DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

Presentasi berjudul: "DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III"— Transcript presentasi:

1 DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI JAWA TIMUR 2011

2 (Sumber : Modul Etika Organisasi Pemerintah, LAN-RI, 2008)
Pokok Bahasan : ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH (Sumber : Modul Etika Organisasi Pemerintah, LAN-RI, 2008) Fasilitator : DRS. SURJADI, M.Si

3 TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM :
SETELAH MEMPELAJARI MATA DIKLAT ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH, PESERTA DIKLAT AKAN BERSIKAP DAN BERTINGKAH LAKU LEBIH BAIK, BERINTEGRITAS, BERMARTABAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MAUPUN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI.

4 TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS :
SETELAH MEMPELAJARI MATA DIKLAT PESERTA DIKLAT DAPAT : MENJELASKAN PENGERTIAN DAN KONSEPSI ETIKA DAN MORALITAS; MENJELASKAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA; MENJELASKAN POKOK-POKOK IMPLEMENTASI ETIKA DAN KODE ETIK PNS; MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI.

5 Sub Pokok Bahasan : PENGERTIAN DAN FILOSOFI ETIKA & MORALITAS;
POKOK-POKOK IMPLEMENTASI ETIKA; PRINSIP DASAR SIKAP DAN PERILAKU PNS DALAM PELAKSANAAN TUGAS; DISKUSI KELOMPOK

6 Presiden SBY, Januari 2009 : NEGARA TIDAK BOLEH TIDUR DEMI MENJALANKAN TUGASNYA DAN MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN UNTUK MELAYANI RAKYAT. INI BERLAKU BAGI SEMUA JAJARAN PEMERINTAHAN DI SELURUH TANAH AIR.

7 BAGAIMANA YANG SEHARUSNYA
LINGKUP BAHASAN NEGARA PEMERINTAH RAKYAT ETIKA (KESEPAKATAN) (Yang Diinginkan) BAGAIMANA YANG SEHARUSNYA

8 KONSEP “ETIKA” & “MORALITAS”
(2) PERSAMAAN (4) KEADILAN (6) KEBENARAN (1)KEINDAHAN (3) KEBAIKAN (5) KEBEBASAN ETIKA (Sistem Nilai) MORALITAS

9 (Faktor-Faktor yang Berpengaruh)
Pengertian …… : Moralitas LB Budaya TK Pendidikan Pengalaman seseorang Karakter Individu (Faktor-Faktor yang Berpengaruh)

10 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
KEWAJIBAN NEGARA PENYEL. PEM. UMUM MELINDUNGI LANDASAN : NORMATIF DAN KEPATUTAN FUNGSI PELAYANAN TG. JAWAB PEMERINTAH MELAYANI MENGATUR PEMBANGUNAN

11 TANGGUNG JAWAB PNS TANGGUNG JAWAB DISIPLIN; TANGGUNG JAWAB PIDANA;
(PP. 53 TAHUN 2010  Pengganti PP. 30 TAHUN 1980) TANGGUNG JAWAB PIDANA; (UU. 31/1999 jo. UU. 20/2001; UU 28/1999; KUHP) TANGGUNG JAWAB KEUANGAN (UU no. 17/2003 & UU 1 / 2004, PP No.58 / 2005)

12 LOYALITAS PEGAWAI LOYAL KEPADA PIMPINAN; LOYAL KEPADA TEMAN SEJAWAT;
LOYAL KEPADA BAWAHAN; LOYAL KEPADA PELANGGAN / MASYARAKAT; LOYAL KEPADA ORGANISASI.

13 LOYALITAS KEPADA PIMPINAN :
MEMBANTU PIMPINAN MELAKSANAKAN MISI ORGANISASI; MEMBERI MASUKAN YANG BENAR/YANG SEHARUSNYA DENGAN CARA YANG TEPAT, AGAR TIDAK TERJADI KESALAHAN DALAM PELAKSANAAN MISI (Telaah Staf Paripurna).

14 POLA PIKIR PNS IPTEK N.E.P.N PER-UU JURDIL 3 T 3 K INDAH PERSAMA AN
ADIL BAIK BENAR KEBEBASAN MORALITAS

15 ETIKA PENYELENGGARA NEGARA (Jurdil + 3T + 3K)
JUJUR; ADIL; TAAT ATURAN; TEPAT JANJI; TANGGUNG JAWAB; KEWAJARAN; KETELADANAN; KEHATI-HATIAN.

16 ETHOS – ETIKA – MORALITAS
ETHOS (BAHASA YUNANI) = “KEBIASAAN” ATAU “WATAK” ETIKA DALAM BAHASA INDONESIA BERASAL DARI KATA “ETHOS”; ETIKA DALAM BAHASA PERANCIS “ETIQUETTE” (DALAM BAHASA INDONESIA “ETIKET”) = “KEBIASAAN” ATAU “CARA BERGAUL, BERPERILAKU YANG BAIK”. MORALITAS ATAU MORAL (BAHASA LATIN) “MOS” (JAMAK : MORES) YANG BERARTI “CARA HIDUP” ATAU “KEBIASAAN” MORALE (BHS. INGGRIS) BERARTI “SEMANGAT” ATAU “DORONGAN BATIN”

17 PENGERTIAN ETIKA : MERUPAKAN CABANG DARI FILSAFAT YANG MEMPELAJARI TENTANG PRINSIP-PRINSIP MORAL DAN TINDAKAN BERMORAL; ETIKA : BERKENAAN DENGAN PROSES PENGGUNAAN AKAL UNTUK MENETAPKAN “BENAR” ATAU “SALAH” YANG DIGUNAKAN SEBAGAI NILAI-NILAI YANG MENGATUR ATAU SEBAGAI PANDUAN / LANDASAN TINGKAH LAKU MANUSIA.

18 Pengertian….: ETIKA BERKENAAN DENGAN PROSES PENGGUNAAN AKAL UNTUK MENETAPKAN “BENAR” ATAU “SALAH” YANG DIGUNAKAN SEBAGAI NILAI-NILAI YANG MENGATUR ATAU SEBAGAI PANDUAN / LANDASAN TINGKAH LAKU MANUSIA.

19 Pengertian …… : ETIKA :MERUPAKAN PENCARIAN STANDARD-STANDARD MORAL.
ETIKA : MENEKANKAN PADA TINDAKAN INDIVIDUAL YANG DAPAT MENENTUKAN TINGKAT / POSISI MORALITASNYA.

20 Pengertian …… : MORALITAS :
DIMAKSUDKAN UNTUK MENENTUKAN SAMPAI SEBERAPA BESAR SESEORANG MEMILIKI DORONGAN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAK SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA.

21 Pengertian …… : MORALITAS : BERKENAAN DENGAN HAL-HAL YANG MENDORONG TINDAKAN- TINDAKAN SESEORANG YANG HARUS MEMPERHATIKAN “BENAR” ATAU “SALAH”.

22 Pengertian …… : Nilai Kebenaran : NILAI-NIAI KEBENARAN ITU HARUS DILAKSANAKAN DAN DIEKSPRESIKAN DALAM TINDAKAN - TINDAKAN MANUSIA.

23 Pengertian …… : MORAL : LEBIH TERTUJU PADA TINDAKAN ORANG SECARA INDIVIDUAL, SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKSANA KAN “MANUSIA” SEBAGAI “MANUSIA”.

24 Pengertian …… : “MORAL”:
SEBAGAI SISTEM NILAI, MERUPAKAN DAYA DORONG INTERNAL DALAM HATI NURANI MANUSIA UNTUK MENGARAH KEPADA PERBUATAN BAIK DAN MENGINDARI PERBUATAN BURUK.

25 ETIKA SEBAGAI SISTEM NILAI YANG MENGATUR TINGKAH LAKU SESEORANG DALAM BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGAN; MORALITAS SEBAGAI DORONGAN HATI NURANI SESEORANG UNTUK TAAT DAN MEMATUHI SISTEM NILAI TERSEBUT.

26 IMPLEMENTASI “ETIKA” ETIKA ETIKA SOS & BUD
ETIKA POLITIK & PEMERINTAHAN ETIKA EKONOMI & BISNIS ETIKA PENEGAKAN HUKUM ETIKA KEILMUAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA ETIKA DALAM ORGANISASI ETIKA DALAM PEMERINTAHAN ETIKA DALAM JABATAN GOOD GOVERNANCE DALAM ORGANISASI PEMERINTAH ETIKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEWAJIBAN PNS LARANGAN PNS KODE ETIK PNS

27 PARADIGMA ETIKA PEMERINTAHAN
CLEAN GOVERNMENT - Efisien;- Efektif;- Ekonomis. GOOD GOVERNANCE - Efisien, Efektif, Ekonomis; - Kepekaan, Tanggung Jawab Dan Representatif; - Equality, Equity, Fairness.

28 Membangun Good Governance : Sikap dan Karakter PNS harus berubah

29 PNS SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
1. RESPONSIVENESS 2. RESPONSIBILITY 3. REPRESENTATIVENESS

30 PNS SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
4. EFFECTIVENESS 5. EFFICIENCY 6. ECONOMIC

31 PNS SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
7. EQUALITY 8. EQUITY 9. FAIRNESS

32 FAKTOR YANG BERPENGARUH THD EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAH
BUDAYA ORGANISASI; STRUKTUR/SISTEM/RENCANA & KEBIJAKAN FORMAL; KEPEMIMPINAN; LINGKUNGAN STABIL & KOMPETITIF.

33 BUDAYA INDIVIDU  BUDAYA ORGANISASI
Sistem nilai yang diyakini & dipatuhi oleh seseorang secara konsisten, akan menjadi “Budaya Individu”; Apabila semua anggota organisasi secara konsisten meyakini & mematuhi sistem nilai yang “sama” maka sistem nilai itu akan menjadi “Budaya Organisasi”

34 PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI
BUDAYA ORGANISASI ADALAH SEMUA CIRI YANG MENUNJUKKAN KEPRIBADIAN SUATU ORGANISASI: KEYAKINAN BERSAMA, NILAI-NILAI DAN PERILAKU-PERLAKU YANG DIANUT OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI.

35 Pengertian …… BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI “SISTIM NILAI YANG DIYAKINI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI, YANG DIPELAJARI, DITERAPKAN DAN DIKEMBANGKAN SECARA BERKE-SINAMBUNGAN, BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM PEREKAT, DAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN BERPRILAKU DALAM ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN”.

36 FUNGSI BUDAYA ORGANISASI
Budaya mempunyai suatu peran pembeda antara organisasi yang satu dengan yang lain; Budaya organisasi membentuk suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi; Budaya organisasi memudahkan tumbuh berkembangnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual; Budaya organisasi meningkatkan kemantapan system social.

37 BUDAYA ORGANISASI DAN GOOD GOVERNANCE
Budaya Organisasi Pemerintah yang mendukung terwujudnya Good Governance meliputi : 1. Integritas; 2. Profesionalisme; 3. Keteladanan; 4. Penghargaan pada SDM. (Hasil Penelitian Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono ( di BRI)

38 Budaya Organisasi ……… Integritas : bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjada kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik dan Peraturan yang berlaku; Profesionalisme : bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan; Keteladanan : memberikan panutan yang konsisten, bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar;

39 Budaya Organisasi ……… Penghargaan pada sumber daya manusia : merekrut, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Sekaligus memperlakukan personil berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan, memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu maupun kelompok.

40 MENINGKATKAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
MENYUSUN STANDAR; PENERAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI; METODE YANG TEPAT.

41 1- MENYUSUN STANDAR ETIKA OP
NORMA ETIKA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN; MELALUI STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN UNTUK MENGETAHUI KECENDERUNGAN INTERNASIONAL;

42 2 - SISTEM PENGAWASAN & EVALUASI PENERAPAN ETIKA “OP”
OLEH LEMBAGA PEMERINTAHAN; OLEH MASYARAKAT;

43 3 - METODE MENINGKATKAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
MENYUSUN VISI, MISI DAN STRATEGI; PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA; PEMANTAPAN SISTEM MANAJEMEN; PENINGKATAN KUALITAS SDM. Redisko2

44 ORANG BIJAK : JANGAN HANYA MENGUTUK KEGELAPAN SAJA TAPI SEGERALAH MENYALAKAN LENTERA

45 SEKIAN DAN TERIMA KASIH

46 KARAKTERISTIK “GG” (LAN-RI, 2000 : I, halaman 7)
1. PARTICIPATION : Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 2. RULE OF LAW : Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

47 Lanjutan ………….. 3. TRANSPARANCY : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 4. RESPONSIVENESS : Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

48 Lanjutan ………….. CONSENSUS ORIENTATION : EQUITY :
GG menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihn bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-2; EQUITY : Semua warga negara baik laki-2 maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;

49 Lanjutan ………….. EFFECTIVENESS AND EEFICIENCY : ACCOUNTABILITY :
Proses-proses dan lembaga-2nmenghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-2 yang tersedia sebaik mungkin; ACCOUNTABILITY : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dn masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-2 stakeholders. (Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi);

50 Lanjutan ………….. STRATEGIC VISION :
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif GG dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. AGENDA

51 SISTEM NILAI AKAN EFEKTIF MELALUI TAHAPAN Sbb. :
ADA DORONGAN TIDAK INGIN BERBUAT SALAH; (Harus ada sanksi yang jelas) TERBIASA TIDAK BERBUAT SALAH; (Dorongan yang terus menerus menjadi Karakter) KEBIASAAN YANG KONSISTEN AKAN MENJADI BUDAYA/ MALU BERBUAT SALAH (sistem nilai telah membudaya).