PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Presentasi berjudul: "PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN"— Transcript presentasi:

1 PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Lampiran I PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011 Nomor : /PMK.02/2011 Tanggal : Mei 2010 PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, Mei 2010

2 Pokok-pokok Pengaturan :
Pendahuluan; Pendekatan Penganggaran; Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam RKA-KL 2011; Penerapan KPJM dalam RKA-KL 2011.

3 1. Pendahuluan : Latar Belakang
SEB antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan  Hasil restrukturisasi program dan kegiatan digunakan dalam penyusunan RPJMN dan Renstra K/L tahun serta mulai diimple-mentasikan dalam penyusunan RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA tahun 2011. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  mengubah hubungan kelembagaan antara Pemerintah dan DPR berkaitan dengan penetapan APBN, termasuk didalamnya jadwal pembahasan APBN.

4 Pendahuluan : Langkah Perubahan
Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program sesuai hasil restrukturisasi. Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan 0002 (Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai sebuah Kegiatan, mulai TA 2011 statusnya berubah menjadi Komponen Input dari sebuah Output Kegiatan. Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output. Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA 2011 dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasil-kan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.

5 2. Pendekatan Penganggaran :
Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) : pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

6 a. Penganggaran Terpadu
Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja. Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.

7 b. Penganggaran Berbasis Kinerja
Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator output atau indikator outcome.

8 c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memer-lukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan Kegiatan. Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memper-hatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk setiap tahun.

9 3. Penerapan PBK dalam RKA-KL 2011 :
Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran; Struktur Anggaran; Rumusan Output Kegiatan; Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL; Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.

10 a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran
LEVEL NASIONAL DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Outcome Total Rp ESELON I PRIORITAS Indikator Kinerja Nasional Indikator Kinerja Total Rp Target Kinerja ESELON II/SATKER FOKUS PRIORITAS Total Rp Fungsi dan Sub Fungsi; Prioritas atau Non Prioritas. Indikator Kinerja Nasional KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS Output dan Volume Output Indikator Kinerja Jml Rp Output dan Volume Output Indikator Kinerja Jml Rp

11 b. Struktur Anggaran

12 c. Rumusan Output Kegiatan
Kriteria Output : Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas; Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker penanggung jawab kegiatan; Bersifat spesifik dan terukur; Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Es. II/Satker; Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Nasional) menghasilkan output yang mempunyai dampak secara nasional; Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis; Setiap Output didukung oleh komponen input dalam implementasinya; Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.

13 Kategori Output Kegiatan
merupakan output kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau Satker Output Manajemen OUTPUT KEGIATAN merupakan output kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu Unit Eselon II/Satker (core bussiness) dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional Output Teknis

14 d. Program yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL
Program Teknis Program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (eksternal) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PROGRAM sesuai hasil Restrukturisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Generik Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Penelitian dan Pengembangan Program yang mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap K/L Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

15 e. Kegiatan yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL
Kegiatan Generik Kegiatan yg digunakan oleh bbrp esl II yg memiliki karakteristik sejenis KEGIATAN sesuai hasil Restrukturisasi Kegiatan Prioritas Nasional Output spesifik dlm rangka pencapaian sasaran nasional Kegiatan Teknis Kegiatan Prioritas K/L Output spesifik dlm rangka pencapaian kinerja K/L Kegiatan Teknis Non Prioritas Output spesifik namun bukan kategori prioritas

16 4. Penerapan KPJM dalam RKA-KL 2011 :
Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas; Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional; Penerapan KPJM pada Tingkat K/L; Rumus Umum Indeksasi. Review thd Kebijakan Program/Kegiatan ; Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. Parameter Tetap; Parameter Berubah.

17 Kerangka Kerja Prioritas Nasional
a. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional Kerangka Kerja Prioritas Nasional

18 1) Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas
Output Berlanjut atau berhenti Berlanjut atau berhenti Kegiatan Prioritas 1 2 3 Harga tetap atau disesuaikan Cek Komponen Input Cek Output 5 4 Komponen input pendukung kebijakan Target tertentu dan bersifat terbatas Demand driven Komponen input kebijakan 6 Hitung Baseline

19 Perubahan Kebijakan dan Perubahan Harga
2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) Perubahan Kebijakan PRAKIRAAN MAJU PENYESUAIAN Baseline Perubahan Kebijakan dan Perubahan Harga

20 Kerangka Kerja Program/Kegiatan
b. Penerapan KPJM pada Tingkat K/L Kerangka Kerja Program/Kegiatan

21 1) Review thd Kebijakan Program/Kegiatan
Output Berlanjut atau berhenti Berlanjut atau berhenti Program/ Kegiatan 1 2 3 Harga tetap atau disesuaikan Cek Komponen Input Cek Output 5 4 Komponen input Tidak Langsung Target tertentu dan bersifat terbatas Demand driven Komponen input Langsung 6 Hitung Baseline

22 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju
AWAL (Baseline) PRAKIRAAN MAJU Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

23 Perubahan Target Layanan
PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

24 c. Rumus Umum Indeksasi INDEKSASI Harga TETAP = 1 + (1 x N%)n
N= nilai asumsi yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung INDEKSASI Indeks Prakiraan Maju 1 = 1+ (1x10%)1 = 1.10 Indeks Prakiraan Maju 2 1+ (1x10%)2 = 1.21 Indeks Prakiraan Maju 3 1+ (1x10%)3 = 1.33 Harga BERUBAH = 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n Nbaru = nilai asumsi baru yg digunakan Nlama = nilai asumsi lama yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung Indeks Prakiraan Maju 1 = 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n 1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 1 1,08)/1,101 0.98 Indeks Prakiraan Maju 2 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n 1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 2 1,08)/1,102 0.96 Indeks Prakiraan Maju 3 1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 3 1,08)/1,103 0.95

25 Bersambung ke Lampiran II... Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, Mei 2010