1 Ekonomi Politik Liberalisme: –Akarnya adl perlawanan thd monarki absolut di Inggris> Magna Charta 1215. Dipelopori oleh kaum bangsawan. –1700an muncul.

Presentasi berjudul: "1 Ekonomi Politik Liberalisme: –Akarnya adl perlawanan thd monarki absolut di Inggris> Magna Charta 1215. Dipelopori oleh kaum bangsawan. –1700an muncul."— Transcript presentasi:

1 1 Ekonomi Politik Liberalisme: –Akarnya adl perlawanan thd monarki absolut di Inggris> Magna Charta 1215. Dipelopori oleh kaum bangsawan. –1700an muncul masa enlightmen/pencerahan dan Rev. Perancis 1700an>semboyan: Liberty, Egalite, Fraternity>Sbg perlawanan kaum borjuis thd kekangan monarki absolut. Semboyan bidang ekonomi=Laissez faire/perdagangan bebas. Juga perlawanan thd kekuasaan gereja (Protestan dll).

2 2 Liberalisme Inti pemikiran Liberal Klassik= kebebasan individu untuk mengejar hasrat dan kepentingannya/independensi>Pengakuan adanya kebebasan kodrati individu. –John Locke=individu punya 2 dimensi: Etika/moral dan Ontologi. Etika=nilai2 dasar hidup individu spt kebahagiaan, kesenangan dst. Ontologi=kehendak yg dikejar individu. –Individualitas dihayati sbg manusia yg bebas menentukan kehendaknya sendiri>dia boleh menyesuaikan diri atau menentang aktivitas sosial.

3 3 Liberalisme Karakteristik Ekonomi Liberalisme: –Pasar Bebas; Fungsi negara dipersempit. –Adam Smith=Hanya dg mekanisme pasar bebas, keadilan komulatif dlm arena ekonomi bisa dipertahankan. Keadilan Komulatif=keadilan yg terkait dg pemulihan kembali kerusakan/kerugian yg terjadi dlm transaksi sosial dan terkait dg model pertukaran yg fair dlm transaksi ekonomi>Prinsipnya=No harm: tdk menyakiti orang lain. Intinya=persamaan utuh dan hakiki dlm setiap individu. Ini membuka ruang hukum bagi keadilan individu.

4 4 Liberalisme Dua argumen pokok Pasar Bebas: Argumen Ekonomi dan Argumen Moral. –Argumen Ekonomi=mewujutkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Masalah ekonomi hanya dikaitkan dg produksi-distribusi- konsumsi bagi kesejahteraan individu & sosial. –Argumen Moral=mengaitkan aspek moral dlm pasar bebas. Ada 3 ciri utama: Pertama prinsip Utilitas=Unsur pembentuknya dilihat dr segi psikologis dan fungsional.

5 5 Liberalisme Psiko=merupakan ekspressi ekonomi individu; mengandung nilai moral=layanan pemenuhan kebutuhan individu Fungsional=pasar bebas membuka manfaat sosial. Kedua, moralitas dlm pasar bebas=Adam Smith: PB mengandung pranata sosial yg memungkinkan terciptanya kesejahteraan bersama; bhw hakekat hidup sesuai dg kodrat manusia untuk hidup lbh baik; PB memungkinkan individu secara kodrati mengejar & mengembangkan hajat hidup mereka. Ketiga, PB tdk memihak/impartial/netral dlm penyediaan barang/jasa: tdk ada pemberian wewenang khusus yg bisa ciptakan monopoli/PB adl tempat bebas untuk bertransaksi.

6 6 Liberalisme –Fungsi negara dipersempit/dibatasi. Regulasi ekonomi tdk berada di tangan negara; negara hrs melindungi individu dlm mengejar kesejahteraannya. Negara yg membatasi hak2 ekonomi=mengingkari kontrak sosial. –Campurtangan negara menimbulkan ketidakseimbangan sosial dlm perekonomian. Kapitalisme adl anak kandung Liberalisme –Nilai yg muncul adl Instrumentalis= lbh mementingkan nilai tukar dpd nilai guna/manfaat sebab bisa timbulkan transaksi.

7 7 Neo-Liberalisme –Diperkenalkan oleh John Stuart Mills. –Sbg respons atas kritik Marxisme. –Menekankan peranan negara yg lbh besar dlm mengurus masalah warga (politik, ekonomi, sosial, budaya dll). –Melahirkan konsep Welfare State sbg perlindungan bagi warga yg tertinggal dlm mekanisme pasar bebas. (Ada berbagai tunjangan=Hari Tua; Pengangguran; Jaminan Kesehatan; Subsidi Transportasi dll).

8 8 Neo-Liberalisme –Memandang perlu adanya intervensi negara dlm segi daya beli (subsidi). Tapi berbeda dg intervensi negara ala Komunisme. –Intervensi negara dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian yg terganggu oleh alur produksi kapitalistik. –Intervensi negara dipakai dlm rangka menyejahterakan rakyat yang terpinggirkan. Misalnya mewajibkan majikan memberi perlindungan bagi pekerjanya. –Berbahaya apabila intervensi negara menjadi berlebihan, misalnya dlm masalah regulasi media.