TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "TATA KELOLA PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

2 GOOD & CLEAN GOVERNANCE
PEMERINTAH TAPI JUGA NON PEMERINTAH GOOD & CLEAN GOVERNANCE TIDAK TERBATAS PADA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA DILAKUKAN DENGAN EFEKTIF, EFISIEN, JUJUR, TRANSFARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB JIKA

3 GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
PARADIGMA PENGELOLAAN NEGARA GOOD AND CLEAN GOVERNANCE AGAR BERHASIL HARUS DITOPANG DUA UNSUR NEGARA MASYARAKAT MADANI

4 MERUBAH POLA PELAYANAN PUBLIK
BIROKRASI ELITIS (DILAYANI) BIROKRASI POPULIS (MELAYANI)

5 GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNANCE PARTISIPASI (PARTICIPATION) PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW) TRANSPARANSI (TRANSPARANCY) RESPONSIF (RESPONSIVENESS) ORIENTASI KESEPAKATAN KEADILAN (EQUITY) EFEKTIVITAS AND EFISIEN AKUNTABILITAS (ACOUNTABILITY) Visi stategis (Strategic Vision)

6 HUKUM YANG KONSISTEN & NON DISKRIMINATIF
SUPREMASI HUKUM (THE SUPREMACY OF LAW) RULE OF LAW KEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINTY) HUKUM YANG RESPONSIF HUKUM YANG KONSISTEN & NON DISKRIMINATIF INDEPENDENSI PERADILAN

7 PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA
GOOD & CLEAN GOVERNANCE SELURUH MEKANISME PENGELOLAAN NEGARA HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA- TRANSPARAN JIKA

8 TUJUH MACAM KORUPSI YANG DAPAT DILAKUKAN
TRANSACTIVE CORRUPTION TUJUH MACAM KORUPSI YANG DAPAT DILAKUKAN EXTORTIVE CORRUPTION INVESTIVE CORRUPTION NEPOTISTIVE CORRUPTION DEFENSIVE CORRUPTION ORTIVE AUTUGENIC CORRUPTION SUPPORTIVE CORRUPTION

9 Transactive Coroption adalah korupsi yang dilakukan saat transaksi, biasanya terjadi saat tawar menawar pekerjaan publik dengan bargaining harga bersih dan harga kotor dan kedua belah fihak mengambil keuntungan dari transaksi itu dengan merugikan negara. Extortive coruption adalah korupsi pemerasan, yakni pihak tertentu memeras pelaksana pekerjaan sehingga hasilnya tidak optimal Investive corruption adalah korupsi dimana terjadi kesalahan dalam kebijakan, yakni investasi yang belum memiliki kepastian dalam perolehan keuntunganya. Nepotistive corruption adalah korupsi nipotisme, yakni pemberian pekerjaan pada lingkaran keluarga sehingga mengurangi efektifitas kontrol.

10 Defensive corruption adalah korupsi untuk mempertahankan diri, yakni pihak korban memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mempertahankan diri dan prilaku pemberianya itu merugikan negara Autogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melibatkan orang lain seperti seorang anggota DPR melahirkan UU yang dapat menguntungkan dirinya Supportive corruption adalah korupsi untuk melindungi kegiatan korupsi lain yang telah dilakukanya.

11 5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KERANGKA DAERAH
PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI 5 PRIORITAS PROGRAM : 1. PENGUTAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN 2. KEMADIRIAN LEMBAGA PERADILAN 3. PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAHAN 4. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MADANI 5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KERANGKA DAERAH

12 Hasil survei persepsi publik mengenai Political and Ekonomic Consultancy (PERC) sejak menempatkan Indonesia negara paling korup

13 KEGAGALAN PEMBANGUNAN INDONESIA
MENJADIKAN KARENA KORUPSI EKONOMI BIAYA TINGGI POLITIK TIDAK SEHAT MORAL TERUS MEROSOT

14 APA SIH KORUPSI ? KORUPSI ADALAH TINGKAH LAKU INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN WEWENANG DAN JABATAN GUNA MENGERUK KEUNTUNGAN RPIBADI, MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM DAN NEGARA KARTINI KARTONO KORUPSI ADALAH TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM DAN MASYARAKAT LUAS DEMI KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK TERTENTU BPKP PUSAT JAKARTA

15 MEKENISME PENANGGULANGAN KORUPSI
POLITIK LEGAL RELIGI EDUKASI KORUPSI KELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE

16 PELAYANAN PUBLIK TUGAS BIROKRASI PEMERINTAHAN
MEMBERIKAN JASA BAIK OLEH PEMERINTAH MAUPUN SWASTA KEPADA MASYARAKAT, DENGAN ATAU TANPA PEMBAYARAN GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT TIDAK SEMUA APARAT PEMERINTAH MENYADARINYA KALAU DAPAT DIPERSULIT MENGAPA DIPERMUDAH

17 FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI KINERJA BIROKRASI
MANAJEMEN ORGANISASI BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI KUALITAS SDM YANG DIMILIKI KOORDINASI KERJA DALAM BIROKRASI KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF

18 SEKIAN TERIMA KASIH KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF W A S S A L A M