AGENDA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "AGENDA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 AGENDA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
UU 17/2003: KEUANGAN NEGARA & AGENDA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH Oleh: TIM PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

2 POKOK BAHASAN Identifikasi kelemahan manajemen keuangan pemerintah yang lama Cakupan agenda reformasi keuangan negara Perangkat peraturan per-uu-an Filosofi dan pokok-pokok reformasi masing-masing bidang manajemen keuangan negara Pokok-pokok materi UUKN (UU 17/2003)

3 KELEMAHAN DI BIDANG PENGANGGARAN
Fungsi perencanaan yang belum tegas benang merahnya dengan penganggaran; Institusi penganggaran yang terbelah antara anggaran rutin dan pembangunan; Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output atau outcomes; Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif yang belum tersedia.

4 KELEMAHAN DI BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN
Fungsi financial management yang tidak terpadu, dan fungsi operasional yang belum optimal (let the managers manage); Dukungan pembiayaan alternatif yang belum tersedia setelah independensi BI; Duplikasi dan akumulasi sehubungan dengan pemisahan anggaran rutin dan pembangunan; Penyelenggaraan fungsi treasury (kas, piutang, utang, investasi, aset lain) yang jauh dari optimal.

5 KELEMAHAN AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Tanggung jawab kementerian thp penggunaan anggaran belum cukup tegas; Belum tersedia standar akuntansi bagi pelaporan keuangan pemerintah, dan belum jelas otoritas pembuat standar dimaksud. Laporan keuangan hanya meliputi realisasi anggaran dan penyajiannya sangat lambat. Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih;

6 Dari Hulu Sampai ke Hilir
AGENDA REFORMASI: Dari Hulu Sampai ke Hilir Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran. Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran. Reformasi bidang Perbendaharaan, dan Sistem Penerimaan & Pembayaran. Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem Pengendalian

7 AGENDA REFORMASI: Perangkat Perubahan
Perubahan Hukum & Peraturan Per-UU-an Penataan ulang sistem, prosedur, dan kalender Penyesuaian kelembagaan/organisasi Perubahan kerangka perilaku Peningkatan kapasitas personil Penyediaan sarana kerja Perwujudan kepemimpinan/leadership baru

8 PERANGKAT HUKUM UU Keuangan Negara (UU No.17/2003, 5 April 2003)
UU Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004, 14 Januari 2004)  Menggantikan ICW & RAB UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No.15/2004, 19 Juli 2004)  Menggantikan IAR Note: Paket RUU ini disiapkan oleh Tim ke XIV dan diajukan kpd DPR pada 29 Sept. 2000

9 PP PELAKSANAAN UU No 17/2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Rencana Kerja & Anggaran Instansi Pemerintah Pengendalian Pinjaman Pusat & Daerah; Standar Akuntansi Pemerintahan;

10 PP PELAKSANAAN UU No 1/2004 PERBENDAHARAAN NEGARA
Pelaksanaan APBN/APBD [Ps 16 ayat (2), Ps 21 (ayat 6)]; Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Ps 28 ayat (1)]; Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Ps 48(2) dan Ps 49(6)]; Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Ps 55 ayat (5)]; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan [Pasal 3 ayat (6)]; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum [Pasal 69 ayat (7)]; Tata Cara Pemberian Pinjaman atau Hibah [Pasal 33 ayat (3)]; Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Pasal 37 ayat (5)]; Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Utang Negara/Daerah [Pasal 39 ayat (4)]; Investasi Pemerintah [Pasal 41 ayat (3)]; Pengendalian Intern Pemerintah [Pasal 58 ayat (2)]; Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [Pasal 63 ayat (2)].

11 PERATURAN PELAKSANAAN UU 15/2004 TENTANG PPTKN
Standar Pemeriksaan; Tata cara Pemanggilan; Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif; Tata cara Tindak Lanjut; Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.

12 REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Filosofi: Basis KINERJA  Outputs & Outcomes Diferensiasi dan Integrasi fungsi Perencanaan & Penganggaran Klasifikasi universal: (i) organisasional, (ii) fungsi/ subfungsi/program/kegiatan, dan (iii) jenis belanja Budget horizon extension (MTEF), untuk 2 thn Kalender perencanaan dan penganggaran yang jelas Peranan legislasi yang lebih jelas

13 REFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN Filosofi: Let the manager manage
Fungsi eksekusi program/kegiatan secara paripurna Penyerahan otorisasi pembebanan anggaran kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran Fleksibilitas dalam rincian DIPA dan revisi POK Dukungan imprest funds melalui Bendahara Penyediaan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

14 REFORMASI PERBENDAHARAAN & SISTEM PENERIMAAN/PEMBAYARAN
Filosofi: Pelayanan yang cepat Fungsi Menkeu selaku treasurer: efficient collection, secured deposit, and immediate payments Simplifikasi dokumen pendukung SPM Percepatan pelayanan pencairan dana Pemberian uang persediaan bagi satker Perencanaan kas  jadwal penerimaan dan pembayaran

15 REFORMASI MANAJEMEN ASET & KEWAJIBAN
Filosofi: (i) Kas, Piutang, dan BMN adalah aset ekonomis, (ii) Kewajiban mengandung risiko Introduksi Treasury Single Account (TSA) Perubahan hubungan dgn BI thp rekening pemerintah Operasi pasar uang terhadap surplus atau defisit operasional Manajemen BMN yang komprehensif (perencanaan, sertifikasi, pemanfaatan, pengalihan/penghapusan, pelaksanaan kerja sama) Manajemen investasi (jk menengah & panjang) Manajemen piutang (termasuk penghapusan) Manajemen utang (termasuk risiko)

16 REFORMASI AKUNTANSI & PELAPORAN Filosofi: Akuntabilitas & Transparansi
Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran wajib selenggarakan akuntansi Menkeu tetapkan sistem akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yg disusun oleh komite independen Laporan keuangan komprehensif (LRA, Neraca, LAK & CaLK) dihasilkan dari proses akuntansi Kalender akuntansi & pelaporan yang timeliness Merger Laporan Kinerja pada Laporan Keuangan Pernyataan tanggung jawab oleh Kasatker/KDH/Menteri

17 REFORMASI AUDITING & SISTEM PENGENDALIAN
Filosofi: Revitalisasi Audit Eksternal dan Simplifikasi Audit Internal Pemberian OPINI audit oleh BPK atas LK BPK dapat pula melakukan (i) audit kinerja dan (ii) audit dengan tujuan tertentu (special examinations) Tanggapan pihak yang diperiksa wajib dicantumkan pada laporan audit BPK Laporan audit terbuka untuk umum Tingkat tanggung jawab yang berbeda: Kebijakan – Pelaksanaan Kegiatan – Administratif - Fiduciary Penyederhanaan organisasi audit internal pemerintah

18 POKOK-POKOK MATERI UUKN
Pengertian “KEUANGAN NEGARA” (psl 1, 2, penjelasan) Pengaturan kekuasaan keuangan negara (psl 6) Pengaturan tugas Pengelola Fiskal vs. Pengguna Anggaran Ketentuan penyusunan dan penetapan APBN/D  gross principle, comprehensive, result based Ketentuan pelaksanaan APBN/D  allotment, perubahan, dan laporan perkembangan Ketentuan pertanggungjawaban  pelaporan keuangan berdasarkan akuntansi Pengaturan hubungan keuangan antar-pemerintahan, BI, BUMN/S, dan lembaga asing Ketentuan pidana/sanksi

19 PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
KN adalah semua hak dan kewajiban negara yang dpt dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dpt dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Obyek : semua hak dan kewajiban, termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Subyek : Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yg ada kaitan dgn KN Proses : Dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban Tujuan : Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan bernegara

20 RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA (Psl 2)
Hak negara memungut pajak, mengeluarkan & mengedarkan uang, dan meminjam; Kewajiban negara menyelenggarakan layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara/Daerah; Pengeluaran Negara/Daerah; Kekayaan negara/daerah yg dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yg dipisahkan Kekayaan pihak lain yg dikuasai oleh pemerintah dlm rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yg diperoleh dgn menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

21 KEKUASAAN KEUANGAN NEGARA (Psl 6)
Presiden memegang kekuasaan umum keuangan negara. Pengelolaan fiskal, termasuk kekayaan negara yg dipisahkan, dikuasakan kpd Menteri Keuangan; Penggunaan anggaran/barang dikuasakan kpd menteri/pimpinan lembaga; Pengelolaan keuangan daerah, termasuk kekayaan daerah yg dipisahkan diserahkan kpd KDH; Kekuasaan umum presiden tdk termasuk bidang moneter, yang diatur dalam UU tersendiri.

22 TUGAS PENGELOLA FISKAL (Psl 8)
Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; Menyusun rancangan APBN dan APBN-P; Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; Melakukan perjanjian internasional di bidang keu. negara; Melakukan pemungutan pendapatan negara; Melaksanakan fungsi bendahara umum negara; Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban APBN; Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal.

23 TUGAS PENGGUNA ANGGARAN (Psl 9)
Menyusun rancangan anggaran K/L ybs; Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; Melaksanakan anggaran; Melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkannya; Mengelola piutang dan utang negara pd K/L ybs; Mengelola BMN di lingkungannya; Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban K/L; Melaksanakan tugas-tugas lain.

24 PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN (Psl 11 sd 15)
APBN terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Belanja dirinci m/ organisasi, fungsi, dan jenis belanja; RAPBN disusun berpedoman pd RKP yg didahului dg penyampaian pokok2 kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro pd bln Mei kpd DPR; K/L menyusun RKA berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai beserta prakiraan belanja 1 tahun berikutnya; RKA dibahas dgn DPR, dan hasilnya digunakan utk penyusunan RAPBN oleh Menkeu; RAPBN dibahas berdasarkan UU Susduk; DPR berhak melakukan perubahan; Persetujuan RAPBN oleh DPR terinci sd unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja, paling lambat 2 bln sebelum tahun APBN.

25 PELAKSANAAN APBN (Psl 3 sd 5 dan 26 SD 29)
Tahun APBN adalah 1 Januari sd 31 Desember; APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; APBN yg sdh disetujui dirinci lebih lanjut dalam Keppres; Semua penerimaan dan pengeluaran pada tahun APBN dimasukkan dalam tahun APBN ybs; Penggunaan Surplus diutamakan utk pembentukan cadangan; Laporan Realisasi Semester disampaikan bln Juli; Perubahan APBN dpt diajukan dan dibahas dgn DPR sebelum tahun anggaran berakhir; Dlm keadaan darurat, Pemerintah dpt melakukan pengeluaran, dan diajukan dlm APBN-P; Ketentuan pengelolaan keuangan negara diatur dlm UU perbendaharan negara.

26 PERTANGGUNGJAWABAN (Psl 30 sd 33)
Pelaksanaan APBN dipertanggungjawabkan dgn UU berupa Laporan Keuangan yang sdh diaudit BPK; LK terdiri paling tidak LRA, Neraca, LAK, dan CaLK serta dilampiri LK perusahaan negara; LK disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen dan dituangkan dalam PP; UU tentang pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir; Pemeriksaan BPK diatur dgn UU tersendiri;

27 HUBUNGAN LEMBAGA (Psl 21 sd 25)
Pem Pusat dan Bank Sentral memiliki hub koordinasi dlm hal pengelolaan fiskal dan moneter; Pem Pusat menyediakan alokasi dana kepada Pemda, dan juga dapat memberi hibah maupun pinjaman; Pemda dpt memberi pinjaman atau meminjam dengan persetujuan DPRD (PP23/2003 memberi batas pinjaman); Pemerintah dpt melakukan investasi, memberi hibah kpd, atau melakukan divestasi pd perusahaan negara/swasta atas persetujuan DPR/D; Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas perusahaan negara/daerah; Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas badan-badan pengelola dana masyarakat dgn fasilitas pemerintah.

28 PIDANA, SANKSI & GANTI RUGI
(Psl 34 & 35) Penyimpangan terdiri dari (i) kebijakan, (ii) kegiatan, (iii) administratif, dan (iv) fiduciary bendahara; Menteri/Pimpinan Lembaga/KDH dikenakan sanksi denda atau pidana thp penyimpangan kebijakan; Kasatker anggaran dikenakan sanksi denda/pidana thp penyimpangan kegiatan ; Setiap pegawai atau pihak lain dikenakan sanksi administratif krn tidak memenuhi kewajibannya; Bendahara memiliki tanggung jawab fiduciary; Ketentuan kerugian negara diatur dlm UU perbendaharaan negara; Catatan: Psl 35 ttg bendahara muncul sbg pasal kompromi antara Pemerintah dan BPK.

29 PERALIHAN & PENUTUP (Psl 36 sd 39)
Penerapan basis akrual dlm pendapatan dan belanja adalah 5 tahun kemudian; Pemeriksaan BPK mulai thp APBN TA2006; ICW, IBW, dan RAB tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur oleh UU ini. Catatan: UU 17/03 diundangkan tanpa pengesahan oleh Presiden Megawati (kurang berkenan krn protes Ketua Bappenas dan Menteri BUMN, keduanya dari PDIP).

30 TERIMA KASIH