NIDN; PDPT; SIPKD DAN SKP

Presentasi berjudul: "NIDN; PDPT; SIPKD DAN SKP"— Transcript presentasi:

1 NIDN; PDPT; SIPKD DAN SKP
BIDANG II FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

2 NIDN= nomor induk dosen nasional
merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang adalah berstatus sebagai dosen tetap, baik PTN maupun PTS sesuai ketentuan dalam PP No 37 Tahun 2009

3 Manfaat NIDN Bagi Perguruan Tinggi Pendirian Program Studi Baru Perpanjangan Program Studi Laporan Evaluasi data dosen semesteran Akreditasi PT dan Program Studi 2. Bagi Pemerintah Sebagai bank data dan informasi akurat tentang profil dan peta kekuatan SDM untuk bahan pendukung berbagai perumusan kebijakan

4 3. Bagi Dosen Syarat untuk keperluan; Melamar Beasiswa Dalam/Luar Negeri Mengikuti Berbagai Kegiatan Peningkatan Kompetensi Mengikuti Program Sertifikasi Mengajukan Penilaian Angka Kredit Mengajukan Kenaikan Jabatan Akademik dll Identitas sebagai dosen tetap Bagi yang belum PNS, NUPN (NOMOR URUT PENGAJAR NASIONAL)

5 NIDN DI FKH-UA TERDAPAT DATA DOSEN S1 MASIH ADA 2 1 ORANG SUDAH BERES
1 ORANG HARUS UPDATE DATA DENGAN IJAZAH DAN TRANSKRIP S2 dan S3

6 TUPOKSI PENDATAAN PERGURUAN TINGGI
No. Jenis Pendataan Pemroses 1. Data PDPT (semesteran) 2. Perubahan data PDPT 3. Data Kelembagaan 4. Perpanjangan Ijin Prodi 5. NIDN 6. Perubahan data dosen 7. Perpindahan homebase dosen intra PT 8. Perpindahan homebase dosen antar PT 9. NUPN

7 PDPT= PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Manfaat PDPT Mendukung kebutuhan PT dalam memperpanjang ijin penyelenggaraan Program Studi, Serdos, Beasiswa, dll Menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan non akademik PT (termasuk publikasi ilmiah) Mendukung kebutuhan benchmarking PT Mengakomodasi heterogenitas sistem informasi di PT Mempermudah pengiriman data (letak geografis) Menjamin keamanan data di level jaringan dan basisdata Mendukung integritas dan konsistensi data Membantu dalam pengambilan keputusan Sejalan dengan tujuan PDPT bagi DIKTI, dimana Ditjen DIKTI memerlukan data dan informasi yang akurat berkaitan dengan pendidikan tinggi dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan Diperlukan integrasi data dan informasi (PT, kopertis, BAN-PT, dll), sehingga Ditjen DIKTI dapat mengevaluasi standar dan kebijakan yang telah dikeluarkan berdasarkan data dan informasi tersebut yang menjadi dasar analisis untuk pembuatan kebijakan-kebijakan Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, meliputi Public Accountability: Akreditasi , Sertifikasi, Asesment Laporan rutin ke otoritas terkait Internal Accountability Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Aktor utama dalam penjaminan mutu Perguruan tinggi: SPMI Masyarakat: BAN-PT Pemerintah: Ditjen DIKTI  Pangkalan Data PT

8 PDPT FKH -UA DATA BELUM TER UPDATE HARUS SEGERA UPDATE / MAINTENANCE
SEHINGGA HARI INI KITA LAKUKAN IJAZAH TRANSKRIP PANGKAT JABATAN

9 cara Ijazah terakhir Transkrip Pangkat/jabatan
Di scan, masukan dalam 1 folder untuk tiap dosen dalam bentuk pdf

10 Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD)
DIKTI mencanangkan pelaksanaan Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD) kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia sebagai penyempurnaan pelaksanaan program Beban Kerja Dosen (BKD). Pelaksanaan SIPKD tersebut berkaitan dengan Alokasi Tunjangan Profesi dan tunjangan dosen, Penetapan kenaikan Jabatan Akademik, dan Alokasi BOPTN

11 Dosen dinyatakan lulus antara lain mendapatkan nomor induk dosen nasional (NIDN), biodatanya diakui dan dimasukkan dalam database Ditjen Dikti dan mendapatkan fasilitas untuk pengembangan misalnya beasiswa, hibah penelitian, pengabdian masyarakat, dll. Semua dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) wajib mengisi SIPKD, meskipun dosen yang bersangkutan sedang tugas belajar.

12 Yang terhormat Bapak/Ibu dosen peserta SIPKD,Sehubungan dengan perbaikan server dan proses pengisian SIPKD, maka Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengumumkan bahwa pengisian SIPKD diperpanjang sampai dengan 28 Februari Terimakasih. -

13 Pengisian data di cybercampus
cybercampus.unair.ac.id NIP baru dan password Masuk ke BIODATA

14 SKP = SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NPMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

15 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS ADALAH SUATU PENILAIAN SECARA SISTEMATIS YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENILAI TERHADAP SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PNS PRESTASI KERJA ADALAH HASIL KERJA YANG DICAPAI OLEH SETIAP PNS PADA SATUAN ORGANISASI SESUAI DENGAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA

16 SASARAN KERJA PEGAWAI YANG SELANJUTNYA DISINGKAT SKP ADALAH RENCANA KERJA DAN TARGET YANG AKAN DICAPAI OLEH SEORANG PNS TARGET ADALAH JUMLAH BEBAN KERJA YANG AKAN DICAPAI DARI SETIAP PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN

17 PFEBRUARI HARUS SELESAI
ALASAN Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan PNS dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun TIDAK BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH REPRUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PFEBRUARI HARUS SELESAI

18 ADA PENYEMPURNAAN SEHINGGA DP3 TIDAK BERLAKU ATURAN BARU ADALAH BERDASARKAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Penyempurnaan DP-3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif.

19 UNSUR-UNSUR SKP Kegiatan Tugas Jabatan
Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. b. Angka Kredit Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.

20 d. Tugas Tambahan Selain melakukan kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. e. Kreatifitas PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP

21 CARA PENILAIAN DAN NILAI SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara meng-gabungkan Penilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja

22 Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan.
91 keatas : sangat baik 76 – : baik 61 – : cukup 51 – : kurang 50 kebawah : buruk Penilaian SKP dapat lebih dari 100 Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

23 FORMULIR SASARAN KERJA PNS PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PNS
PERNYATAAN KONTRAK KERJA ANALISIS JABATAN

24 III. Kegiatan Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
NO I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol.Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja III. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA Surabaya, ….Januari 2013 Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama NIP NIP

25 KEGIATAN TUGAS DAN JABATAN
1. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 2. PENELITIAN DAN PUBLIKASI 3. MELAKSANAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENUNJANG

26 KEGIATAN DAN TUGAS JABATAN
1.BIDANG PENDIDIKAN & PENGAJARAN MEMBERI KULIAH(D3;S1;;S2;S3) MEMBERI PRAKTIKUM (D3;S1;S2;S3) MEMBIMBING PROFESI DOSEN WALI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PENGUJI (proposal; skripsi; tesis;disertasi;tugas akhir)

27 2. PENELITIAN DAN PUBLIKASI - mendapatkan penelitian - menulis buku - menulis di majalah/jurnal

28 3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - mendapatkan dana pengmas - membantu mengajar di instansi lain

29 4. PENUNJANG TRIDHARMA - tugas tambahan - kepanitiaan - keanggotaan dalam organisasi profesi

30 III. Kegiatan Tugas Jabatan
contoh NO I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama Dr.Abdul Samik Prof.Dr.Pudji Srianto 2 NIP 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina /Gol IV-a Pembina Utama Muda/Gol IV-c 4 Jabatan Ketua Departemen Guru Besar 5 Unit Kerja Departemen Reproduksi III. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA

31 III. Kegiatan Tugas Jabatan
NO I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol.Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja III. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA 1. Memberi kuliah

32 III. Kegiatan Tugas Jabatan
NO III. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA Memberi kuliah Ilmu Penyakit satwa Aquatik S1 (gasal) 1 13 Tatap muka 100 6 bulan Memberi praktikum Ilmu penyakit satwa aquatik (gasal 6 topik Memberi kuliah Fistekpro D3 2 13 tatap muka Memberi praktikum Fistekpro D3 8 topik Memberi kuliah Fistekpro S2 4 2 semester 1 tahun Koasistensi reproduksi 8 2 semester 100 1 bulan Menguji Tugas akhir D3 1 1 semester 6 bulan Menguji proposal S1 2 1 tahun Menguji Skripsi S1 Dosen wali

33 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
2 Membuat buku ajar 2 semester 100 1 tahun Publikasi 2 judul 3 Melaksanakan pengabdian masyarakat dana RKAT 1 1 judul . Memberikan bantuan mengajar di BBIB singosari 1 1 kegiatan 100 1 tahun 4 Wakil dekan 2 8 2 semester Anggota profesi 2 2 semster jumlah Surabaya, ….Januari 2013 Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama NIP NIP

34