Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Presentasi berjudul: "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)"— Transcript presentasi:

1 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Andhika Widiarto, SE., MM. Kepala Unit Pelayanan dan Pendataan LHKPN Jakarta, 31 Mei 2011

2 Penyediaan sarana kontrol masyarakat
Jujur, Terbuka & Tanggung Jawab Manfaat LHKPN Pendeteksian dini dalam pencegahan korupsi Data Base HRD

3 DASAR HUKUM KEP KPK 07/KPK/2/2005 UU 28 th 1999 UU 30 th 2002
Tentang Tata Cara Dan Pemeriksaan Pengumuman, Pendaftaran, LHKPN Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersih dan bebas dari KKN Tentang PN KEP KPK 07/KPK/2/2005 UU 28 th 1999 UU 30 th 2002

4 Kewenangan dalam menangani LHKPN ( UU 30 Tahun 2002)
Pasal 5 ayat 2 Pasal 5 ayat 3 Bersedia diperiksa Harta kekayaannya Sebelum, selama, dan sesudah menjabat Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat

5 Kewajiban PN Terkait Harta Kekayaan (Berdasarkan UU 28 Tahun 1999)

6 Regulasi Pendukung LHKPN Lainnya Untuk Eksekutif

7 PENGELOLAAN LHKPN Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Edukasi sejak dini manfaat Pelaporan LHKPN Memenuhi Kebutuhan Manajemen Dalam Rangka Pencegahan Korupsi

8 MENGAPA PERLU PENGELOLAAN LHKPN?
background check Sebelum diangkat ke jabatan yang lebih tinggi Mengembangkan Corporate Culture MENGAPA PERLU PENGELOLAAN LHKPN? Memperluas Pengetahuan mengenai LHKPN Management Tools pengembangan SDM

9 Contoh Pengelolaan WL - Kementerian Keuangan memperbaharui Regulasi LHKPN dengan penambahan Jabatan Strategis dari jabatan menjadi jabatan; - Kerjasama Monitoring pelaporan LHKPN antara Kementerian Keuangan dengan KPK, dan penerapan PP 53 tahun 2010 oleh Kementerian Keuangan dengan konsisten.

10 Pengelolaan LHKPN D J K N
1. Menerbitkan SK Penetapan Wajib LHKPN tanggal 25 Januari 2011 No. 38/KMK.01/2011 2. Menerbitkan SK Penetapan Koordinator & Administrator LHKPN tanggal 16 Juli 2007 No. 539/KM.1/2007 3. Penyampaian Data Wajib LHKPN (Update terakhir tanggal 9 Mei 2011 : 948 PN )

11 Data Wajib LHKPN KEMENTERIAN KEUANGAN (Data per 30 Mei 2011)
1. Wajib LHKPN : Orang 2. Sudah Menyampaikan : Orang 3. Sudah Diumumkan : Orang

12 JENIS FORMULIR Untuk PN yang baru pertama Kali menyampaikan LHKPN
Apabila terjadi mutasi, promosi, Pensiun, dan Update 2 tahunan Sewaktu-waktu diminta KPK

13 CARA MEMPEROLEH FORMULIR Mengajukan permohonan
Download dari Fotokopi dari Formulir asli TIDAK HARUS ASLI Mengajukan permohonan Kepada KPK

14 PN HARTA YANG WAJIB DILAPORKAN Tidak Dilaporkan Dilaporkan ISTERI /
SUAMI PN ANAK PN ( TIDAK DITANGGUNG SECARA FINANCIAL ) ANAK PN ( MASIH DITANGGUNG SECARA FINANCIAL )

15 + + + + ASAL USUL KEKAYAAN HIBAH HASIL SENDIRI ( 3 ) WARISAN ( 1 )
( 2 ) ASAL USUL KEKAYAAN 1 1 + 2 3 + 2 3 1 + + 3 2

16

17 Mari berkonstribusi

18 Kita mulai dari keluarga:
Caranya ? Kita mulai dari keluarga: Saling menanyakan asal-usul barang atau uang Saling mengingatkan Penanaman sifat kejujuran

19 Direktorat PP LHKPN KPK
Alamat : Jl H. R. Rasuna Said Kav. C1, Kuningan Jakarta Selatan 12920 Telepon : Ext. 8825 SMS : Fax : Website :

20 TERIMA KASIH