Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
Pada Pertemuan Regional DAK Bidang KB tahun 2011
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2011 Disampaikan Pada Pertemuan Regional DAK Bidang KB tahun 2011 Di Pontianak
2
DASAR HUKUM UU No. 10 TAHUN 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 tertanggal 19 Nopember 2010 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 216/PMK.07/2010 Tanggal 3 Desember 2010
3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL I. PENDAHULUAN II. TUJUAN DAN ARAH PEMANFAATAN III. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA IV. KEBIJAKAN V. KEGIATAN PRIORITAS……………………… VI. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN VII. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Pelaporan B. Pemantauan C. Evaluasi VIII. PENUTUP
4
TUJUAN UMUM Tercapainya sasaran prioritas pembangunan keluarga berencana dalam RKP 2011 untuk mencapai NRR = 1 atau TFR 2,1 per wanita dan laju pertumbuhan penduduk 1,1 persen pada tahun 2014
5
TUJUAN KHUSUS Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau PKB/PLKB dan PPLKB/UPT dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB; Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas yan KB, trtm klg miskin dan rentan lainnya; Meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga; Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat
6
INDIKATOR KRITERIA TEKNIS
Angka kesertaan ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR); Angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR); Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin) terhadap jumlah keluarga; Jumlah keluarga; Kepadatan penduduk.
7
ARAH PEMANFAATAN Angka kesertaan ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) relatif masih rendah; Angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR) relatif masih tinggi; Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin) terhadap jumlah keluarga relatif masih tinggi. Jumlah keluarga relatif besar/banyak; Kepadatan penduduk relatif tinggi.
8
INDIKATOR OUTPUT Terpenuhinya 3,178 unit kendaraan bermotor roda dua 6,016 set Sarana Kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka. UPT; Terpenuhinya 78 MUYAN KB KELILING) SKPD-KB) kab/kota; Terpenuhinya 4,870 set IUD Kit, Terpenuhinya 6,339 set Implant Kit, Terpenuhinya 2,501 unit Obgyn Bed bagi Klinik KB, dan Terbangunnya 205 unit Gudang Alokon bagi SKPD-KB; Terpenuhinya 93 MUPEN KB bagi SKPD-KB kab/kota,
9
INDIKATOR OUTPUT 9. Terpenuhinya 8,177 set KIE Kit bagi PKB/PLKB,
8. Terpenuhinya 2,321 unit PA bagi PPLKB/Ka. UPT, 9. Terpenuhinya 8,177 set KIE Kit bagi PKB/PLKB, 10. Terbangunnya 266 Balai Penyuluhan di kecamatan; 11. Terpenuhinya 12,737 set BKB Kit bagi BKB di tingkat Desa/Kel;
10
INDIKATOR OUTCOME Terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,2 juta peserta, 3,8 juta diantaranya miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya, 3,4 juta mandiri, dan 900 ribu menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, Medis Operatif) ; Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 27,5 juta peserta, 12,2 juta diantaranya miskin dan rentan lainnya, 13,6 juta mandiri, dan 6,9 juta menggunakan kontrasepsi jangka panjang; Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber-KB melalui klinik KB pemerintah dan swasta dan tersediannya dukungan sarana dan prasarana bagi klinik KB; Meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan , pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan, meningkatnya keterampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia; Tersedia dan meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi informasi komunikasi program kependudukan dan KB.
11
KEBIJAKAN UMUM Kebijakan DAK KB tahun 2011 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dengan meningkatkan: (i) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (ii) meningkatkan kuantitas,kualitas, dan kecepatan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini lapangan; (iii) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (iv) sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta (v) sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak.
12
KEBIJAKAN KHUSUS Bupati/Walikota penerima DAK mengikutsertakan SKPD- KB pada setiap tahap kegiatan. Pada Kabupaten/Kota penerima DAK yang belum dibentuk SKPD-KB dan tidak ada SKPD yang mempunyai fungsi mengelola Program KB, Bupati/Walikota wajib menunjuk dan menetapkan SKPD lain sebagai pelaksana. Menjaga ketepatan perencanaan dengan menetapkan distribusi penggunaan DAK menurut program dan kegiatan di setiap kabupaten/kota.
13
(Lanjutan) KEBIJAKAN KHUSUS 4. Bupati/Walikota dpt merubah/menyesuaikan distribusi penggunaan DAK dg ketentuan masih dlm lingkup (menu) kegiatan yg tlh ditetapkan & menginformasikan perubahan dimaksud kepada Kepala BKKBN. 5. Perubahan/menyesuaian thdp distribusi penggunaan DAK menurut kegiatan dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota; 6. Pendistribusian alokasi anggaran DAK menurut jenis kegiatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usulan SKPD-KB. 7. BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi, koordinasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2011.
14
PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN
A. Program Peningkatan Daya Jangkau & Kualitas Penyuluhan, Penggerakan & Pembinaan Program KB Tenaga Lini Lapangan Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT Sarana Kerja PLKB/PKB/PPLKB B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Fisik Pelayanan KIE Program KB 3. Pengadaan MUPEN KB bagi SKPD-KB Kab/Kota; 4. Pengadaan KIE Kit bagi desa/kelurahan; 5. Pengadaan Public Adress bagi kecamatan.
15
PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN
(Lanjutan) PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN C. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Fisik Pelayanan KB Pengadaan sarana pelayanan di klinik KB, mencakup Implant Kit & IUD Kit; Obgyn Bed, Pengadaan MUYAN KB bagi SKPD-KB kab/kota; Pembangunan Gudang Alokon bagi SKPD-KB kab/kota. Membangun/Renovasi Balai Penyluhan KB di TK Kecamatan D. Program Peningkatan Sarana Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 10. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit bagi kelompok BKB di desa/kelurahan.
16
16
17
PRIORITAS LOKASI KAB/KOTA
Wilayah Penyangga Utama, Wilayah Penyangga, dan Wilayah Pengembangan. Penyangga Utama terdiri dari 10 provinsi , yaitu: Jawa Barat ● Lampung Jawa Timur ● Nusa Tenggara Barat Banten ● Sulawesi Selatan Jawa Tengah ● Sulawesi Barat Sumatera Utara ● Sumatera Selatan Terdiri dari 208 kabupaten/kota
18
PRIORITAS LOKASI KAB/KOTA
Penyangga terdiri dari 19 provinsi, yaitu: ● RIAU ● KALTIM ● KEPRI ● JAMBI ● NTT ● SULTENG ● KALBAR ● BENGKULU ● SUMBAR ● KALTENG ● KALSEL ● GORONTALO ● A CEH ● BABEL ● SULTRA ● MALUKU ● PAPUA ● MALUT ● PAPAR Terdiri dari 254 kabupaten/kota
19
PRIORITAS LOKASI KAB/KOTA
Pengembangan terdiri 4 prov, yaitu: SULAWESI UTARA BALI D I YOGYAKARTA DKI JAKARTA (NON DAK) Terdiri dari 29 kabupaten/kota JUMLAH KAB/KOTA = 491 Kab/Kota
20
PENETAPAN URUTAN KAB/KOTA
Penetapan Skor Indikator Teknis Indikator CPR, skor terkecil (1 = satu) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka pencapaian paling kecil (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka terkecil kedua (urutan kedua), dan seterusnya. Sementara itu indikator CWR, persentase KPS dan KS I, jumlah keluarga dan kepadatan penduduk skor terkecil (1 = satu) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka paling besar (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka terbesar kedua (urutan kedua), dan seterusnya.
21
PENETAPAN URUTAN KAB/KOTA
Penetapan Skor Kabupaten/Kota Menjumlahkan skor 5 indikator (CPR, CWR dan persentase KPS dan KS I, jumlah keluarga dan kepadatan penduduk); Kabupaten/kota yang mempunyai total skor terkecil berada pada peringkat pertama, terkecil kedua berada pada peringkat kedua, dan seterusnya;
22
KABUPATEN/KOTA YANG DIUSULKAN MENERIMA DAK BIDANG KB 2011
Berdasarkan langkah-langkah di atas, total skor secara nasional berkisar antara terendah 90 dan tertinggi 852. Kabupaten/kota yang diusulkan menerima DAK diprioritaskan pada kabupaten/kota yang mempunyai total skor kecil. Kabupaten/kota yang diusulkan mendapatkan DAK KB 2011 ditetapkan yang mempunyai total skor 700 ke bawah Berdasarkan ketentuan di atas, jumlah kabupaten/kota yang mempunyai total skor 700 ke bawah sebanyak 417 kabupaten/kota.
24
ALOKASI DAK BIDANG KB TAHUN 2011 NASIONAL
MENU/KEGIATAN JUMLAH FISIK JUMLAH DANA PERSENTASE SEPEDA MOTOR 3,178 50,893 13.9 MUPEN 93 55,799 15.2 MUYAN 78 42,899 11.7 IUD KIT 4,870 21,917 6.0 IMPLANT KIT 6,339 15,851 4.3 OBGYN BED 2,501 30,018 8.2 GUDANG ALKON 205 26,216 7.1 PUBLIC ADRESS 2,321 17,417 4.7 KIE KIT 8,177 28,621 7.7 BKB KIT 12,737 31,85 8.6 KANTOR PPLKB/UPT 266 31,562 SARANA KERJA PLKB/PKB 6,016 15,057 4.0 TOTAL 368,100 100,0
25
10 KAB/KOTA ALOKASI DAK BIDANG KB TAHUN 2011 TERTINGGI
NO KAB/KOTA JUMLAH DANA (MILYARD) 1 Kab. Sukabumi 1,718.4 2 Kota Bekasi 1,698.2 3 Kab. Ciamis 1,640.6 4 Kab. Bogor 1,571.5 5 Kab. Garut 1,545.1 6 Kab. Cianjur 1,516.5 7 Kab. Manokwari 1,516.2 8 Kab. Subang 1,484.3 9 Kab. Cirebon 1,456.8 10 Kab. Ponorogo 1,435.7
26
10 KAB/KOTA ALOKASI DAK BIDANG KB TAHUN 2011 TERENDAH
NO KAB/KOTA JUMLAH DANA (JUTA) 1 Kota Batu 695.9 2 Kota Salatiga 711.6 3 Kota Solok 711.8 4 Kab. Sukamara 713.3 5 Kab. Waropen 725.2 6 Kota Subulussalam 725.8 7 Kota Probolinggo 729.5 8 Kota Kotamobagu 9 Kota Blitar 733.1 10 Kab. Dharmasraya 734.1
27
ALOKASI DAK BIDANG KB TAHUN 2011
28
Lanjutan
29
Lanjutan
30
Lanjutan
31
Lanjutan
32
Lanjutan
33
Lanjutan
34
Lanjutan
35
Lanjutan
36
Lanjutan
37
Lanjutan
38
Lanjutan
39
Lanjutan
40
Lanjutan
41
Lanjutan
42
Lanjutan
43
Lanjutan
44
Terima Kasih 44
Presentasi serupa
