KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
Oleh: Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Disampaikan pada: Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 28 Februari 2013

2 OVERVIEW ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010 - 2013

3 ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2010 – 2012
33,24 34,58 30,92 30,44 26,96 25,27 22,50 89,04% 87,19% 91,58% Dari Grafik ini, kita melihat bahwa anggaran kesehatan sesungguhnya terus mengalami kenaikan, namun jika kita melihat proporsi dari anggaran Kementerian Kesehatan dengan Total Pagu APBN yang ada, maka besarnya anggaran tersebut berkisar 2 s.d 2,5 % saja. Proporsi ini masih jauh dari alokasi yang diamanatkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Total APBN 1.056,51 T 1.229,58 T 1.418,49 T 1.683,00 T % APBN Kemenkes thdp Total APBN 2,39 % 2,51 % 2,34 % 2,05 %

4 ALOKASI APBN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH 2010-2012
2011 2012 2013

5 TREN PAGU DAK KESEHATAN 2003-2013 (DALAM MILYAR)
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DAK Kesehatan 375 456,18 620 2.406,80 3.381,27 3.817,37 4.017,37 2.829,76 3.000,80 3.005,93 3.101,55 DAK Nasional 2.269,00 2.838,50 4.014,00 11.569,80 17.094,10 21.202,14 24.819,59 21.133,38 25.232,80 26.115,95 31.697,14 Persentase 16,53 16,07 15,45 20,8 19,78 18 16,19 13,39 11,89 11,51 9,78

6 ALOKASI PAGU DAK KESEHATAN (milliar Rp)
375,00 456,18 620,00 2.406,80 3.381,27 3.817,37 4.017,37 2.829,76 3.000,80 3.005,93 DAK Nasional 2.269,00 2.838,50 4.014,00 11.569,80 17.094,10 21.202,14 24.819,59 21.133,38 25.232,80 26.115,95 Persentase 16,53 16,07 15,45 20,80 19,78 18,00 16,19 13,39 11,89 11,51

7 TREN PAGU DAK KESEHATAN (TRILIUN)

8 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013

9 Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) RPJMN 4 ( ) POSISI SAAT INI Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJMN 3 ( ) RPJMN 2 ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek RPJMN 1 ( ) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 9

10 SASARAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KESEHATAN DALAM RPJMN 2010-2014
Status Awal (2008) Pencapaian Target Target 2014 Status Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,91) 72,0 Perlu kerja keras Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 228 228 2) 118 tak akan tercapai Menurunnya angka kematian bayi per kelahiran hidup 34 323) 24 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen) 18,4 17,9 4) <15,0 on track Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,6 2,4 5) 2,1 Ket : 1) Hasil SP tahun 2010, BPS 2) SDKI tahun 2007, BPS (Hasil SP 2010 dan SDKI 2012 perhitungan belum selesai) 3) SDKI tahun 2007, BPS (Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 : 32/1.000 dan SP 2010: 26/1.000) 4) Riskesdas 2010, Kemenkes 5) SP tahun 2010, BPS (Hasil sementara SDKI 2012 : 2,6 )

11 REVIEW RPJMN 2010 – 2014 BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG
MID TERM REVIEW Tercapai/ on track/on trend Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator On track/tercapai = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai

12 MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN
NO INDIKATOR STATUS AWAL (2009) CAPAIAN TARGET 2014 2010 2011 2012 1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 72,0 2 Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 228 n.a 118 3 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan 84,3 84,8 86,38 88,64 90 4 Angka kematian bayi per kelahiran hidup 34 32 3) 24 5 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,6 2,4 4) n.A 2,63) 2,1 6 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,7 44,19 42,76 68 7 Prevalensi kasus HIV (Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 1) 57,5 2) 79,5 3) 8 Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) 1,85 1,96 1,75 1,69 9 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 59,1 63,1 64,58 80,10 Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010

13 KERANGKA PERENCANAAN & PENGANGGARAN KEMENKES 2013
Analisis Situasi ISU STRATEGIS Peningkatan Akses kesehatan & gizi yg berkualitas bagi Ibu dan Anak Peningkatan Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, Vaksin, Alkes & makanan, serta daya saing produk dalam negeri 6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas KELUARAN Cakupan pelayanan kesehatan Prevalensi penyakit Persentase pelayanan kesehatan Jumlah lulusan tenaga kesehatan Angka kesakitan INPUT Kegiatan Promotif, kuratif Sarana dan prasarana Tenaga Dana Obat, vaksin Pelatihan Monev/Bimtek Pedoman Sosialisasi Fasilitasi Renja KL RPJMN RENSTRA Disandingkan dgn Kegiatan Daerah dlm MusrenbangNas Cluster IV UP4B TEMA PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN Dikawal dalam RKA-KL & DIPA MP3EI MP3KI

14 MASALAH DAN TANTANGAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2013 Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di DTPK dan DBK; Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.

15 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2013 Peningkatan akses yankes dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan nakes yang merata Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, IPTEK kesehatan dan Tata Manajemen Birokrasi yg bersih akurat dan Efektif

16 NO ISUE STRATEGIS 2013 SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013
Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013 NO ISUE STRATEGIS 2013 1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi yang Berkualitas bagi Ibu dan Anak Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (cakupan PN) 89 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 88 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 80 Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan 9.323

17 NO ISUE STRATEGIS 2013 2. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang Disembuhkan 87 Angka Penemuan Kasus Malaria per Penduduk 1,25 Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 90 Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 16.000 3. Peningkatan Profesionalisme dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang Merata Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT) 85 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan dan Diberi Insentif di DTPK dan di DBK 5.320

18 NO ISUE STRATEGIS 2013 Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan
4. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Jumlah TT Kelas III RS yang Digunakan untuk Pelayanan Kesehatan (new initiave) 10.544 Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Penduduk Miskin 9.323 5. Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan, Jaminan Keamanan, Khasiat/Manfaat dan Mutu Obat, Alat Kesehatan, Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 95

19 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (1)
Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke‐13 serta penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata‐rata 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim; Menuntaskan Program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan anggaran Remunerasi K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi terkait implementasinya terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan; Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran; Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata; Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan;

20 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (2)
Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Mastelan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI); Mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial; Mendukung Program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi; Kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi energi dan subsidi non‐energi; Menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran; Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal; Mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional;

21 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (3)
Menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending); Menyediakan alokasi anggaran untuk dana awal kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter di daerah rawan bencana, pemetaan bencana, dan pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor‐Timur; Mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC Meeting 2013; Mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, bibit padi unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan; serta Meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, dan pemakaian BBN.

22 KEBIJAKAN BELANJA KEMENTERIAN T.A. 2013 (1)
Peningkatan efisiensi belanja K/L melalui melalui penerapan flat policy untuk belanja operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas; Peningkatan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara; Peningkatan sinergi pusat‐daerah terkait dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk DAK, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; Pelaksanaan kebeihakan (affirmative action), terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri kecil dan industri kreatif, serta mendukung pembangunan pasar‐pasar percontohan tradisional, termasuk pasar desa. Mendukung pelaksanaan direktif Presiden Kementerian/lembaga agar melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 10% sampai 15% dari total alokasi belanja perjalanan dinas pada Pagu Anggaran RAPBN 2013

23 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013

24 Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2013
1. Meningkatkan akses dan kualitas yankes, fokus pada penurunan AKI, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan. 2. Peningkatan yankes penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). 3. Mendukung penyediaan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 4. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit. 5. Mendukung penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014. 24

25 LINGKUP KEGIATAN DAK KESEHATAN TAHUN 2013
Pelayanan Kesehatan Dasar Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatan mampu PONED/instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan poskesdes/ posbindu Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan di DTPK Rehabilitasi Puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi /paramedis Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan atau pengadaan UKBM Kit Kesehatan Rujukan Pengadaan sarana dan prasarana RS Siap PONEK Penyediaan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS Pembangunan IPL RS; Pemenuhan peralatan UTD RS/BDRS. Pengadaan sarana dan prasarana ICU dan IGD Pelayanan Kefarmasian Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pembangunan baru/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kab./Kota Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus kepulauan/satelite 25

26 SASARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013
Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 91 puskesmas; Persentase puskesmas mampu PONED 90 persen; Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin sebanyak puskesmas; Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK menjadi 95 persen; Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Program Jamkesmas menjadi 90 persen; dan Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 95 persen.

27 EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2010 DAN 2011
SUBBIDANG TAHUN 2010 TAHUN 2011 Jumlah Provnsi/Kab/ Kota Laporan (%) Realisasi (%) Pelayanan Kesehatan Dasar 405 kab/kota 19 20,94 397 kab/kota 14,1 14,2 Pelayanan Kefarmasian 378 kab/kota 440 kab/kota 16,1 27 Pelayanan Kesehatan Rujukan 42 RSUD Provinsi 14,8 15,56 48 RSUD Provinsi 13,3 13 19 BLK 54 Lab Dinkes Kab/kota 215 RUSD Kab/Kota 260 RUSD Kab/Kota

28 TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2013

29

30 PERAN SERTA STAKEHOLDER DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN KESEHATAN
Organisasi Profesi Pemda Lintas Sektor DPR/D PL Air Bersih Rmh Sht Sarkes Logistik KIA/KB P2M Imunisasi, IMS/HIV Tb, Mal Gizi PMT ASI Perguruan Tinggi LSM Binfar Fe, Vit A Obat KIA/KB PPJK Jamlesmas TARGET PEMBANGUNAN KESEHATAN Donor Swasta SDM Bidan, Dokter SpOG, SpA BUKR PONEK P- P Mix Litbang Studi Data BUKD PONED UTD Promkes KIP/K MPR 30

31 Terimakasih