M O D U L VI. DAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Presentasi berjudul: "M O D U L VI. DAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA"— Transcript presentasi:

1 M O D U L VI. DAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN LATAR BELAKANG DAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA 1. Materi Kuliah Latar belakang dan implementasi Wawasan Nusantara a. Latar belakang filososfi Wawasan Nusantara (Wasantara) berdasarkan Pancasila, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah. b. Implementasi Wawasan Nusantara 2. Tujuan Pendidikan a. Tujuan Instruksional Umum Memahami latar belakang filosofi wasantara berdasarkan Pancasila, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah, serta implementasi Wasantara. b. Tujuan Instruksional Khusus Mampu menjelaskan latar belakang filosofi wasantara berdasarkan 3. Urutan Materi Kuliah a. Latar belakang filosofi Wawasan Nusantara berdasarkan 1) Pemikiran berdasarkan Falsafah Pancasila Manusia Indonesia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan Penciptanya, yang

2 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pengaruh geografi
terhadap sikap dan tata laku negara yang bersangkutan merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan. Kondisi objektif geografis Nusantara merupakan untaian ribuan pulau, terbentang di khatulistiwa, berada pada posisi silang yang strategis. Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan masih mengikuti hukum laut “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” (TZEMKO) tahun 1939, di mana lebar laut wilayah Indonesia 3 mil dari tiap pantai pulau-pulau. Hal ini tidak menjamin kesatuan wilayah NKRI. Pada tanggal 13 Desember 1967 diumumkanlah Deklarasi Juanda yang berisi: segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk Indonesia – lalu lintas damai di perairan pedalaman dijamin – batas laut teritorial Indonesia 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan demikian pulau-pulau dan laut-laut yang ada disekitar dan di antaranya dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh (NKRI). Deklarasi Juanda ini dikukuhkan dengan UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan demikian wilayah RI berubah luasnya dari 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi yang terdiri atas lebih kurang 65% wilayah laut dan 35% wilayah darat. Wilayah darat terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Lebih kurang pulau-pulau kecil belum bernama. Batas-batas astronomis: Utara : LU

3 Sosial budaya merupakan fakto dinamik masyarakat yang
terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku (lahir bathin) yang memungkinkan hubungan sosial antara anggota-anggotanya. Kebudayaan masyarakat Indonesia bersifat heterogen dengan unsur-unsur: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, (3) Sistem Pengetahuan, (4) Bahasa, (5) Kesenian (Budaya dalam arti sempit), (7) Sistem teknologi dan peralatan. Warisan budaya diterima secara emosional dan bersifat mengikat ke dalam (cohesiveness), yang bisa sangat sensitif. Ketersinggungan budaya mudah memicu konflik antar golongan. Bangsa Indonesia yang menegara merupakan hasil dari proses yang panjang. Secara embrional muncul melalui kesepakatan moral dan politik sejak Budi Utomo (1908), yang merupakan kehendak untuk bersatu, untuk bersama-sama membangun tatanan kehidupan baru, yaitu sebagi satu masyarakat besar, dengan tetap mengakui dan menerima eksistensi keragaman budaya dalam satu kesatuan wilayah negara Indonesia, berdasarkan unsur dinamik pada Sumpah Pemuda (28-10- 1928) terwujud dalam ikrar bersama. Atau secara politik dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proses sosial untuk menjaga dan memelihara nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus terus dilakukan melalui proses sosial uang akomodatif. 4) Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan Perjuangan suatu bangsa didasarkan atas latar belakang sejarahnya. Indonesia diawali dari negara-negara kerajaan tradisional, misalnya Sriwijaya dan Majapahit. Rumusan falsafah negara belum jelas, Yang ada slogan yang ditulis oleh Mpu Tantular: “Bhinneka tunggal ika tanhana dharma mangrwa.