Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013

Presentasi berjudul: "Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013
Jakarta, 2013

2 DAFTAR ISI 1 2 Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013 3
Pengantar 1 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah 2 Implementasi Pendidikan Menengah Universal Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013 3 2

3 Pengantar 3

4 ....Indonesia’s economy has enormous promise...
.... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood .... Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012) 4

5 Tren Permintaan terhadap Tenaga Terampil di Negara Maju
.... Permintaan terhadap tenaga terampil di negara maju terus meningkat .... Demand for Skilled and Unskilled Workers, reflected in employment rates, Sumber: Yidan Wang, Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability 5

6 PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM
PEMBANDING Komposisi Pendidikan INDONESIA PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM TINGGI dan MENENGAH 100% 175% TINGGI 19% di 2025 44% di 2025 MALAYSIA MENENGAH OECD DASAR Data Kemdiknas, Diolah dari: Encyclopedia of Nations, diakses Januari 2011

7 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah
1 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah

8 FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Tahun ...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... 5 PRIORITAS PROGRAM Dikdas Dikti exploring – strengthening - empowering Dikmen Pendidikan KARAKTER INTEGRASI & PEMBIASAAN PAUD AKADEMIK INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 5 PENINGKATAN AKSES DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI PENINGKATAN AKSES DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN VOKASI. 4 PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3 2 PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG BERMUTU 1 PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD

9 Rencana Pemanfaatan APBN Kemdikbud Tahun 2013
B.1. Pengembangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi B.2. penguatan SPIP B.3 Penguatan E-Administrasi A C A.1 Belanja Mengikat (Gaji dan Operasional) A.2. Pemenuhan BOP PAUD A.3. Subsidi Siswa Miskin A.4. Rintisan BOS SM A.5. PNBP Pendidikan Tinggi A.6. Peningkatan Profesionalisme Guru & Dosen A.7. PHLN dan Rupiah Murni Pendamping A.8. Pengembangan Cagar Budaya dan Revitalisasi Museum C.1. PAUDISASI & Pendidikan Non Formal dan Informal C.2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar C.3. Peningkatan Daya Tampung SMP C.4. Rintisan Wajar 12 Tahun C.5. Peningkatan Daya Tampung dan Daya Saing PT C.6. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus C.7. Penguatan Balai/UPT Difokuskan pada daerah 3T, Klaster 4 (nelayan), dan UP4B

10 Implementasi Pendidikan Menengah Universal
2 Implementasi Pendidikan Menengah Universal

11 A B Implementasi PMU Rencana Implementasi PMU
Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

12 Rencana Implementasi PMU

13 Prinsip Dasar Implementasi PMU
Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau Prinsip Dasar Implementasi PMU Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. diperlukan Data yang Cepat, Tepat waktu dan Akurat

14 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (1)
... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota Proses Pengambilan Putusan Taktis Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Standar Pelayanan Minimal Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Target APK Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: SNP Proyeksi Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik Unit Sekolah Pendidik - Tenaga Kependidikan Kondisi 2011 Putusan Strategis Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Standar Biaya Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

15 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (2)
Nasional Provinsi Kabupaten/Kota

16 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
z APK 97,0% (2020) (2040) Program Percepatan Reguler ...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah.. .... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

17 Target Pencapaian PMU per Provinsi

18 Strategi Pencapaian PMU
Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

19 Kebutuhan Anggaran PMU
Catatan : Kebutuhan Anggaran tersebut mencakup anggaran untuk SMA, MA dan SMK Anggaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi Diperlukan kebijakan pembagian pembiayaan yang melibatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggaran PMU

20 Skenario Pencapaian Pendidikan PMU
B Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

21 SKENARIO PENCAPAIAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL
PENGEMBANGAN PMU MODEL PENDATAAN MODEL SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN BERBAGI PEMBIAYAAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

22 Pengembangan PMU

23 MODEL PENDATAAN ONLINE PENDIDIKAN MENENGAH (1)
DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH P DATA WAREHOUSE Sekolah Service Interface online Internet Administrasi/Akademik Penugasan Guru Mengajar Penetapan Jadwal Matapelajaran Administrasi Kehadiran Siswa Penetapan Wali Kelas Administrasi Sarana/Prasarana Administrasi Nilai Hasil Belajar Database Sekolah Paket Aplikasi Sekolah offline Service Interface Sekolah Terdekat Backup ICT Center Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal pendidikan Menengah

24 ALUR INFORMASI PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH (2)
Dinas Pddk Kab./Kota Dinas Pddk Provinsi Dit. Teknis Sistem Pendataan Online Pendidikan Menengah Sistem Pendataan PDSP Unit Lainnya Service Interface Pemanfaatan Data Online Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

25 Model Sekolah No Kriteria Ukuran Sekolah Kecil Sedang Besar 1
3-6 kelas 9-27 kelas >27 Kelas 2 Jumlah Sekolah Banyak Sedikit 3 Jarak ke Sekolah Dekat Jauh 4 Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru) 5 Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru Sulit Mudah 6 Efisiensi Biaya Operasional Rendah Tinggi 7 Variasi Mata Pelajaran Pilihan 8 Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas) Sempit Luas

26 Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat
(dalam persen) No Jenis Biaya Pemerintah Pemda Masyarakat 1 Biaya Investasi Sarana/Prasarana 2 Biaya Operasional Sekolah (BOS) 10 3 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 0 - 40 4 Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 100 (PNS) (Non PNS) 5 Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus 6 Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

27 Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013

28 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Tahun 2011/2012 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2012 (Persen) Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2011/2012 Rata-Rata Nas APK SM 76,44 % (256 Kab/Kota) (2241 Kab/Kota) (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota)

29 Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011/2012 dan Sasaran Prioritas Pasuruan, Jatim Klungkung, Bali Sungai Penuh, Jambi 256 Kab/ Kota Rata-rata Nasional = 76,44% APK (%) PRIORITAS 2 (196 Kab/Kota) 241 Kab/ Kota PRIORITAS 1 (45 Kab/Kota) Labuanrbatu Selatan, Sumut Tana Tidung, Kaltim Puncak Jaya, Papua Kabupaten/Kota

30 3.1 ANALISIS KEBUTUHAN BOS SM TAHUN 2013 APK SMA/SMK/MA TAHUN

31 ANALISIS KEBUTUHAN BANTUAN SISWA MISKIN TAHUN 2013
3.2 ANALISIS KEBUTUHAN BANTUAN SISWA MISKIN TAHUN 2013 Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

32 3.3 ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS BARU TAHUN 2013
Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012 …dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di SMA dan SMK sebagian masih dilakukan dengan double shift. Kekurangan RKB seluruhnya berjumlah ruang untuk memenuhi kekurangan rombel yang ada dan peningkatan APK sebesar 4% ...

33 3.4 ANALISIS KEBUTUHAN LAB SMA/RPS SMK/RPL SM TAHUN 2013 Keterangan :
Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2011/2012 Keterangan : - Laboratorium : Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa/Multimedia, Komputer Ruang Praktek Siswa (RPS) : Workshop, Bengkel RPL SM : Ruang Seni dan Budaya, Olah raga dan Aula

34 3.5 ANALISIS KEBUTUHAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2013
Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

35 3.6 ANALISIS KEBUTUHAN REHABILITASI RUANG KELAS TAHUN 2013
Kondisi Ruang Kelas SMA Kondisi Ruang Kelas SMK Kondisi Ruang Kelas SMLB Baik Rusak Berat Rusak Sedang Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

36 3.7 ANALISIS KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK Kondisi Saat Ini Kekurangan
Sumber data : diolah Data NUPTK Tahun 2011

37 3.8 ANALISIS KEBUTUHAN TUNJANGAN GURU TAHUN 2013
Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012

38 Profil Guru Belum S1/D4 Berdasarkan Usia
3.9 ANALISIS PENINGKATAN KUALIFIKASI S1/D4 GURU DIKMEN 2013 ..dari guru dikmen yang belum S1/D4, prioritas peningkatan kualifikasi S1/D4 adalah guru dengan usia tahun Profil Guru Belum S1/D4 Berdasarkan Usia Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012

39 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013
3.10 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 1-4

40 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013
3.11 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 2-4

41 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013
3.12 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 3-4

42 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013
3.13 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 4-4

43 Dit. Pembinaan PK & LK Dikmen Dit. Pembinaan PTK Dikmen
PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Pusat Rp ,613 Milyar (98,09 %) Dekonsentrasi Rp. 217,706 Milyar (1,91 %) Dit. Pembinaan SMA Rp ,715 Milyar (36,19%) Dit. Pembinaan SMK Rp ,142 Milyar (40,69 %) Kegiatan SMA Rp. 92,598 Milyar (42,53 %) Kegiatan SMK Rp. 95,106 Milyar (43,69%) Kegiatan PTK Rp. 30,001 Milyar (13,78 %) Dit. Pembinaan PK & LK Dikmen Rp. 330,320 Milyar (2,96 %) Dit. Pembinaan PTK Dikmen Rp ,514 Milyar (18,24 %) Setditjen Dikmen Rp. 213,920 Milyar (1,92 %) Ditjen Dikmen Total Anggaran 2013 Rp ,320 Milyar

44 B PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

45 ANGGARAN DITJEN DIKMEN 2013 BERDASARKAN JENIS BELANJA
C ANGGARAN DITJEN DIKMEN 2013 BERDASARKAN JENIS BELANJA

46 PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

47 PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

48 PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013
F PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

49 Alokasi DAK Bidang Pendidikan Untuk SMA dan SMK
C.14 Alokasi DAK Bidang Pendidikan Untuk SMA dan SMK SMK 434 Kabupaten/Kota Rp. 2,409 Triliun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 Rp. 4,016 Triliun SMA 441 Kabupaten/Kota Rp. 1,606 Triliun Penggunaan DAK 2013 Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk dengan perabotnya. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan terdiri atas: Pengadaan Peralatan Laboratorium; Pengadaan Buku Referensi; Pembangunan Laboratorium; dan Pembangunan Perpustakaan.

50 TERIMA KASIH