LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A)

Presentasi berjudul: "LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A)"— Transcript presentasi:

1 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A)
pada Gapoktan PUAP Sekretariat PUAP Provinsi Jawa Barat 2014

2 STRUKTUR ORGANISASI GAPOKTAN PUAP
Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani Ketua Sekretaris Bendahara GAPOKTAN Unit Usaha Sapras Unit Usaha Tani/Produksi Unit Usaha Jasa Pemasaran Unit Usaha Pengolahan USP/ LKM-A

3 BLM-DANA PUAP PENGGUNAAN
Pinjaman modal usaha PRODUKTIF opera- sional NON PRODUKTIF inven- taris BLM-DANA PUAP PENGGUNAAN diklat dana sosial SOSIAL dana cadangan jasa simpanan PEMENUHAN KEWAJIBAN pinjaman kpd phk lain simpanan anggota

4 PINJAMAN JENIS TUJUAN SEKTOR USAHA JANGKA WAKTU PINJAMAN MODAL
PEMASARAN HSL PERT. INDUSTRI RMH TANGGA PINJAMAN JENIS SEKTOR USAHA PERTANIAN On-Farm PETERNAKAN & PERKEBUNAN JANGKA MENENGAH (= 1 TH) JANGKA WAKTU JANGKA PENDEK (< 1TH) JANGKA PANJANG (> 1 TH)

5 DISTRIBUSI PEMANFAATAN DANA BLM-PUAP 2008-2013 PADA GAPOKTAN

6 PERKEMBANGAN DANA BLM-PUAP 2008-2012 DAN PENUMBUHAN LKM
No Kabupaten/Kota Jumlah Gapoktan Jumlah Dana Gap. per Sept (Rp) Jumlah LKM Faktual Sampel 1 Bandung 187 98 21 2 Bekasi 84 77 3 Bogor 146 93 20 4 Garut 199 148 104 5 Karawang 155 72 6 Kota Cirebon 15 7 Purwakarta 121 76 8 Sukabumi 156 142 9 Sumedang 182 102 38 10 Cianjur 318 11 Indramayu 174 66 12 Kuningan 184 13 Tasikmalaya 175 14 Bandung Barat 36 Kota Tasik 58 57 16 Ciamis 197 69 17 Kota Bogor 29 18 Kota Sukabumi 24 19 Kota Cimahi Subang 214 Kota Banjar 25 22 Majalengka 255 74 23 Kota Depok Cirebon 261 133 3.344 1.779 430

7 PERSYARATAN MINIMAL LKM-A PADA GAPOKTAN PUAP
Memiliki kantor (sewa, pinjam, dll) dan kelengkapanya (Papan nama LKM-A, stempel, dll.), Pengelola LKM-A terpisah dari pengurus gapoktan, yg disertai struktur/bagan organisasi LKM-A, Mempunyai AD/ART serta peraturan LKM-A, Mempunyai pembukuan tersendiri (akuntansi), mempunyai blanko/slip, Mempunyai anggota terdaftar, dan sesuai persyaratan yg ditentukan LKM-A, Memiliki modal awal minimal dari dana BLM PUAP, dan modal dari anggota, Mempunyai badan hukum (idealnya),

8 KATEGORI BENTUK LKM LKM Bank: operasionalnya mengikuti pendekatan perbankan umum/konvensional, LKM Koperasi: umumnya menerapkan pola simpan pinjam, LKM bukan Bank/bukan Koperasi: pola operasionalnya beragam, pengelolaan keuangan dengan sistem bergulir, sumber dana dari bantuan pemerintah/BLM (mis. LKM Gapoktan PUAP).

9 CIRI KEBERHASILAN & DAMPAK
Adanya peningkatan partisipasi pendidikan (anak), Peningkatan pendapatan usaha kecil (warung, pedagang), Peningkatan aset rumah tagga, Peningkatan jumlah anggota/nasabah, Peningkatan asset/modal dan dana yg terserap, Angsuran kredit berjalan lancar, Peningkatan jumlah dana pinjaman anggota, Peningkatan keuntungan/jasa

10 LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat , baik melalui pinjaman atau pemberdayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)

11 LKM-A Adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. Melaksanakan fungsi pelayanan kredit/ pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM. (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2013)

12 LKM-A pada Gapoktan PUAP adalah: Unit jasa permodalan yang ditumbuhkan dari Gapoktan penerima dana BLM-PUAP untuk menyediakan jasa pelayanan keuangan anggota, masyarakat tani dan pelaku agribisnis di perdesaan secara berkelanjutan. Gapoktan PUAP yang akan menumbuhkan LKM-A adalah Gapoktan yang sudah melaksanakan dan mengelola program PUAP sampai dengan tahun ke tiga.

13 CONTOH MODEL STRUKTUR ORGANISASI LKM-A PADA GAPOKTAN PUAP
Pengurus Gap sbg Pengawas MANAGER LKM-A Pengurus/ Pengelola STAF ADMINISTRASI Staff Pemasaran KASIR Catatan : Struktur Organisasi LKM-A disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

14 TUJUAN PENGUATAN KAPASITAS LKM
Lebih efektif dalam melayani sebanyak mungkin anggotanya, Penyelenggaraan kegiatannya secara hukum terlindungi dan dana yang dikelola lebih aman, Dapat berkelanjutan dan berkembang melalui kerjasama dengan kelembagaan lainnya (Pemda/Swasta/Perbankan), Menghindari resiko gagalnya investasi modal sosial yang telah dicurahkan oleh Pemerintah atau dihimpun dari masyarakat/anggota.

15 PENGUATAN LKM-A PENATAAN ORGANISASI LEGALITAS KELEMBAGAAN AD-ART
FASILITAS/SARANA LKM-A ADMINISTRASI KEUANGAN/ASSET PENGELOLAAN/ MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA PENYALURAN DANA

16 PENGUATAN KAPASITAS LKM-A
Penataan Organisasi dan Manajemen, menjadi lebih baik (Kepengurusan, Pengelolaan administrasi). Penyempurnaan AD-ART Legalitas (Badan Hukum dan Ijin Usaha). Meningkatkan dana keswadayaan Anggota (Simpanan wajib, sukarela, saham, dll). Penataan kantor yang layak sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (memiliki sarana dan prasarana). Laporan & Akuntansi Keuangan sesuai standar (penggunaan software khusus jika memungkinkan). Linkages Program/Jaringan kerjasama, kemitraan dengan lembaga keuangan lain. Dukungan dari Pemda, Tim Pembina, Tim Teknis PUAP. Pendampingan, instasi & Petugas yang berpengalaman.

17 Perumusan Dasar Hukum Pilihan bentuk lembaga yang memerlukan payung hukum/legalitas penyelenggaraan kegiatan kelembagaan (mis. SK Bupati/Walikota/Permentan/ badan hukum yang sesuai aspirasi anggota), Status kepemilikan asset (dana, sarana/ prasarana, kelembagaan), keberadaan asset jelas kepemilikannya, tidak dikuasai oleh individu tertentu, tercatat, dsb. agar aman dan berkelanjutan, Status hukum penyelenggaraan pinjaman dana bergulir mempunyai dasar hukum, legal, akuntabilitas terjaga.

18 (Pasca pengesahan UU LKM)
BADAN HUKUM LKM (Pasca pengesahan UU LKM) ● Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, Payung Hukum LKM dalam bentuk : 1. Koperasi Simpan Pinjam (Mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian) 2. Perseroan Terbatas (PT). ● Undang-Undang LKM mulai berlaku 8 Januari 2015

19 PENINGKATAN LEGALITAS
STATUS KELEMBAGAAN DITETAPKAN BERDASARKAN UU ATAU PP. MELENGKAPI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN. MEMBENAHI KETENTUAN KEPENGURUSAN, MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS, PENGELOLAAN USAHA. MEMPERSIAPKAN POLA PENGELOLAAN LKM SEBAGAI UNIT USAHA YG KOMPETITIF/MAMPU BERSAING DG LEMBAGA LAIN YG SEJENIS. MEMILIKI NPWP, SIUP, UNTUK MELENGKAPI LEGALITAS.

20 ATURAN KELEMBAGAAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERATURAN ORGANISASI PANDUAN SISTEM DAN PROSEDUR KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KEPUTUSAN KETUA LKM

21 POKOK-POKOK AD-ART NAMA DAN KEDUDUKAN ASAS DAN TUJUAN
KEGIATAN ATAU USAHA STATUS KEPEMILIKAN KEANGGOTAAN PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN, MEKANISME PENETAPAN PENGURUS PENGELOLA DAN HAK KEWAJIBAN PENGELOLA, MEKANISME PENETAPAN PENGELOLA PERMODALAN ATURAN DASAR USAHA PEMBAGIAN SHU TATA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA. ART: KETENTUAN PELAYANAN, SISDUR OPERASIONAL.

22 PENGELOLAAN AKSESIBILITAS SEDERHANA DEMAND DRIVEN SUSTAINABILITAS
TERBUKA BAGI SELURUH MASYARAKAT, PERSYARATAN RINGAN SEHINGGA MUDAH DIAKSES. SEDERHANA DISAIN PRODUK SEDERHANA MEMUNGKINKAN NASABAH MEMPEROLEH INFORMASI JELAS TTG HAK KEWAJIBANNYA. DEMAND DRIVEN PELAYANAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN NASABAH. SUSTAINABILITAS DIKEMBANGKAN TERUS UNTUK MENJAGA KELANGSUNGAN PELAYANAN PADA NASABAH. COST RECOVERY ADA LABA USAHA UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN OPERASIONAL DENGAN TERUS MELAYANI NASABAH.

23 PELAYANAN LEMBAGA KEUANGAN KEPADA ANGOTA
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU ANGGOTA KURANG MAMPU DIANGGAP TIDAK PUNYA POTENSI MENABUNG. ANGGOTA KURANG MAMPU MASIH PUNYA POTENSI MENABUNG. ANGGOTA YG AKTIF MENDATANGI LKM. PENGURUS LKM HRS AKTIF, JEMPUT BOLA. ANGGOTA MEMBUTUHKAN KREDIT MURAH. ANGGOTA MEMBUTUHKAN KEMUDAHAN AKSES KREDIT. MENGANDALKAN SUNTIKAN DANA MURAH DARI PEMERINTAH. MEMUPUK KEMANDIRIAN MELALUI TABUNGAN DANA NASABAH/ ANGGOTA. BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO KREDIT TINGGI. BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO DITEKAN/DIKURANGI DENGAN PENDEKATAN KELOMPOK.

24 KAPASITAS MANAJEMEN ORGANISASI
PERUMUSAN VISI-MISI. PENGEMBANGAN RENCANA KERJA PENGURUS. SISTEM & PROSEDUR (SISDUR) PENGELOLAAN ORGANISASI. SISDUR PENGELOLAAN USAHA: USP. SISTEM PELAPORAN: PERKEMBANGAN USAHA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN PERMASALAHAN. PERTANGGUNG JAWABAN: PERKEMBANGAN USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BERUPA NEGARA/LAPORAN LABA RUGI, PERTANGUNG JAWABAN ATAS PENANGANAN PERMASALAHAN.

25 SIS-DUR USP JAM KERJA PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN KELAYAKAN PINJAMAN
PELAPORAN RUTIN SIS-DUR AKAD PINJAMAN USP PEMBINAAN NASABAH PERGULIRAN PINJAMAN

26 ADMINISTRASI ORGANISASI
BUKU TAMU. BUKU NOTULEN RAPAT. BUKU SURAT MASUK-KELUAR. BUKU DAFTAR PENGURUS. BUKU DAFTAR ANGGOTA/POKTAN. BUKU INVENTARIS. RENCANA KERJA PENGURUS. AD-ART. PANDUAN PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM. PANDUAN PENGELOLAAN UNIT SAPRODI. STEMPEL, KOP SURAT, KUITANSI.

27 ADMINISTRASI KEUANGAN
Harus mematuhi kaidah-kaidah dan prinsip dalam pembukuan, yaitu memenuhi unsur-unsur: kronologis (berurutan sesuai dengan tanggal transaksi) sistematis (dapat dikelompokkan sesuai dengan posnya, seperti kelompok kekayaan, kelompok modal, kelompok hutang, kelompok pendapatan, kelompok biaya dsb), informatif (dapat dibaca dan dipahami secara umum dari kaca mata laporan keuangan) auditable (bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan karena pencatatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi).

28 PROSEDUR PINJAMAN 1 3 2 4 AKAD PINJAMAN: KEWAJIBAN SIMP.
PERJANJIAN PINJAMAN KARTU ANGSURAN PINJAMAN PROSEDUR PINJAMAN 3 LAYAK ANALISIS KELAYAKAN: KELAYAKAN PINJAMAN KELAYAKAN PEMINJAM PENGECEKAN LAPANGAN TIDAK LAYAK 2 PENGAJUAN PINJAMAN: RUA/RUB PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG RENCANA ANGSURAN PINJAMAN KOPI KTP DAN KK PENCAIRAN PINJAMAN: MODAL USAHA KOPI PERJANJIAN PINJAMAN 4 1

29 EVALUASI NASABAH TUNDA/ DIPINJAMI KONSUMTIF Kelompok TEPAT WAKTU
LAGI USAHA EVALUASI NASABAH JADWAL ULANG USAHANYA BERMASALAH Kelompok PENUNGGAK BERITA ACARA/ BL KARAKTER BURUK

30 ANALISA PINJAMAN ANALISA PINJAMAN DIPERLUKAN GUNA MEMASTIKAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAPAT DIKEMBALIKAN MELIPUTI DUA ASPEK: KUALITATIF: ANALISA TERHADAP KEMAUAN BAYAR MENCAKUP KARAKTER DAN KOMITMEN PEMINJAM. KUANTITATIF: ANALISA KEMAMPUAN BAYAR.

31 PENILAIAN 6 C CHARACTER CAPASITY CAPITAL COLLATERAL CONDITION
PENILAIAN KARAKTER PEMINJAM. CAPASITY KEMAMPUAN PEMINJAM DALAM MENJALANKAN USAHA. CAPITAL KEMAMPUAN MODAL SENDIRI. COLLATERAL AGUNAN PINJAMAN. CONDITION KONDISI YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN USAHA. CONSTRAIN KEMUNGKINAN HAMBATAN USAHA.

32 Jaminan Pinjaman DITERAPKAN JAMINAN, TERUTAMA DALAM KASUS PINJAMAN YANG JUMLAHNYA CUKUP BESAR ATAU MENEMUKAN ORANG YANG BERKARAKTER KURANG BAIK. JAMINAN UTAMA PADA DASARNYA ADALAH KARAKTER PEMINJAM DAN BARANG YANG DIBIAYAI. JIKA DIRASA PERLU, DAPAT MEMINTA JAMINAN TAMBAHAN. JENIS DAN NILAI JAMINAN AKAN DITENTUKAN PADA SAAT MENYETUJUI PERMOHONAN PINJAMAN, MISALNYA SURAT TANAH ATAU BPKB KENDARAN BERMOTOR. SURAT JAMINAN HARUS MENYIMPAN SECARA AMAN.

33 Akad Perjanjian AKAD/PERJANJIAN PINJAMAN BUKAN SEKEDAR FORMALITAS.
ISI PERJANJIAN HARUS DIPAHAMI OLEH CALON PEMINJAM DENGAN SAKSINYA. ISI PERJANJIAN SETIDAKNYA BERISI: NILAI PINJAMAN BESERTA JASANYA. MASA PINJAMAN DAN WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN. SANKSI, BAIK BERUPA DENDA MAUPUN SANKSI DALAM BENTUK LAIN. KEADAAN FORCE MAJEUR, YAITU KEJADIAN YANG DI LUAR PERKIRAAN MISAL BENCANA ALAM. SAKSI, MISALNYA BILA YANG PINJAM SUAMI, MAKA ISTERINYA DISYARATKAN UNTUK MENJADI SAKSI, DAN SEBALIKNYA.

34 PELAYANAN NASABAH Sebelum Transaksi Usaha
Prosedur Pelayanan sederhana namum memberikan jaminan keamanan usaha. Selama Transaksi Usaha Dibangun komunikasi dengan mitra usaha dan pembinaan nasabah. Paska Transaksi Usaha Dilakukan evaluasi pada karakter nasabah, keberhasilan maupun kendala kemitraan usaha.

35 JAM KERJA PELAYANAN LKM PERLU MENGATUR JAM KERJA PELAYANAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ANGGOTA SECARA LEBIH LUWES, NAMUN DENGAN PERFORMA YANG LEBIH MEMADAI. MISALNYA JAM KERJA BISA DIBUAT SETIAP SORE HARI ANTARA JAM – 19.00, ATAU JAM – 20.00, NAMUN HARUS DILAKUKAN DI KANTOR/SEKRETARIAT LKM. SEDAPAT MUNGKIN MENGHINDARI PELAYANAN DI RUMAH, KARENA HAL INI TERKESAN SANGAT PERSONAL.

36 SISTEM PELAPORAN SISTEM PELAPORAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN. BILA ASPEK INI DIABAIKAN, MAKA PENGAWASAN TERHADAP MANAJEMEN LKM MENJADI LEMAH DAN PADA AKHIRNYA SECARA PELAHAN AKAN MENURUN KINERJANYA. BENTUK LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LAPORAN LABA RUGI DAN DATA KOLEKTIBILITAS), DAN DISAMPAIKAN KEPADA PENGAWAS.

37 PERLUASAN SEGMEN PELAYANAN
PERLUASAN NASABAH DENGAN MELAYANI ANGGOTA (DARI LUAR KELURAHAN/DESA), DENGAN SISTEM JAMINAN DAN BAGI HASIL. SISTEM PELAYANAN PINJAMAN BISA SECARA BERKELOMPOK MAUPUN PERORANGAN. PINJAMAN SECARA BERKELOMPOK SEBAIKNYA BERDASARKAN KESAMAAN JENIS USAHA, SEHINGGA MUDAH MEMBERIKAN PEMBINAAN. HARUS DIBUAT KETENTUAN DIMANA ANGGOTA MEMPEROLEH KEMANFAATAN OPTIMAL DR KEGIATAN USAHA SHG MERASA MEMILIKI.

38 PEMILIHAN JENIS USAHA MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA DI DESA, SEPERTI KERIPIK PISANG, KERIPIK SINGKONG, JAMU, INDUSTRI TEMPE, TERNAK SAPI DSB. BERBASIS PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DESA, SEPERTI PENGADAAN PUPUK PERTANIAN, DSB. MEMFASILITASI PRODUK-PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH POKTAN, SEPERTI DI BIDANG KERAJINAN, INDUSTRI RUMAH TANGGA DSB.

39 BAGI HASIL LKM MODAL PERJANJIAN BAGI HASIL NASABAH KEGIATAN USAHA
KEAHLIAN/ KETRAMPILAN MODAL 100% KEGIATAN USAHA X Y PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENGAMBILAN MODAL POKOK MODAL

40 KEMITRAAN DAN JARINGAN
JARINGAN KERJASAMA, SEBAGAI WADAH KONSOLIDASI, KORDINASI DAN KONSULTASI MAUPUN PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA. KEMITRAAN UNTUK: PENGEMBANGAN PERMODALAN PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN PEMASARAN USAHA

41 RAGAM KEMITRAAN 1. PEMASARAN 2. PENGEMBANGAN SDM MEMBANTU AKSES PASAR.
MEMBERIKAN BANTUAN INFORMASI PASAR. MEMBERIKAN BANTUAN PROMOSI. MENGEMBANGKAN JARINGAN USAHA. MEMBANTU MELAKUKAN IDENTIFIKASI PASAR DAN PERILAKU KONSUMEN. MEMBANTU PENINGKATAN MUTU PRODUK DAN NILAI TAMBAH KEMASAN. 2. PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. MAGANG. STUDI BANDING. KONSULTASI.

42 RAGAM KEMITRAAN USAHA 3. PERMODALAN 4. MANAJEMEN/ ENGELOLAAN
PEMBERIAN INFORMASI SUMBER-SUMBER KREDIT/AKSES PERMODALAN. TATA CARA PENGAJUAN PENJAMINAN DARI BERBAGAI SUMBER LEMBAGA PENJAMINAN. MEDIATOR TERHADAP SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN. INFORMASI DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL. 4. MANAJEMEN/ ENGELOLAAN BANTUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN. SISTEM DAN PROSEDUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN. MENYEDIAKAN TENAGA KONSULTAN DAN ADVISOR.

43 RAGAM KEMITRAAN USAHA 5. TEKNOLOGI
MEMBANTU PERBAIKAN, INOVASI DAN ALIH TEKNOLOGI. MEMBANTU PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI SEBAGAI UNIT PERCONTOHAN. MEMBANTU PERBAIKAN SISTEM PRODUKSI DAN KONTROL KUALITAS. MEMBANTU PENGEMBANGAN DISAIN DAN REKAYASA PRODUK. MEMBANTU MENINGKATKAN EFISIENSI PENGADAAN BAHAN BAKU. MEMBANTU PENGEMASAN, PEMBERIAN MERK DAN LABEL. DAN SEBAGAINYA.

44 ARAH PENGEMBANGAN LKM LKM Unit Usaha Milik Gap KEMITRAAN/ PELAYANAN
SUMBER DANA PELAYANAN SIMPAN PINJAM Unit Usaha Milik Gap LEMBAGA KEUANGAN Dan USAHA PRODUKTIF LKM UNIT USAHA SAPRODI SIMPANAN ANGGOTA

45 Faktor Kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan modal, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usaha tani dan bimbingan teknis nasabah/ pengguna jasa layanan LKM. Untuk pengembangan LKM pertanian diperlulan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

46 Terima Kasih.