KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011"— Transcript presentasi:

0 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011
DR. SUDIBYO ALIMOESO, MA Sekretaris Utama, BKKBN Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Jakarta, Januari 2011

1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011
Pendahuluan Kebijakan dan Strategi Operasional Pokok-Pokok Kegiatan Operasional Tahun 2011 Penutup

2 I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Amanat Undang-Undang No, 52/2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (pasal 56: BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana) PEPRES No. 62/2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

3 LATAR BELAKANG (lanjutan)
Penduduk sebagai titik sentral pembangunan Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumberdaya alam Keberhasilan pembangunan ditentukan dan merupakan konsekuensi dari pembangunan kependudukan karena penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan. Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people-centered development), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk Pembangunan belum sepenuhnya berwawasan kependudukan Kuantitas penduduk (laju dan jumlah penduduk, struktur penduduk tdk menguntungkan, kepadatan dan persebaran tdk merata)

4 B. SITUASI KEPENDUDUKAN INDONESIA YANG KURANG MENGUNTUNGKAN
Kualitas penduduk Kuantitas penduduk Komponen pertumbuhan Kesehatan Pendidikan Agama Perekonomian Sosial budaya Jumlah Kelahiran Struktur Kematian Persebaran Migrasi

5 KUANTITAS PENDUDUK INDONESIA
1. JUMLAH PENDUDUK BESAR Empat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia: 2010 Tren LPP 1.27

6 Trend Jumlah Penduduk Indonesia
? 6

7 Tren Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (% per tahun)
? 1,60% LPP mengalami pembesaran selama 10 tahun terakhir, padahal pada periode 20 tahun sebelumnya LPP mengecil 7

8 STRUKTUR PENDUDUK TIDAK MENGUNTUNGKAN
2010 LANSIA TRIPLE BURDEN REMAJA BALITA DAN ANAK

9 PERSEBARAN PENDUDUK Konsentrasi penduduk tetap di Jawa,
walaupun persentasenya menurun tetapi sangat lamban

10 KUALITAS PENDUDUK INDONESIA
MMR : 228/ kelahiran hidup IMR : 34 per kelahiran hidup 60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah HDI peringkat ke 108 dari 188 Negara (thn 2009) dan urutan ke 6 dari 10 Negara ASEAN Angka Harapan Hidup Indonesia: 68/72 Tahun Angka kemiskinan: 31,02 juta jiwa (13,3% dari total penduduk Indonesia) *BPS 2010 Indikator kesejahteraan sosial lainnya Indeks Pembangunan Gender: 66,38 % (thn 2008) Indeks Pemberdayaan Gender: 62,27% (thn 2008) Angka pengangguran: 7,14% dari angkatan kerja 116,5 juta (BPS, Agustus 2010)

11 KOMPONEN PERTUMBUHAN PENDUDUK
FERTILITAS CBR (15,5 Per Penduduk) TFR 2,6 anak per wanita usia subur (SDKI 2007 ) MORTALITAS CDR (6 Per 1000 Penduduk) IMR 34 per 1000 kelahiran hidup dan MMR 228 per kelahiran hidup MIGRASI (internal dan eksternal)

12 Sri Moertiningsih Adioetomo
Kompas-BKKBN 060409

13 Sri Moertiningsih Adioetomo
Kompas-BKKBN 060409

14 Angka Ketergantungan per 100 penduduk usia kerja
1971 2000 >2030 86 54 44 >50 satu (1) orang bekerja menangung hampir satu anak dua (2) orang bekerja menangung satu anak empat (4) orang bekerja menanggung satu anak tanggungan meningkat karena pesatnya pertambahan lansia Kompas-BKKBN

15 Bonus Demografi Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi atau demographic dividend Dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan, the window of opportunity yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat.

16 The Window of Opportunity (Jendela Peluang)
Celah sempit diawali dengan bonus demografi terjadi mulai tahun 1990an The window of opportunity terjadi tahun dimana Dependency Ratio mencapai titik terendah 44 per 100 Meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya proporsi penduduk lansia Hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk

17 Kompas-BKKBN 060409

18 HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KEBUTUHAN PENDUDUK Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dll Menabung dan investasi Lapangan pekerjaan Lahan dan teknologi Sumber daya alam Public expenditure Dan lain-lain KUANTITAS PENDUDUK Jumlah penduduk Struktur umur Persebaran penduduk PERTUMBUHAN PENDUDUK Fertility Mortality Migration Hasil pembangunan Pemerataan income Lapangan pekerjaan Status pendidikan Status kesehatan dan gizi Kualitas lingkungan Dan lain-lain

19 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2010-2015
Pengendalian kuantitas penduduk Rekayasa jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk melalui : pengendalian kelahiran, kematian dan pengarahan mobilitas Peningkatan kualitas penduduk Rekayasa peningkatan kualitas penduduk baik fisik maupun mental melalui pendekatan life cycle Pembangunan keluarga Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran. Penguatan keluarga sebagai basis pendidikan dan pembentukan karakter anggota keluarga . Pembangunan database kependudukan, dengan peningkatan kinerja pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

20 C. TUJUAN Mewujudkan keserasian, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan

21 D. SASARAN Tersedianya grand design pembangunan kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan Berwawasan Kependudukan Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan

22 II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. KEBIJAKAN Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk, sebagai pelaksanaan UU 52/2009 yang harus ditindaklanjuti antara lain : 11 Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda) Perumusan kebijakan pengendalian penduduk yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.

23 KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. Peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku lintas sektor terkait tentang pembangunan berwawasan kependudukan melalui pendidikan kependuduka Penyediaan analisis dampak kependudukan.

24 11 PERATURAN PEMERINTAH (PP) dimaksud adalah
NO TENTANG KETERANGAN 1. Kebijakan dan Program jangka menengah pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Psl. 7. Terintegrasi dalam PP ttg RPJMN. 2. Kebijakan dan Program jangka panjang pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Psl. 7. Terintegrasi dalam PP ttg RPJPN. 3. Pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan Psl. 12. 4. Pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga. 5. Tata Cara Penetapan pengendalian kuantitas penduduk Psl. 19. 6. Kebijakan Keluarga Berencana Nasional Psl. 22.

25 11 PERATURAN PEMERINTAH (PP) dimaksud adalah
NO TENTANG KETERANGAN 7. Tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian Psl. 32. 8. Pengarahan mobilitas penduduk Psl.33. 9. Tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas dan persebaran penduduk Psl. 37. 10. Pengembangan kualitas penduduk Psl. 38. 11. Kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungannya Psl. 41

26 STRATEGI Meningkatkan Koordinasi dan kemitraan lintas sektor
Melakukan Advokasi, Sosialisasi, promosi dan fasilitasi kebijakan pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan Meningkatkan kapasitas aparatur, stake holder dan mitra kerja dalam bidang kependudukan

27 III. POKOK-POKOK KEGIATAN OPERASIONAL TAHUN 2011

28 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang
Strategy Map BKKBN Tercapainya penduduk tumbuh seimbang Government TFR : 2,1 NRR : 1 End Beneficiaries: Penduduk PUS Remaja External Stakeholder Meningkatnya PSP dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS Mitra Kerja: NGO Lembaga Profesi TOGA, TOMA Swasta Stakeholder: Pusat Pemprov Pemkab Pemkot Meningkatnya komitmen SH terhadap pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatnya peran mitra kerja dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan kependudukan, KB dan KS Internal Business Process Meningkatkan kemitraan dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatkan advokasi, Penggerakan dan pencitraan kepada stakeholder Meningkatkan SIM berbasis IT Meningkatkan R&D pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan kependudukan, KB dan KS Menyerasikan kebijakan pembangunan kependudukan, KB dan KS Menjamin ketersediaan pemanfaatan parameter kependudukan dan data informasi kajian dampak kependudukan Meningkatkan Good Governance Financial Merencanakan dan Mengembangkan SDM Menata organisasi dan tata laksana Mengembangkan budaya kerja CUK Memastikan efisiensi anggaran

29 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang
“End Beneficiaries” Negara Penduduk PUS Remaja Tercapainya penduduk tumbuh seimbang Strategik map Bidang Pengendalian Penduduk TFR : 2,1 NRR : 1 Meningkatnya PSP dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS Stakeholders Mitra Kerja Pemerintahan pusat, provinsi, kab./kota Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam pembangunan KKB Menimngkatnya Penyerasian Kebijakan Kependudukan Merumuskan Kebijakan Analisa Dampak Lingkungan Merumuskan kebijakan Perencanaan Kependudukan Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter penduduk Merumuskan Kebijakan pembinaan pendidikan kependudukan Internal Business Process Financial Merencanakan dan Mengembangkan SDM Penataan organisasi dan tata laksana Pengembangan budaya kerja CUK Memastikan efisiensi anggaran Learning and Growth

30 INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KEPENDUDUKAN
Jumlah Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pengendalian Penduduk (Grand Design, NSPK, Pedoman, Juklak dan Juklak) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penetapan Parameter Kependudukan dan Proyeksi Penduduk Jumlah Paramater Kependudukan dan Proyeksi Penduduk (pusat dan provinsi) yang disepakati oleh semua sektor terkait Jumlah Kebijakan, dan Strategi Program Pendidikan Kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan Jumlah Kebijakan, Strategi dan Materi Analisis Dampak Kependudukan yang dimanfaatkan

31 Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan
1. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Jml kebijakan dan strategi penetapan proyeksi penduduk (pst dan prov) Jml mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan Jml provinsi dan mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan Jumlah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (4) Jml hasil kajian penyerasian kebijakan penduduk (4) Jumlah mitra kerja yg mendukung dlm penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan (3 pst, 33 prov) Jumlah pengelola yang kompeten dlm penyerasian kebijakan kependudukan (8) Jumlah monev da pembinaan pemaduan kebijakan penduduk (1 pst, 33 prov) Output Tersedianya grand design pembangunan kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan PUSAT Pengembangan dan penyusunan kebijak, strategi dan info pengendalian pddk (nspk,pedoman, juklak, juknis) Kajian dan analisis pengendalian penduduk Sosialisasi Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan Fasilitasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi PROVINSI Kajian dan analisis pengendalian penduduk Sosialisasi Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan Fasilitasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi

32 Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan
2. Perencanaan Pengendalian Penduduk Jml kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan (1) Jml kajian parameter kependudukan (1) Jml parameter kependudukan dan proyeksi penduduk (1 pst, 33 prov) Jml mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan (4) Jumlah mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan perencanaan kependudukan (4) Output Tersedianya parameter kependudukan yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor PUSAT Pengembangan dan penyusunan parameter kependudukan Pengkajian dan analisis parameter kependudukan Analisis hasil sensus Proyeksi penduduk Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan Sosialisasi Fasilitasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi PROVINSI Proyeksi penduduk Sosialisasi Analisa lparameter kependudukan Jejaring kerja dan Kemitraan Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi

33 Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan
Jml kebijakan, dan strategi program pendidikan kependudukan (1) Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan (4) Jumlah stakeholder yang mendukung terselenggaranya pendidikan kependudukan (2) pendidikan kependudukan Jumlah modul pendidikan kependudukan yd disusun (4) Jml provinsi dan mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan (33) 3. Pendidikan Kependudukan Output Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan Berwawasan Kependudukan PUSAT Pengembangan dan penyusunan kebijakan dan strategi Pengembangan dan penyusunan modul pendidiksn kpddk (jalir formal dan informal) Sosialisasi dan diseminasi Koordinasi Kemitraan Capacity building pengelola Pembinaan, monitoring dan evaluasi PROVINSI Sosialisasi dan diseminasi Koordinasi Kemitraan Capacity building pengelola Pembinaan, monitoring dan evaluasi

34 Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan
4 . Analisa Dampak Kependudukan Jml kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kepedudukan (1) Jml kajian dan analisis dampak kependudukan (4) Jumlah stakeholder dan mitra yang memanfaatakan hasil analisis dampak kependudukan (4) Jml mitra kerja yang berperan dalam penetapan analisis dampak Jml provinsi dan mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan (37) Output- Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan PUSAT Pengembangan dan penyusunan kebijakan dan strategi analisis dampak kpddk Melakukan kajian dan analisis dampak kpddk Sosialisasi dan diseminasi Koordinasi Kemitraan Capacity building pengelola Pembinaan, monitoring dan evaluasi PROVINSI Sosialisasi dan diseminasi Koordinasi Kemitraan Capacity building pengelola Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pusat

35 Sekian dan Terima Kasih