SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) Koordinator Matakuliah Sosiologi Umum

Presentasi berjudul: "SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) Koordinator Matakuliah Sosiologi Umum"— Transcript presentasi:

1 SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) Koordinator Matakuliah Sosiologi Umum
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Website:

2 POKOK BAHASAN 4 KELEMBAGAAN SOSIAL

3 Sub Pokok Bahasan Pengertian Kelembagaan Sosial
Perspektif Kelembagaan Sosial dan Ciri-cirinya Pelembagaan Sosial Penggolongan Kelembagaan Sosial Kontrol Sosial, Konformitas dan Deviasi

4 1. Pengertian Kelembagaan Sosial

5 “Social institution” BUKAN “Institute” (lembaga yang merujuk kepada suatu badan atau asosiasi atau organisasi) “Social institution” diterjemahkan sebagai : “Lembaga kemasyarakatan” (Soekanto, 1990) “Pranata sosial” (Koentjaraningrat, 1964) “Bangunan sosial” (Soziale-Gebilde) “Kelembagaan Sosial” atau “Kelembagaan”

6 Masyarakat dan Kebudayaan --- Kelembagaan
“Sistem Norma” Masyarakat “Kelakuan Berpola” “Kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya” (Koentjaraningrat, 1964)

7 Sistem Norman Kelakuan Peralatan Fisik
Berpola Peralatan Fisik Personel Komponen Kelembagaan Sosial (Koentjaraningrat, 1964)

8 Kelembagaan (Institution)
Tata Abstraksi Tata Abstraksi “Sistem Norma” Kelompok Organisasi Birokrasi Komunitas “Kumpulan Orang” “Tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya” (Bertrand, 1974)

9 “Wujud kongkrit kelembagaan sosial adalah assosiasi (association)”
Abstrak Kongkrit Kelembagaan Assosiasi Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor Perkawinan Keluarga Perkreditan Bank BRI Rumahsakit PMI Kesehatan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi “Wujud kongkrit kelembagaan sosial adalah assosiasi (association)” (Soekanto, 1990)

10 Koentjaraningrat (1964) Soerjono Soekanto (1990)
“Suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat” Soerjono Soekanto (1990) “Himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat”

11 Fungsi Kelembagaan Sosial
Memberi pedoman berperilaku kepada individu / masyarakat; Menjaga keutuhan; Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial (social control);

12 2. Perspektif Kelembagaan Sosial dan Ciri-cirinya

13 Perspektif Pertama Kompleks peraturan dan peranan sosial secara abstrak sedangkan assosiasi sebagai bentuk organisasi kongkrit Secara prinsipil memandang penting proses pelembagaan(institutionalization) dan pembaharuan kelembagaan sosial

14 Perspektif Kedua Bahwa kelembagaan maupun asosiasi sebagai bentuk organisasi sosial Kelembagaan bersifat lebih universal dan penting Asosiasi bersifat kurang penting dan bertujuan lebih spesifik Mampu membedakan beragam asosiasi sebagai bentuk-bentuk organisasi sosial dengan tujuan-tujuan spesifik

15 Ciri-ciri pokok yang membedakan kelembagaan sosial dengan konsepsi lain (Soekanto, 1990):
Merupakan pengorganisasian pola pemikiran yang terwujud melalui aktivitas masyarakat & hasil-hasilnya Memiliki kekekalan tertentu Mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu Mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan Mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu Mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis

16 3. Pelembagaan Sosial

17 Pelembagaan sosial: proses perkembangan kelembagaan sosial
Meliputi lahirnya peraturan dan norma-norma baru (proses strukturalisasi dan enkulturasi) Terjadi dimana-mana dan terus menerus dalam masyarakat Proses pengaturan dan pembinaan pola-pola prosedur (tatacara) disertai beragam sanksi dalam masyarakat (mengenalmengakuimenghargaimentaati menerimainternalisasi) Tingkat internalisasi “dinilai” berdasarkan kuat atau lemahnya ikatan yang dimiliki oleh norma tersebut

18 Tingkatan Norma Cara (usage), lebih menonjol pada hubungan antar individu dalam masyarakat atau menunjuk pada suatu bentuk perbuatan Kebiasaan (folkways), mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan cara Tata kelakuan (mores), merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur Adat istiadat (customs), adalah tata-kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat

19 Tingkatan Norma Berdasarkan Sanksi

20 4. Penggolongan Kelembagaan Sosial

21 Penggolongan Kelembagaan Sosial Berdasarkan Kebutuhan Pokok (Khusus) Kehidupan Manusia
No Kebutuhan Hidup Kelembagaan 1 Kekerabatan (domestic institutions) Penglamaran; Perkawinan; Poligami; Pengasuhan; Perceraian 2 Produksi (Matapencaharian) (economic institutions) Pertanian; Peternakan; Perburuan; Feodalisme, Industri; Barter; Koperasi; Pemasaran 3 Pendidikan dan Penerangan (education institutions) Pendidikan; Penyuluhan; Pengembangan Masyarakat 4 Ilmiah dan Alam Semesta (scientific institutions) Penelitian; Pendidikan Ilmiah; Profesi Ilmiah 5 Rasa Keindahan dan Rekreasi (aesthetic & recreational institutions) Seni; Olahraga (Sport); Kesusasteraan 6 Hubungan dengan Tuhan (religious institutions) Kenduri; Dakwah; Masjid; Gereja; Kuil; Pura 7 Berkelompok dan Bernegara (political institutions) Pemrintahan; Demokrasi; Kehakiman; Kepartaian; Kepolisian; Militer 8 Jasmaniah (somatic institutions) Pemeliharaan Kecantikan; Pemeliharaan Kesehatan; Kedokteran

22 Penggolongan kelembagaan berdasar sektor (Uphoff, 1992):
Sektor Publik di tingkat lokal mencakup administrasi dan pemerintah lokal dengan birokrasi dan organisasi politik sebagai bentuk organisasi yang mutakhir. Sektor Partisipatori sesuai dengan namanya, tumbuh dan dibangkitkan oleh masyarakat secara sukarela, misalnya organisasi non-pemerintah (Ornop atau NGO atau LSM). Sektor Swasta yang berorientasi kepada upaya mencari keuntungan, yakni dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri.

23 Penggolongan Kelembagaan berdasarkan Sektor di Tingkat Lokalitas

24 4. Kontrol Sosial, Konformitas, dan Deviasi

25 Tujuan: mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat,
Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial (kontrol sosial) dapat berupa preventif atau represif, atau keduanya Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara: tanpa kekerasan (persuasive) ataupun dengan paksaan (coersive) Conformity berarti proses penyesuaian atau penyelarasan diri dengan masyarakat, dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai Deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat

26 Baca Buku Teks Tim Editor Sosiologi Umum IPB Sosiologi Umum. Bogor: Bagian Ilmu-Ilmu Sosial, Komunikasi dan Ekologi Manusia Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB (Halaman 29-37) Soerjono Soekanto Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (Halaman ) Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit Djambatan (Halaman dan 59-68)

27 TERIMA KASIH