PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Disajikan oleh: MAHKAMAH AGUNG RI

2 PENERAPAN PENGANGGARAN TERPADU
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

3 PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya FLEKSIBILITAS

4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Yang Baik
Suatu Sistem Pengelolaan Anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini : Realistis , artinya perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya (real) sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana; Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran; Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan ; Laporan yang benar dan baik; artinya laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adanya pengawasan dan audit , artinya pengawasan dan audit baik oleh pihak luar (eksternal) maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan; Kepastian tersedianya dana; artinya unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya. Taat peraturan; artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKA_KL)maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis) Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

5 DAN KLASIFIKASI BELANJA
FUNGSI PEMERINTAHAN DAN KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI : Pelayanan Umum; Pertahanan; Ketertiban dan Keamanan; (MA berada dalam fungsi ini) 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Fasilitas Umum; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. MENURUT JENIS : Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; Pembayaran Bunga Utang; Subsidi; Bantuan Sosial; Hibah; Belanja Lain-Lain.

6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
PERSYARATAN PENGANGARAN BERBASIS KINERJA ADANYA HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) PLATFORM PRESIDEN RPJM Nasional Renstra KL 5 Tahun 1 Tahun PAGU INDIKATIF RKP Renja-KL 1 Tahun PAGU SEMENTARA APBN RKA-KL KEPPRES RINCIAN APBN DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN

7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
UU APBN 5 4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Usulan Anggaran RKA RAPBN UU APBN KEMENTERIAN TEKNIS 1 8 7 2 Pokok kebijakan Fiskal & kerangka Ekonomi makro Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran SURAT EDARAN Usulan Anggaran KEMENTRIAN KEUANGAN 3 6

8 Penyusunan Dokumen Anggaran
Penyusunan RKAKL Pembahasan RKAKL Penyusunan Dokumen Anggaran Januari Oktober November Kementerian Teknis RKAKL Penyusunan RAPBN Pemerintah RKP RKAKL Pembahasan RUU-APBN (DJAPK) Depkeu RKAP/ RAPBN PERRES RINCIAN APBN SAPSK RUU APBN UU APBN DPR Panitia Anggaran Komisi Sektoral

9 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Penelahaann DIPA Tahun Pelaksanaan anggaran Penyusunan DIPA November December KONSEP DIPA Kementerian Teknis MENTERI TEKNIS SATKER Pemerintah KONSEP DIPA (DJPBN) Depkeu DIPA KPPN Pengesahan DIPA DPR BEPEKA Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

10 ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA
PENANGGUNGJAWAB LEVEL INDIKATOR MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PROGRAM HASIL (Outcome) KELUARAN (Output) KEPALA SATKER KEGIATAN

11 KELUARAN, HASIL, DAN SASARAN
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

12 PENJABARAN VISI MISI MENJADI SUB KEGIATAN RENCANA KERJA
TUJUAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

13 SUB KEGIATAN DEFINISI:
Bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan dengan keluaran yang dihasilkan TUJUAN: Memperlancar pelaksanaan kegiatan; Memperlancar penyaluran dana kegiatan; Memperpendek rentang pengawasan; Mempertegas keluaran dari setiap sub kegiatan (memfasilitasi penyusunan standar biaya keluaran)

14 TERIMA KASIH