POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik

Presentasi berjudul: "POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik"— Transcript presentasi:

1 POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik
PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

2 Pendahuluan  Berdoa terlebih dahulu sebelum mulai
 Pokok Bahasan: Politik dalam Ekonomi Publik (Kebijakan Publik)  Sub Pokok Bahasan: Review Materi sebelumnya Pengertian Kebijakan Publik Etika dalam Kebijakan Publik Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan politik dalam ekonomi publik yang identik dengan kebijakan publik, etika dan mengevaluasi kinerjanya

3 Review Materi Pertemuan 12
Apa beda struktur APBN sebelum dan sesudah 2000?  Bagaimana “menilai APBD”: kemandirian dan komposisi komponen belanja? Apa maksud/tujuan dan 7 gagasan pokok dalam Keppres No. 80 tahun 2003? Apa yang dimaksud dengan peningkatan kualitas belanja/pengeluaran pemeritah? Bagaimana meningkatkan ‘kualitas’ belanja pemerintah tersebut?   Mengapa masalah dalam pengadaan barang/jasa publik bisa terjadi? Bagaimana solusinya agar di masa mendatang hal tersebut bisa diminimalisir/tidak terjadi lagi?

4 Persiapan Diskusi Kelompok
Bagi setiap kelompok menjadi 4 sub kelompok Buat 4 kelompok baru terdiri dari perwakilan setiap (sub) kelompok Tahapan diskusi kelompok kecil: - Di setiap kelompok baru: perwakilan dua kelompok yang bertugas menjelaskan hasil (tugas) kepada anggota kelompok baru (kecil) - Pembahasan dan diskusi kelompok kecil - Buat kesimpulan Kesimpulan-kesimpulan yg telah dibuat didiskusikan dalam diskusi kelas

5 Politik dan Kebijakan Publik
Politik: teori, metode, atau cara untuk mencapai apa yang dituju Keputusan Politik: keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

6 Politik dan Kebijakan Publik
Politik: teori, metode, atau cara untuk mencapai apa yang dituju Keputusan Politik: keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

7 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
THOMAS R. DYE: Anything a government chooses to do or not to do Penekanan: Bahwa pembuat kebijakan adalah pemerintah Merupakan pilihan fundamental pemerintah (untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu) Hugo Heglo: “A course of action intended to accomplish some ends” Penekanan Bahwa pembuatan kebijakan merupakan proses Berorientasi pada tujuan/goal

8 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Charles O. Jones: “Behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems” Penekanan: Bahwa kebijakan bersifat dinamis Peran pemerintah yang besar Berkaitan denganpemecahan masalah publik Harold Laswell: “A projected program of goals, values and practices” Penekanan: Program yang direncanakan Berlandaskan pada tujuan, nilai dan praktek

9 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
James Anderson: “A purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with problem or matter of concern” Penekanan: Tindakan dilakukan oleh aktor kebijakan (tunggal atau jamak) Berkaitan dengan problem yang harus dipecahkan

10 KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK
1. DIFORMULASIKAN 2. DIIMPLEMENTASIKAN 3. DIEVALUASI OLEH INSTANSI/BADAN/ORGANISASI DALAM SUATU SISTEM POLITIK (LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF) DAN MASYARAKAT

11 SIKLUS KEBIJAKAN (lester and stewart, 2000)
6. PENCABUTAN 1.AGENDA SETTING 5. PERUBAHAN 2.FORMULASI 4.EVALUASI 3.IMPLEMENTASI

12 BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK: berupa aturan, ketentuan, prosedur, dst.. Untuk mencapai tujuan publik (‘kesejahteraan masyarakat’) Kebijakan Publik harus: DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI DIPUTUSKAN DENGAN PROSES DEMOKRASI DITUANGKAN DIDALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

13 Pentingnya Etika dalam Kebijakan Publik
Minimalisme moral yang berlangsung menyebabkan rendahnya kualitas "kebijakan" yang diambil dalam tindakan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, kebijakan kenaikan harga BBM di tengah impitan hidup rakyat kecil: kebijakan yang tidak "bijak" sama artinya dengan kebijakan tak bermoral minimalist morality. Contoh lain kebijakan publik yang ‘tidak bijak’????

14 ETIKA : Nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapannya NILAI : Mencakup perangkat hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Pengertian-pengertian yang yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar dan kurang benar NORMA : Secara harafiah, dapat diartikan “ ukuran atau patokan bagi seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat “

15 Pertimbangan moral Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan basic social structure (John Rawls, A Theory of Justice) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya, termasuk kehidupan beragama. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan UU atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk memelihara tertib sosial

16 Karakteristik Kebijakan Publik
Kriteria dlm menilai pentingnya sektor publik Komposisi output pengeluaran publik harus sesuai dengan keinginan konsumen (masyarakat luas) Adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi Tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar Karakteristik kebijakan publik: Untuk mencapai efisiensi pasar Peraturan pemerintah Pertukaran barang & jasa tertentu Pemecahan masalah ekternalitas Perlunya peran sosial Menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga & tingkat pertumbuhan ekonomi.

17 KEBIJAKAN PUBLIK DARI SUDUT EKONOMI POLITIK:
BENTUK INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK MEMPENGARUHI MEKANISME PASAR AGAR PEREKONOMIAN DAPAT BERLANGSUNG SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN

18 FUNGSI PEMERINTAH FUNGSI PENYELENGGARAAN JASA PUBLIK MINIMIAL
MELAKSANAKAN KEGIATAN NON MEKANISME PASAR MEMPERBAIKI PEMERATAAN FUNGSI MINIMIAL PENYELENGGARAAN JASA PUBLIK PERLINDUNGAN SI MISKIN * PERTAHANAN DAN KEAMANAN * HUKUM DAN PERADILAN * HAK KEPEMILIKAN * PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO * KESEHATAN MASYARAKAT * PROGRAM PENGENTASAN SI MISKIN * BANTUAN AKIBAT BENCANA FUNGSI SEDANG MENANGGULANGI EKSTERNALITIS MENCEGAH MONOPOLI MEMPERBAIKI KETAK- SEMPURNAAN INFORMASI PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL * PENDIDIKAN DASAR * PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP * PENGATURAN PENYEDIAAN UTILITAS * KEBIJAKAN ANTITRUST * DANA PENSIUN * BANTUAN UNTUK KELUARGA * SANTUNAN PENGANGGUR * ASURANSI SOSIAL * ASURANSI * PENGATURAN PENDANAAN * PERLIN- DUNGAN KONSUMEN FUNGSI AKTIF KOORDINASI KEGIATAN SWASTA PEMERATAAN * PENGEMBANGAN PASAR * MENGGALANG PRAKARSA * PEMERATAAN KEPEMILIKAN

19 EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK
Evaluasi ‘Pencapaian Tujuan’ Contoh tujuan: pertumbuhan ekonomi, tertekannya inflasi, berkurangnya pengangguran, peningkatan pendapatan. Contoh lain???? Lakukan penelitian untuk ‘mengukur’nya (umumnya kuantitatif) Bisa dilakukan jajak pendapat tentang ‘pencapaian tujuan’ tsb. Contoh: ‘bagaimana pendapat Anda tentang kondisi ekonomi saat ini (lebih baik, sama sata, lebih buruk)?’ Contoh lainnya???? TERTARIK MENELITI TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK?

20 Berdoa sebelum kelas bubar
Penutup Ada pertanyaan???? Berdoa sebelum kelas bubar Terima kasih