Perkembangan e-government dari sisi akademis

Presentasi berjudul: "Perkembangan e-government dari sisi akademis"— Transcript presentasi:

1 Perkembangan e-government dari sisi akademis
Onno W. Purbo Disampaikan pada Seminar Pembukaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Hotel Mesra - Samarinda, 9 November 2009

2 Onno W. Purbo E-mail: onno@indo.net.id Telp: 021 - 4204701
Bekas PNS Bekas DOSEN ITB Penulis Teknologi Informasi Fungsi Sebagai Guru Memberikan Ilmu DPA MASTEL Koordinator DIKLAT ORARI PUSAT

3 Perkenalan Pembuat Jaringan Internet di ITB Penulis 40 Lebih Buku Teknologi Informasi/Internet Ribuan Artikel Teknologi Informasi / Internet Memberikan Workshop/Seminar: rata-rata 3-4 kali / minggu Memberikan Workshop IT Internasional di: Bhutan, Nepal, Laos, Kamboja, Chennai India, Ottawa, Berlin, Tunis, Geneva, Bangkok, Yale University, Harvard University, University of Toronto.

4 Paradigma Baru Prinsip 5C : Customer – Pengguna jasa
PERUBAHAN PARADIGMA TELEMATIKA Prinsip 5C : Customer – Pengguna jasa Company – Badan Usaha Competition – Usaha yang berdaya saing tinggi Currency – Pengendalian gejolak nilai tukar Country – Pembenahan institusi manajemen publik PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS Nasional Regional Global Paradigma Baru Tata dunia baru Interkonektifitas Interoperabilitas Globalisasi Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) Konsepsi/Kemampuan/Jaringan Kerja (concept/competence/connection networking)

5 Revitalisasi Manajemen
TUNTUTAN REFORMASI Perubahan Lingkungan Strategis : Nasional, Regional, Global Kondisi Sekarang : Poleksosbud & hankam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Peningkatan/ Perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sosial Demokratisasi Desentralisasi Pemerintahan yang baik (Good Governance) Paradigma Baru = REFORMASI Revitalisasi Manajemen Pelayanan Publik Program Pelayanan Prima Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Program Penyempurnaan Kelembagaan/Sistem Tatalaksana Program Desentralisasi Program Telematika

6 PENGERTIAN SISTEM INFORMASI
= Decision Support System (DSS) = Information Processing System = Management Information System (MIS) = Information System Kegiatan yang mengacu pada sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi (= Telekomunikasi, Media, Informatika  Telematika) yang dirancang guna mendukung operasi, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan suatu lembaga ataupun organisasi

7 FUNGSI PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASISKAN TELEMATIKA
Efisien  memberikan kepuasan Efektif  memberikan kecepatan pelayanan Akuntabel  dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik Best Value for Money  penghematan terhadap anggaran (khususnya anggaran negara) Transparan  memberikan akses terhadap informasi dan proses penyelenggaraan pelayanan publik Non-diskriminatif  perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara

8 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA INDONESIA
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia Telematika untuk Mempersatukan Bangsa dan Memberdayakan Masyarakat Telematika Dalam dan Untuk Masyarakat Infrastruktur Informasi Nasional Partisipasi Sektor Swasta dan Masyarakat, serta Pembentukan Iklim Usaha Pembangunan Kapasitas e-Government (Government Online) Tim Koordinasi Telematika Indonesia

9 Panduan yang sudah disosialisasikan :
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Indonesia Panduan yang sudah disosialisasikan : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah Panduan tentang Pendidikan dan Pelatihan SDM e-Government

10 PERATURAN PERUNDANGAN TELEMATIKA
UU No. 36/1999  Telekomunikasi Inpres No. 1/2001  Kemayoran Cyber Area Inpres No. 2/2001  Aplikasi Komputer berbahasa Indonesia Inpres No. 6/2001  Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika Keppres No. 9/2003  TKTI Inpres No. 3/2003  Kebijakan Pengembangan e-Government

11 Pengeluaran/Perpanjangan KTP, SIM, Paspor, dll.
INTEGRASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Pengeluaran/Perpanjangan KTP, SIM, Paspor, dll. e-Health Ijin Perumahan, IMB, dll. e-Government e-Education e-Procurement e-Commerce e-Business e-Purchasing e e-Payment Pembayaran Pajak, Ijin Ekspor/Impor, dll.

12 Kecenderungan teknologi
Konvergensi berbagai media menjadi satu media  multimedia Komputer, Handphone, PDA, Pocket PC, Tape recorder, TV, Radio  bahkan alat rumah tangga Wireless Technologies Infrared, Wi-Fi, Bluetooth e-Government e-Learning e-Business m-Government m-Services Transformasi dari konvensional digital Tantangan bagi penyelenggara layanan publik dan bisnis

13 Traditional & Future model

14 Definisi E-Government (Bank Dunia)
“government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency” Pemanfaatan TIK Transformation relasi Peningkatan-peningkatan: Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

15 Definisi E-Government (Bank Dunia)
Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemanfaatan teknologi informasi Transformasi relasi antar pihak yang terkait dgn e-gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pengembangan sarana dan infrastruktur TI

16 Lingkup Kajian E-Government
Manu-sia Proses Tekno-logi Kebi-jakan Implementasi e-gov melibatkan aspek-aspek yang saling terkait … dan keberhasilan implementasi e-gov sangat tergantung kepada penanganan aspek-aspek tersebut

17 Dasar Hukum e-Government
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Government, yang memiliki tujuan: 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C) atau diebut juga A2C (Administrations to citizens) Menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat Bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat Contoh implementasi: website pemerintah, SIMTAP 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B) atau disebut juga A2B (Administrations to business) Menghubungkan antara pemerintah dengan dunia usaha Bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara duniausaha dengan pemerintah Contoh implementasi: pengadaan barang/jasa online (electronic procurement) 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G) disebut juga A2A (Administration to Administration) Hubungan horizontal antar instansi pemerintah (baik dalam negeri maupun luar negeri Bertujuan untuk mempercepat transaksi data antar instansi Contoh implementasi: sistem cekal depkumham, sistem Interpol, jaringan LAN intra instansi Hubungan vertikal antar instansi pemerintah dengan pegawainya Bertujuan untuk mempercepat tersebarnya informasi dalam intansi pemerintah Contoh implementasi: Sistem Kepegawaian, Sistem Gaji Pegawai

18 Manfaat e-government Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pada setiap tingkat pemerintahan dapat dilakukan melalui atau bahkan video conference. Meningkatkan hubungan antara pemerintah (G2G-Government to Government), pelaku bisnis (G2B- Government to Business) dan masyarakat umum (G2C-Government to Citizens). Dengan adanya transparansi diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Pelurusan garis birokrasi dalam operasi pemerintahan untuk menjamin kecepatan respon terhadap kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat. Memudahkan masyarakat, pelaku bisnis, pegawai dan level pemerintah lainnya dalam menemukan informasi dan mendapatkan layanan dari pemerintah. Memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi biaya melalui integrasi dan penghapusan system yang berlebihan.

19 Terminology: e-Government
Bring the public services to the web and mobile application Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk pertukaran informasi dengan stakeholder yang terkait.

20 Faktor-Faktor Organisasi & Teknologi
Apa yang ingin dicapai? Bagaimana cara mencapai tujuan ? Bagaimana mengarahkan, mengkomunikasikan, dan melaksanakan strategi ? Aktifitas apa saja yg dilaksanakan pada setiap inisiatif ? Kemampuan apa yg diperlukan untuk melak-sanakan atau mendukung setiap aktifitas? Layanan TI apa yg dapat menyediakan kapabilitas yg dikehendaki ? Teknologi apa yg diperlukan dan tepat utk mendukung layanan TI tersebut ?

21 Kasus: Amerika Serikat
An American soldier renewed his Virginia state driver’s licence on Tuesday in December No big deal---except that it wa six o’clock in the morning and he completed the procedure in seconds without leaving the army base where he was stationed, across three state boundaries in Fort Benning, Georgia…etc.. (Holmes, 2001)

22 Contoh pelayanan e-government di Bidang Kepegawaian
Administrative (Payroll, absensi, data base karyawan buat ngetik peraturan) ---- efisiensi Effectiveness Selection and Recruitment Placement Succession Management Training and Knowledge Management Performance Appraisal Compensation Management Job Design

23 Keuntungan eGov Melayani masyarakat secara elektronik:
24 jam sehari 7 hari seminggu Kapan pun Dari manapun Online…not inline Melayani masyarakat lebih cepat, efisien, transfaran, dan responsif

24 Tahapan transisi dari ‘government’ ke ‘e-government’
1. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan pebisnis melalui jaringan komputer, salah satu sarana yang populer adalah media Web. Kunci pada tahap ini adalah on-line dan emerging 2. Pengindeksan dokumen dan file dalam tujuan untuk mempermudah pencarian, kemampuan ‘search engine’ bagi masyarakat sangatlah penting. Kunci utama pada tahap ini adalah informasi yang dinamik dan pertukaran informasi. 3. Form aplikasi dapat di download, petugas pemerintahan dapat berinteraksi melalui web atau internet. Kunci disini adalah interaktif. 4. Masyarakat dimungkinkan memulai on-line administrasi, mencari dan mengisi formulir secara on line, termasuk tanda tangan digital. Hal utama disini adalah kemampuan transaksi. 5. Interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah melalui internet.

25 Literatur Pengetahuan
Tahapan Layanan e-Government Interoperabilitas Transaksi Standar Interaktif Data Sharing Statik Basis Data e-Services Literatur Pengetahuan Security Apl Interaktif Forms Perbaruan data Distribusi Informasi Cont Mgt e-Billing Tool Kolaborasi Virtual Office 25

26 Temuan Level 1: Static Semua website sudah melewati level pertama yakni hanya mempublikasikan informasi seputar profil instansi tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil (2) visi dan misi, (3) prosedur pelayanan publik, dan (4) berita seputar instansi yang bersangkutan Sumber berita sebagian besar bukan dari instansi tersebut tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter-update dengan baik karena ada website yang menyajikan berita yang sudah kadaluwarsa. Sekedar kliping

27 Hanya kliping

28 Temuan Level 2: Interaktif
Website yang dianalisis semuanya masih dalam level interaksi. Aplikasi fasilitas interaksi yang disediakan antara lain: Buku tamu, Forum, Chatting, Link kontak Polling

29 Buku tamu Hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari pejabat atau staf birokrasi terkait ataupun dari admin website. Bahkan ada buku tamu yang hanya ditujukan kepada admin hanya bersifat interaksi satu arah. Hampir semua website sangat lambat dalam menanggapi komentar pengunjung, bahkan banyak yang belum ada jawaban

30 Contoh buku tamu

31 Tidak tuntas

32 Forum Diskusi / Konsultasi
Forum diskusi / konsultasi juga masih banyak yang kosong tidak ada aktivitas. Beberapa website baru membuat topik diskusi namun sama sekali tidak ada aktivitas.

33 Chatting Sebagian besar hanya hanya untuk chat antar user, bukan chat dengan pejabat atau staf birokrasi terkait berkaitan dengan pelayanan publik.

34 Not online Yang lain… Tidak kelihatan mana yang online dan not online

35 Polling Belum dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap isu daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Tindak lanjut dari polling juga tidak diinformasikan kepada publik. Banyak pula polling diadakan hanya untuk menggali aspirasi tentang tampilan website, yang tentunya ditujukan untuk admin website bukan untuk peningkatan pelayanan publik.

36 Temuan Level 3: Transaksi
Tidak ada satu pun yang termasuk level ketiga yakni level transaksi untuk pelayanan publik. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menyediakan menu Layanan Publik, tapi masih bersifat informatif saja, sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur layanan. E-Procurement lebih banyak untuk publish dan download form

37 Temuan Level 4: Interoperabilitas
Belum ada Integrasi Masih banyak tantangan dan hambatan

38 So…Peluang dan tantangannya?
Setiap instansi sudah punya website Hambatan Manusia Hardware dan infrastruktur Organisasi Perlu revitalisasi website diiringi perubahan budaya

39

40

41 Belajar TIK tidak mengenal “BATAS”
Eko Ramaditya Adikara (Rama) adalah seorang penyandang tuna netra yang memiliki kemampuan tak kalah dengan mereka yang normal, khususnya dalam mengoperasikan komputer dan melakukan komposisi musik dengan bantuan komputer.

42

43

44

45

46

47