Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

Presentasi berjudul: "Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI."— Transcript presentasi:

1 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 2: Desentralisasi Kesehatan: Dinamika dan Dampaknya 1

2 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan Mengetahui Regulasi yang terkait dengan Desentralisasi Mengetahui dan mampu memahami Dampak Desentralisasi terhadap status kesehatan masyarakat. 2

3 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Isi 1. Berbagai Undang-Undang dan Regulasi terkait Desentralisasi 2. Dampak Terhadap Status Kesehatan Masyarakat 3

4 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Berbagai UU dan Regulasi terkait Desentralisasi UU No 32/2004 Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2007 PP No.41/2007 4

5 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Amandemen dari UU No. 22/1999 *penjelasan umum UU No.32/2004 5

6 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengganti dari PP No. 25/2000 *Penjelasan atas PP No. 38/2007 6

7 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengganti dari PP No. 08/2003 *penjelasan atas PP No. 41/ 2007 7

8 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Perkembangan Desentralisasi Mengayun jauh di tahun 1999 8 centralization De-centralization UU th 1999

9 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 UU pemerintahan th 1974 Nasional Propinsi/ Daerah Tingkat I Kabupaten/Ko ta- Daerah Tingkat II DepKes DepDagri 9

10 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 UU no 22 th 1999 10 Dana desentralisasi Terjadi Restukturisasi Radikal di Propinsi dan Kab/Kota DinKes Propinsi DinKes Kab/Kota Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Pusat Departemen Kesehatan

11 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tahun 2000: Terbit PP 25 yang membingungkan 11 kewenangan pusat, 5 propinsi, dan selebihnya kabupaten/kota Membingungkan dan tidak efektif Terjadi segmentasi antar level 11

12 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pendulum: Mengayun kembali di tahun 2004 12 centralization De-centralization UU th 1999 UU th 2004 UU 32 2004: Secara hukum sektor kesehatan tetap terdesentralisasi

13 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 UU 32/2004: diikuti PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000 PP 41 2007, pengganti PP 08/2003 Apakah mungkin terjadi harmonisasi fungsi? Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dan RSD? 13

14 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Central Government Provincial Government District and City Government Regulatory function Service Provision Financing function 14 PP 38 dan Pendekatan Konkuren

15 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Apa Dampak Desentralisasi untuk peningkatan status kesehatan? 15

16 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Masalah Gizi 16 MoH Projection Decentralization Source: Bappenas, 2008

17 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kematian di bawah lima tahun 17 Decentralization Source: Bappenas, 2008

18 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kematian Bayi 18. Decentralization Source: Bappenas, 2008

19 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kematian Ibu 19 Decentralization Source: Bappenas, 2008

20 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 20 Kelahiran yang didampingi tenaga terlatih Stagnant Decentralization

21 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pemaknaan data Jawaban masih diperdebatkan Kebijakan desentralisasi terhadap status kesehatan belum memberikan hasil meyakinkan Hasil pertemuan monitoring desentralisasi di Bali (2007). 21

22 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Harapan: Memperkuat lembaga pemerintah di sektor kesehatan Status Kesehatan Harapan di tahun 2000 UU Desentralisasi Input Faktor-faktor lain Sektor Swasta dan masyarakat Terjadi kebingungan di berbagai lembaga pemerintah Status Kesehatan Kenyataan di tahun 2007 UU Desentralisasi Input Faktor-faktor lain Sektor Swasta dan masyarakat ? 22

23 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Periode 2000 - 2007 dapat disebut sebagai periode kebingungan. Merupakan periode transisi: UU dan PP masih berubah-ubah Ada fenomena Change without significant change. Ada perubahan aturan hukum namun tidak ada perubahan bermakna. 23

24 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Analisis Stakeholders 24

25 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Penilaian subyektif: Posisi DepKes 2004-2009 Strong support Moderate support Low support indiffe rent Quite opposite oppositeExtremely opposite 25

26 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pemerintah Daerah - desentralisasi Pemerintah Daerah + dalam desentralisasi Pemerintah Pusat + desentralisasi Pemerintah Pusat -, desentralisasi 4 2 1 3 Situasi 2000- 2007 26

27 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Periode 2000 - 2007: Desentralisasi setengah hati.  Terjadi situasi dimana Departemen Kesehatan dan DPR cenderung ingin sentralisasi, sementara pemerintah daerah berada dalam sistem yang semakin desentralisasi; 27

28 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bagaimana masa depannya? 28

29 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Apakah Desentralisasi dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas pembangunan kesehatan daerah Ya ? Tidak? 29

30 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Ya, asal jangan separuh hati 30

31 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pemerintah Daerah - desentralisasi Pemerintah Daerah + dalam desentralisasi Pemerintah Pusat + desentralisasi Pemerintah Pusat -, desentralisasi 4 2 1 3 Skenario yang Diharapkan? 31

32 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Implikasi Pemerintah Pusat semangat desentralisasi Daerah harus semangat untuk melaksanakan desentralisasi kesehatan, termasuk mendanai sektor kesehatan Bagaimana faktanya saat ini? 32

33 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pemerintah Pusat Presiden MenkoKesra Kementrian Kesehatan (2010 - ) Bersemangat 33

34 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pemerintah Daerah: Desentralisasi fiskal telah memberikan dampak berupa adanya daerah yang menjadi kuat kemampuan fiskalnya Namun masih banyak pemda yang lemah Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 12 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 34 34

35 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Gambaran APBD per Kapita untuk Kesehatan 35

36 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Gambaran APBD per Kapita untuk Kesehatan Random pattern 36

37 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pendanaan KIA 2008: Program MNCH Indonesia sangat bergantung pada sumber dana Pemerintah pusat, yang sebenarnya sulit diandalkan dan akan dihadapkan pada pendanaan yang rentan Alokasi Dana Pemerintah Daerah 14% 37

38 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 ` Tabel Komparasi Trend Pembiayaan Untuk Program Kesehatan Ibu Anak 7 Propinsi DHS, Tahun 2001-2006 (dalam Juta Rupiah) Propinsi dengan Kapasitas Fiskal Rendah Propinsi dengan Kapasitas Fiskal Tinggi 38

39 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pembiayaan kesehatan masih tergantung pusat Dana dekonsentrasi meningkat tinggi (problem sering terlambat) DAK terbatas pemakaiannya Daerah kekurangan anggaran operasional 39

40 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Peranan kecil pemerintah daerah dalam pendanaan kesehatan (misal KIA) Rendahnya pengeluaran kesehatan oleh APBD, dan bertumpu pada APBN (dana dekonsentrasi) pada tahun 2004-2007: menunjukkan adanya gejala tidak adanya ownership pemerintah daerah tentang program kesehatan. 40

41 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Situasi alokasi anggaran pemerintah pusat untuk kesehatan Penggunaan formula masih terbatas Kabupaten miskin dan kabupaten kaya masih dianggap sama. Belum diberlakukan Standar Pelayanan Minimal 41

42 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Prinsip SPM yang belum berjalan SPM Daerah-daerah Dana dekonsentrasi, DAK dan pembantuan Fasilitas Capacity Building untuk mencapai SPM bagi Daerah yang tidak mampu, sesuai dengan tingkat kegagalan 42

43 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Langkah strategis Reposisi Peran Pemerintah Pusat dan daerah 43

44 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Perlu ada suatu reposisi peran pemerintah pusat dalam hal pembiayaan kesehatan. Alokasi pemerintah pusat perlu memperhatikan situasi fiskal daerah Pemerintah pusat perlu mendukung berbagai daerah yang terbukti tidak mampu atau sulit mencapai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh bangsa. 44

45 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Daerah yang mempunyai kekuatan fiscal tinggi dan masyarakatnya mampu, diharapkan lebih mendanai sektor kesehatan; pemerintah pusat diharapkan lebih membantu dalam hal pembinaan teknis atau dukungan peraturan yang dibutuhkan 45

46 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Siapa Pemberi Dana Kesehatan Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 12 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 34 Pemerintah Pusat? Pemda, Masyarakat? 46

47 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Catatan: Departemen Kesehatan pernah merencanakan (Budihardja, 2007) Daerah dengan kekuatan Fiskal tinggi Daerah dengan kekuatan Fiskal rendah Anggaran Pemerintah Daerah untuk kesehatan tinggi Capacity Building Pengendalian Peningkatan APBN sebagai reward Capacity Building Anggaran Pemerintah Daerah untuk kesehatan rendah Perlu dilakukan advokasi Peningkatan alokasi APBN dan pendampingan- pendampingan 47

48 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Harapan Semoga pemerintah pusat dan daerah lebih bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan berdasarkan kebijakan desentralisasi terimakasih 48

49 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Pengantar Des-kes di Indonesia 2000-2007: Mengkaji Pengalaman dan Membahas Skenario Masa Depan. Yogyakarta: BPFE. Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Bab 1.1 – Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kesehatan dan Reposisi Peran Pusat dan Daerah. Yogyakarta: BPFE. Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Bab 2.2 – Inovasi fungsi Pemerintah Dalam Regulasi. Yogyakarta:BPFE. 49

50 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 _____ (2004). UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. World Bank. (2003). Decentralizing Indonesia : A Regional Public Expenditure Review Overview Report. World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report. 50