Kegiatan sampai saat ini (1)  Pembelajaran (belajar dari apa yang telah terjadi sebelumnya) –Studi proyek WSSLIC, P3DT, ADB, dan World Bank –Evaluasi Program UNICEF (2) –Evaluasi Project AusAID NTB ESWS –Kisah Sukses Proyek Sanitasi (3) –Evaluasi Proyek Flores (FLOWS, WSSLIC, LSM)  Metoda Asesmen Partisipatif (MPA) –Pengembangan, desiminasi, pelatihan  Kerjasama uji coba lapangan dengan proyek berskala penuh yang sedang berjalan

29 Beberapa Kegiatan sampai saat ini (2)  Kegiatan Lokakarya, Seminar, Pelatihan –Working Group – perencanaan, kebijakan, isu-isu, teknik –Stakeholder yang lebih luas – termasuk donor –Partisipasi dalam kegiatan internasional  Dokumen Kebijakan (Final - 2004)  Uji Coba Lapangan dengan UNICEF Jawa Barat –Putaran I : Oktober 2000 – April 2001 –Putaran II : Agustus 2001- November 2002

30 Beberapa Kegiatan sampai saat ini (3)  Uji Coba Lapangan dengan WSLIC2 tentang Koordinasi Proyek di 3 Kabupaten (Bima, Sumbawa, Lotim) di NTB  Uji coba Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Kab. Solok-Sumbar, Kab. Musi Banyuasin-Sumsel, Kab. Subang-Jabar, Kab. Sumba Timur-NTT  Uji Coba Lapangan dengan PRO AIR - KfW