PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL

Presentasi berjudul: "PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL"— Transcript presentasi:

1 PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL
PAPARAN PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL

2 LUAS HUTAN LAMPUNG BARAT
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Barat : Ha Luas Hutan Lampung Barat : Ha (71,28%) dari Luas Wilayah Lampung Barat Terdiri dari: TNBBS : Ha HL : Ha HPT : Ha

3 POTENSI HUTAN LAMPUNG BARAT
Merupakan cactchment area untuk Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan, Ogan Komering Ulu, dan Bengkulu Selatan. Potensi tumbuhan dan satwa • Potensi tumbuhan: Anggrek (126 jenis), rotan (26 jenis), bambu (15 jenis), tumbuhan obat (36 jenis), pohon (200 jenis), tumbuhan bawah (44 jenis), dan raflesia (2 jenis). • Potensi satwa: Burung (354 jenis), mamalia (95 jenis), dan primata (7 jenis).

4 b. Dukungan dari instansi terkait masih rendah.
TANTANGAN DAN KENDALA • Tantangan: a. Tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan masih rendah. b. Dukungan dari instansi terkait masih rendah. c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan. d. Adanya pekon/desa definitif di dalam kawasan hutan (Way Haru, Pengekahan, Kubu Perahu dan Suoh)

5 e. Kurang kuatnya dasar hukum bagi. masyarakat dalam mengelola kawasan
e. Kurang kuatnya dasar hukum bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. f. Masih lemahnya kelembagaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. g. Adanya perbedaan kebijakan dalam pemanfaatan kawasan antara hutan lindung dan Taman Nasional. h. Potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal

6 Kendala: a. Terbatasnya sarana, prasarana, dan dana. b. Terbatasnya aksesibilitas, padahal aksesibilitas sangat penting untuk kemajuan perekonomian masyarakat sekitar hutan

7 SARAN Mengingat ada 4 Enclave Lampung Barat di TNBBS yaitu Way haru, Pengekahan, Kubu Perahu dan Suoh maka kontribusi Pemda dalam hal ini Dinas Kehutanan dan PSDA harus di fokuskan pada 4 daerah Enclave tersebut. Kontribusi harus didasarkan pada pola CBFM (Community Base Forest Management)

8 Kegiatan yang dapat dilakukan lebih berupa : 1
Kegiatan yang dapat dilakukan lebih berupa : 1. Ekowisata (Enclave Kubu Perahu), 2. Wisata Agro salak pondoh, wisata alam berupa sumber air panas, danau Minyak, Lebar, Besar dan Belibis (Enclave Suoh) 3. Wisata Buru /Ekowisata (rusa dan penyu) (Enclave Way Haru dan Pengekahan).

9 Agar ekonomi masyarakat sekitar hutan lebih berdaya dan dapat merasakan manfaat yang lebih dari Hutan khususnya Taman Nasional MAKA Pihak Taman Nasional dalam kegiatan-kegiatannya harus lebih memperhatikan masyarakat sekitar Taman Nasional sebagai subjek yang dapat memelihara hutan bukan yang merusak hutan dalam kerangka paradigma baru pengelolaan Taman Nasional Model　 sehingga Ada kesamaan kebijakan antara Pemda dan Taman Nasional