HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI : REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN ATUT-RANO (Studi Kasus Kota Serang Tahun 2012) Laboratorium Administrasi Negara Fakultas.

Presentasi berjudul: "HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI : REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN ATUT-RANO (Studi Kasus Kota Serang Tahun 2012) Laboratorium Administrasi Negara Fakultas."— Transcript presentasi:

1 HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI : REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN ATUT-RANO (Studi Kasus Kota Serang Tahun 2012) Laboratorium Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA

2 Tujuan Menilai kinerja kepala daerah Pemerintahan Provinsi Banten menjelang satu tahun kepemimpinan. Diharapkan dapat menjadi dasar bagi kita untuk menggali keinginan dan harapan yang diinginkan masyarakat.

3 Metodologi Lokasi Survei Survei dilakukan di Kota Serang Provinsi Banten, dengan pertimbangan sebagai Ibukota Provinsi Banten sebagai pusat pemerintahan memiliki konstelasi politik yang dinamis. Pusat pelayanan Provinsi Banten ada di kota Serang serta konfigurasi masyarakat perkotaan dan perdesaan yang cukup seimbang yang tersebar di 6 kecamatan.

4 Waktu Kegiatan Kegiatan survei ini dilakukan selama 20 hari, mulai tanggal 25 November sampai 14 Desember 2012. Jumlah Sampel Jumlah sampel sebesar 204 responden dengan margin of error sebesar 7%.

5 Populasi dan Sampel Populasi dalam survei ini adalah penduduk yang sudah memenuhi persyaratan minimum sebagai pemilih (usia di atas 17 tahun atau yang sudah menikah) di Kota Serang yang berjumlah 330.083 jiwa (Sumber : BPS Kota Serang, 2010). Cara penentuan sampel responden adalah dengan menggunakan metode Multi-Stage Stratified Random Sampling, yaitu dengan cara mengelompokan /mengkategorikan sampel secara proporsional (sesuai jumlah) berdasarkan wilayah administratif dan jenis kelamin kemudian pengambilan sampel dari masing- masing wilayah tersebut dilakukan secara acak.

6

7 Hasil Survei

8 Jenis Kelamin

9 Agama

10 Tingkat Pendidikan

11 Tingkat Pendapatan

12 Jenis Mata Pencaharian

13 Mengenal Gubernur Banten

14 Mengenal Wakil Gubernur

15 Karakter Gubernur

16 Karakter Wakil Gubernur

17 Dominasi Peran Antara Gubernur dan Wakil Gubernur

18 Pemenuhan Janji Politik

19 Program Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

20 Program Pemerintah Yang Dianggap Berhasil

21 Program Yang Dianggap Tidak Berhasil

22 Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat

23 Penilaian Pelayanan Publik

24 Kecepatan Pelayanan Publik

25 Keluhan Pelayanan Birokrasi

26 Sumber Informasi Kebijakan/Program Pembangunan di Provinsi Banten

27 Penyampaian Aspirasi

28 Respon Menanggapi Tuntutan Masyarakat

29 Transparansi Informasi Publik

30 Kualitas Kinerja Pemerintahan Rt. Atut Chosiyah-Rano Karno

31 Tingkat Pendidikan Responden dan Realisasi Janji Politik

32 Tingkat Pendidikan Responden dan Penilaian Program Pemerintah

33 Tingkat Pendidikan Responden dan Penilaian Perbaikan Kesejahteraan

34 Tingkat Pendidikan Responden dan Kebebasan Menyampaikan Aspirasi

35 Pendidikan>< Perbaikan Kesejahteraan

36 Jenis Kelamin>< Perbaikan Kesejahteraan

37 Jenis Kelamin>< Program Pemerintahan

38 Jenis Kelamin >< Pelaksanaan Janji Politik

39 Kesimpulan Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Banten dipandang masyarakat masih belum maksimal Indikasinya adalah terkonsentrasinya penilaian masyarakat pada penilaian biasa saja, walaupun personaliti Gubernur dan Wakil Gubernur dikenal luas oleh masyarakat dengan karakter positif. Masyarakat menilai baru sebagian kecil capaian program yang dilaksanakan, indikasinya adalah baru sebagian kecil janji politik yang sudah direalisasikan. Program pembangunan infrastruktur dan kesehatan dipilih sebagai program unggulan, sedangkan program ekonomi (UKM, Investor, Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat) dipilih masyarakat sebagai progam yang belum berhasil dilaksanakan. Kondisinya sama saja /stagnan seperti kepemimpinan terdahulu

40 Pelayanan publik dirasa masyarakat belum maksimal, kecepatan pelayanan dan keluhan pelayanan birokrasi seperti lambat dilayani dan menunggu lama dalam pelayanan masih terlihat mendominasi pelayanan publik di Pemerintahan Provinsi Banten ini. Kualitas Demokrasi mendapat respon yang positif dari masyarakat, transparansi informasi dan kebebasan menyampaikan aspirasi dinilai maksimal oleh masyarakat. Respon Pemerintah terhadap keluhan masyarakat juga dinilai positif dengan berupaya memfasilitasi dan menampung keluhan masyarakat.

41 Terima Kasih