Ttg Studi Kebijaksanaan Pemerintahan

Presentasi berjudul: "Ttg Studi Kebijaksanaan Pemerintahan"— Transcript presentasi:

1 Ttg Studi Kebijaksanaan Pemerintahan
Definisi & Unsur-Unsur Kebijaksanaan Pemerintahan Tipologi Kebijaksanaan Pemerintahan Studi Kebijaksanaan Keterbatasan Studi Kebijaksanaan

2 Definisi Kebijaksanaan Pemerintahan
William Jenkins: Satu set dari keputusan yg saling berhub yg diambil oleh aktor politik atau grup dengan mempertimbangkan tujuan yg dicapai dan alat utk mencapainya dlm situasi yg spesifik dimana keputusan tsb harus, secara prinsip, didlm kekuasaan para aktor utk dpt dicapai. Thomas R. Dye: Pilihan-pilihan apa pun oleh pemerintah baik untuk melakukan (sesuatu) atau tidak melakukan (sesuatu)

3 Carl J. Frierich: Suatu arah tindakan yg diusulkan pd seseorang, golongan atau pemerintah dlm suatu lingkungan dg halangan2 & kesempatan2nya, yg diharapkan dpt memenuhi & mengatasi halangan tsb dlm rangka mencapai suatu tujuan tertentu James E. Anderson: Suatu arah tindakan yg mempunyai tujuan tertentu, yg dilaksanakan oleh aktor atau sekumpulan aktor dalam mengatasi suatu masalah

4 Unsur-Unsur dlm Kebijaksanaan Pemerintahan
Mempunyai latar belakang & tujuan tertentu Mempunyai mekanisme utk mencapai tujuan  siapa melakukan apa, bgm & kapan Dihasilkan oleh interaksi dari beberapa aktor yg mempunyai kepentingan yg berbeda2

5 Tipologi Kebijaksanaan Pemerintah
1. Patronage atau Promotional Policy Kebijaksanaan yg menyediakan insentif bagi siapa melaksanakan kebijaksanaan pemerintah  penggunaan “carrots” Macamnya: Subsidi: mis subsidi BBM Kontrak: mis standar keselamatan kerja Surat Ijin: mis ijin pengelolaan hutan

6 2. Regulatory Policy Kebijaksanaan yg memberikan kewenangan kontrol bg pemerintah utk aktivitas2 tertentu  penggunaan “sticks” Contoh yg paling umum adalah Kitab Undang2 Hukum Pidana dan pajak2 tertentu spt pajak rokok, alkohol, dll (tujuannya bukan utk meningkatkan pendapatan pem tp utk mengontrol perilaku2 tertentu) 3. Redistributive Policy Kebijaksanaan yg memberikan keuntungan pada satu pihak & merugikan pihak yg lain dg tujuan utk realokasi kesejahteraan. Contoh: Pajak

7 Studi Kebijaksanaan Kode Hamurabi  public policy di Kota Mesopotamia pd abad 21 SM yg berisi prosedur kriminal, UU kepemilikan, perdagangan, hub keluarga & perkawinan, dll. Arthashastra yg ditulis oleh Kautilya pd thn 300 SM ttg pengambilan kebijaksanaan yg meliputi kemasyrakatan, pemerintahan & ekonomi di India. Periode Plato & Aristoteles

8 Policy Studies makin berkembang ketika terjadi krisis ekonomi dunia  Kebijakan New Deal dr Franklin Rosevelt Perkembangan studi kebijaksanaan pemerintahan jg ditentukan oleh makin populernya ideologi neo-liberal yg berusaha meminimalisir peran negara seminim mungkin  Thacherism & Reagenism Dlm ekonomi sektor publick, peran Negara tetap diperlukan utk mengatasi kegagalan kompetisi di pasar, menyediakan public goods, meminimalisir terjadinya externalities, mengatasi incomplete market, kegagalan informasi, menanggulangi pengangguran, inflasi dan disequilibirium.

9 Dlm Ilmu Politik, Policy Studies bahkan telah menjadi jantung dari Ilmu Politik itu sendiri.
Dlm Ilmu Politik, Public Policy setidaknya dilihat dlm 4 fokus (regime, variabel2 utama yg mempengaruhi kebijaksanaan, isi dan akibat dari sebuah kebijaksanaan) & 2 level (studi kebijaksanaan/policy studies yg bersifat deskriptif dan analisa kebijaksanaan/policy analysis yg bersifat prescriptive). Dewasa ini Public Studies semakin populer. Bahkan ada yg beranggapan bhw studi kebijaksanaan sdh menjadi ilmu tersendiri (policy science) yg berciri multi disiplin, problem-solving & secara tegas normatif  dipelopori oleh Harold Laswell

10 Keterbatasan Kebijaksanaan Pemerintahan Sbg Sebuah Science
Policy “Science” tidak punya kesepakatan dlm fondasi teoritik sbg sebuah “science”, namun hanya menawarkan kemungkinan teoritis. Policy “Science” bukanlah sebuah science krn bukan teori yg lebih penting dr kebijaksanaan yg riil, tapi nilai (value), kepibadian (personality), ambisi, preferensi individual dan creativitaslah yg lebih punya kontribusi.

11 Hal tersebut kemudian menimbulkan gap antara teori (teoritisi) dg praktek (praktisi) kebijaksanaan pemerintahan Hal ini terkait dengan debat lama ttg apakah teoritisi hrs mjd praktisi  debat ttg apakah ilmuwan perlu masuk ke kekuasaan atau tidak