Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Presentasi berjudul: "Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian."— Transcript presentasi:

1 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

2 P4TO dan PED - Kurangnya sosialisasi konsep dan pelaksanaan fasilitasi PED dan P4TO - Belum ada pemetaan tanaman obat di daerah - Banyak potensi di daerah yang belum tergali karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta manajemen - Perlunya dukungan dari pimpinan daerah dalam pembangunan P4TO dan PED - Kabupaten kota belum mengetahui kriteria yang diperlukan dalam pengajuan P4TO dan PED - Jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED

3  Belum adanya pembinaan kepada produsen simplisia  Penatalaksanaan asset peralatan P4TO dan PED  Penetapan penerima fasilitasi tidak dilakukan pada tahun berjalan  Pemda belum memberikan perhatian dalam pengembangan OT terutama tenaga

4  Perlu adanya kesiapan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung pendirian P4TO dan PED  Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu mensosialisasikan dan advokasi konsep P4TO dan PED kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Kota  Perlu adanya surat resmi tertulis yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota  Kriteria penyusunan proposal disosialisasikan hingga kabupaten/kota  Perlu adanya jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED  Inventarisasi potensi tanaman obat di masing-masing daerah

5 SINAP - Kurangnya dukungan infrastruktur (listrik dan koneksi internet) - Mutasi pegawai yang cepat di PKM dan PBF - SIPNAP belum mengakomodir puskesmas dan layanan kesehatan di bawahnya - Belum ada sistem pelaporan NPP di PBF (belum ada permenkes) - Kesulitan dalam impor data - Sanksi yang ditimbulkan tidak bisa diterapkan karena kesalahan pada jaringan (under control) - Apotik belum merasa perlu melakukan pelaporan

6  Perlu pembaharuan SIPNAP agar lebih dapat diakses oleh wilayah dengan keterbatasan akses  SIPNAP sudah mengakomodir RS dan PKM, untuk PKM dan layanan diakomodir oleh intalasi farmasi kabupaten kota  Peningkatan kemampuan server SIPNAP  Sosialisasi SIPNAP terutama terkait sanksi untuk unit layanan  Permenkes pengelolaan prekursor  Pelaporan PBF jangan merepotkan dan tumpang tindih dengan e-report, diakomodir dalam sistem yang sedang direvisi  Advokasi penempatan tenaga farmasi di PKM dan jaringannya

7