Jika Diwajibkan apa konsekuensinya? Jika Sukarela apa konsekuensinya?

Presentasi berjudul: "Jika Diwajibkan apa konsekuensinya? Jika Sukarela apa konsekuensinya?"— Transcript presentasi:

1 Jika Diwajibkan apa konsekuensinya? Jika Sukarela apa konsekuensinya?
KLHS Wajib VS Sukarela? Jika Diwajibkan apa konsekuensinya? Jika Sukarela apa konsekuensinya?

2 Jika KLHS bersifat wajib :
Merujuk fakta bahwa sebagian besar proyek pembangunan pemerintah yang tergolong wajib AMDAL justru tidak melakukan penyusunan AMDAL, maka besar kemungkinan hal serupa akan timbul bila KLHSdikenakan status wajib. Kalaupun ada sektor atau daerah yang melakukan KLHS terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan, besar kemungkinan KLHS yang dilakukan lebih ditujukan untuk memenuhi kewajiban ketimbang digunakan sebagai instrumen untuk mendorong keberlanjtan (sustainability).

3 Jika KLHS bersifat Sukarela :
Besar keungkinan tidak banyak sektor atau daerah yang akan menerapkan KLHS karena ketidaktahuan tentang peran, manfaat, lingkup dan prosedur aplikasi KLHS. Terlebih penyelenggaraan KLHS sangat bersifat fleksibel dan tidak deterministik seperti AMDAL. Sementara kalangan aparatur pemerintah umumnya membutuhkan panduan teknis yang sering amat spesifik untuk penyelenggaraan kebijakan, rencana, program atau proyek-proyek pembangunan. Kemungkinan yang menyelenggarakan KLHS terbatas jumlahnya, namun KLHS tersebut yang pasti dilaksanakan karena didorong oleh kesungguhan dan mengendalikan kerusakan lingkungan dan bukan karena untuk memenuhi persyaratan formal.

4 Wajib/tidak KLHS bersifat kontektual
Wajib tidaknya KLHS lebih baik bersifat kontektual, maksudnya KRP tertentu wajib KLHS dan KRP lain bersifat sukarela. Perlu tanpa proses penapisan pada : KRP pengelolaan dan pemanfaatan SDA KRP yang berpotensi mencegah/ memperlambat degradasi SDA, misal : KLHS perencanaan ruang, KLHS RPJP/M.