Ff.

Presentasi berjudul: "Ff."— Transcript presentasi:

1 ff

2 Hasil Penelitian ADD di 6 Kabupaten:
Kab 50 Kota Kab Sumedang Kab Magelang Kab Tuban Kab Selayar Kab Jayapura Tim Peneliti ADD

3 Kabupaten 50 Kota

4 Sekilas 50 Kota 124 Km dari kota Padang, 33 Km dari Bukittinggi
Luas wilayah 3.354,30 km2 Jumlah penduduk jiwa Rumah tangga miskin sebanyak 17,468 KK (22 %) Pendapatan per kapita sebesar Rp 4.8 juta, (Sumatra Barat Rp 4.5 juta)

5 Lahirnya ADD (DBH-BKN)
Romantisme dan Komitmen Anak Nagari Menghidupkan Kembali Nagari Agenda Politik Balon Bupati: Kembali ke Nagari Perda Renstra, Nagari & APBD SK-SK Bupati tentang Impelemtasi Perda Nagari dan DAUN APBNagari dan DAUN Bupati Terpilih DPRD Elite Nagari Asosiasi Wali Nagari

6 Beberapa Kebijakan ttg Nagari
Perda No 01 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari Keputusan Bupati No. 291/BLK/2001 ttg Pembentukan Pemerintah Nagari Sungai Kemunyang Keputusan Bupati No. 19 tahun 2002 tentang Kewenangan Nagari

7 ADD di 50 Kota sejak 2001 Alokasi Dana Desa (ADD) disebut Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) adalah bagian dari DBH-BKN Tahun 2001, Didorong romantisme semangat menghidupkan kembali wali nagari Lahir Perda No 1/2001 tentang Pemerintahan Nagari Pertama kali menetapkan DAUN Besarnya Rp 7 Milyar, 80% DAUN, 20% Rutin untuk 70 Nagari Tahun 2002 , DAUN metamorfosa pertama  DAUN  Rutin  Bagi Hasil Besarnya bantuan Rp 7 Milyar, 70% DAUN, 17% Rutin, 13% Bagi Hasil (74 Nagari) Peruntukan masing-masing diatur dalam Pedum

8 Tahun 2003, Tahun 2004, DAUN  DAUN  Rutin  Bagi Hasil
Besarnya bantuan Rp 10 Milyar, 60 % DAUN, 23% Rutin, 17% Bagi Hasil (76 Nagari) Pemakaian dana diberi kewenangan, sesuai Pedum Tahun 2004, Bagi Hasil Tunjangan kurang Wali Nagari Besarnya bantuan Rp 10 Milyar, belum diatur prosentasenya (76 Nagari)

9 Formula DAU Nagari Indikator yang digunakan untuk menentukan DBH-BKN:
Indikator untuk DAUN: Jumlah penduduk Jumlah keluarga miskin Jarak Nagari ke Ibukota Kabupaten Jumlah jorong Luas wilayah Nagari Indikator untuk Rutin: Jarak Nagari ke ibukota Kabupaten Indikator untuk Bagi Hasil: Target dan realisasi PBB

10 Catatan hasil: DAUN membuka komunikasi dan kerjasama kabupaten dengan nagari Ada dukungan provinsi untuk memberdayakan nagari Bupati memandang Nagari sebagai basis pemberdayaan masyarakat Kegairahan yang tinggi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kepedulian partisipasi masyarakat terhadap APBNagari tinggi Perencanaan partisipasi diterapkan dalam penyusunan APBNagari

11 Kabupaten Sumedang 107°14’-108°21’ BT; 60°40’-70°83’ LS 26 Kecamatan
262 Desa 7 Kelurahan ,95 Ha jiwa (2003)

12 KONTEK KELAHIRAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN DESA (DPD)
Demo/ Unjuk Rasa Inventarisasi Masalah Bupati Respon Penyamaan Persepsi ttg Perumusan Masalah Bupati & DPRD Pert. informal Kebijakan Pemda Kabupaten Sumedang Pengaruh reformasi tahun 1998 dan semangat Otonomi Daerah setelah diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyemangati masyarakat Kabupaten Sumedang untuk turut terlibat memikirkan hal-hal yang perlu dalam perbaikan kehidupan masyarakat.

13 Bagian Desa dari Pendapatan Asli Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 51 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Desa, mengatur: Bagian Desa dari Pendapatan Asli Daerah Bagian Desa dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Bagi Hasil Pajak Propinsi Tatacara Pengalokasian

14 Dana Perimbangan Desa (DPD), sekurang-kurangnya sebesar 10% dari:
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi gaji Pegawai/PNS Bagi hasil pajak Propinsi. Setiap tahun Bupati membuat rambu-rambu dalam pelaksanaannya.

15 Keterangan: DPDi. : Dana Perimbangan Desa Ke-i IPDi
Keterangan: DPDi : Dana Perimbangan Desa Ke-i IPDi : Indek Perkembangan Desa pada Desa/Kelurahan Ke-i KMi : Indek Kesehatan Masyarakat pada Desa/Kelurahan Ke-i PDi : Indek Pendidikan Desa pada Desa/Kelurahan Ke-i EDi : Indek Ekonomi Desa pada Desa/Kelurahan Ke-i DAU : Dana Alokasi Umum BHP/BP : Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak PD : Pajak Daerah PBB SKB : Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan BHPP : Bagi Hasil Pajak Propinsi PPJ : Pajak Penerangan Jalan i : Nama Desa/Kelurahan Ke-i ( i = 1, 2, ..., 269)

16 Indek Perkembangan Desa (30%):
KMi: Indek Kesehatan Masyarakat Desa/Kelurahan PDi: Indek Pendidikan Desa/Kelurahan EDi: Indek Ekonomi Desa/Kelurahan

17 Catatan Hasil Responsifitas pemerintahan kabupaten dan DPRD  mewujudkan tuntutan & aspirasi masyarakat Kemitraan LSM didalam mengembangkan DPD khususnya model perencanaan partispasi Dikembangkannya produk kebijakan yang memfasilitasi terwujudnya pengelolaan DPD secara transparan, akuntable Kuatnya ....

18 Kuatnya spirit keagamaan di dalam mewujudkan pemberdayaan
Partisipasi masyarakat masih tinggi. Sasaran dana perimbangan: Rutin ≤ 40% Pembangunan ≥ 60%

19 Kabupaten Magelang

20 Sekilas Magelang Jumlah desa: 365 desa
Jumlah Penduduk: jiwa, laki-laki & perempuan (2003) PDRB 2003 sebesar Rp. 3,789 Triliun Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57%. Keluarga miskin sebanyak KK (23,23%) 2003 yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 72,92% Pendapatan per kapita Rp juta

21 ADD di Kab. Magelang sejak 2002, beberapa pertimbangan:
Dana ke desa dikelola banyak “pintu“ yaitu dinas-dinas dan kantor, tetapi tetap banyak proposal pembangunan dari desa. Maka “disatu-pintukan” menjadi kebijakan ADD Melaksanakan amanat UU No.22/1999 pasal 107 ayat 1 huruf b. Sebagai upaya untuk menghapus dana Aspirasi Masyarakat anggota DPRD yang cenderung bermuatan politis (Rp. 100 juta per orang).

22 Sejarah Block Grant (2002 – 2004)
Thn 2002 : total block grant Rp 9 milyar, dibagi rata untuk 365 desa. Tiap desa menerima Rp ,- Dampaknya, muncul ketidak-adilan karena “ukuran” desa-desa berlain-lainan. Thn 2003, block grant sebesar Rp 13 milyar, dibagi menurut kriteria besaran wilayah desa, jumlah penduduk dan penduduk miskin, aksesibilitas ke Kota Kabupaten. Block-grant terkecil Rp ,- dan terbesar adalah Rp ,-

23 Thn 2004, block-grant sebesar Rp 19 milyar diberikan secara tertimbang menurut kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penerimaan PBB, jumlah KK miskin, aksesibilitas, tanah desa dan bengkok. Block grant terkecil Rp ,- dan terbesar adalah Rp ,- Block-grant ini merupakan 10% hasil Pajak dan Retribusi Daerah plus 6% DAU

24 Dana Alokasi Umum Desa:
Perda No. 8/2004 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Perda block-grant): Terdiri dari: Dana Alokasi Umum Desa dan Dana Alokasi Khusus Desa Dana Alokasi Umum Desa: bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah (min 10%) bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten 10% (diberikan bertahap %, %, %). DAK Desa …

25 DAK Desa, bantuan Pemkab Magelang kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten. (diatur melalui Keputusan Bupati) Plafon Block-grant 75% untuk alokasi rata-rata, dan 25% dibagi menurut bobot desa bersangkutan

26 Formula DAU Desa DAU Desa = RT + (BDi x BT)
DAU Desa : Besaran DAU masing-masing desa RT : Besaran bantuan RATA-RATA masing-masing desa BDi : Bobot suatu desa BT : Alokasi bantuan secara tertimbang a1, a2, a3, a4 = bobot masing-masing indeks dalam penghitungan BDi BDi = a1 (b1 ILWi + b2 IJPi + b3 IJPMi + b4 IKTJi) + a2 IPDi + a3 IIDi + a4 ITDi

27 Bobot desa ditentukan berdasarkan
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah KK miskin, Keterjangkauan desa, Potensi desa, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, Perikanan, dll.

28 Catatan hasil Kebijakan ADD lebih dikenal dengan istilah block-grant.
Semangat menyatupintukan dana dari kabupaten. Mewujudkan pemerataan Ada konsep dasar adil dan proporsional ADD mampu menstimulasi pembangunan fisik dan non fisik, mampu menyedot dana swadaya masyarakat. Para Kepala Desa dan BPD menilai bahwa ADD lebih baik dibandingkan dengan kebijakan Inpres Desa. ADD bisa cair jika disertai LPJ Kepala Desa dan APBDes yang telah mendapatkan persetujuan BPD

29 Proyeksi block grant

30 Kabupaten Tuban

31 Sekilas Tuban Posisi 1110.30‘ – 1190.35‘ BT; 60.40‘ – 70.18‘ LS
Luas wilayah kabupaten Tuban ,94 km2 ; Ketinggian m dpl Penduduk th 2003: jiwa dengan perbandingan orang laki-laki dan orang perempuan PDRB 2003 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1,35 triliun Total pengeluaran Rp ,50

32 ADD di Tuban sejak 2001 Alokasi Dana Desa (ADD) disebut dengan istilah Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2001, Diawali melalui pengembangan wacana diantara berbagai stakeholder seperti eksekutif, legislatif dan LSM Didorong Otonomi Daerah (UU No. 22/99 & UU No. 25/99) Desa-desa sulit untuk mendapatkan porsi anggaran dalam APBD Desa dihadapkan pada sejumlah tuntutan pelayanan Pemda Tuban mendesain kebijakan melalui apa yang disebut dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Penerimaan desa berdasarkan bobot terhadap 3 indikator: yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan keterjangkauan Tahun 2002 …

33 Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun … bobot desa berdasarkan 7 indikator,
Besar PPM: Rp ,- (6,3% APBD) 15 jt untuk desa dan 13 jt untuk kelurahan bantuan pemberdayaan minimal 25 jt Alokasi tambahan (matching grand) dihitung dengan memasukkan indikator-indikator Tahun 2003, bobot desa bersasarkan 8 indikator, Besar PPM: Rp ,- (5,1% APBD) tertinggi memperoleh 125 jt dan terendah memperoleh 36 jt Ditambah bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah (Perda No.7 tahun 2003) Tahun …

34 Tahun 2004, Bobot desa berdasarkan 8 indikator,
Besar PPM: Rp ,- (5,3% APBD) Tertinggi memperoleh 101 jt dan terendah 36 jt Ditambah bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah (Perda No.7 tahun 2003) Ditambah bagian desa dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (Perda No. 6 tahun 2004)

35 Skema aliran dana PPM APBD Belanja Aparatur Publik Alokasi wilayah
(60% x Belanja publik) Alokasi kecamatan (65% x Alokasi wilayah) Alokasi sektoral (40% x Belanja publik) Alokasi desa (PPM) (35% x Alokasi wilayah)

36 PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA
Ket: : Alur pengelolaan ADD -->:Alur dana lain yang akan diterima desa APBD Kab/Dinas MUSRENBANG Kecamatan UDKP Desa MUSBANGDES Musyawarah I Musyawarah II Musyawarah III TKPP TPK Sosialisasi & Pembentukan Tim Pelaksana Penent.renc. sesuai jml dana, masalah & potensi Rencana Kegiatan & DRK TPKD/K

37 Formula Th 2002, variabel yang digunakan 3: Th 2004, variabel ada 8:
Jumlah penduduk (40 %) Luas wilayah (30 %) Keterjangkauan (30 %) Th 2004, variabel ada 8: Luas wilayah (9 %) Jumlah penduduk (12 %) Jumlah penduduk miskin (13 %) Keterjangkauan (11 %) Kelunasan PBB (13 %) Adanya program lain (12 %) Pendapatan desa (12 %) Partisipasi masyarakat pada program sebelumnya (18 %)

38 Tiap indikator ada alokasinya sendiri2:
Alokasi Biaya Oprasional; Alokasi Biaya Minimal; untuk pemberdayaan Alokasi lainnya (jika perlu); misalnya untuk kompensasi atau penghargaan Alokasi Tambahan; untuk masing-masing variabel

39 Catatan Hasil PPM bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa (Pengelolaan pasar, Pomponisasi/HIPPA, Penguatan lembaga keuangan desa) Pengembangan Kelembagaan Desa (organisasi formal dan non formal dapat berperan dan berfungsi saling mendukung dalam rangka pembangunan desa, Lahirnya TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Desa) Peningkatan pelayanan publik (sarana administrasi, prasarana jalan, prasarana perijinan, kantor desa) Peningkatan ....

40 Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, angka partisipasi masyarakat cederung meningkat dari tahun ke tahun (6,61%, 17,93% dan 20,01%) Jumlah dana yang akan diperoleh masing-masing desa dipengaruhi oleh kinerja desa Pelaksana program: dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Desa belajar menyusun perencanaan dan APBDes Desa membangun akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban APBDes Kades kepada BPD

41 Kabupaten Selayar

42 Sekilas Selayar Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT Luas wilayah 903,35 km2 terdiri 10 Kecamatan, 67 desa dan 9 kelurahan Jumlah Penduduk 2003: jiwa, laki-laki dan perempuan. Perumbuhan Pend 2,0 persen per tahun PDRB 2003: Rp ,52 juta (atas dasar harga berlaku)

43 Lahirnya perda No. 03/2002 Perda Bupati Desa DPRD Dinas UU 22/1999
Draft Perda UDKP UU 22/1999 UU 25/1999 UU 34/2000 Perda

44 Dari komitmen  kebijakan
Tahun 2001, Otonomi daerah  keinginan mereformasi pembangunan desa Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai masalah sendiri-sendiri, desa bisa mengatasi masalahnya sendiri Pembangunan mestinya mengacu dan bertumpu pada kemampuan prakarsa, inisiatif dan kreativitas masyarakat Memberikan dana operasional desa sebesar 25 – 30 juta per desa

45 Dari komitmen  kebijakan
Tahun 2002, Dana ditingkatkan menjadi Rp per desa Desakan dari desa yang tidak serta merta dapat diselesaikan masalahnya Belajar dari prakondisi tahun 2001 dan 2002, maka diusulakanlah draft perda dana perimbangan Draft Perda disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Memberi kesempatan pada desa untuk mandiri & berdemokrasi

46 Tahun 2003, Bupati menetapkan 100 juta per desa sebagai besaran pokok (pagu) ditambah dengan indikator Tambahan dana dari pendapatan pajak daerah seperti PBB, Tambang Galian C dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum Desa Rp 10,530,000, (8,3% dana perimbangan) + perolehan pajak daerah Rp 186,750,836.00 Minimal Rp 143,589, ; maksimal Rp 197,221,500.00 Mulai belajar membangun desa: sarana administrasi seperti kantor desa, sarana penunjang pelayanan, dan alat produksi. Menyusun APBDes, Rata-rata 40% untuk belanja rutin dan 60% untuk belanja pembangunan

47 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum Desa Rp 10,750,650, (7,87% dana perimbangan) Rp 144,529, dan tertinggi Rp 193,046,000.00 Desa belajar mempertanggungjawabkan program pembangunan desa (LPJ) Menyusun APBDes, Rata-rata 50% untuk belanja rutin dan 50% untuk belanja pembangunan Membangun Pelayanan Dasar Pendidikan (TK) Perbaikan sistem pencairan (perlu disertai RAB) dan sistem pembukuan keuangan desa Capacity building: pelatihan aparat desa, share desa 1 juta lainnya dari APBD

48 Formula DAU Desa Bobot desa didasarkan oleh 4 Kriteria: Luas Wilayah;
Jumlah Penduduk; Kondisi Geografis; Pertumbuhan Ekonomi Desa.

49 Menentukan bobot desa Indikator Kriteria Bobot Luas Wilayah
s.d Ha 1.000 – Ha 1.500 – Ha 2.000 Ha keatas 1 2 3 4 Jumlah Penduduk s.d Jiwa 1.000 – Jiwa 1.500 – Jiwa 2.000 Jiwa keatas Kondisi Geografis Sangat mudah Mudah Sulit Sangat Sulit Pertumbuhan Ekonomi Desa

50 Catatan Hasil Hampir semua kegiatan daerah selalu melibatkan desa, sementara desa tidak mempunyai sumber pendapatan, akibat hilangnya kokolohe (kebun yang luas) karena perubahan status desa. Komitmen Bupati sangat tinggi untuk mereformasi pembangunan desa melalui otonomi desa dengan memberikan perimbangan keuangan daerah - desa Perimbangan keuangan Kabupaten - Desa: 10% dari Penerimaan Daerah tanpa dikurangi gaji pegawai Bagian desa dari penerimaan Pajak dan Retribusi: PBB: 75% desa, 25% Kabupaten BPHTB: 75% desa, 25% Kabupaten IMB: 75% desa, 25% Kabupaten Pajak galian gol C: 25% desa, 75% Kabupaten SDA & Tambang diluar gol C: 75% Desa, 25% Daerah APBD …

51 APBD selayar, 2003= Rp. 138,598,914, dan 2004= Rp. 146,772,852,000.00 Penggunaan dana mulai perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sangat partisipatif & transparan. APBDes disusun berdasarkan musbangdes Pelaksanaan dibentuk panitia pembangunan atau dilaksanakan oleh LPM LPJ Kades kepada BPD dihadapan Masyarakat Hasilnya ditempelkan di 5 Masjid Desa (desa Parak) Meningkatnya kemampuan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di desa

52 Kabupaten Jayapura

53 Sekilas Kab Jayapura Luas wilayah 17.516 km2 terdiri 24 Distrik
Jumlah Penduduk 2003: jiwa, Kepadatan 6 jiwa/km2. Laki jiwa dan perempuan jiwa APBD Rp ,- PAD Rp ,- (4,15% APBD)

54 Kabupaten Jayapura Bupati Jayapura, Habel M Suwae, termasuk aktor yang visioner dan kritis terhadap otonomi khusus bagi Papua. “Otonomi khusus tidak ada artinya kalau tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Otonomi harus bermanfaat untuk rakyat, karena rakyat adalah pemegang saham terbesar bagi republik ini” Bupati Jayapura menelorkan kebijakan “gila” dan populis dalam bentuk alokasi dana sebesar 1 milyar rupiah untuk distrik yang dibingkai dengan Program Pemberdayaan Distrik (PPD) Program ini adalah inisiatif sepenuhnya oleh Bupati Habel M Suwae Idenya mencontoh model Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Secara formal kebijakan ini dituangkan dalam SK Bupati Jayapura Nomor 371 Tahun 2002 tanggal 23 september 2002 tentang Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Distrik

55 Pemkab Jayapura menegaskan tiga alasan penting kelahiran PPD.
Pertama, PPD merupakan jawaban terhadap kebutuhan pemerataan pelayanan publik sampai ke level masyarakat bawah, sebab selama ini pelayanan publik cenderung bias kota dan akses masyarakat yang berada di pedalaman mengalami kesulitan serius Kedua, PPD merupakan jawaban terhadap jangkauan dan rentang kendali yang terlalu jauh antara kabupaten dengan masyarakat di kampung. Ketiga, PPD merupakan jawaban terhadap masalah dan kegagalan perencanaan pembangunan (bottom-up planning) yang selama ini diterapkan.

56 Terima Kasih