Nama : Michael O.B Tuga NIM : 10 –

Presentasi berjudul: "Nama : Michael O.B Tuga NIM : 10 –"— Transcript presentasi:

1 Nama : Michael O.B Tuga NIM : 10 – 010 -002
TATA NIAGA PERTANIAN Nama : Michael O.B Tuga NIM : 10 –

2 KEBIJAKAN HARGA DI BERBAGAI NEGARA
Pada dasarnya kebijakan harga yang ditetapkan oleh suatu negara belum memberikan hasil seperti yang diharapkan , tetapi tanpa adanya kebijakan harga, sebagian besar harga-harga komoditi pertanian tidak akan mengalami kenaikan dan tidak mungkin harga-harga komoditi pertanian tersebut dapat dinikmati oleh petani. Oleh karena itu kebijakan harga komoditi pertanian tetap diperlukan dan dibuat tetapi harus dengan kebijakan lain jika ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus kesejahtraan para petani.

3 Kebijakan Harga Di Negara MEE
Pada tahun 1958 MEE mengformulasikan kebijaksanaan pertanian bersama. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dalam sektor pertanian diantara anggota-anggotanya dalam hal luas usaha tani, kemakmuran, cara-cara proteksi, iklim dan jenis tanaman tetapi negara negara tersebut sepakat bahwa diperlukan kebersamaan dalam mencapai tujuan disektor pertanian. Salah satu prinsip dasar dalam MEE : Satu pasaran bersama untuk komoditi pertanian berarti yang berarti bahwa komoditi-komoditi tersebut dapat bergerak bebas ke seluruh wilayah MEE dengan harga-harga yang sama. Kebijakan pertanian bersama MEE mulai dilaksanakan secara oprasional sejak tahun 1962 dengan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan produktivitas pertanian 2. Menjamin tingkat pendapatan yang layak bagi petani 3. Mengstabilkan pasar 4. Menjamin suplai yang teratur 5. Menjamin harga yang wajar bagi konsumen

4 Mekanisme kebijaksanaan pertanian bersama MEE dilakukan dengan memanfaatkan dana pertanian MEE yang disebut “Feoga” dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Dana jaminan & dana bimbingan. Dana jaminan mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat pasaran komoditi bersama dapat bekerja, antara lain biaya intervensi pembelian, penyimpanan surplus, bantuan langsung kepada petani, pembayaran kembali export. Semua dimaksudkan untuk membuat harga-harga komoditi pertanian MEE lebih tinggi dari harga dunia. Dari semua kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai tiang utuma kebijaksanaan pertanian bersama MEE adalah kebijaksanaan harga. Kebijaksanaan harga ini bertujuan untuk mempertahankan harga pada tingkat yang ditetapkan dengan cara mengendalikan pasar. Sekitar 90% pertanian dikendalikan dengan sistem ini, kecuali kentang dan alkohol. Aplikasi kebijakan harga tertentu digunakan 4 instrumen yaitu: 1. Harga intervensi Sistem ini 72% produksi pertanian MEE. Apabila harga pasar “jatuh”dalam arti dibawah harga intervensi,maka MEE akan mengadakan intervensi pembelian pada tingkat harga intervensi. 2. Bantuan langsung Sistem ini meliputi 2,5% dari seluruh komoditi pertanian. Harga intervensi untuk komoditi- komoditi dipertahankan rendah, tetapi produsen memperoleh bantuan langsung sesuai dengan jumlah produksi mereka. 3. Bantuan tetap Sistem ini mencakup 0,5% dari seluruh komoditi pertanian MEE, termasuk kapas dengan sutera. Bantuan ini diberikan atas dasar perhektar penanaman atau per kuantum yang diproduksikan 4. Proteksi Sistem ini meliputi sisanya,25% dari seluruh produksi pertanian MEE.Untuk komoditi ini tidak dilakukan intervensi harga. Tetapi pajak importnya berlaku dan bervariasi tergantung pada musimnya.

5 Kebijakan harga yang dilakukan negara MEE semua secara garis besar ditopang oleh sistem pajak impor komoditi pertanian. Besarnya pajak impor yang ditetapkan bervariasi dari waktu ke waktu tergantung pada tingkat harga “threshold’”dan harga impor. Yang dimaksud harga “threshold’ pedoman harga yang ditetapkan setiap tahun dan besarnya sedikit diatas harga intervensi. Dengan cara tersebut harga-harga komoditi pertanian di wilayah MEE dapat diisolir dari pengaruh harga dunia dan hanya bisa bergerak diantara harga intervensi sebagai harga minimum dan harga “threshold’ sebagai harga minimum. Mekanisme pembentukan pasar bersama dengan harga yang sama, dilakukan dengan menetapkan harga-harga komoditi yang ditetapkan dalam unit mata uang eropa (European Unit Account) yang kemudian dikonversikan ke dalam mata uang masing-masing negara dengan menggunakan “green exchange rate” untuk menjamin agar harga barang diseluruh anggota MEE sama, maka nilai tukar “green exchange “ harus sama dengan nilai tukar pasar. Dengan ditetapkan sistem moneter eropa sejak tahun 1979 perbedaan nilai tukar “green” dengan nilai tukar pasar semakin mengecil, sebagai contoh akhir tahun 1980 perbedaan harga komoditi pertanian antara negara hanya sekitar 10%. Kegagalan dan persoalan yang timbul tampaknya perubahan yang fundamental tentang kebijakan pertanian bersama MEE tidak akan terjadi lagi, Penghapusan kebijakan ini sama artinya mematiakn semangat MEE, oleh karena itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian dari waktu ke waktu sesuai dengan kepentingan negara-negara anggota.

6 Kebijakan Harga Di Negara China
China relatif sukses dalam mencakupi pangan bagi penduduknya yang sangat besar. Percobaan yang banyak dilakukan china dalam mekanisme distribusi pangan & sifat percaya diri sendiri dalam memproduksi pangan telah mendorong kesuksesan tersebut, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, dalam hal : 1. Banyak penduduk didaerah pedesaan hanya memiliki sedikit persediaan pangan sehingga masih belum sepenuhnya dapat menghilangkan kelaparan. 2. Meningkatkan standar hidup sehingga menimbulkan permintaan akan daging, yang berarti membutuhkan tambahan pangan yang lebih besar baik untuk penduduk maupun untuk makanan ternak. Dalam masalah produksi jika terjadi stagnasi produksi, china memberikan instensif harga ditingkat petani dan lain pihak menjaga harga pangan yang rendah bagi konsumen.

7 Dalam memproduksi beras china menduduki negara penghasil beras terbesar di dunia, tetapi sebagian besar produksi tersebut digunakan untuk konsumsi dalam negeri,sedangkan yang diekspor hanya sekitar 0,5% dari total produksi. Produksi pangan lainya bagi china adalah produksi jagung & gandum yang produksinya tinggi. Di china sistem pemerintahan mengharuskan sistem penjatahan, yaitu dengan membatasi jumlah konsumsi perkapita,maka produksi yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kondisi memberikan keberhasilan china yang menjamin kebutuhan pangan minimum bagi masyarakat baik kota maupun di pedesaan. Dimana adapun kewajiban-kewajiban daerah pedasaan(kelompok kerja) yang dibebankan kepada negara : 1. Pajak tanah yang harus dibayar dalam bentuk hasil produksi 2. Tiap kelompok diwajibkan menjual sebagian hasil produksi kepada Negara, berdasarkan qouta dan harga yang telah ditetapkan. Hasil ini oleh negara disalurkan kepada penduduk kota dengan sistem penjatahan. 3. Jika dicapai surplus, dimungkinkan penjualan diluar kota dengan harga yang lebih baik jika quota minimum telah dipenuhi Kebijakan pangan di china dalam usaha mengatasi masalah pangan penduduk ditempuh dengan menekankan bahwa daerah pedesaan dapat memenuhi sendiri kebutuhan panganya.

8 mekanisme distribusi pangan dengan sistem kartu jatah dengan harga rendah untuk daerah perkotaan, dan pembagian bahan pangan berdasarkan kebutuhan minimum dan berkelebihan “nilai kerja” dimaksudkan untuk mencegah timbulnya distribusi pendapatan per kapita yang kurang wajar. Dalam kebijakan pangannya China, mengalami dilemma yang sulit untuk menentukan kebijaksanaan pangan dalam negerinya, & kondisi ini dialami oleh banyak Negara. Hal ini disebabkan jika perkembangan produksi telah mengalami stagnasi atau keterlambatan dalam memenuhi konsumsi pangan dalam negeri

9 Kebijakan Harga Di Negara Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan Negara pensuplai biji-bijian dunia terpenting dalam perdagangan dunia. Ada 4 komoditi penting yaitu jagung, gandum, kedelai dan beras di dominasi oleh Amerika serikat dalam perdangan internasional. Dimana harga biji-bijian dunia sama dengan harga di pasar Amerika Serikat, dan sebaliknya luas areal tanaman dan produksi Amerika Serikat dipengaruhi oleh permintaan dan harga Internasional. kebijakan pertanian Amerika Serikat sangat berorientasi kepada ekspor dan perdagangan bebas Internasional. Dan ada 4 mekanisme kebijakan pertanian untuk melindungi petani dari resiko harga yang rendah dari hasil variasi harga internasional yang besar, yaitu : 1. harga target, merupakan harga minimum yang harus diterima oleh petani. 2. kredit lunak atas pertanian yang disimpan. 3. anjuran penyesuaian areal. 4. persediaan cadangan. Untuk melindungi konsumen dalam Negeri, Amerika Serikat dapat mengendalikan ekspornya dengan mengenakan “pajak ekspor”. Apabila pengendalian ekspor ditempuh, akan membawa akibat yang serius bagi pasar dunia.

10 Kebijakan Harga Di Negara Jepang
Kebijakan Harga Di Negara Jepang. kebijakan harga di Jepang sangat penting terutama diaplikasikan pada kebijakan tentang perberasan Jepang. Pada tahun 1970-an Jepang menganggap bahwa sektor perberasan sangat penting yang dapat dilihat dari serapan anggaran berkisar % anggaran sektor pertanian untuk kepentingan kebijakan harga. Terdapat tiga peogram yang dilaksanakan yaitu : 1. kebijakan harga. 2. kebijakan pengalihan produksi dari beras ke non-beras. 3. program penyaluran surplus beras. Tujuan kebijakan harga jepang ditujukan berbeda-beda tergantung situasional pada saat itu, antara lain: untuk meningkatkan produksi, pertumbuhan ekonomi, memperkecil perbedaan penduduk pedesaan dan perkotaan & tujuan mengatasi surplus produksi. Dalam pelaksanaanya secara garis besar, sejak perang dunia ke 2- tahun 1980-an tujuan kebijakan harga beras jepang dibagi 4 periode yaitu: 1. Penetapan harga yang merangsang Kebijakan ini didukung dengan campur tangan pemerintah dalam pembelian, penjualan dan penetapan impor dan harga dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan devisa bagi impor pangan & menunjang pertumbuhan ekonomi.

11 2 . Penetapan harga dibawah harga keseimbangan Kebijakan ini menetapkan harga produsen dibawah harga keseimbangan. Petani tidak diperbolehkan menjual kelebihan hasil produksinya kecuali kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan,tetapi dalam kenyataanya diperkirakan dari 50% produksi tersebut masuk pasar gelap. Kebijakan ini akhirnya telah memperburuk nilai tukar petani karena adanya penyimpangan yang tidak terkontrol. 3 . Penetapan harga untuk perbaikan pendapatan petani. Pada periode ini kebijakan harga tetap dilakukan dengan penetapan harga yang melibatkan banyak pihak antara lain kabinet serta perdana menteri, partai politik, organisasi petani, konsumen & buruh. Dalam penetapan harga ini petani memiliki kekuatan yang menentukan dalam penetapan harga produsen tetapi juga penetapan harga penjualan pemerintah. 4 . Penetapan harga untuk mengatasi surplus produksi beras Disini terjadi kelebihan produksi akibat kebijakan harga produsen & harga penjualan pemerintah,oleh karena itu dilakukan kebijakan tentang harga beras. Untuk mengurangi kenaikan beras yang terus menerus maka saat yang sama juga dibuat kebijakan harga gandum untuk mencerminkan terdapatnya kemampuan substitusi antara beras dan gandum, maka kebijakan harga gandum dibuat lebih rendah dari beras,karena impor dan harga gandum stabil, sedangkan produsen dan harga penjualan pemerintah terus meningkat.

12 Dari tahapan kebijakan harga yang dilakukan di jepang dapat memberikan gambaran bahwa walaupun kebijakan harga tidak mampu meningkatkan kesejahtraan petani, tetapi tanpa kebijakan harga pendapatan petani jelas tetap lebih kecil dibandingkan dengan adanya kebijakan harga.

13 Kebijakan Harga di Negara-negara Asia Dalam kaitan dengan pedangangan internasional terungkap bahwa 90% produksi dan konsumsi beras berada di asia. Beras yang di perdangangkan di pasar internasional amat tipis. Beras yang diperdangangkan sekitar 20 juta ton/tahun dan konsumenya terutama Negara-negara miskin di asia dan afrika. Pasar beras memiliki struktur pasar oligopoly karena 80% perdangan beras dikuasai oleh 6 negara eksportir yaitu Thailand, USA, Vietnam, Myanmar, Pakistan & China,oleh karena itu sulit dicapai tingkat perdagangan beras yang kompetitif dan adil, tidak seperti perdagangan sejumlah komoditi pangan lainya seperti: gandum, jagung, kedelai. Dari kondisi tersebut, maka sebagian Negara-negara di asia mengalokasikan sumberdaya dan dana untuk mendukung pertumbuhan produksi tanaman pangan khususnya beras.

14 Indonesia dalam kontek perdagangan internasional merupakan Negara yang paling patuh dalam tata perdagangan dunia, khususnya menyangkut perdagangan komoditi pertanian. Tapi sejak krisis ekonomi 1998, indonesia telah mengurangi tarif bea masuk untuk semua komoditi pertanian dan semua subsidi kepada petani, kecuali harga dasar pembelian pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi petani indonesia karena petani indonesia dihadapkan pada persaingan yang tidak adil dengan petani dari negara lain yang mudah mendapatkan perlindungan tarif dan non-tarif serta subsidi langsung dan tidak langsung. Karena ketidakseimbangan penerapan kebijakan dalam suatu negara dalam mendukung produksi dan perdagangan suatu komoditi pertanian dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan di pasar internasional.

15 Hampir seluruh Negara-negara di Asia mempunyai dukungan yang bervariasi dari pemerintah masing-masing. Negara-negara di Asia penghasil beras memberikan intensif usahatani cukup lengkap, mulai dari subsidi input, subsidi bunga, produktifitas dan sebagainya. adapun pemerintah India memberikan memberikan dukungan infraktur berupa pembangunan institusi pengolahan pasca panen dan dukungan teknolohi dan melalui Indian Agricultural Research Insrirure dan central rice research insrtitute. Sedangkan pemerintah Philipina, Viernam dan Myanmar sedang gencar membangun jaringan irigasi,membuka lahan pertanian baru dan mengembangkan teknologi pad hibrida. Negara Thailand sebagai Negara pengekspor utama di dunia, dukungan instruktur yang diberikan pemerintah sudah memadai dan dukungan infrastuktur yang diberikan pemerintah sudah memadai dan petani padi sampai saat ini masih diberikan subsidi input dan suku bunga pinjaman. Negara Kamboja dan Laos merupakan kelompok Negara yang belum memberikan dukungan kebijakan yang optimal bagi pengembangan agribisnis beras di Negaranya.

16 Kebijakan yang dilaksanakan di Negara-negara Asia diatas, sebenarnya sudah dilaksanakan semua oleh Indonesia, namun sampai saat ini belum memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani padi. Perbedaannya kebijaksanaan Negara-negara di Asia tersebut dilaksanakan secara komprehensif, saling terkait dan konsisten saru sama lain, baik kebijakan di tingkat makro, maupun mikro, maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih penting lagi kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dan transparan, sehingga terjalin dukungan dari seluruh stakeholder industri beras dan menjadi faktor penentu efekrifitas pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama.

17