ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik

Presentasi berjudul: "ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik"— Transcript presentasi:

1 ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik
Hariadi Kartodihardjo Solo, 13 November 2013

2 Isi Presentasi Pendahuluan Pemetaan Isu Kehutanan
Perkembangan Inisiatif sd Akhir 2013 Isu Paradigmatik dan Rute Pembaruan Paradigma Pembangunan Kehutanan Strategi Pelaksanaan Perubahan

3 Pendahuluan 1 Arah pembangunan kehutanan ditentukan oleh kebijakan, pasar, institusi dan kapasitas pelaku; Masalah: kawasan—konflik—penegakkan hukum—keruwetan birokrasi, bersumber dari paradigma dan kontestasi kekuasaan—proses pembuatan dan implementasi kebijakan; Banyak ide/gagasan dan tindakan—jejaring kekuasaan. Ide/gagasan baru berada ditengah-tengah proses tarik-menarik kepentingan.

4 Kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan Nasional, 2011
Pemetaan Isu Kehutanan 2 Kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan Nasional, 2011 PULAU/ REGION-AL PARAMETER (Persentase) PROPORSI LUAS KH TERHADAP PULAU PENGUKUH- AN KH (penetapan KH) USULAN PERUBAHAN KH DALAM RTRWP WILAYAH PENGELO- LAAN DI TINGKAT TAPAK KONFLIK PEMANFA- ATAN /PENGGUNA AN KH WILAYAH ADAT DESA DI DALAM, TEPI DAN SEKITAR KH SUMATERA 54,62 27,28 23,83 70,26 Tinggi 10.771 JAWA 27,94 65,90 0 ,00 92,28 Sedang-tinggi Rendah 2.935 BALI, NUSRA 37,93 26,49 76,74 3.157 KALIMAN- TAN 65,84 19,76 22,90 79,81 6.404 SULAWESI 64,29 28,51 13,64 69,78 Sedang 5.519 MALUKU 91,68 20,80 33,84 55,94 2.010 PAPUA 96,99 5,02 4,68 55,54 3.528

5 Gap Antar Pulau di Indonesia
Pulau Besar/ Ekoregion Beberapa Kondisi % Luas Pulau (trhdp luas Ind) % Luas kawasan hutan (thdp Ekore-gion) Penduduk PDB dlm Milyard Rp Pangan (Padi: 2010) Jumlah Ekoregion thdp Indonesia Kepadat-an (%) (Juta jiwa) (jiwa/km2) (Rp) % Juta Ton Jawa 6,67 27,94 136,61 57,49 1.070,88 ,4 54,72 36,37 Sumatera 21,13 67,79 50,63 21,31 125,34 ,9 22,87 15,20 Bali-Nusra 3,83 37,17 13,07 5,50 178,77 ,2 4,81 3,20 Sulawesi 8,23 73,67 17,37 7,31 110,41 ,3 10,52 6,99 Kalimantan 30,04 66,50 13,79 5,80 24,01 ,5 6,66 4,43 Maluku Papua 29,23 85,36 6,17 2,59 11,04 ,8 0,41 0,28

6 Luas tumpang tindih dengan HL (Ha)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG No Pulau Jumlah IUP Luas Total SK (Ha) Luas tumpang tindih dengan HL (Ha) 1 Sumatera 338 2 Jawa 36 29.147 3 Kalimantan 364 4 Sulawesi 493 5 Maluku dan Maluku Utara 165 6 Papua dan Papua Barat 121 7 Bali dan Nusa Tenggara 120 8 IUP Pusat 44.067 39 Total 1.638 Sumber: Ditjen Minerba, 2013

7 PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Jawaban kondisi saat ini – no 2 PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA STATUS 26 SEPTEMBER 2013 Total IUP : P. SUMATERA KK : 11 PKP2B : 15 IUP logam : 1,499 IUP non logam&batuan : 543 IUP batubara : 989 P. KALIMANTAN KK : 9 PKP2B : 61 IUP logam : 741 IUP non logam&batuan : 406 IUP batubara : 2.686 P. SULAWESI KK : 10 IUP logam : 1.071 IUP non logam &batuan : 395 IUP batubara : 107 KEP.MALUKU KK : 2 IUP logam : 402 IUP non logam &batuan : 22 IUP batubara : 12 P.JAWA KK : 1 IUP logam : 302 IUP non logam&batuan : 1,025 IUP batubara : 6 P. PAPUA KK : 7 IUP logam : 113 IUP non logam &batuan : 7 IUP batubara : 118 PKP2B = 79 KK = 39 IUP mineral logam = 4.454 IUP non logam & batuan = 2.520 IUP Batubara = 3.903 P. BALI DAN NUSA TENGGARA KK : 2 IUP logam : 339 IUP non logam&batuan : 125 IUP batubara : 1

8 Indeks KLH, 2013 IKLH=Lahan dan Vegetasi, Air, Keanekaragaman Hayati
DAS Citarum Ciliwung B Solo Cimanuk Brantas Progo Cisadane Serayu Citanduy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IKLH 39.63 42.88 44.59 46.28 46.88 47.44 51.53 58.01 62.43 Kategori Jelek Sedang Baik IKLH=Lahan dan Vegetasi, Air, Keanekaragaman Hayati

9 Sumberdaya Air, MenPU, 2013

10 Air Maya Produk Hasil Pertanian 2010 Menurut Pulau Utama Indonesia
7 Sub-sektor yang ditinjau : 01. Tanaman Pangan 02. Sayuran termasuk kentang 03. Buah-buahan 04. Tanaman perkebunan 05. Daging ternak 06. Daging unggas 07. Telur dan susu sapi Sumber: KemenPU, 2013

11 Luas Sawah Eksisting dan Kebutuhan Swasembada Beras 2029
Sumber: KemenPU, 2013

12 SDA & LH Pendukung Utama Sumber Penghidupan Penduduk Miskin

13 Bencana, (BNPB, 2013)

14 Kondisi Ketimpangan Pemanfaatan Hutan, 2011
Usaha Besar & Kepentingan Umum Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan Juta Ha % a. IUPHHK-HA 24,88 b. IUPHHK-HT 9,39 c. IUPHHK-RE 0,19 d. Pelepasan kebun & trans 5,93 e. IPPKH-Tambang, dll 0,62 Jumlah 1 41,01 99,49 Usaha Kecil dan Masy Lokal/Adat Jenis Pemanfaatan a. IUPHHK HTR 0,16 b. Hutan Desa 0,003 c. Hutan Kemasyarakatan 0,04 Jumlah 2 0,21 0,51 Jumlah 1 dan 2 41,69 100,00 Sumber: PermenHut No. 49/2011

15 Indeks Tata Kelola Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5); Nilai rata-rata Pusat—Propinsi—Kab: 2,78—2,39—1,80; Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu. Sumber: UNDP, 2013

16 Peran Isu Tata kelola Pusat: Propinsi:
open akses konflik Pusat: Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum & Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya; Isu utama: open akses kawasan hutan dan konflik. Propinsi: Isu utama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi; I S U P G A Pusat biaya transaksi penegakan hukum Sumber: UNDP, 2013 Propinsi I S U P G A

17 Implikasi Lemahnya Tata Kelola Kehutanan bagi Politik Kehutanan
Elites consolidated power Enforcement capacity is weakened Compromise Sumber: Transparancy International, 2012

18 KETIMPANGAN ALOKASI MANFAAT
Pemetaan Isu Hutan HUTAN TATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsi INDUSTRI EKSTRAKTIF KETIMPANGAN ALOKASI MANFAAT AIR PANGAN KEMISKINAN KONFLIK SOSIAL

19 Perkembangan Inisiatif, akhir 2013
RPJM-Perpres 5/10; MP3EI-Perpres 32/11; RKTN-Permen 39/11, tidak sinkron; RANGRK-Perpres 61/11; Stranas REDD+; SRAP, belum berjalan; UU 26/07 dan UU 32/09 belum berjalan efektif; Putusan MK 45/11, 35/12 delegitimasi kawasan hutan. 12 K/L – KPK Onemap Inpres 2/13 Inpres 6/13 Roadmap Multi-doors approach UU P3H Tarif Ekspor Hutan sbg Asset Tim Percepatan (UKP4  KPK) Resolusi Konflik  Kemenhut Kawasan Hutan Ekonomi Kehutanan Koordinasi Lintas K/L Konservasi, Rehabilitasi, Perlindung-an

20 Agenda NKB-12 Kementerian/ Lembaga—KPK-UKP4

21 Variable—Corruption Impact Assesment
Variable CIA Pengertian Peraturan, Data, Wawancara Kemudahan Pelaksanaan IUPHHK-HA IUPHHK-HT IPPKH Kecukupan Beban Pelaksanaan Kewajaran biaya & korbanan dlm melaksanakan peraturan Kecukupan tingkat hukuman Besaran hukuman dibandingkan dng aturan sejenis Kemungkinan perlakukan memihak Apakah kelompok tertentu diuntungkan Ketepatan Kebijakan Kejelasan peraturan Kejelasan siapa, apa, dan batasan kewenangan Ketepatan lingkup kewenangan Ketepatan kewenangan diukur dari norma lokal dan intn’l Keobyektifan standar kebijakan Kejelasan pelaksanaan diskresi dan penjabarannya oleh pihak 3 Transparansi Prosedur Administrasi Akses dan Keterbukaan Keterbukaan pembuatan & pelaksanaan peraturan Dapat diprediksi Proses izin dan administrasi pelaksanaan dapat diprediksi Sistem pengendalian korupsi Ada kontrol khusus pelaks korupsi dan dijalankan scr konsisten

22 Temuan Sementara Penyebab Langsung: Penyebab Tidak Langsung:
Peraturan, izin dan pengesahan. Rekomendasi Gubernur/Bupati Multi-interpretasi Lama waktu tidak dipenuhi dan tidak pasti Tidak dapat dilaksanakan tetapi harus dilaporkan Penetapan jumlah produksi Hubungan sosial terkait pengamanan usaha dan dana lainnya Penyebab Tidak Langsung: Kualitas birokrasi. Sistem sangsi/hukuman. Kontrol institusi : efektivitas supervisi, kebebasan press/media; efektifitas audit. Hilangnya transparansi. Kurangnya contoh dari pimpinan.

23 Isu Paradigmatik & Rute Perubahan
4 Teknologi, keadilan dan korupsi: Pilihan teknologi dan manajemen tidak peka terhadap persoalan ketidak-adilan, transparansi, dan biaya transaksi tinggi; Simbolisasi luas kawasan hutan: keyakinan pada aspek legalitas saja tidak mampu menghentikan perusakan hutan secara de facto. Gap statistik dan fakta; Monopoli interpretasi: Tidak dipenuhinya asumsi (RHL, Tata-batas) tetap menjadi kebenaran.

24 Perubahan di pusat kekuasaan: ilmu mengelola hutan dilaksanakan tanpa ilmu mengelola manusia. Keberhasilan dianggap hanya dari penegakan hukum. Perubahan harus dari “dalam” melalui inklusi ide/gagasan; Jaringan pembaruan: Perubahan paradigmatik berangkat dari cara pikir—perlu network “luar-dalam” untuk menggeser cara pikir;

25 Isu Integrasi dan Inklusifitas
5 Substansi: pengelolaan hutan serbaguna—pengelolaan ekosistem selaras dengan pelestarian bentang alam: pengembangan paradigma, komunikasi sosial, proses inklusif (knowledge- based society), agenda dan keberlanjutannya; Lompatan: menjembatani 2 sudut pandang—natural science-asosial dan social science-believe sharing; Ranah perubahan: kebijakan, peraturan, struktur organisasi, manajemen, perencanaan, pendidikan, proses politik, penelitian inter-disiplin, berfikir ulang gagasan dan aksi saat ini.

26 EKOREGION: Integrasi Pengelolaan Biofisik & Sosial Untuk Pengendalian Beban dan Tekanan
BIODIVERSITY DARATAN HUTAN LINDUNG BIODIVERSITY DARATAN HUTAN KONSERVASI KONSERVASI SUMBER AIR HUTAN PRODUKSI PENCEMARAN AIR BIODIVERSITY DARATAN KERUSAKAN LAHAN BIODIVERSITY PERAIRAN EKOSISTEM PANTAI DAN PESISIR EKOSISTEM PULAU KECIL EKOSISTEM LAUT

27 Penetapan target pencapaian pembangunan lebih terbuka—dan ditetapkan dengan basis ekosistem-spasial;
Akuntabilitas dan transparansi penetapan dan penggunaan anggaran; Pengembangan sistem karier SDM sesuai standar profesionalitas, serta penetapan pejabat yang terbuka bagi publik; Proses pengurusan dan pelaksanaan—termasuk mekanisme pembayaran iuran, pajak, dll—serta penilaian izin yang terbuka bagi publik. Akses yang lebih terbuka atas data/informasi/peta yang dikelola oleh K/L terkait hutan.

28 T e r i m a k a s i h