PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
assalamu’alaikum wr. wb PENGANTAR - PWK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Johannes Parlindungan Siregar PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2 PERMASALAHAN JAKARTA :
PENINGKATAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR = 7,5%/thn VS PERTAMBAHAN JARINGAN = 4,9%/thn (Wibawa, 1996) SUMBER POLUSI DI JAKARTA Sumber : Wibawa, 1996

3 TINGKAT KEBOCORAN JARINGAN AIR MINUM (PDAM) KOTA MALANG SEBESAR 40%
(Radar Malang, 26 Mei 2011) 72,5 juta penduduk Indonesia masih buang air besar (BAB) di luar rumah. 70 persen air tanah di Jakarta terkontaminasi tinja atau bakteri lain seperti E coli. (Kompas, 19 Maret 2008)

4

5 DO WE NEED THIS ??

6 WHEN EQUALITY BEING QUESTIONED …

7 KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Konferensi STOCKHOLM 1972 KELESTARIAN LINGKUNGAN SEJAHTERAKAN GENERASI SEKARANG TANPA KURANGI KESEMPATAN GENERASI YG AKAN DATANG BROUTLAND REPORT 1987 INISIASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TINGKAT “LOKAL” AGENDA 21 – RIO SUMMIT 1992 INTERAKSI DAN KERJASAMA DGN WILAYAH SEKITARNYA, dukung prinsip CRADLE to GRAVE >>> ECOLOGICAL FOOT PRINT APEC 1996 (Asia Pasifik)

8 5 LANDASAN : KELESTARIAN LINGKUNGAN. ORIENTASI PADA PENCEGAHAN. INTRAGENERASI dan INTERGENERASI. SOSIAL dan EKONOMI. KERANGKA POLITIS dan PERENCANAAN.

9 INDIKATOR MENURUT United Nations Commission on Sustainable Development
SOCIAL GOVERNANCE HEALTH FRESH WATER EDUCATION DEMOGRAPHIC POVERTY Raak (2010)

10 ENVIRONMENTAL CAPACITY
LAND ATMOSPHERE OCEAN, SEA, COAST BIODIVERSITY

11 GLOBAL ECONOMIC PARTNERSHIP
ECONOMY ECONOMIC DEVELOPMENT GLOBAL ECONOMIC PARTNERSHIP CONSUMPTION &PRODUCTION PATTERN

12 ELEMEN KUNCI PEMBANGUNAN Berkelanjutan
INTERSECTORAL COLLABORATION COMMUNITY PARTICIPATION INTEGRATED APPROACH PARTNERSHIP AND ALLIANCE EQUITY HEALTH PROPOTION SUPPORTIVE ENVIRONMENT ACCOUNTABILITY THE RIGHT TO PEACE

13 EKSPEKTASI SOSIAL - EKONOMI
EKSPEKTASI EKOLOGIS

14 PRINSIP CRADLE TO GRAVE
SIKLUS TERTUTUP DARI INPUT ENERGI SAMPAI ASIMILASI LIMBAH YG TIDAK MUNGKIN DIOPERASIONALISASIKAN OLEH SUATU KOTA SEC MANDIRI (METABOLISME PERKOTAAN) UKURAN “LOKAL” MENGACU PADA BATASAN WILAYAH GEOGRAFIS DALAM MENDUKUNG PRINSIP “CRADLE TO GRAVE” LIVEABILITY RESOURCE INPUT : POPULATION STOCK URBAN SYSTEM & PROCESS WASTE & EMISSION / RECYCLING & REUSE

15 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN di Indonesia
4 FENOMENA TRANSFORMASI SOSIAL SECARA SPASIAL : 1 INFORMALISASI 2 HOMOGENITAS WAJAH KOTA 3 PEMADATAN DAN PENJALARAN KAWASAN PINGGIR 4 ELIMINASI RTH

16 7 KELEMAHAN PRAKTEK PENATAAN RUANG PADA MASA LALU :
1 SENTRALISTIS (TOP-DOWN) 2 PERAN PEMERINTAH SANGAT DOMINAN (EKSKLUSIF) 3 HANYA TITIK BERAT PADA EKONOMI 4 INTEGRASI SEKTORAL TERBATAS, TANPA DIIRINGI ATURAN2 RINCI (mis : ZONING REG) 5 TIDAK SINKRON DGN PEMBIAYAAN 6 TERBATASNYA PERHATIAN PADA “KEARIFAN LOKAL” 7 TANPA KEPEMIMPINAN LOKAL YG EFEKTIF

17 TUJUH KEBIJAKAN POKOK Ditjend
TUJUH KEBIJAKAN POKOK Ditjend. PENATAAN RUANG DALAM MENATA MORFOLOGI PERKOTAAN (Ernawi, 2010) : PENINGKATAN KUALITAS RTRW. 2 KARAKTERISTIK UTAMA : RIGID dan FLEKSIBEL MENDORONG PERCEPATAN LEGALISASI RTRW >>> KEPASTIAN HUKUM RTH = 30% dari LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF (20% PUBLIK + 10% PRIVAT) KAMPANYE DLM RANGKA MENGGALANG KEBERSAMAAN DALAM MENATA RUANG >>>> DORONG PARTISIPASI

18 KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KOLABORASI DGN AKTOR-AKTOR KUNCI, misalnya : IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI), IKATAN AHLI PERENCANA (IAP), ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA (ASPI), LSM, dll. MENGEMBANGKAN PROSES PEMBANGUNAN FISIK YG LEBIH RUNTUT dan SISTEMATIS : RTRW >> RDTR >> RTBL >> RENCANA DETAIL INFRASTRUKTUR (Detailed Engineering Design / DED), PERKUATAN PERATURAN ZONASI, antara lain : Ketentuan tentang prosedur pengembangan lahan (misal : prosedur perizinan) Ketentuan membangun di dalam zona dan persil/perpetakan (KDB, KLB, dll.) Ketentuan tentang dampak pembangunan. Ketentuan terkait dengan fungsi-fungsi khusus (misal : ruang-ruang di sekitar bandara) KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

19 INTEGRASI PERENCANAAN TATA RUANG DENGAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
DIPERSYARATKAN DALAM PENYUSUNAN RTRWP (UU no 32/2009)

20 Once upon a time in my lovely city
9 Desember 2011 TIADA ROTAN, AKAR PUN JADI SALAH SATU FENOMENA KEBERLANJUTAN TRANSPORTASI (SUATU KELUCUAN ATAU KEKHAWATIRAN?)

21 MACHINE WORLD … NO SPACE FOR HUMAN ???? ????

22 SUATU INOVASI DALAM KEBERLANJUTAN BAHKAN DAPAT TERWUJUD SANGAT SEDERHANA

23 SUATU KEBERLANJUTAN MEMBUTUHKAN PARTISIPASI

24 PENGENALAN AKAN POTENSI LOKAL
POTENSI PEMBANGKITAN LISTRIK TENAGA PASANG SURUT (TIDAL) DI PERAIRAN SERANGAN >> 2,1 MW (Manuaba & Yasa. 2008) KEBERLANJUTAN JUGA MEMBUTUHKAN PENGENALAN AKAN POTENSI LOKAL

25 TERIMA KASIH PADA AKHIRNYA KEBERLANJUTAN MEMBUTUHKAN KESADARAN
BAHWA KITA TIDAK SENDIRIAN TERIMA KASIH wassalamu’alaikum wr. wb

26 DAFTAR PUSTAKA ERNAWI MORFOLOGI – TRANSFORMASI DALAM RUANG PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN. KOESRIJANTI, et al BUKU PEGANGAN KLHS. DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI. KOESRIJANTI, et al KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG. DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI. RAAK An EVALUATION of SUSTAINABLE DEVELOPMENT in INDONESIA RETNOWATI. KAJIAN TELAPAK EKOLOGIS : PERTIMBANGAN UNTUK STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN WHO TOWARDS A NEW PLANNING PROCESS. EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HEALTH SERIES : 3. ZAVRL dan ZEREN SUSTAINABILITY AND URBAN INFRASTRUCTURES. ISSN