DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.

Presentasi berjudul: "DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait."— Transcript presentasi:

1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait DJPB)

2 Kendala dalam Penyusunan LK SDM Masih terdapat pimpinan satker yang belum menyadari tanggung jawabnya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/barang di satker masing-masing; Terdapat satker yang tidak/memiliki atau kurang operator SAI dan SIMAK-BMN. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pegawai/operator SAI yang tidak diikuti dengan penyediaan SDM akuntansi yang baru; Tenaga pembina akuntansi di daerah belum berfungsi secara optimal, baik SAKPA maupun SIMAK-BMN. 2

3 Kendala dalam Penyusunan LK Dalam penyelenggaraan rekonsiliasi terdapat kendala, a.l: Data SAU yang berubah-ubah, sehingga pelaksanaan rekonsiliasi berulang- ulang; Elemen data di SAU tidak sesuai dengan data di kementerian, khususnya rekonsiliasi penerimaan perpajakan; Adanya kesalahan mata anggaran maupun bagian anggaran pada SAU, Penyediaan data SAU kurang lancar; Aplikasi rekonsiliasi penerimaan belum tersedia. Pos-pos LRA Terdapat penyediaan dan penggunaan anggaran belanja yang tidak sesuai BAS tanpa dilakukan revisi DIPA; Pendapatan perpajakan dan PNBP telah dilakukan rekonsiliasi. Angka LRA sudah merupakan hasil rekonsiliasi antara SAI/MPN dengan SAU. Permasalahan yang dihadapi dalam rekonsiliasi adalah data SAU tidak lengkap atau diubah oleh KPPN karena adanya verifikasi, sehingga sulit ditrasir ke SAI/MPN. 3

4 Ditjen Perbendaharaan SAKPA telah berjalan lancar; SIMAK BMN: 1. Terdapat kesalahan prosedur pengoperasian SIMAK BMN sehingga terjadi selisih di beberapa satker; 2. Terdapat ketidakcocokan antara saldo BMN berdasarkan SAKPA dengan SIMAK BMN; 3. Realisasi Belanja Modal belum sesuai dengan penambahan aset tetap dari pengadaan TA berjalan; 4. Terdapat hasil klarifikasi dan penilaian aset tetap oleh DJKN yang belum direkam di beberapa satker. 4

5 Rencana Tindak TA 2009 Pemberian pemahaman tentang SAI kepada para pejabat Kementerian Keuangan; Peningkatan pelatihan SAI untuk staf akuntansi/keuangan; Mendorong pembinaan SAI oleh DJPB dan DJKN di satker daerah; Pendampingan penyusunan LK secara intensif; Peningkatan penyelenggaraan SIMAK BMN; Peningkatan rekonsiliasi secara periodik; 5

6 Catatan u/ DJPB Data SAU (data gabungan KPPN dan BUN) merupakan bahan rekonsiliasi KL, karena itu harus andal. Data kiriman KPPN masih banyak yang tidak andal, data Bendum dan Vera tidak sama  KPPN agar melakukan rekonsiliasi internal, pastikan LKP = LAK sebelum kirim melalui Komda; Rekonsiliasi KPPN/Kanwil DJPB dengan satker/unit akuntansi wilayah masih banyak kendala, KPPN/Kanwil minta satker merubah data SAI yang sudah benar  KPPN/Kanwil agar meneliti keandalan datanya, SDM agar paham SAK dan SIMAK-BMN lebih baik dari satker. Data yang dikirim tidak valid terbukti dari hardcopy LKPP KPPN dan softcopy beda.