Challenges in Utilizing the HDI in Planning and Budgetting in Aceh Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University.

Presentasi berjudul: "Challenges in Utilizing the HDI in Planning and Budgetting in Aceh Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University."— Transcript presentasi:

1 Challenges in Utilizing the HDI in Planning and Budgetting in Aceh Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University

2 Dana Otsus dan Migas: Aceh DTMGBDana Otsus Peruntukan Dana30% pendidikan--- Pengelolaan DanaPemerintah Aceh berwenang mengelola pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh Pelaksanaan ProgramPemerintah Aceh--- Perencanaan Programdisepakati bersamadituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota Tujuan pembiayaan--- infrastruktur, ekonomi rakyat, kemiskinan, pendidikan dll. Dasar pemanfaatan---keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota

3 Dana Otsus Lainnya INPRES/DAK SDO/DAU DBH SDA DBH Pajak PAD Total Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh (1999-2008)

4 Penerimaan Per Kapita Kab/Kota di Aceh 2007 (Rupiah)

5 Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor kesehatan (Harga Konstan 2006)

6 Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor pendidikan (Harga Konstan 2006)

7 Belanja Adm. Pemerintahan masih menjadi prioritas, alokasi untuk pendidikan (% dari total belanja) menurun Komposisi Belanja Provinsi Aceh (% dari total belanja) Komposisi Belanja Kab/Kota di Aceh (% dari total belanja)  Alokasi untuk infrastruktur dan kesehatan sedikit meningkat

8 Tingkat kemiskinan di Aceh telah menurun, tapi masih jauh di atas rata-rata nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

9 Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh masih dibawah rata-rata nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

10 Pendapatan daerah belum menunjukkan hubungan positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan Tingkat Kemiskinan (%), 2007  Besaran alokasi anggaran hanya syarat awal, kualitas dan efisiensi anggaran adalah syarat mutlak

11 … alokasi per kapita yang tinggi belum menunjukkan hubungan positif terhadap keluaran pembangunan (outcomes) Belanja vs. keluaran di bidang kesehatan Belanja vs. keluaran di bidang pendidikan  Diperlukan evaluasi dan optimalisasi terhadap belanja intra-sektor (kualitas belanja)

12 Code HDIRanks (National) Province/ Districts/ Cities 200620072008200620072008 1100 NAD 69,41 70,3570,76 18 17 1101 Simeulue 66,38 67,9768,60 366 327338 1102 Aceh Singkil 67,17 67,9768,12 331 326353 1103 Aceh Selatan 68,41 68,8769,18 276 289306 1104 Aceh Tenggara 70,58 70,9670,99 178 190211 1105 Aceh Timur 68,84 69,4069,55 256 250289 1106 Aceh Tengah 71,16 72,1172,81 152 137130 1107 Aceh Barat 68,08 69,2869,66 293 260281 1108 Aceh Besar 71,87 72,7172,84 123 111129 1109 Piddie 69,99 70,7671,21 198 193202 1110 Bireuen 72,20 72,4572,60 106 122138 1111 Aceh Utara 70,44 71,3971,47 187 176192 1112 Aceh Barat Daya 67,52 68,3769,38 313 309299 1113 Gayo Lues 66,61 67,0867,17 358 367392 1114 Aceh Tamiang 68,73 69,1769,81 261 272267 1115 Nagan Raya 66,88 67,6468,47 345 340342 1116 Aceh Jaya 67,77 68,2368,94 304 316318 1117 Bener Meriah 68,12 68,8869,77 292 288272 1118 Pidie Jaya 69,40 69,9671,23 227 229201 1171 Kota Banda Aceh 75,44 76,3176,74 30 2425 1172 Kota Sabang 73,66 74,4875,00 70 6062 1173 Kota Langsa 71,51 72,2272,79 140 129133 1174 Kota Lhokseumawe 73,80 74,6575,00 64 5661 1175 Subulussalam 67,80 68,2868,42 303 312343 Aceh HDI

13 Skema Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus (Setara 2% DAU Nasional) (100%) Provinsi (40%) Kabupaten/Kota (60%) Alokasi Dasar (30%) Alokasi Formula (70%) Penduduk (30%) Area (30%) HDI(30%) CCI (10%)

14 Keterbatasan HDI Pengumpulan data Komparabilitas dan reliabilitas data empiris Tidak mencakup seluruh makna human life Perlu diterjemahkan lebih konkret untuk tujuan penganggaran,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

15 Rekomendasi: Untuk membangun ownership, dinas-dinas terkait IPM harus dilibatkan dalam menetapkan baseline value dan target value untuk setiap indikator yang mendukung penguatan IPM Untuk membangun respek terhadap IPM, perlu kesepakatan melakukan analisis gap secara reguler sebagai basis untuk advocacy dan follow-up intervensi pemerintah dalam penguatan IPM Kualitas IPM tergantung kepada validitas dan reliabilitas data yang harus dibangun bersama BPS yang antara lain meliputi perluasan dan keterwakilan sampel dan penerbitan yang tepat waktu. Perhatian yang terus menerus terhadap IPM harus dibangun dengan partisipasi masyarakat.

16 Terima Kasih