Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg

Presentasi berjudul: "Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg"— Transcript presentasi:

1 Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg

2 KEDUDUKAN PNS Pasal 3 Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

3 PERANAN PNS BIROKRAT : Menjalankan Roda Pemerintahan
MANAGER LEADER : Memimpin Satuan Kerja ADMINISTRATOR : Mengelola Administrasi, asset, keuangan INVESTOR : Mengelola DIPA PELAYANAN : Memberi pelayanan pada masyarakat

4 Rencana Strategis Manajemen Kepegawaian Nasional
Kondisi Objektif Mismatch Underemployed Alokasi dan distribusi PNS yang tidak merata dalam kualitas dan kuantitas Rendahnya tingkat produktivitas Database PNS belum Online Belum adanya sistem Reward and Punishment Rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS Usulan formasi belum didasarkan pada kebutuhan riil Wasdal belum effektif VISI PNS Misi STRATEGI LANGKAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN TEROBOSAN NIP NASIONAL SAPK Penilaian Kinerja dengan SKP Rekruitmen dengan CAT KPE Accessment Center

5 KONDISI OBJEKTIF Mismatch, antara sosok PNS yang ada belum sesuai dengan tuntutan kompetensi bidang tugasnya Underemployed, belum adanya target atau kontrak kinerja yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya Alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang/merata mengenai kuantitas, kualitas dan distribusi PNS PNS menurut teritorial (daerah) Masih rendahnya tingkat produktivitas PNS yang belum optimalnya pelayanan PNS terhadap masyarakat Database PNS yang ada di masing-masing instansi belum terhubungkan secara online dengan sistem pengolahan data yang ada di BKN Belum diterapkannya sistem reward dan punishment secara tegas dan jelas dikalangan PNS Masih rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS Usulan formasi belum didasarka pada kebutuhan riil Wasdal belum effektif

6 Arah Kebijakan Manajemen PNS
Menciptakan Aparatur Negara Profesional Netral Hidup layak (sejahtera) Akuntabel Perekat NKRI

7 MISI Mengembangkan manajemen PNS secara tepat dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Regulasi dan Debirokratisasi kepegawaian Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara Online Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian

8 STRATEGI Pembenahan sistem berbasis merit
Mind Setting dan budaya kerja Proses Tata Kelola - Lengkap, akurat dan terkini - Cepat - Transparan - Terukur 4. Produktif, baik dalam output ataupun proses 5. Efektif dan efisien 6. Menciptakan PNS yang profesional dan pengukuran kinerja dengan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 7. Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi 8. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian

9 LANGKAH KEBIJAKAN Perencanaan formasi PNS sesuai kebutuhan riil
Pembenahan sistem dan proses rekruitmen PNS sampai dengan pensiun Pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Penilaian kinerja PNS dengan SKP Kesejahteraan PNS Modernisasi pelayanan kepegawaian Integrated Sistem Informasi Kepegawaian Paradigma baru pengawasan dan pengendalian

10 TEROBOSAN NIP Nasional SAPK CAT
Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) KPE Accessment Center Sistem Informasi Wasdal

11 Kegiatan Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Standarisasi dan kompetensi PNS yang didukung Accessment Center Penelitian pengembangan dan pengkajian bidang kepegawaian Implementasi teknologi informasi dan modernisasi manajemen kepegawaian Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kepegawaian yang mendukung kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan struktural Penilaian kompetensi PNS Pembangunan, pengembangan sistem informasi, dan pengolahan database Pengembangan operasional jaringan komunikasi dan informasi kepegawaian yang terintegrasi Penguatan sistem informasi Wasdal

12 Melakukan tindakan administrasi peringatan, teguran dan pembatalan
Pengawasan dan Pengendalian Presiden Dibantu Kepala BKN Melakukan tindakan administrasi peringatan, teguran dan pembatalan

13 Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
Audit terhadap pelaksanaan kepegawaian dengan objek produk-produk kepegawaian dibandingkan dengan norma standar prosedur

14 Rencana Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
Issue Utama Alur Pikir Good governance R.B/Pemacu RB E-Government Inpres No 1/2013 RUU ASN Distorsi Implementasi Peraturan Kepegawaian Kondisi dan masalah Birokrasi Belum fokus wasdal kinerja Renstra Focal Concern Belum effektif pengawasan preventif dan detektif Indikator Kinerja Utama Sistem Wasdal yang effektif dan akuntabel PNS profesional, Netral & Sejahtera Belum diterapkannya reward dan punishment Program Politisasi Birokrasi Kegiatan Integritas aparat wasdal Sistem wasdal yang terintegrated belum ada Lingstra Peluang Kendala Paradigma pengawasan sebagai watchdog

15 Kebijakan Membangun dan mengimplementasikan paradigma baru wasdalpeg
Melaksanakan gerakan penegakan kode etik dan penegakan disiplin Membangun profesionalisme dan integritas aparat wasdalpeg Membangun dan menerapkan SOP wasdalpeg Membangun dan memelihara sistem wasdalpeg Melaksanakan audit manajemen kepegawaian Melaksanakan bimtek bidang kepegawaian

16 PERGESERAN PARADIGMA PENGAWASAN

17 PERGESERAN PARADIGMA PENGAWASAN (Lanjutan)

18 T e r i m a k s h