INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015

Presentasi berjudul: "INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015"— Transcript presentasi:

1 INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015
AKU SEHAT KARENA PANGANKU CUKUP, BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN

2 JUSTIFIKASI 1: PANGAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA
Universal Declaration of Human Right (1948) dan The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) yang menyebutkan bahwa “everyone should have an adequate standard of living, including adequate food, cloothing, and housing and that the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition”. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit yang ditanda tangani oleh 112 kepala negara atau penjabat tinggi dari 186 negara peserta, dimana Indonesia menjadi salah satu di antara penandatangannya. Isinya adalah pemberian tekanan pada human right to adequate food (hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup), dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan Millenium Development Goals (MDGs) menegaskan bahwa tahun setiap negara teramsuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuhnya Hari Pangan Sedunia tahun menekankan pentingnya pemenuhan Hak Atas Pangan.

3 JUSTIFIKASI 2 : KONDISI OBYEKTIF INDONESIA
Masalah gizi berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar dalam bebagai wilayah memerlukan penanganan Ketahanan Pangan yang terpadu. Penanganan ketahanan pangan memerlukan perencanaan lintas sektor dan dengan sasaran serta tahapan yang jelas dan terukur sehingga memerlukan perencanaan jangka menengah dan panjang Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2006 para Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi seluruh Indonesia telah mencanangkan beberapa butir kesepakatan yang telah yang salah satunya adalah untuk penyusunan Indonesia Tahan Pangan dan Gizi dan telah dideklarasikan dihadapan Presiden RI selaku Ketua DKP pada tanggal 21 Nopember 2006 di Istana Bogor.

4 PERUBAHAN KONDISI GLOBAL YANG MENUNTUT KEMANDIRIAN
JUSTIFIKASI 3 : PERUBAHAN KONDISI GLOBAL YANG MENUNTUT KEMANDIRIAN Harga pangan internasional mengalami lonjakan drastis dan semakin tida menentu Negara-negara di dunia semakin egois untuk mementingkan kebutuhannya sendiri Kompetisi penggunaan komoditas pertanian: pangan vs pakan vs energi Resesi Ekonomi global diambang pintu Serbuan pangan asing (“westernisasi diet”) berpotensi besar penyebab gizi lebih dan meningkatkan ketergantungan pada impor 4

5 Perkembangan Harga pangan dunia
(As of Sept. 2008) New trend? Source: Data from FAO 2008 and IMF 2008.

6 Produksi pangan dunia tidak meningkat
Total Million tons Million tons Source: Data from FAO 2003, * Forecast.

7 Stok pangan dunia menurun

8 Stok Beras dan Gandum 1960-2007 (kg per capita)
1974 2007

9 Negara yang Berisiko karena Krisis Pangan Dunia
Source: United Nations World Food Programme,2008

10 Food Protests (2008) Source: United Nations World Food Programme

11 Haiti food riot, April 2008

12 Mexico Argentina

13 Pakistani women buy subsidized flour in Lahore
Pakistani women buy subsidized flour in Lahore. The price of staple foods and fuel has risen drastically in the country in the last few months. Many people in Pakistan are now dependent on state subsidies.

14 Philippines In Manila, the capital of the Philippines, soldiers stand guard during the sale of government rice. With the price of rice soaring, the government is looking at ways to ensure none of its citizens starve.

15 Bangladesh: Food queues have become longer as prices have gone up
Bangladesh: Food queues have become longer as prices have gone up. Fights over food frequently break out in the queues.

16 RAMALAN KRISIS PANGAN MENDATANG

17 NERACA PANGAN DUNIA, 2025 Region
Population 2025 Consumption/ Capita Demand 2025 Production 2025 Balance 2025 South Asia 2021 237 549.7 524.6 -25.1 East and Southeast Asia 2387 338 1040.9 914.0 -126.9 Latin America 690 265 217.9 171.2 -46.7 Europe 799 634 506.5 619.4 112.9 North America 410 780 319.5 558.2 238.7 World 8039 363 3046.5 2977.7 -68.8 SOURCE:

18 BERBAGAI ESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH
Trade restriction Trade liberaliz. Consumer subsidy Social protection Increase supply Asia Bangladesh X China India Indonesia Malaysia Thailand Latin America Argentina Brazil Mexico Peru Venezuela Africa Egypt Ethiopia Ghana Kenya Nigeria Tanzania Source: IMF, FAO, and news reports,

19 PERUBAHAN KONDISI GLOBAL YANG TIDAK MENENTU MENUNTUT KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA

20 TUJUAN UMUM INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015
Panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat pusat maupun propinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional dan wilayah tahun 2015

21 TUJUAN KHUSUS Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan ketahanan pangan. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan secara terpadu untuk diimplementasikan karena terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

22 LANDASAN HUKUM UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Perpres No. 83 tahun tentang Dewan Ketahanan Pangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) – 2009 Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (pencanangan oleh Presiden tanggal 11 Juni 2005), termasuk kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Arahan Presiden pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan, 18 April 2006 Komitmen Gubernur pada 20 November 2006

23 KONDISI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI SAAT INI
23

24 PRODUKSI PANGAN INDONESIA

25

26 Trend Produksi pangan nabati untuk padi dan jagung konstan, sedangkan komoditas laiinya cenderung menurun

27 PRODUKSI PANGAN INDONESIA (LANJ’)

28 Trend Produksi pangan hewani meningkat

29 KETERGANTUNGAN IMPOR PANGAN DI INDONESIA

30 KETERSEDIAAN PANGAN PER KAPITA (KAL/KAPITA/HARI)

31 KETERSEDIAAN PANGAN PER KAPITA (KKAL/KAPITA/HARI)
Minimum 57 gram Minimum 2200

32 KONSUMSI 2000 Protein Energi 52

33

34

35

36

37

38 Konsumsi Beras (gram/kapita/hari) Konsumsi Ketela (gram/kapita/hari)
100 200 300 400 500 600 Myanmar Laos Viet Nam Bangladesh Cambodia Indonesia Philippines Thailand Timor-Leste Madagascar Sri Lanka Nepal Guinea-Bissau China Korea, Republic of Sierra Leone Guyana Guinea Malaysia India Senegal Korea, Dem People's Suriname Cuba Solomon Islands Côte d'Ivoire Brunei Darussalam Mauritius Vanuatu Japan Costa Rica Comoros Liberia Peru United Arab Emirates Kuwait Maldives Ecuador 700 800 900 Congo, Dem Republic of Angola Congo, Republic of Mozambique Ghana Benin Tanzania, United Rep of Central African Republic Paraguay Togo Nigeria Rwanda Uganda Burundi Cameroon Gabon Zambia Malawi Brazil Chad Colombia Sao Tome and Principe Kenya Venezuela, Boliv Rep of Dominican Republic French Polynesia

39 Konsumsi Buah (gram/kapita/hari) Konsumsi Sayuran (gram/kapita/hari)
100 200 300 400 500 600 700 Brunei Darussalam China Indonesia Japan Korea, Republic of Malaysia Philippines Thailand Viet Nam Korea, Republic of Viet Nam Philippines Thailand Malaysia Indonesia Japan Brunei Darussalam 20 40 60 80 100 120 140 160

40 Konsumsi Ikan laut (gram/kapita/hari)
Konsumsi daging (gram/kapita/hari) 10 20 30 40 50 60 Malaysia Brunei Darussalam Japan Viet Nam Indonesia Korea, Dem People's Rep Myanmar 50 100 150 200 250 Israel United Arab Emirates United States of America China Malaysia Brunei Darussalam Viet Nam Japan Thailand Philippines Indonesia

41 Konsumsi Susu (gram/kapita/hari) Konsumsi Telur (gram/kapita/hari)
10 20 30 40 50 60 Japan China Brunei Darussalam America Malaysia Israel Thailand Brazil Philippines Saudi Arabia Indonesia 20 40 60 80 100 120 140 Japan Thailand Malaysia Indonesia Philippines Brunei Darussalam China Viet Nam

42 Konsumsi Kedelai (gram/kapita/hari)

43

44 POLA PANGAN HARAPAN Fakta 2007 Anjuran

45 KEAMANAN PANGAN

46 Jumlah Kasus Keracunan Tahun 2001 – 2007
3.42 0.72 54 7471 19120 179 2007 3.99 0.46 40 8733 21145 159 2006 4.11 0.55 49 8949 23864 184 2005 3.37 0.69 51 7366 22297 164 2004 0.84 0.65 12 1843 8651 34 2003 1.67 0.28 10 3635 6543 43 2002 Incident Rate Case fatality rate ∑ Meninggal ∑ Sakit ∑ Terpapar ∑ KLB Tahun

47 STATUS GIZI MASYARAKAT

48 Prevalensi Balita Gizi Kurang menurut Pripinsi (Susenas, 2005)

49 ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN

50 Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
Kapasitas produksi domestik, (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai dengan rata-rata pertumbuhan kurang satu persen sedangkan pertambahan penduduk sebesar 1,2% setiap tahun (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknlogi sesifik lokasi karena hambatan inrastruktur pertanian ; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar) yang berjumlah 13,7 juta KK menyebabkan aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produks khususnya pupuk bersubsidi, (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani Kelestarian sumberdaya lahan dan air Saat ini tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll) di Indonesia diperkirakan ha/5 th . Kondisi sumber air di Indonesia cukup memperihatinkan, daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya sangat kritis akibat pembukaaan hutan yang tidak terkendali. Defisit air di Jawa sudah terjadi sejak tahun 1995 dan terus bertambah hingga tahun 2000 telah mencapai 52,8 milyar m3 per tahun. Sejak 10 tahun terakhir terjadi banjir dengan erosi hebat dan ancaman tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka tahun 2015 diperkirakan defisit air di Jawa akan mencapai 14,1 miliar m³ per tahun

51 Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya

52 2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang diperkirakan sekitar 14.7 persen atau sekitar 34.9 juta pada tahun Dari jumlah penduduk miskin tersebut, sekitar 68 persen tinggal di pedesaan damana umumnya adala petani. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Masalah yang dijumpai adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu ini stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yan tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu,dan indonesa sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat

53 3. Peningkaan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal
Konsumsi beras masih cukup tinggi yaitu sebesar 105,2 kg/kap/thn (Susenas 2005), Walaupun Kualitas konsumsi terus meningkat dan pada tahun 2005 mencapai 79,1 dan 2007 mencapai 83.1, namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Konsumsi pangan dengan bahan baku terigu mengalami peningkatan yang sangat tajam yakni sebesar sebesar 19,2 persen untuk makanan mie dan makan lain berbahan terigu 7.9 persen pada periode Pada saat ini konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia baru mencapai 6,6 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ini lebih rendah dibanding Malaysia dan Filipina yang masing-masing mencapai 48 kg/kap/tahun dan 18 kg/kapita/tahun Faktor penyebab belum berkembangannya adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optomalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A

54 4. Peningkatan status gizi masyarakat
Jumlah anak balita dengan status gizi buruk diperkirakan sebesar 8.81 persen (sekitar 5 juta jiwa) dan gizi kurang sebesar 19,0 persen dan beberapa masalah gizi lainnya seperti anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) dan kurang vtamin A (KVA) masih terjadi (2005). Masalah kurang energi kronis (KEK) adalah 16,7 persen pada Pada saat yang bersamaan pada kelompok usia produktif juga terdapat masalah kegemukan (IMT>25) dan obesitas (IMT>27). Peningkatan staus gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan , (2) penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (3) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi

55 5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan

56 KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015
Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang Peningkatan status gizi masyarakat Peningkatan mutu dan keamanan pangan

57 1. Arah kebijakan Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
Menjamin ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang Mengembangkan dan memperkuat kemampuan dalam pemupukan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.

58 2. Arah kebijakan Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
Meningkatkan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan sarana dan prasarana distribusi dan menghilangkan hambatan distribusi pangan antar daerah Mengembangkan teknologi dan kelembagaan pengolahan dan pemasaran pangan untuk menjaga kualitas produk pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan skema distribusi pangan kepada kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kerawanan pangan

59 3. Arah kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang
Meningkatkan kemampuan rumahtangga dalam mengakses pangan untuk kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dan halal dikonsumsi dan bergizi seimbang Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; Mengembangkan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang.

60 4. Arah kebijakan Peningkatan status gizi masyarakat
Mengutamakan upaya preventif, promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) Memprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya Meningkatkan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daeah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah.

61 5. Arah kebijakan Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Meningkatkan pengawasan keamanan pangan Melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan Meningkatkan kesadaran produsen, importir, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan, Mengembangkan teknologi pengawet dan pewarna makanan yang aman dan tidak memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen makanan dan jajanan.

62 SASARAN Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari, terutama protein yang diiringi dengan menurunnya ketergantungan impor pangan maksimal 5 persen pada tahun serta tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk kondisi darurat karena bencana alam dengan cadangan minimal 3 bulan dan berkembangnya cadangan pangan masyarakat Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen Turunnya jumlah penduduk miskin minimal 1 persen per tahun dan berkurang 50 persennya menjadi 8 persen pada tahun 2015. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2015

63 SASARAN Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen Prevalensi Kerawanan konsumsi pangan tingkat berat menurun hingga 1.5 persen pada tahun 2015; Gizi kurang bukan masalah kesehatan masyarakat, dengan prevalensi gizi kurang setinggi-tingginya 19% pada tahun 2015 Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan , khususnya PKK, Posyandu dan lembaga cadangan pangan komunitas Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada setiap kabupaten/kota pada tahun 2015.

64 STRATEGI A. Strategi Memantapkan Ketersediaan Pangan berbasis Kemandirian Peningkatan Kapasitas produksi domestik, melalui : (1) pengembangan produksi pangan sesuai dengan potensi daerah, (2) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dengan teknologi spesifik lokasi, (3) pengembangan dan menyediakan benih/bibit unggul dan jasa alsintan, (4) peningkatan pelayanan dan pengawasan pengadaan sarana produksi, (5) peningkatan layanan kredit yang mudah diakses petani Pelestarian sumberdaya lahan dan air, melalui : (1) pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian untuk mewujudkan lahan abadi, (2) sertifikasi lahan petani, (3) konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan air pada daerah aliran sungai (DAS), (4) pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan (agroforestry dan pertanian organik), (5) pemantapan kelompok pemakai air untuk peningkatan pemeliharaan saluran irigasi, (6) penataan penggunaan air untuk pertanian, pemukiman dan industri, (7) pengembangan sistem informasi bencana alam dalam rangka Early Warning System (EWS), (8) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam, (9) perbaikan dan peningkatan jaringan pengairan

65 Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya

66 B. Strategi Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masayarakat untuk peningkatan daya beli pangan beragam dan bergizi seimbang Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan, melalui: (1) peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi, (2) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, (3) pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir, (4) pengembangan sistem informasi pasar, (5) penguatan lembaga pemasaran daerah, (6) pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk;

67 Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) perlindungan harga domestik dari pengaruh harga dunia melalui kebijakan tarif, kuota impor, dan/ pajak ekspor, kuota ekspor pada komoditas pangan strategis, (3) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (4) pencegahan impor dan/ ekspor illegal komoditas pangan, (5) peningkatan dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (6) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (7) pengembangan sistem tunda jual , (8) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan mengembangkan pangan bersubsidi bagi kelompok khusus yang membutuhkan terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang

68 C. Strategi Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepungumbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta; Pengembangan materi dan cara ajar diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal

69 Penguatan pola konsumsi pangan lokal yang didaerah dan kelompok masyarakat tertentu telah beragam;
pengembangan aspek kuliner dan daya terima konsumen, melalui berbagai pendidikan gizi, penyuluhan, dan kampanye gizi untuk peningkatan citra pangan lokal, serta peningkatan pendapatan dan pendidikan umum. Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A;

70 D. Strategi Peningkatan status gizi masyarakat, melalui
Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya; Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan guna mendorong terbentuknya keluarga dan masyarakat sadar gizi yang tahu dan berperilaku positif untuk mencegah gangguan kesehatan karena kelebihan gizi seperti kegemukan dan penyakit degeneratif lainnya

71 Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam promosi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan penapisan serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk; Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daeah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah untuk promosi keluarga sadar gizi, pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk secara dini dan terpadu.

72 F. Strategi Peningkatan mutu dan keamanan pangan, melalui
Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan di tingkat rumahtangga, industri rumahtangga dan UKM serta importir, distributor dan ritel serta pemahaman tentang implikasi hukum pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku; Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan, law enforcement bagi produsen, importir, distributor dan ritel yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan pangan; Peningkatan kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan

73 TERIMA KASIH